Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Masalah dewasa ini merupakan masalah yang perkembangannya sangat memperihatinkan melanda generasi muda. Pemakai narkotika, bukan orang jauh yang tak dikenal, ataupun orang jahat yang menjadi incaran polisi, tapi seringkali pengedar dan penggunanya adalah keluarga kita sendiri. Tidak berhenti sampai di sana, adik atau kakak pelaku penyalahguna narkotika malahan mempengaruhi anggota keluarga lain. Hal ini pula yang terjadi pada keluarga Bapak Sani yang mempunyai dua orang anak yang semuanya terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Penulis merasa tertarik untuk meneliti bagaimana proses yang sesungguhnya dari terlibatnya kakak beradik dalam penyalahgunaan narkotika, dengan mengambil contoh kasus pada keluarga Sani di Kelurahan Borju Atas Jakarta Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan mempelajari life history pelaku. Wawancara mendalam dilakukan terhadap Joe dan adiknya Yono beserta kedua orang tuanya Bapak Sani dan Ibu Atun. Sedangkan life history dilakukan terhadap Joe dan Yono, sebagai informan. Hasil penelitian menunjukan bahwa telah terjadi suatu proses pembelajaran sosial (social learning) yang dilakukan Joe terhadap Yono sebagai kakak beradik melalui interaksi dengan cara face to face communication (komunikasi langsung). Joe (kakak) mengajari Yono (adik) teknik menggunakan narkotika dan cara menghemat dana untuk membeli narkotika. Kondisi-kondisi yang mencakup frekuensi, intensitas, durasi dan prioritas hubungan sosial yang terjadi pada Yono terhadap Joe, telah membuat Yono menjadi pengguna narkotika. Ada beberapa tahap yang dilalui keduanya sehingga terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Pertama, Joe terlebib dahulu menggunakan narkotika. Sebagai kakak, Joe dekat dengan adiknya, Yono (Tahap Peer Group). Dari sana muncul keisengan-keisengan Yono untuk mencoba narkotika (The Experimental Stage). Selanjutnya, di antara kakak beradik ini semakin akrab. Keduanya lebih dekat dan intensitas pertemuannya pun lebih tinggi (The Social Stage). Keduanya secara aktif mulai mencari obat untuk mendapat emosi tertentu dan efek tertentu (The Instrumental Stage). Kemudian mereka masuk pada tahap The Habitual Stage, yakni tahap pembiasaan. Hingga pada akhirnya mereka sampai pada tingkat total (The Compulsive Stage), kedua kakak beradik ini menjadi pecandu yang sulit untuk dibongkar dan diketahui oleh kedua orang tuanya. "

"Beberapa pembangunan permukiman yang mengalami gangguan, tidak mencapai sasarannya dan hasilnya tidak dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat memang terjadi, Menarik untuk diketahui, apakah pengelola pembangunan telah menggunakan Indikator yang cocok, yang digunakan dalam menyiapkan pembangunan tersebut.Kondisi integrasi sosial masyarakat dimana berbagai kepentingan dan kelompok terdapat didalamnya, juga kondisi sistem nilai budaya permukiman masyarakat dalam menyikapi dan memperluas peluang pembangunan perlu lebih dahulu diketahui dan diamati. Dalam mengamati tersebut, tentunya harus mempunyai ukuran-ukuran atau indikator yang dapat menilai kondisi integrasi sosial dan sistem nilai budaya permukiman tersebut.Penelitian ini dibagi dalam 2 (dua) kajian. Bagian pertama merupakan Studi Kepustakaan (Library Research) dalam upaya untuk pemahaman yang lebih mendalam mengenai hakekat indikator, serta fungsi dan prasyarat indikator. Gambaran sejauh mana dimensi sosial budaya sebagaimana yang dimaksud dalam penelitian ini terkandung, baik dalam pembangunan permukiman maupun dalam indikator yang pemah disusun. Kemudian dilakukan review atas hasil hasil penelitian dan penyusunan indikator. Hasil bagian pertama dari penelitian ini menunjukkan bahwa :- Pembangunan Permukiman menurut Undang-undangnya (UU No.4 tahun 1992) memang sarat dengan masalah-masalah sosial budaya terutama kondisi integrasi sosial dan sistem nilai budaya permukiman masyarakatnya. Kondisi ini diperlukan untuk pembangunan permukiman, oleh karena itu indikator sosial budaya untuk keperluan tersebut perlu dibuat. Sementara itu indikator yang telah disusun oleh instansi yang paling berwenang pads tahun 2002 sekalipun, yaitu mengenai Indikator Pembangunan Manusia untuk sektor perumahan, masih cenderung kepada aspek teknis teknologis, dibanding sosial budaya.Bagian kedua dari penelitian ini merupakan kajian lapangan, suatu tmuan empirik basil suatu proses metodologis yang induktif. Diperoleh data primer dari hasil wawancara mendalam dan FGD sebanyak 5 (lima) kali yaitu FGD 1 sampai dengan FGD V. Wawancara dengan para stake holders pembangunan permukiman sesuai tatanan pemilihannya sebagai basic informanis dan key informanis yang kesemuanya berjumlah 13 (tiga belas) Stake holders/informan. Pemilihan stake holders berdasarkan kriteria latar, pelaku, peristiwa dan proses yang melekat dalam diri dan lingkungannya.Dengan dipandu oleh kerangka konseptual integrasi sosial dan sistem nilai budaya pennukiman sebagai variabel dependen, penelitian ini mencoba mengembangkan pengaplikasian teori-teori guna bersama-sama para stake holders tersebut diatas menggali konsep konsep untuk dibangun menjadi indikator sosial budaya.Hasil bagian kedua penelitian ini menunjukkan bahwa :Munculnya masalah-rnasalah sosial budaya yang mengiringi upaya-upaya pembangunan permukiman.Teridentifikasinya variable-variable yang mempengaruhi kondisi integrasi sosial dan sistem budaya dan terbangunnya konsep indikator sosial budaya pembangunan permukimanUpaya-upaya yang dapat digunakan untuk mendorong tindakan operasionalisasi dengan mcnyiapkan komponen penilaian atau sub indikator dan metode penilaian.Saran dan rekomendasi agar dapat dimanfaatkannya indikator ini untuk kalangan yang lebih luas.Temuan lain dijumpai dalam penelitian ini. Disamping integrasi sosial dan sistem budaya, ternyata kondisi yang diinginkan untuk pembangunan pennukiman juga dipengaruhi oleh sikap aparat dan perilaku birokrasi yang menangani pembangunan permukiman.Arus perumahan atau arus level komunitas yang antara lain nampak dari penyampaian aspirasi yang semakin berani, perlu disikapi dengan kehati-hatian di tengah era reformasi ini, termasuk dalam penanganan kondisi sosial budaya masyarakat dalam pembangunan. Kekhawatiran akan terjadinya hal-hal yang destruktif dan kontra produktif bukan tidak beralasan, terutama agar pembangunan tidak menjadi sia sia. Kegagalan dalam menciptakan integrasi sosial dan sistem nilai budaya pemukiman yang kondusif dapat menjadi benih-benih disintegrasi."

"Perkembangan masyarakat yang semakin dinamis, dengan tingkat pendidikan yang semakin tinggi, secara perlahan telah membuat warga negara menyadari posisinya dalam berhadapan dengan pemerintah, mereka harus dilayani dan bukan sebaliknya. meningkatnya tuntutan masyarakat akan pelayanan yang optimal tidak dapat dihindari, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mengharuskan adanya pelayanan yang cepat dan tepat.Kecamatan sebagai ujung tombak yang langsung bersentuhan dengan masalah - masalah masyarakat merupakan kunci jawaban bagi peningkatan pelayanan, artinya jika pelayanan di tingkat kecamatan baik maka secara umum tanggapan masyarakat terhadap layanan publik juga baik, begitu juga sebaliknya. Kurang berkualitas layanan yang diberikan juga disebabkan karena belum baiknya perilaku birokrasi dalam memberikan pelayanan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sifat hubungan antara perilaku aparatur birokrasi dengan kualitas Iayanan publik, penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dengan menggunakan teknik analisis prosentase atau distribusi frekuensi. Teknik analisis prosentase ini adalah data yang diperoleh dari responder di lapangan disusun dalam tabel-tabel (ditabulasikan) selanjutnya dilakukan penilaian analisis prosentase (%) yang selanjutnya disimpulkan kecenderungannya pada tiap-tiap jawaban responden terhadap pertanyaan/pernyataan yang diajukan dalam kuesioner. Selanjutnya digunakan Analisis kuantitatif Korelasional dengan melalui serangkaian uji statistik determinasi dan regresi.Unit analisisnya adalah warga masyarakat yang telah berumur 17 s/d 50 tahun di Kota Sabang yang tersebar pada dua kecamatan, dengan jumlah populasi sebanyak 11.544 jiwa. Dari jumlah tersebut, besarnya sampel ditetapkan sebanyak 95 jiwa.Perilaku aparatur birokrasi yang diukur dari dimensi kesopanan, keadilan, kepedulian, kedisiplinan, kepekaan dan tanggung jawab didalam memberikan pelayanan kepada masyarakat belum maksimal atau cukup baik ini terbukti dari hasil jawaban responden terhadap sub-sub variabel sebagian responden memberikan jawaban cukup baik.Pelayanan yang dirasakan masyarakat diukur dari dimensi keterandalan, terjamin, bukti langsung, kepahaman, bermutu, kecepatan, adil, dan tersedia ketika diperlukan didalam memberikan pelayanan kepada masyarakat belum maksimal atau cukup baik ini terbukti dari hasil jawaban responden terhadap sub-sub variabel sebagian responden memberikan jawaban cukup baik.Persepsi aparatur birokrasi kecamatan di Kota Sabang terhadap pelayanan masyarakat, masih terbatas pada pemahaman normatif tentang pelayanan tersebut, yang lebih cenderung memperlihatkan pemahaman yang kaku dan berorientasi tugas (task oriented) dengan tuntutan target melalui laporan-laporan formal kepada pihak pemerintah atasan, sehingga pertimbangan terhadap kepentingan masyarakat menjadi terkesampingkan.Antara perilaku aparatur birokrasi dengan kualitas layanan publik terdapat hubungan linear yang bersifat positif. Sifat hubungan yang demikian mengisyaratkan bahwa semakin responsif perilaku aparatur birokrasi, maka semakin berkualitas layanan yang diberikan oleh birokrasi kecamatan pada pemerintah Kota Sabang. Sedangkan dari hasil analisis koefisien korelasi antara variabel babas dengan variabel terikat, menunjukkan adanya hubungan positif, artinya semakin tinggi tingkat perilaku birokrasi maka semakin meningkat pula kualitas layanan publik. Selanjutnya setelah dilakukan test signifikansi dengan uji t, diperoleh bahwa nilai t hitung lebih besar daripada t label, yang berarti Ho ditolak dan Ha diterima atau terdapat hubungan yang signifikan antara perilaku aparatur birokrasi dengan kualitas layanan publik. Dengan demikian jumlah sampel yang diambil sebanyak 95 responden dari keselur'uhan populasi benar-benar bermakna.Sedangkan dari hasil analisis koefisien determinasi, diperoleh nilai sebesar 0,282. Ini berarti besarnya sumbangan variabel perilaku aparatur birokrasi terhadap variabel kualitas layanan publik adalah 28,2%, sisanya sebesar 62,8% adalah sumbangan faktor lain yang tidak diteliti. Terakhir dari hasil analisis regresi, diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,510. Ini berarti setiap terjadi peningkatan terhadap variabel perilaku aparatur birokrasi dalam satu satuan unit tertentu, maka akan terjadi peningkatan secara rata-rata pada variabel kualitas layanan publik sebesar 0,510."

"Penelitian tentang Dampak Pembangunan Jalan Lintas Kalimantan merupakan studi kasus pada desa-desa ruas jalan antara Palangkaraya dan Kuala Kapuas ini, mengambil lokasi di Kabupaten Kapuas yang merupakan salah satu dari 5 (lima) Kabupaten dan 1 (satu) Kota pada Propinsi Kalimantan Tengah. Pembangunan Jalan Lintas Kalimantan merupakan salah satu kebijakan yang dilakukan pemerintah dengan tujuan untuk lebih memperlancar arus barang dan jasa serta mempercepat mobilitas manusia keseluruhan wilayah Kalimantan Tengah, serta mempercepat sasaran pembangunan lainnya, menghubungkan pusat-pusat produksi, pemasaran dan jalan yang mendorong sektor strategis lainnya seperti transmigrasi, pertanian, perkebunan, perindustrian, pertambangan dan sektor lainnya. Namun disadari juga setelah sekian lama pernbangunannya telah membawa dampak berupa perubahan sosial. Pembangunan Prasarana Jalan Pada umumnya menimbulkan dampak berupa perubahan lingkungan. Penelitian ini mencoba melihat bagaimana masyarakat pedesaan bereaksi terhadap perubahan lingkungan mereka. Terutama pada pola pemukiman penduduk desa, mobilitas yang terjadi di kalangan penduduk setempat, serta interaksi yang terjadi antara kelompok-kelompok masyarakat di pedesaan dengan masyarakat kota lainnya serta pola pemilikan dan pemanfaatan lahan penduduk desa pada ruas Jalan Lintas Kalimantan. Penelitian ini mencoba mendiskripsikan bentuk perubahan yang terjadi terutama pada sikap dan perilaku masyarakat desa pada pola pemukiman penduduk, pola mobilitas penduduk, pola interaksi masyarakat desa dan kota, serta pemilikan dan pemanfaatan lahan penduduk, dimana ada motif dan rangsangan yang mendorong masyarakat desa untuk bereaksi dengan lingkungannya. Hal ini menunjukkan telah terjadi suatu hubungan timbal balik yang dinamis antara pembangunan jalan tersebut dan perubahan pada penduduk setempat dalam usaha menyesuaikan diri dengan perkembangan yang terjadi di sekitar mereka. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, dimana metode ini merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengamatan langsung di lokasi penelitian dan mengadakan wawancara tidak terstruktur dan mendalam untuk memperoleh data-data mengenai perubahan yang terjadi sebagai dampak Pembangunan Jalan lintas Kalimantan terutama pada pola pemukiman, mobilitas penduduk, interaksi penduduk, dan pemilikan serta pemanfaatan lahan penduduk, sehingga diperoleh gambaran tentang Dampak Pembangunan Jalan lintas Kalimantan Terhadap Perubahan Perilaku Masyarakat di lokasi penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukan perubahan perilaku masyarakat desa pada pola pemukiman, mobilitas penduduk, interaksi penduduk, serta pemanfaatan dan pemilikan lahan ,merupakan perwujudan tindakan mayarakat desa yang didasarkan pada sikap yang dimiliki serta dirangsang oleh motif tertentu dan dipengaruhi oleh pembangunan Jalan Lintas Kalimantan yang memberikan kemudahan akses bagi penduduk dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Dalam hal ini masyarakat desa melihat adanya selective (daya pilih/ pilihan) pada penggunaan transportasi darat yang mudah dan murah serta bentuk-bentuk perolehan akses bagi jalan lainnya yang merangsang masyarakat desa untuk menentukan pilihan yang berhubungan erat dengan motif-motif dan sikap-sikap masyarakat desa itu sendiri."

"Asumsi yang mendasari penelitian ini adalah penerapan sistem sentralisasi pemerintahan terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah telah mengakibatkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dan tidak berkembangnya kreativitas masyarakat lokal. Sehingga tidak tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Kondisi ini diiringi oleh melemahnya kemampuan masyarakat lokal ( baik melalui lembaga perwakilan legislatif daerah ) dalam membuat pilihan - pilihan yang sesuai dengan kondisi dan karakteristik setempat. Melalui kebijakan desentralisasi dengan lebih memberikan kewenanganan kepada unit pemerintah yang langsung berhadapan dengan masyarakat, yaitu kabupaten dan kota dengan harapan akan mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Disamping itu yang paling penting menurut Thomas Jefferson adalah pemerintah lokal akan Iebih responsif kepada kepentingan masyarakat. Pemerintah hendaknya dibentuk sedekat mungkin dengan masyarakat agar masyarakat dapat aktif berpartisipasi didalamnya. Dalam mengkaji hal tersebut di atas, studi ini difokuskan pada peranan Lembaga Legislatif Daerah ( DPRD ) sebagai unsur pemerintahan di daerah. Dalam pemerintahan modern yang berlandaskan demokrasi maka keberadaan lembaga legislatif termasuk di daerah menjadi mutlak. Dikaitkan dengan kebijakan desentralisasi maka representasi dari DPRD dapat dilihat dari pelaksanaan fungsi-fungsi yang diembannya. Pentingnya peranan DPRD ini disebabkan oleh kedudukan dan fungsinya yang menurut UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah memiliki kewenangan, hak dan kewajiban yang cukup luas bila dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan sebelumnya yaitu UU No. 5 Tahun 1974. Data-data yang berkaitan dengan tujuan penelitian dimaksud didapat melalui metode penelitian Kualitatif. Sumber data, yaitu informan dengan penentuan bertujuan (purposive ). Tentunya didukung dengan dukumen yang sesuai dengan setting dan field penelitian. Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri, dengan melalui prosedur pengumpulan data yang meliputi pengamatan, wawancara, dokumentasi dan visual terutama dari media lokal. Dari keseluruhan data yang terkumpul, diuji keabsahannya dengan teknik triangulasi yang selanjutnya diberikan penafsiran. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan kewajiban DPRD Kota Pontianak belumlah menunjukkan peranan sesungguhnya yang diharapkan oleh masyarakat. Sehingga sebagaimana maksud dari UU No. 22 Tahun 1999 yang memberikan otonomi daerah dengan prinsip-prinsip demokrasi dan peran serta masyarakat serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah belum menampakkan wajah yang sesungguhnya. Kinerja yang dihasilkan oleh DPRD Kota Pontianak, terutama dalam pelaksanaan fungsi legislasi, dari segi kualitas dan jumlah produk perundangundangan Peraturan Daerah (Perda) masih minim bila dikaitkan dengan besamya kewenangan yang dimiliki ( anggota Dewan belum pernah menggunakan hak inisiatif) ; dan fungsi kontrol, yang walaupun nuansa penguatannya telah nampak perlu untuk diimbangi dengan penguasaan data dan informasi yang cukup. Padahal dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya anggota DPRD didukung oleh fasilitas yang sangat memadai. Belum terwujudnya tujuan dimaksud, dapat disebabkan oleh berbagai hal, seperti : kewenangan yang dimiliki oleh DPRD tidak diimbangi dengan kemampuan para wakil rakyat, serta tidak adanya mekanisme yang jelas pertanggungjawaban (accountability) DPRD. Hal yang paling mendasar dalam otonomi daerah yang seharusnya menjadi milik masyarakat setempat bukan pada elite lokal ( pemerintah daerah dan DPRD ) belumlah terwujud sehingga peran serta masyarakat belumlah optimal."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang pelaksanaan program PEL melalui pengadaan alat tangkap dalam upaya pemberdayaan masyarakat nelayan di Kelurahan Balohan Kecamatan Sukajaya Kota Sabang Daerah Istimewa Aceh. Perhatian kepada kelompok masyarakat nelayan di wilayah ini penting dilakukan karena di samping memiliki potensi perikanan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, juga masih terdapat masyarakat nelayan yang relatif masih miskin.Program ini bertujuan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat di daerah yang berpotensi dengan cara meningkatkan nilai tambah produksinya melalui pembentukan dan pendayagunaan kelembagaan, mobilisasi sumber daya, serta jaringan kemitraan pengembangan usaha kecil sesuai kompetensi ekonomi lokal.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tahapan dalam pelaksanaan program PEL melalui pengadaan alat tangkap di lapangan, hambatan-hambatan, dan alternatif pemecahannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan, wawancara mendalam (indept interview) dan observasi langsung dimana peneliti langsung berada di lapangan. Informan dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling selanjutnya informan lain ditelusuri dengan mengikuti prinsip teknik snow ball.Dari hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan Program PEL melalui pengadaan alat tangkap meliputi beberapa tahap, yaitu tahap sosialisasi program, tahap persiapan, pelaksanaan dan tahap pelestarian kegiatan. Sosialisasi program terdiri dari kegiatan penyebaran informasi dan pelatihan. Penyebaran informasi melalui mimbar ceramah di meunasah (surau) lebih efektif dari pada papan informasi dan brosur-brosur, hal ini disebabkan masyarakat setempat sangat patuh terhadap agama dan aturan adat. Papan informasi dan brosur-brosur ternyata kurang menarik minat kelompok sasaran, karena masih kurangnya kemampuan dan minat baca dari masyarakat, sehingga informasi tentang program hanya beredar dan dipahami oleh kalangan terbatas. Pertemuan diskusi kelompok sasaran melalui lembaga yang telah tumbuh dalam masyarakat menjadi sarana dalam penyampaian informasi. Dalam sosialisasi program juga dilaksanakan pelatihan manajemen keuangan dan industri bagi masyarakat pemanfaat serta sifat dari program tersebut.Tahap persiapan pelaksanaan program meliputi pemilihan desa partisipasi, pembentukan kelompok, dan perumusan rencana kegiatan. Pemilihan desa partisipasi PEL dilaksanakan berdasarkan musyawarah, namun dalam hal ini terlihat adanya intervensi dimana forum musyawarah tersebut terlalu diarahkan oleh dikoordinator TPPK. Pembentukan, kelompok KMP masih dirasakan belum tepat sasaran yang mana keputusan lebih didominasi oleh pihak petugas dan begitu pula dengan perumusan rencana kerja masih terlihat kebutuhan yang diberikan belum mewakili dari kelompok masyarakat pemanfaat. Oleh karena itu persiapan pelaksanaan diharapkan dapat menjadi proses belajar bagi masyarakat, sehingga rencana program yang dibuat sesuai dengan kebutuhannya.Pelaksanaan kegiatan meliputi tahap pengajuan dan pencairan dana, kegiatan kelompok sasaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan. kegiatan pengajuan dan pencairan dana dilakukan berdasarkan rencana kegiatan (RK) yang telah dimusyawarahkan ditujukan kepada pimpinan proyek agar dana dicairkan ke rekening TPPK yang ada di bank lokal (BM), selanjutnya diajukan ke KPKN dengan dilengkapi tanda tangan ketua TPPK dan FK. Dalam pelaksanaan kegiatan PEL, keterlibatan kelompok sasaran belum memberikan masukan-masukan yang bersifat pemikiran, hal ini terlihat dari peralatan yang di berikan belum sesuai dengan kebutuhan KMP. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan hasil dilaksanakan oleh tim pelaksana dengan melibatkan warga masyarakat sehingga terbentuk suatu sistem dalam komunitas untuk melakukan pengawasan secara internal, tetapi sayangnya kegiatan tersebut hanya dilakukan pada awal-awal program saja. Peningkatan pendapatan tidak disebabkan oleh kerjasama kelompok, akan tetapi penggunaan alat tangkap yang efektif.Kemudian tahap pelestarian, dalam pelestarian program terlihat masih kurang berjalan karena tingkat kesadaran dari petugas masih kurang dalam mengarahkan dan memantau sistem perguliran dana, demikian juga dalam pemasaran, peran jaringan kemitraan dengan pihak swasta belum terlihat. Menurut pengamatan di lapangan terlihat bahwa terminasi yang dilakukan bukanlah karena masyarakat pemanfaat yang mandiri atau berhasil, melainkan karena habisnya waktu yang telah ditetapkan dalam proyek telah berakhir.Beberapa kendala dalam pelaksanaan program antara lain: kurangnya peran tim pelaksana (fasilitator) dalam pelaksanaan program, sosialisasi program kurang berhasil, kurangnya motivasi dan partisipasi masyarakat, rendahnya tingkat pendidikan dan kualitas masyarakat, minimnya tanggungjawab serta sikap malas (budaya malas) yang dimiliki oleh anggota kelompok sasaran, dengan demikian tingkat keberhasilan program rendah atau tidak mencapai tujuan.Perbaikan yang perlu dilakukan agar pelaksanaan program PEL melalui pengadaan alat tangkap berjalan dengan efektif maka perlu meningkatkan peran serta tim pendamping (fasilitator) sehingga kehadirannya dapat menjadi motivator, perlu dilakukan penataan ulang perencanaan agar tercipta keserasian antara tujuan dengan kebutuhan kelompok sasaran dalam pelaksanaan program, Pemerintah secara konsisten mendorong masyarakat untuk menuntut ilmu, disamping itu juga perlu dilakukan persiapan sosial dengan mengedepankan metode participatory rural appraisal (PRA), dan mengadakan pendekatan non-direktif."

"Pembangunan kesehatan merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional dalam rangka pembangunan sumber daya manusia kearah terciptanya penduduk Indonesia yang sehat, tangguh, mandiri dan berkualitas. Pembangunan kesehatan yang dilaksanakan selama ini telah menunjukkan peningkatan kondisi kesehatan masyarakat di Kota Padang. Ini dapat dilihat dari indikator kesehatan yaitu menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB), menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI), meningkatnya angka harapan hidup dan menurunnya penderita Kekurangan Energi dan Protein (KEP). Namun bila dibandingkan dengan kondisi kesehatan masyarakat Indonesia, maka kondisi kesehatan masyarakat Kota Padang masih di bawah rata-rata tersebut.Selama ini pembangunan kesehatan dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan sakit, yang lebih mengutamakan upaya penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. Karena pendekatan ini tidak memberikan manfaat bagi sebagian besar masyarakat dan tidak sesuai dengan perkembangan yang ada, maka pendekatan pembangunan kesehatan berubah kearah pendekatan yang berorientasi sehat, yang lebih mengutamakan upaya pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit tanpa mengesampingkan upaya penyembuhan dan rehabilitasi.Salah satu faktor yang menentukan kondisi kesehatan masyarakat adalah perilaku kesehatan masyarakat itu sendiri. Dimana proses terbentuknya perilaku ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah faktor sosial budaya, bila faktor tersebut telah tertanam dan terinternalisasi dalam kehidupan dan kegiatan masayarakat ada kecenderungan untuk merubah perilaku yang telah terbentuk tersebut sulit untuk dilakukan.Untuk mendapatkan gambaran perilaku kesehatan masyarakat Kota Padang, memahami dan mengetahui faktor sosial budaya yang mempengaruhi perilaku kesehatan masyarakat serta peran pemerintah dalam pembangunan kesehatan, dilakukan suatu kajian mengenai teori dan konsep perilaku dari perilaku kesehatan seperti yang dikemukakan oleh ahlinya yaitu Parsons, Romans, Skinner dan Green. Berdasarkan teori tersebut dan melihat fenomena di lapangan maka perilaku kesehatan tersebut dapat dikelompokkan menjadi perilaku terhadap sakit dan penyakit, perilaku yang berkait dengan respon terhadap pelayanan kesehatan, perilaku yang berkaitan dengan respon terhadap gizi makanan dan perilaku yang berkaitan dengan lingkungan.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dan jenis penelitian eksplanatif, untuk mendapatkan gambaran perilaku kesehatan masyarakat serta mengetahui faktor sosial budaya yang mempengaruhinya. Untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh maka dilakukan wawancara mendalam kepada informan yang dianggap relevan dan dapat memberikan informasi yang diperlukan, serta melakukan pengamatan terhadap perilaku kesehatan masyarakat sebagai cara dalam pengumpulan data primer. Sedangkan data sekunder diperoleh dari kajian yang dilakukan terhadap dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini.Hasil penelitian menunjukkan, meskipun pendekatan pembangunan kesehatan telah mengalami perubahan dari paradigma sakit ke paradigma sehat, namun perubahan tersebut tidak serta merta diikuti oleh perubahan perilaku kesehatan masyarakat. Sulitnya merubah perilaku kesehatan masyarakat tersebut karena ada beberapa nilai dan kebiasaan yang telah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat yang sulit untuk dirubah. Namun perilaku kesehatan masyarakat dalam hal pencegahan penyakit, khususnya immunisasi untuk anak menunjukkan hasil yang baik. Selain itu perubahan beberapa nilai dan norma yang telah terinternalisasi dalam kehidupan masyarakat juga berdampak terhadap perubahan perilaku dan gaya hidup masyarakat dan berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat. Temuan lainnya menunjukkan bahwa upaya perubahan perilaku yang dilakukan melalui pendidikan kesehatan yang dilakukan selama ini belum mencapai sasaran dan menunjukkan hasil kearah perilaku hidup sehat. Kerjasama lintas sektoral dengan sektor lain yang berkait belum berjalan dengan baik. Keterlibatan kekuatan lain dalam pembangunan kesehatan mulai berkembang. Hasil penelitian juga menemukan kritik terhadap teori yang dikemukakan Green. Kritiknya adalah : selain faktor pendidikan, faktor ekonomi juga mempengaruhi faktor predisposisi, faktor pendukung dan pendorong.Rekomendasi terhadap hasil penelitian ini, rencana pembangunan kesehatan harus disusun sesuai dengan pendekatan paradigma sehat. Pendidikan kesehatan merupakan salah satu usaha yang harus dilakukan untuk merubah perilaku kesehatan masyarakat. Program pendidikan kesehatan untuk petugas kesehatan bertujuan untuk menciptakan tenaga kesehatan yang ahli dan terampil sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pendidikan kesehatan untuk masyarakat bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan. Materi, metode, media, sasaran, jadwal dan pelaksana pendidikan kesehatan harus disusun secara terencana dan disesuaikan dengan kebutuhan, permasalahan serta kondisi daerah. Melalui kedua program ini diharapkan perilaku kesehatan masyarakat berubah ke arah perilaku hidup sehat sehingga jumlah penderita gizi buruk dan penderita penyakit karena perilaku menurun serta tercipta lingkungan yang bersih dan sehat."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang peranan lembaga keujruen blang dalam menggerakkan kerjasama masyarakat dan kendala-kendala pengembangannya. Penelitian ini penting mengingat keberadaan lembaga keujruen blang sangat diperlukan masyarakat tani dalam kegiatan pertanian sawah. Dalam pelaksanaan tugasnya lembaga keujruen blang mengedepankan nilai-nilai gotong royong. Gotong royong yang berlaku disini sudah menjadi hukum adat dan merupakan salah satu alat pencapaian tujuan lembaga, yaitu agar kegiatan pertanian sawah berjalan lancar dan berhasil.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yang diperoleh melalui wawancara mendalam (indepth interview) dengan para informan. Sementara itu pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling dengan lingkup informan mencakup unsur pengurus lembaga keujruen blang, masyarakat tani, pemerintah dan tokoh adat.Dari hasil penelitian diketahui bahwa peran yang dilakukan keujruen dalam menggerakkan kerjasama masyarakat tani kurang efektif untuk mengatasi masalah menurunnya semangat gotong royong dalam lembaga keujruen blang. Apa yang dilakukan keujruen hanyalah melaksanakan tugas rutinitas semata yang bersifat fragmatis, sehingga tidak menyentuh pokok persoalan penyebab menurunnya semangat gotong royong tersebut. Penurunan semangat gotong royong antara lain disebabkan oleh tidak optimalnya services yang diberikan lembaga keujruen blang kepada petani berupa ketersediaan air pertanian yang cukup, dan melemahnya internalisasi nilai-nilai yang berlaku dalam lembaga keujruen blang oleh petani.Rendahnya services tersebut disebabkan oleh tidak optimalnya fungsi irigasi setengah teknis yang digunakan sebagai prasarana penyuplai air ke persawahan. Irigasi induk yang berlokasi di Desa Blang Bayu tersebut dibangun pemerintah pada Tahun 1998. Kehadirannya justru memperburuk tata guna air yang telah ada, sehingga pasokan air ke sawah-sawah tidak tercukupi. Hal tersebut berdampak juga pada penurunan kuantitas musim tanam dari sebelumnya 2 kali setahun menjadi 3 kali dalam 2 tahun. Kemudian musim tanam juga menjadi tidak serentak lagi dalam satu wilayah kerja keujruen chick (tingkat kecamatan) sehingga menyebabkan semakin banyaknya hama yang menyerang tanaman padi. Sementara itu melemahnya internalisasi nilai-nilai yang berlaku dalam lembaga keujruen blang oleh petani lebih disebabkan oleh melemahnya pola hubungan tradisional petani yang mulai bergeser ke pola hubungan rasional ekonomi.Tidak optimalnya fungsi irigasi juga merupakan kendala utama pengembangan lembaga keujruen blang. Disamping masalah lemahnya kepemimpinan lokal, struktur organisasi yang kurang mendidik, minimnya intervensi pemerintah, dan sebagian dari substansi aturan adat sudah kurang relevan dengan kondisi masyarakat tani sekarang.Untuk meminimalisir masalah yang terjadi dalam lembaga keujruen blang, diperiukan reorientasi kepemimpinan keujruen dari peranan yang terpaku pada pelaksanaan tugas rutinitas semata ke peran sebagai seorang agen perubahan (change agent) yang mampu melakukan pembaharuan bagi organisasi, pembenahan irigasi, penyadaran masyarakat tani dan pemerintah, serta redefinisi aturan adat dan restrukturisasi kelembagaan keujruen blang."

"HIV/AIDS bukanlah sekedar masalah lokal tapi telah mewabah ke seluruh Indonesia. Sekalipun belum ditemukan data yang lebih valid dan reliabel namun dipastikan virus ini sudah mengarah menjadi masalah sosial. Persoalannya masih relatif kecil studi tentang HIV/AIDS dari kajian Ilmu Sosial. Penelitian ini menggambarkan suatu fenomena sosial yang bersifat khusus mengenai perilaku sosial penderita HIV/AIDS sebagai diskriminan dalam menghadapi reaksi masyarakat. Di mana penderita terus-menerus melakukan proses adaptasi sosial. Penelitian menunjuk pada kasus langka melibatkan 8 orang informan penderita HIV yang tersebar di berbagai penjuru Jakarta, Bogor, Tanggerang dan Bekasi, serta 16 orang informan berasal dari masyarakat yang ada diseputar penderita. Pendekatan kualitatif menjadi pilihan dalam melakukan penelitian, karena pendekatan ini bisa menjelaskan fakta-fakta dalam menunjukkan makna sosiologis yang sebenarnya. Penelitian ini berpijak dari kerangka Kluckhohn mengenai lima masalah dasar dalam hidup yang menentukan orientasi nilai budaya. Keberagaman makna penderita dalam menghayati dunia sakitnya akan (1) waktu, (2) Tuhan, (3) lingkungan sosial, (4) pekerjaan, dan (5) masa depan. Hasil penelitian menemukan bahwa perilaku sosial penderita menunjukkan perilaku yang berubah-ubah dan sangat situasional, mengalami kesulitan melaksanakan adaptasi sosial terhadap lingkungannya. Ketidakmampuan melaksanakan penyesuaian sosial terhadap lingkungan berpijak pada dua aspek yaitu (a) perilaku situasional yang dilakukannya menyebabkan yang bersangkutan tidak berkemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan (b) ketidakmampuan masyarakat untuk melakukan penyesuaian sosial terhadap penderita. Temuan lain dalam penelitian ini, terjadi perubahan perilaku yang demikian cepat oleh para penderita. Perilaku yang ditampilkan tergantung pada kemampuannya untuk menafsirkan stimuli yang berasal dari lingkungannya. Jika lingkungan memberikan dukungan, maka yang terjadi adalah penampilan perilaku secara konstruktif dan optimistik. Sebaliknya, jika menurut penafsirannya, ternyata lingkungan menolak, maka ia akan menampilkan dirinya sebagai orang yang menarik diri, mengasingkan diri dan bahkan disertai dengan sikap menutup diri terhadap lingkungan sosialnya. Gejala sosial yang muncul pada dirinya adalah terbentuknya sikap kurang percaya diri, stereotipe negatif terhadap lingkungan sosial, fatalistik, pesimistik, serta keputusasaan sehingga fungsi sosialnya terganggu. Pada akhirnya akan makin melemahkan daya tahan tubuhnya. Sebelum yang bersangkutan dinyatakan terkena HIV, akan menampilkan sikap maupun perilaku sebagaimana bentuk perilaku sosial lainnya. Namun, ketika dinyatakan sebagai penderita HIV/AIDS, maka terjadi beberapa kecenderungan perilaku situasional terutama dalam menyikapi dirinya terhadap waktu, Tuhan, lingkungan sosial, pekerjaan, dan masa depannya. Faktor yang mempengaruhi perilaku sosial penderita antara lain reaksi masyarakat terhadap dirinya, proses pembelajaran diri terhadap lingkungan sosial, pengalaman traumatik yang menyebabkan terbentuknya penghayatan sesuai dengan sikap prasangkanya. Reaksi penyangkalan begitu keras diberikan penderita untuk mengembalikan keberadaan dirinya didalam masyarakat. Penyangkalan ini merupakan upaya menjadikan dirinya ada dalam masyarakat. Sementara proses penyesuaian diri terhambat karena perilaku situasional yang terus-menerus dilakukan penderita, ditunjang ketidakmampuan masyarakat dalam melakukan penyesuaian sosial terhadap penderita HIV/AIDS. Hal ini berarti bahwa begitu besar pengaruh reaksi sosial pada perilaku sosial penderita. Perilaku yang sebenarnya akan muncul ketika penderita mampu mengendalikan realitas sosial secara sadar yang dihayatinya sebagai kehidupan sosial yang dianggap wajar dan normatif."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian mengenai Pemberdayaan komunitas petani melalui Proyek Pembinaan dan Penyebaran Sapi Keraman di Kabupaten Magetan Tahun Pelaksanaan pertama.Dilatarbelakangi oleh ketidak berhasilan proyek ini dalam memberdayakan komunitas petani, maka peneliti mencoba melakukan penelusuran terhadap input-input proyek dan proses implementasi proyek untuk memperoleh jawaban mengapa terjadi kegagalan tersebut.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode diskriptif analitik untuk mneghasilkan informasi-informasi tentang masukan-masukan proyek dan proses pelaksanaannya, yang diperoleh melalui informan. Pemilihan informal dilakukan dengan "Purposive sampling" yang meliputi penanggung jawab proyek, penanggung jawab khusus proyek di kecamatan Panekan, dan penanggungjawab wilayah Panekan (yang berperan sebagai pendamping), petani penggado sebagai penerima pelayanan atau sasaran proyek. Untuk mendapatkan infonnasi dari informan tersebut, peneliti menggunakan teknik "in-depth interview", observasi dan studi dokumentasi. Ketiga cara ini dilakukan sebagai mekanisme trianggulasi atas jawaban masing-masing informal.Hasil penelitian menunjukkan, bahwa pemberdayaan komunitas petani di Kecamatan Panekan tidak berhasil dalam memberdayakan petani. Penyelenggaraan proyek tidak mampu memberikan pendapatan tambahan, belum cukup memberikan dampak signifikan bagi penyediaan kesempatan kerja, dan jugs tidak dapat membangun kelompok petani yang kuat sebagai wadah perjuangan bagi petani. Proyek belum menyentuh akar permasalahan yang dihadapi petani. Kenyataan yang terjadi proyek justru menjadi intervensi diluar petani yang menjadikan petani semakin tidak berdaya.Kegagalan ini berawal dan keberpihakan kepentingan yang lebih memprioritaskan peningkatan PAD daripada mengedapankan pemberdayaan petani. Pergeseran orentasi tujuan telah merubah kerangka pemikiran pemberdayaan menjadi kerangka pemikiran upaya mengembangkan pertumbuhan ekonomi yang setinggi-tingginya. Hal ini juga merubah pula sasaran program yang tidak mengacu pada ketidakberdayaan dan telah terjadi salah sasaran (off target).Pada tataran implementasi petani dipandang sebagai obyek yang diatur dengan berbagai mekanisme proyek yang bersifat top-down. Kegiatan yang dilakukan belum secara komprehensif namun hanya memberikan modal kerja dengan mekanisme kerja yang direktif. Proyek sama sekali tidak memberikan ruang gerak bagi petani untuk mengembangkan partisipasi. Main itu kurangnya jaringan kerja dan kurang berfungsi lembaga-lembaga yang terkait dengan proyek ikut memperberat kondisi yang ada. Interaksi dan kesetaraan antara pemerintah daerah (proyek), petani dan dunia usaha tidak dapat diwujudkan yang terjadi adalah proyek menjadi faktor dominan yang menekan dua komponen lainnya.Pola perguliran yang dikembangkan tidak menyebarluas menjangkau sasaran pelayanan yang lebih jack Tapi membentuk kelompok-kelompok kecil yang lebih bersifat eksklusif karena hanya orang-orang tertentu dan orang yang sama yang bisa menikmati pelayanan proyek melalui penggadohan sapi.Berbagai upaya perubahan dan perbaikan perlu dilakukan. Program pemberdayaan harus dilakukan secara komprehensif dalam seluruh aspek kehidupan dengan memprioritaskan sesuai kondisi dan kebutuhan dengan pendekatan social planing and policy, social and political action dan education and consciousness raising. Memfungsikan lembaga-lembaga pendukung seperti Rumah Pemotongan Hewan, membangun Magetan sebagai produsen daging sapi selain sebagai produsen sapi potong. Memperluas jaringan kerja dengan dunia usaha sangat dibutuhkan dalam melakukan pemberdayaan, disamping menempatkan petani sebagai subyek atas kehidupannya dengan memberikan penguatan kepada petani agar mampu bersaing dan menumbuhkan produktiftas yang pada akhirnya diharapkan mampu menggeser kesejahteraan petani kearah yang lebih baik."