Ditemukan 60 dokumen yang sesuai dengan query
Rudi Purnawan
"
Kepailitan adalah merupakan ekesekusi masai yang ditetapkan hakim dan bersifat serta merta. Tujuan kepailitan pada dasarnya untuk memperoleh penyelesaian hutang piutang dengan cepat dan untuk menghindari adanya sita yang dilakukan satu atau lebih kreditur terhadap asset-asset debitur sehingga akan merugikan kreditur lainnya. Selain terhadap perseroan, permohonan pernyatan pailit dapat diajukan terhadap debitur pailit secara perorangan. Pernyataan pailit terhadap seorang debitur pailit dalam kedudukannya selaku organ perseroan mempunyai pengaruh terhadap kewenangannya dalam menjalankan perseroan diantaranya adalah ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2003
T36651
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Siagian, Imelda
Depok: Universitas Indonesia, 2003
T36629
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Dheasy Suzanti
"
ABSTRAK
Indonesia mengalami krisis moneter sejak tahun 1997 yang
dipacu oleh penutupan bank-bank oleh Menteri Keuangan. Pemerintah
memandang perlu untuk dibentuk suatu badan khusus yang menjalankan
fungsi penyehatan perbankan dan melaksanakan pengelolaan aset bank
yang bermasalah dan membentuk Badan khusus yang dinamakan Badan
Penyehatan Perbankan Nasional yang dalam Peraturan Pemerintah No.
17 Tahun 1999 tanggal 27 Februari 1999 (selanjutnya disebut "PP
17") disebut BPPN. Bank-bank itu dikelola dalam unit BRU (Banking
Restructuring Unit). Begitu pula dengan sektor riil, berbagai
perusahaan bermasalah yang sebelumnya merupakan debitur ...
"
2003
T36645
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Martius
"
Metode kepustakaan dan lapangan adalah metode penulis dalam menganalisa Tinjauan Hukum Perjanjian Kredit Dalam Rangka Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan Akta Pengikatan Agunan Secara Gadai Bank. Bank Indonesia yang merupakan sarana pengikatan antara bank penerima FPJP dengan Bank Indonesia sebagai pemberi FPJP; Perjanjian tersebut merupakan perjanjian dibawah tangan yang penulis bandingkan dengan perjanjian berdasarkan ketentuan kenotariatan yang menurut hemat penulis perlu adanya beberapa revisi atas kerangka akta (geraamte) yang terdiri atas kepala akta, komparisi, ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002
T36640
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Harlon
"
Dalam rangka pemberian fasilitas kredit yang akan diberikan pihak Bank atau lembaga pembiayaan lainnya sebagai pihak kreditur kepada pihak debitur, terutama pihak debitur yang mempunyai modal sangat kecil atau hanya mempunyai barang jaminan sekaligus yang akan dipakai untuk menjalankan usahanya, maka lembaga Jaminan Fidusia yang dikenal dalam bentuk Fiduciaire Eigendom Overdracht (FEO) yang lahir berdasarkan yurisprudensi berdasarkan Arresst Hooggerechtshoof 18 Agustus 1932, pada saat ini jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999. Sedangkan ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2004
T36623
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Dian Tresnaningrum
2004
T36626
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Aad Rusyad Nurdin
"
ABSTRAK
Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada pertengahan
tahun 1997 merupakan penyebab utama memburuknya kondisi
sektor perbankan nasional. Krisis yang terparah dalam sejarah
perbankan Indonesia menyebabkan banyak bank dicabut izin
usahanya, dibekukan kegiatan usahanya dan dimerjer antar
bank. Dampak ikutan dari penutupan bank-bank tersebut terjadi
rush secara besar-besaran sehingga mengakibatkan kepercayaan
masyarakat pada perbankan nasional mencapai titik terendah.
Untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat tersebut berbagai
upaya penyehatan perbankan digulirkan Pemerintah antara lain
dengan pendirian Badan Penyehatan Perbankan Nasional, program
restrukturisasi perbankan dan pemberlakuan Program Penjaminan
Kewajiban Pembayaran Bank Umum ...
"
2003
T36631
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Sjahherman Thaher
2004
T36622
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
German H. Kartasasmita
"
Lembaga paksa badan diatur didalam pasal 84 dan seterusnya dari Undang-Undang Kepailitan, serta PERMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan sebagai Peraturan Pelaksananya, diperuntukan bagi setiap subyek hukum yang dinyatakan sebagai debitor pailit oleh Pengadilan Niaga sebagai satu-satunya badan peradilan yang berhak menangani perkara kepailitan, dimana debitor pailit yang dapat dikenakan upaya paksa badan adalah debitor pailit yang dianggap mampu, namun mempunyai niat tidak baik. Pernyataan pailit dan perintah paksa badan merupakan kewenangan ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2004
T36625
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Herlina Kamili
"
ABSTRAK
Dualisme dalam hukum pertanahan yang disebabkan adanya
tanah-tanah hak adat dan tanah-tanah hak barat bertentangan
dengan alam pikiran masyarakat Indonesia yang umumnya amat
bersahaja, yang dilandasi oleh kesederhanaan dan kejujuran,
oleh karena itu dengan diundangkannya Undang-undang Pokok
Agraria yang menghapuskan dualisme tersebut yang merupakan
karya dari penguasa zaman penjajahan, dapat dianggap
sebagai anugerah bagi bangsa ini sebab Undang-undang
tersebut didasarkan pada hukum yang hidup dalam masyarakat
yaitu hukum adat. Pejabat Pembuat Akta Tanah oleh peraturan
perundang-undangan ia ditetapkan sebagai Pejabat Umum, yang
mandiri dan tidak berpihak, ...
"
2004
T36632
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
