Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Para penulis di Indonesia mengalami kesulitan dengan royalti yang dikenakan tarif pajak yang terlalu tinggi sebesar 15%. PER No. 1/2023 diterbitkan oleh pemerintah untuk menurunkan tarif pajak efektif royalti dari 15% menjadi 6%. Terbitnya PER No. 1/2023 bertujuan untuk mengeliminasi kondisi Lebih Bayar (LB) para penulis akibat jumlah kredit pajak PPh Pasal 23 terlalu besar. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan dari kebijakan penurunan tarif pajak royalti penulis ditinjau dari asas ease of administration. Pendekatan yang digunakan adalah post-positivist. Metode yang digunakan adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan penurunan tarif pajak royalti penulis telah memenuhi asas ease of administration. Terpenuhinya asas ease of administration disebabkan oleh terpenuhinya empat dimensi, antara lain asas certainty, efficiency, convenience, dan simplicity. Asas certainty telah terpenuhi karena tidak terdapat ketidakjelasan dalam kebijakan penurunan tarif pajak royalti penulis. Asas efficiency telah terpenuhi karena minimnya biaya yang dikeluarkan oleh pihak DJP dan penulis. Asas convenience telah terpenuhi karena penulis mengalami pemotongan pajak ketika memperoleh penghasilannya. Asas simplicity telah terpenuhi karena sistem administrasi pajak untuk penulis sudah sederhana dan jelas. Penelitian ini merekomendasikan kepada pemerintah untuk melakukan sosialisasi yang masif sehingga meningkatkan pengetahuan para penulis mengenai kebijakan penurunan tarif pajak royalti penulis dalam PER No. 1/2023.

---

Authors in Indonesia are having difficulties with royalties being subject to an overly high tax rate of 15%. PER No. 1/2023 was issued by the government to lower the effective royalty tax rate from 15% to 6%. The issuance of PER No. 1/2023 aims to eliminate the Overpayment (LB) condition of the writers due to the amount of Income Tax Article 23 tax credit being too high. The purpose of this study is to analyze the implementation of the policy of reducing the royalty tax rate of writers in terms of the ease of administration principle. The approach used is post-positivist. The method used is qualitative. The data collection techniques used in this research are literature study and in-depth interviews. The results of this study indicate that the implementation of the policy to reduce the author's royalty tax rate has fulfilled the ease of administration principle. The fulfillment of the principle of ease of administration is due to the fulfillment of four dimensions, including the certainty, efficiency, convenience, and simplicity principles. The certainty principle has been fulfilled because there is no uncertainty in the policy of reducing the author's royalty tax rate. The efficiency principle has been fulfilled because of the minimal costs incurred by DGT and the author. The simplicity principle has been fulfilled because the tax administration system for writers is simple and clear. This study recommends the government to conduct massive socialization to increase the knowledge of writers regarding the policy of reducing royalty tax rates for writers in PER No. 1/2023."

"Pajak Hotel sebagai Jenis pungutan yang erat kaitannya dengan program penggalakkan pariwisata daerah, nasional maupun lnternasional, kontribusinya terhadap penenerimaan Pajak Daerah DKI Jakarta, dinilai masih kecil atau belum optimal. Oleh karena itu perlu diteliti cara pengelolaannya, apakah sistem perpajakannya telah mencapai sasaran (goal) sebagaimana asas-asas perpajakan atau tidak.Tujuan dari penelitian yang dilakukan, yaitu untuk menganalisis pergeloalan Pajak Hotel di Kantor Dinas, Dinas Pendapatan Daerah (DIPENDA) DKI Jakarta, dengan pendekatan masalah berdasarkan sistem perpajakan, yang mengacu kepada asas-asas perpajakan, khususnya The Four Maxims dari Adam Smith.Penelitian yang dilakukan dalam menganalisis pengelolaan Pajak Hotel, mempergunakan metode studi kasus (case study), yang besifat deskriptif, dengan mempergunakan wawancara sebagai teknik pengumpulan datanya.Kemudian, dari hasil analisis yang telah dilakukan ditemukan antara lain hal-hal seperti, pelimpahan wewenang pemungutan Pajak Hotel berdasarkan Keputusan Gubemur Kepala Daerah DKI Jakarta, No.. 101.8 belum dilaksanakan secara konsekuen, adanya citra buruk pemberian pelayanan kepada Wajib Pajak, dengan keharusan secara terselubung untuk membayar pajak secara tunai ke Kas Daerah DKI Jakarta, serta kurangnya unsur political will para pimpinan DIPENDA dalam memecahan segala permasalahan, dan lain-lain hal yang erat kaitannya dengan penyelenggaraan pemungutan pajak hotel.Akhirnya, sebagai masukan bagi perbaikan-perbaikan yang ada (berdasarkan hasil analisis), disampaikan saran pemecahan masalah, yang diharapkan dapat berguna, baik bagi DIPENDA DKI Jakarta dan Program Studi Ilmu Administrasi, Kekhususan Administrasi dan Kebijakan Perpajakan, maupun bagi kalangan yang lebih luas yang berminat untuk menetiti lebih lanjut."

"Salah satu perubahan kebijakan yang muncul dari UU PDRD menjadi UU HKPD, yaitu bergantinya retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Perubahan meliputi tarif dan proses perizinannya dengan harapan perizinan bangunan gedung dapat mendukung kemudahan berusaha untuk investasi di daerah. Kota Depok di Jawa Barat menjadi kota metropolitan dan penyangga DKI Jakarta yang pesat pertumbuhan bangunannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dan implikasi implementasi kebijakan retribusi PBG di Kota Depok. Topik dikaji menggunakan teori implementasi kebijakan oleh Grindle dari content of policy dan context of implementation. Pendekatan post positivist diambil menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi pustaka. Hasil penelitian berdasarkan content of policy, kebijakan PBG masih belum secara penuh dilakukan karena banyaknya pihak berkepentingan sehingga harapan yang ingin dicapai belum terlihat seluruhnya meskipun banyak manfaat kebijakan. Para implementor belum diberikan akses fasilitas lebih SIMBG. Dari context of implementation, meskipun masih terdapat keterbatasan akses, kekuasaan implementasi berada di pemerintah daerah dan mendukung kemandirian fiskal. Kepatuhan untuk layanan belum patuh secara penuh sedangkan retribusi sudah patuh terhadap UU HKPD. Terdapat implikasi yang mana bagi pemerintah Kota Depok diantaranya, tata kelola organisasi, pengurangan administrative cost dan penambahan psychological cost, penurunan realisasi penerimaan retribusi, ekstensifikasi-intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah, serta terkait sentralisasi yang mendistorsi tujuan retribusi. Sedangkan, implikasi bagi masyarakat diantaranya pembayaran retribusi dapat sesuai tujuan yakni sesuai dengan standar bangunan gedung, penurunan nilai pembayaran retribusi PBG dibandingkan IMB, tambahan biaya selain retribusi untuk jasa konsultan, potensi berkembangnya jasa konsultan, dan asas kesederhanaan dalam akses SIMBG.

---

One significant policy change from the transition of the PDRD Law to the HKPD Law is replacing the Building Permit (IMB) retribution with the Building Approval (PBG) retribution. This shift involves changes in tariffs and permitting process to support regional investment. Depok City, one of the metropolitan area in West Jawa and a buffer for DKI Jakarta, has a rapid building growth. This research aims to analyze the implementation and implications of the PBG retribution policy in Depok. This research is using Grindle's policy implementation theory from content of policy and context of implementation. A post-positivist approach was employed, collecting data through field studies and literature reviews. Findings based on the content of policy, PBG policy is still not fully implemented due to the large number of interested parties so that the hopes to be achieved are not yet fully visible even though the policy has many benefits. Implementors have limited access to advanced SIMBG facilities. In the context of implementation, despite of the limited access, the local government has the capacity to encourage fiscal autonom. Compliance with service standards is incomplete, while retribution adheres to the HKPD Law. Implications for the Depok government include organizational adjustments, decreased administrative costs, increased psychological costs, decreased retribution revenue, extentification-intensification of regional taxes and levies, and centralization issues that distort retribution objectives. For the community, implications include retribution payments is based on the standard, reduced PBG retribution payments compared to IMB, additional consultant service fees, consultancy services growth, and simplified access to SIMBG."

"Penelitian ini menganalisis pertimbangan-pertimbangan PT. X dalam memanfaatkan insentif pajak atas penilaian kembali aktiva tetap sebagai suatu upaya manajemen pajak dan menganalisis hambatan yang dialami dalam prosesnya. Tujuan PT. X untuk melakukan penilaian kembali atas aktiva tetapnya adalah untuk memperbesar kapasitas utang perusahaan. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa penilaian kembali aktiva tetap yang dilakukan oleh PT. X sebagai suatu upaya manajemen pajak merupakan keputusan yang menguntungkan baik dari segi perpajakan maupun komersial.

---

This study analyzes background motivation of PT . X to utilizes the tax incentives of revaluation as a tax management efforts and also analyzes the obstacles encountered during the process. The intention of PT . X to cunduct the revaluation of assets is to increase the capacity of the company's leverage. The results of this study concludes that the revaluation carried out by PT . X as a tax management tools is a correct decision that benefits both in terms of taxation and commercial"

"Kebijakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) untuk pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sesuai PP 58/2023 dan PMK 168/2023 diharapkan dapat menciptakan administrasi perpajakan yang lebih mudah. Namun, kebijakan TER dan kebijakan lainnya justru berpotensi tidak sepenuhnya menciptakan kondisi yang memudahkan bagi Wajib Pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan TER dalam pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 ditinjau dari asas ease of administration, dengan analisis terkait latar belakang, urgensi, dan faktor pendukung maupun penghambat dari kebijakan ini. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode post-positivist dengan teknik pengumpulan data berupa studi lapangan dan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini bertujuan meningkatkan kepatuhan pajak melalui regulasi yang sederhana, pengawasan oleh DJP, dan pengawasan bagi karyawan. Namun, dilihat dari asas ease of administration, kebijakan TER masih belum sepenuhnya memenuhi asas yang ada. Kebijakan ini telah menunjukkan kejelasan subjek pajak, objek pajak, dasar pengenaan pajak, tarif pajak, waktu pemberlakuan, dan mekanisme kompensasi atas Lebih Bayar, namun aspek prosedur teknis perhitungan, mekanisme pengembalian Lebih Bayar dari pemberi kerja ke karyawan, dan mekanisme pemeriksaan PPh Pasal 21 masih perlu diperhatikan. Kebijakan TER menyederhanakan proses perhitungan PPh Pasal 21 di Masa Pajak Januari-November, namun menimbulkan kesulitan di akhir tahun. Sistem pelaporan e-Bupot 21/26 yang digunakan juga belum sepenuhnya mendukung penerapan TER, terutama di masa transisi. Faktor pendukung kebijakan ini meliputi sistem pelaporan terbaru dan strategi komunikasi yang efektif. Faktor penghambat meliputi keterbatasan waktu pelaksanaan, gejolak internal antara pemberi kerja dan karyawan, serta ketidaksiapan sarana penunjang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan TER dalam pemotongan PPh Pasal 21 memerlukan penyempurnaan agar lebih konsisten dengan asas ease of administration. Rekomendasi yang diberikan meliputi evaluasi dan penyesuaian sistem secara masif, pengenalan mekanisme restitusi atau pemindahbukuan untuk Lebih Bayar PPh Pasal 21, dan pengembangan strategi manajemen keuangan oleh pemberi kerja.

---

The Average Effective Rate (TER) policy for withholding Income Tax (PPh) Article 21 as per PP 58/2023 and PMK 168/2023 is expected to simplify tax administration. However, the TER policy and other regulations may not entirely create favorable conditions for taxpayers. This study aims to analyze the TER policy in the context of withholding Income Tax Article 21, focusing on the ease of administration principle, including an analysis of the background, urgency, and supporting and inhibiting factors of this policy. The research employs a post-positivist approach, utilizing field studies and literature review techniques. The findings indicate that the TER policy aims to enhance tax compliance through simple regulations, supervision by the Directorate General of Taxes (DJP), and supervision for employees. However, from the perspective of ease of administration, the TER policy does not fully meet the existing principles. While the policy provides clarity on tax subjects, tax objects, tax bases, tax rates, implementation timing, and compensation for overpayments, aspects such as technical calculation procedures, mechanisms for returning overpayments from employers to employees, and the Income Tax Article 21 audit mechanism require further attention. The TER policy simplifies the calculation process for Income Tax Article 21 from January to November but creates difficulties at the year-end. The e-Bupot 21/26 reporting system also does not fully support the implementation of TER, especially during the transition period. Supporting factors for this policy include the latest reporting system and effective communication strategies. Inhibiting factors include the limited implementation time, internal conflicts between employers and employees, and unprepared supporting facilities. This study concludes that the TER policy for withholding Income Tax Article 21 needs refinement to align better with the ease of administration principle. Recommendations include massive evaluation and adjustment of the system, introduction of a restitution mechanism for overpayment of Income Tax Article 21, and the development of financial management strategies by employers."

"ABSTRAKPada tahun 2015, pemeriksa pajak melakukan koreksi atas tiga akun baya PT X, yakni biaya bunga atas leasing fee pada pihak afiliasi, biaya bunga atas pinjaman afiliasi, dan juga kerugian selisih kurs. Dasar hukum koreksi adalah Pasal 18 Ayat (3) UU Pajak Penghasilan dengan pendekatan benchmark debt to equity ratio (DER) PT X dengan DER wajar perusahaan pembanding, dimana DER PT X bernilai -34,8797, sedangkan rentang interkuartil DER perusahaan pembanding bernilai positif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan DER PT X pada tahun pajak 2013 ditinjau dari asas certainty (kepastian). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan paradigma post-positivis dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar koreksi yang dilakukan pemeriksa atas biaya usaha PT X memenuhi asas certainty dalam dimensi objek dan subjek yang diatur dan ruang lingkup materi yang diatur. Sementara itu dasar koreksi tersebut tidak memenuhi asas certainty dalam dimensi pendefinisian, perluasan materi yang diatur, dan juga istilah baku dalam ketentuan DER. Majelis Hakim membatalkan koreksi pemeriksa atas ketiga akun biaya tersebut dengan poin yang memberatkan pemeriksa karena adanya pengertian ganda dalam interpretasi pendekatan benchmark yang dilakukan oleh pemeriksa."

"ABSTRAKKonsumsi listrik Indonesia meningkat setiap tahun. Jika dibandingkan dengan negara lain seperti Thailand, Vietnam, Malaysia, dan Singapura, konsumsi listrik per kapita Indonesia masih sangat rendah. Pemerintah Indonesia harus menjamin ketersediaan serta pemerataan akses listrik. Namun, sebagian besar pembangkit listrik yang ada di Indonesia masih menggunakan bahan bakar fosil. Dalam rangka menjamin ketersediaan listrik di masa mendatang, Pemerintah Indonesia mendorong pengembangan pembangkit listrik tenaga energi baru dan terbarukan. Salah satunya adalah pembangkit listrik tenaga biomassa yang sangat berpotensi untuk dikembangkan. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia diantaranya adalah memberikan fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm). Dengan demikian, dilakukan analisis terkait critical success factor (CSF) perusahaan pengembang PLTBm, pemanfaatan kebijakan fasilitas pajak penghasilan ditinjau dari asas perpajakan, serta kebijakan insentif pajak penghasilan di Amerika Serikat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik analisis data kualititatif. Dari hasil wawancara mendalam dan studi literatur, terdapat 4 jenis CSF yang memengaruhi keberhasilan pengembangan PLTBm antara lain faktor industri yang adalah planning pengadaan PLTBm oleh PT PLN dan dukungan perbankan lokal, faktor strategis yang adalah pengadaan kontrak dengan penyedia bahan bakar biomassa dan pemilihan lokasi PLTBm yang sesuai, faktor lingkungan yang adalah peraturan pemerintah dan teknologi, serta faktor temporal yang adalah memilih negara tujuan ekspansi dan realokasi sumber daya. Terkait pemanfaatan fasilitas PPh di Indonesia, masih belum banyak perusahaan yang memanfaatkannya karena pelaku usaha yang juga belum banyak serta sosialisasi yang belum masif. Di Amerika Serikat, bentuk fasilitas PPh yang diberikan adalah production tax credit. Fasilitas PPh diperlukan sebagai pendorong pengembangan PLTBm."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai manajemen pajak yang dilakukan dalam memilih alternatif yang lebih menguntungkan antara mekanisme pengungkapan ketidakbenaran dan mekanisme pemeriksaan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan mendasar antara kedua mekanisme tersebut dan bagaimana Wajib Pajak melakukan manajemen pajak dalam memilih alternatif-alternatif tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang menggunakan metode wawancara mendalam dalam mengumpulkan data yang diperlukan. Penelitian ini didasari oleh adanya alternatif-alternatif yang menjadi pertimbangan Wajib Pajak dalam menyelesaikan permasalahan pajak yang dikarenakan oleh kesalahan peyampaian pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kedua mekanisme tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan baik dari sisi besaran sanksi maupun resiko yang akan timbul yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan oleh Wajib Pajak dalam memilih alternatif terbaik. Analisis pemilihan alternatif terbagi kedalam 4 (empat) fase, antara lain fase sebelum dilakukan pemeriksaan pajak, fase saat dilakukan pemeriksaan pajak, fase pada saat pemeriksaan bukper, dan fase pada saat penyidikan pajak. Dalam melakukan manajemen pajak untuk memilih antara kedua mekanisme tersebut, Wajib Pajak harus memperhatikan syarat-syarat dalam melakukan manajemen pajak, tujuan, dan motivasi dalam melakukan manajemen pajak. Pelaksanaan manajemen pajak dilakukan dengan 3 (tiga) tahapan, yakni perencanaan pajak (tax planning), pengimplementasian pajak (tax implementing), dan pengawasan pajak (tax controlling). Pada fase sebelum pemeriksaan akan lebih efektif untuk melakukan pertimbangan sesuai dengan keadaan perusahaan. Sedangkan untuk fase saat dilakukan pemeriksaan, akan lebih efektif untuk dilakukan pemeriksaan pajak. Pada fase saat pemeriksaan bukper, pengungkapan ketidakbenaran menjadi suatu fasilitas bagi Wajib Pajak. Pada saat penyidikan pajak, akan lebih efektif untuk melakukan penghentian penyidikan pajak.

---

ABSTRACT

This undergraduate thesis discusses the tax management carried out in choosing a more favorable alternative between the mechanism of voluntary untruth disclosure and the mechanism of tax audits. This study aims to analyze the fundamental differences between the two mechanisms and how taxpayers do tax management in choosing these alternatives. This research is a descriptive study which use qualitative methods and conducted by in-depth interviews to collect the required data. The results show that in resolving tax disputes, there are 2 (two) mechanisms, Voluntary Untruth Disclosure and the tax audit. Both mechanisms have advantages and disadvantages that can be used as a consideration by the taxpayer in choosing the best alternative. The alternative selection analysis is divided into 4 (four) phases, including the phase before the tax audit, the phase when the tax audit is carried out, the phase at the time of the audit examination, and the phase during the tax investigation. In carrying out tax management to choose between the two mechanisms, the taxpayer must pay attention to the requirements, objectives, and motivation in carrying out tax management. The implementation of tax management is carried out in 3 (three) stages, tax planning, tax implementing, and tax controlling. In the phase before the tax audit,, it will be more effective to be audited with the tax office, in accordance with the circumstances of the company. As for the phase when the tax audit is carried out, it will be more effective to be audited by tax office. During the audit bukper phase, the disclosure of untruth becomes a facility for taxpayers. And also at the time of the tax investigation, it will be more effective to stop the tax investigation."