Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sunset Policy tahun 2008 dan Reinventing Policy tahun 2015 adalah dua kebijakan yang digunakan untuk meningkatkan peneirmaan negara sekaligus meningkatkan basis data DJP. Tesis ini membahas perbandingan efektivitas kebijakan Sunset Policy dibandingkan dengan Reinventing Policy dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak di Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar serta membahas hambatan-hambatan yang terjadi dalam implementasi kedua kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Sunset Policy lebih efektif dibandingkan dengan kebijakan Reinventing Policy. Saran agar sebaiknya kebijakan ini ditinjau kembali dan dipilih kebijakan yang sifatnya menyeluruh seperti Tax Amnesty. Saran lainnya adalah apabila suatu kebijakan sedang berjalan, janganlah kebijakan yang akan datang diketahui oleh publik terlebih dahulu.

---

Sunset Policy 2008 and Reinventing Policy 2015 are two policies that are used to improve state awareness while enhancing the DGT database. This thesis discusses the comparison of the effectiveness of the Sunset Policy compared with the Reinventing Policy in an effort to increase tax revenue in the DGT Office of the Great Taxpayer and discuss the barriers that occur in the implementation of both policies. This research uses qualitative approach with descriptive design.

The results of this study indicate that Sunset Policy is more effective than the Reinventing Policy policy. Suggestions for this policy should be reviewed and selected comprehensive policies such as Tax Amnesty. Another suggestion is that if a policy is in progress, let no future policy be known to the public first."

"Dalam kebijkan pajak yang berlaku pada saat ini, pengalihan participating interest merupakan objek pajak penghasilan final dengan tarif sebesar 5% (untuk pengalihan yang dilakukan pada masa eksplorasi) atau 7% (untuk pengalihan yang dilakukan pada masa eksploitasi). Penelitian ini dilakukan untuk menyajikan sebuah tinjauan komprehensif mengenai proses implementasi kebijakan pajak penghasilan atas transaksi pengalihan participating interest pada bidang usaha hulu minyak dan gas bumi. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, jenis penelitian deskriptif, dan teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pajak atas transaksi pengalihan participating interest tidak sepenuhnya sesuai dengan dasar pertimbangan utama dalam pembuatan kebijakan. Walaupun kebijakan tersebut memberikan dampak signifikan terhadap penerimaan pajak, namun kebijakan tersebut ternyata menjadi salah satu faktor penghambat bagi industri migas untuk menjalankan investasinya, terutama pada masa eksplorasi.

---

Under current policy, participating interest transfer is subject to final income tax at the rate of either 5% (for exploration PSCs) or 7% (for producing PSCs). This research is aimed to provide comprehensive overview regarding policy implementation process of income tax on transaction of participating interest transfers in the field of upstream oil and gas sector in Indonesia. This research is conducted by using qualitative-descriptive approach. Data collected through library research and in-depth interviews.

The results of this study indicate that, the income tax policy on transaction of participating interest transfers has not been implemented perfectly. Although the policy had a significant impact on the tax revenue, the policy turns out to be one of the inhibiting factors for the contractors to carry out their investment, especially in exploration phase."

"Indonesia mengalami shortfall penerimaan pajak dengan tingkat kepatuhan wajib pajak hanya 60% pada tahun 2015. Untuk mengatasinya, Pemerintah menerapkan pengampunan pajak pada Juli 2016. Skripsi ini membahas bagaimana pengampunan pajak dapat memperluas basis pemajakan dan faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan pengampunan pajak di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan melakukan studi lapangan dan pustaka. Hasil Penelitian ini adalah pengampunan pajak bisa memperluas basis pemajakan di Indonesia dan disarankan agar pemerintah mempertimbangkan empat faktor pendukung, yaitu fasilitas yang menarik, sosialisasi yang masif, penempatan dana hasil pengampunan pajak yang menguntungkan, dan manajemen data yang baik.

---

Indonesia faced shortfall of its tax revenue and low level of tax payer?s compliance (approximately 60%) in 2015. To solve this problems, Indonesia is implementing tax amnesty in July 2016. The purpose of this thesis is to describe how tax amnesty can broaden Indonesia tax base and explain its supportive factors. This research conducted qualitative approach with data collection through field research and literature studies. The result of this research is tax amnesty can broaden Indonesia tax base and suggested to consider four supportive factors such as attractive facilities, massive socialization, profitable instrument for repatriated assets, and good data management."

"Sunset policy tahun 2008 dan reinventing policy tahun 2015 bertujuan meningkatkan penerimaan pajak yang dinilai belum mencapai hasil yang maksimal sekaligus untuk memeperkuat basis data di Direktorat Jenderal Pajak. Skripsi ini merupakan studi kasus evaluasi sunset policy dan reinventing policy yang dilakukan di KPP Pratama Depok Cimanggis. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sunset policy telah berhasil dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus meningkatkan penerimaan pajak khususnya bagi KPP Pratama Depok Cimanggis. Sebaliknya reinventing policy dapat dikatakan gagal baik dari sisi meningkatkan kepatuhan maupun dari sisi menambah penerimaan pajak.

---

Sunset policy in 2008 and reinventing policy in 2015 aimed at increasing tax revenues that have not achieved its maximum potential, also to strengthen database at the DJP. This thesis is a case study evaluation about reinventing policy and sunset policy conducted in KPP Pratama Depok Cimanggis. This study is a qualitative research data collection through in-depth interviews. The results of this study indicate that sunset policy has succeeded in improving tax compliance and increase tax revenue especially for KPP Pratama Depok Cimanggis. However reinventing policy has failed both in terms of improving compliance and also from the side to add tax revenue."

"Penelitian ini membahas implementasi pemungutan pajak hotel di Kabupaten Blora. Perkembangan industri perhotelan di Kabupaten Blora, tidak diimbangi dengan peningkatan penerimaan pajak hotel sehingga kurang berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Permasalahan dalam penelitian, yaitu: implementasi pelaksanaan pemungutan pajak hotel di Kabupaten Blora dan faktor penghambat pemungutan pajak hotel di Kabupaten Blora. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pemungutan pajak hotel di Kabupaten Blora mengalami beberapa kendala diantaranya adalah penerapan sistem self assessment tidak berjalan sesuai ketentuan, kepatuhan wajib pajak hotel masih rendah, kurangnya sumber daya manusia, dan sanksi yang masih belum tegas oleh otoritas pajak setempat.

---

This research discusses about the implementation of hotel tax collection in Blora Regency. The hotel industries are growing significantly in Blora Regency but the receipts in hotel tax is less contribute to the local revenues. The research problems are the implementation of hotel tax collection in Blora Regency and the factors that hinder in implementing the hotel tax collection. This research uses a qualitative approach.

The result of this study presents that implementation of hotel tax collection in Blora Regency still have some problems including self assessment system which is not correctly implemented according to tax regulations, low tax compliance, lack of human resources, and weak in imposition of sanctions by the local tax authorities."