Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Statistik Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tahun 1999, menunjukkan bahwa usaha swasta di Indonesia khususnya Penanaman Modal Asing (PMA), mengalami kemajuan yang begitu pesat. Hal ini dapat dilihat bahwa jumlah Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia tercatat sebanyak 7.568 buah, tersebar di seluruh wilayah kesatuan Republik Indonesia (di luar sektor minyak dan gas, perbankan, Lembaga Keuangan non bank, Asuransi dan sewa guna usaha). Di Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa telah hadir satu perusahaan multinasional yaitu PT. Newmont Nusa Tenggara untuk melakukan berbagai aktivitas berupa eksploitasi dan pemanfaatan aset sosial masyarakat, berupa penambangan emas dan tembaga, sesuai dengan kontrak karya yang telah ditandatangani bersama antara pemerintah Republik Indonesia dengan PT. Newmont Nusa Tenggara, pada tanggal 2 Desember 1982. Kehadiran PT. Newmont Nusa Tenggara tersebut diharapkan dapat memainkan peranan penting dalam memberikan sumbangan positif bagi peningkatan perekonomian nasional, menciptakan lapangan kerja, menjadi pembayar pajak yang taat, menunjang program pemerintah dan kebijakan-kebijakan tertentu, serta dapat melaksanakan tanggung jawab sosial di tempat beroperasinya perusahaan. Oleh karena itu, dalam kajian penulisan ini akan menggambarkan dengan jelas tentang bagaimanakah aktivitas pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial PT. Newmont Nusa Tenggara terhadap masyarakat Lingkar Tambang serta faktor-faktor apakah yang menghambat dan mendorong pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial PT. Newmont Nusa Tenggara terhadap masyarakat Lingkar Tambang. Dalam kaitan dengan tersebut di atas, maka teori yang digunakan adalah teori-teori yang mengarah kepada pemahaman yang lebih luas tentang Tanggung Jawab Sosial suatu perusahaan, artinya pandangan yang berorientasi kepada shareholders beralih kepada orientasi pada stakeholders. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, oleh Bogdan dan Taylor (1995), didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang bisa diamati. Salah satu pertimbangan pendekatan tersebut adalah karakteristik data yang lebih informasi kualitatif, sebab untuk memahami substansi Tanggung Jawab sosial, implementasi dan dampak bagi masyarakat sekitar perusahaan diperlukan proses penelitian pada ?latar alamiah" atau konteks dari suatu keutuhan (entity). Langkah ini harus ditempuh karena "Ontologi alamiahn menghendaki adanya kenyataan-kenyataan sebagai keutuhan yang tidak dapat dipahami jika dipisahkan dari konteksnya (Lincoln dan Guba, 1985; hal 39). Dari penelitian yang dilakukan, ditemukan dua hal penting berkaitan dengan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial PT. Newmont Nusa Tenggara terhadap masyarakat Lingkar Tambang yaitu: Pertama, berbagai aktivitas dan program yang mengarah kepada tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat di sekitarnya seperti sentuhan program pada sektor kesehatan, pendidikan, sosial budaya, infrastruktur, pengembangan usaha masyarakat sampai kepada perhatian dan perlindungan terhadap hak-hak karyawan telah memberikan manfaat yang cukup besar bagi kesejahteraan masyarakat. Kedua, di sisi lain masih banyak persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan yang merupakan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat lingkar tambang yang belum mendapatkan perhatian yang optimal dan sungguh-sungguh seperti perlakuan dan perhatian kepada bahaya limbah tailing, perlakuan dan perhatian pada reklamasi kawasan yang rusak sebagai akibat dari proses dan aktivitas penambangan, perlakuan dan perhatian pada pencemaran sungai, belum lagi berbicara keinginan yang sungguh-sungguh untuk membantu pemerintah dan masyarakat di sekitarnya dalam rangka mengembangkan potensi pariwisata, sampai kepada persoalan "Culture Shock" bagi masyarakat lingkar tambang. Berdasarkan temuan di atas, dipandang perlu bagi semua pihak terutama pemerintah daerah, DPRD tokoh masyarakat serta pihak perusahaan untuk memperkuat komitmennya terhadap perbaikan kondisi tersebut dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Abstrak :
Konflik yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia mengundang perhatian untuk diteliti penyebab dari konflik itu. Berbagai usaha yang dilakukan untuk menghentikan konflik, salah satu diantara usaha menghentikan atau menyelesaikan konflik adalah penelitian masalah konflik. Penelitian yang membahas mengenai Resolusi Konflik di Pertambangan Emas Kab. Bout menemukan penyebab terjadinya konflik yaitu tidak ada aturan yang legal dalam pertambangan tradisional sehingga warga pendatang maupun penduduk asli bebas melakukan pertambangan, dan tentang partisipasi masyarakat dalam pertambangan tradisional belum diharapkan. Keberpihakan tokoh-tokoh masyarakat dan aparat pada salah satu kelompok membuat masyarakat yang lain merasa tidak mendapatkan perlindungan hukum yang akhimya mengarah pada penyelesaian persoalan secara fisik. Usaha-usaha pengendalian konflik yang diharapkan dalam pertambangan ini yaitu dengan mengadakan dialog musyawarah antara tokoh-tokoh yang berkonflik. Mediator dalam hal ini adalah aparat keamanan, Pemda, Ormas Masyarakat. Di daerah ini terjadi berulang-ulang pada persoalan yang sama pada obyek yang berbeda. Hal ini terjadi karena kurang tegasnya aparat keamanan dalam menindak para pengacau dalam masyarakat pertambangan. Untuk lancarnya dan amannya pertambangan tradisional maka penulis menyarankan agar pada masyarakat setempat segera membuat aturan tentang pertambangan tradisional dengan penerapan konsep pertambangan skala kecil (PSK).

Abstrak :
Pembangunan yang dilaksanakan, diciptakan dan diharapkan terlaksana dengan baik sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh masyarakat. Dalam situasi dan semangat otonomi daerah yang dilaksanakan, pengembangan sektor pariwisata merupakan salah satu sektor potensial yang kemudian dikembangkan oleh daerah. Kepariwisataan sendiri pada hakekatnya mampu membantu dan melengkapi pertumbuhan sektor lain serta menambah lapangan dan kesempatan masyarakat dalam lingkungan dimana pariwisata itu berada. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis metode dekriptif. Metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat gambaran/deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta keterlibatan masyarakat dalam memanfaatkan peluang dari implementasi kebijakan pengembangan pariwisata yang dilaksanakan dikawasan wisata wisata Anyer. Adapun pengumpulan data di lokasi studi menggunakan tehnik baik secara primer maupun sekunder. Secara primer menggunakan metode wawancara dengan pertanyaaan-pertanyaan yang bersifat terbuka, serta secara observasi_ Sedangkan secara sekunder menggunakan studi kepustakaan yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan. Pengembangan pariwisata yang dilaksanakan di kawasan wisata Anyer terkait dengan penataan dan pengembangan produk-produk wisata yang meliputi pengembangan obyek-objek wisata alam dan budaya, pengembangan akomodasi dan fasilitas penginapan dan hotel, peningkatan produk wisata, peningkatan dan penataan prasarana dan aksesibilitas agar mampu memperlancar dan mempermudah kunjungan wisata serta menengembangkan daya tarik wisata baru untuk meningkatkan kunjungan wisatawan. Keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata di kawasan wisata Anyer selama ini sejak daerah tersebut dijadikan kawasan wisata dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti ekonomi. Dan sisi ekonomi dengan keberadaan pariwisata, masyarakat sekitar dapat mengembangkan usaha ekonomi untuk meningkatkan penghasilan dan tingkat kesejahteraan. Dimana sebelum daerah ini dikembangkan sebagai objek wisata pada umumnya masyarakat sekitar bermata pencaharian sebagai nelayan dan petani penghasilan yang didapatkan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan pengembangan pariwisata sektor mata pencaharian masyarakat berkembang dengan memannfaatkan peluang dan kesempatan dari banyaknya kunjungan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara. Masyarakat membuka usaha penginapan dan tempat peristirahatan, rumah makan, warung telekomunikasi, jasa penyewaan keperluan alat mancing dan olah raga pantai, usaha pernijatan tradisional hingga menjadi pemandu wisata. Paluang dan kesempatan kerja lebih luas dari keberadaaan wisata didaerah Anyer tersebut serta merangsang masyarakat untuk menciptakan usaha sendiri dalam menyediakan apa saja yang menjadi kebutuhan bagi wisatawan yang berkunjung. Dan sisi lain kebudayaan dan kesenian di daerah Anyer atau serang pada umumnya semakin berkembang seiring kebutuhan dari pertunjukan kesenian yang ditampilkan setiap saat untuk membuat betah para wisatawan yang berkunjung didaerah ini. Selain perkembangan dan kreasi-kreasi yang terus berkembang dari kesenian ini dengan keberadaan pariwisata kebudayaan dan kesenian tradisional yang dimiliki oleh daerah Serang seperti Debus dan kesenian tradisional lainnya tetap lestari dan terjaga sebagai salah satu daya tarik wisata. Meskipun keberadaan pariwisata disekitar kawasan wisata Anyer memberikan manfaat yang besar terutama sebagai salah satu penghasil devisa bagi daerah Serang dan mempengaruhi masyarakat untuk terlibat dalam pengembangan pariwisata didaerah ini karena memberikan manfaat-manfaat secara ekonomis, pengembangan pariwisata di Kawasan Anyer masih memerlukan perbaikan dan peningkatan baik secara prasarana, pengetahuan tentang pariwisataan yang lebih mendalam kepada masyarakat sehingga mutu dan daya tarik wisata yang ada didaerah ini lebih meningkatkan kunjungan wisatawan.

Abstrak :
ABSTRAK
Undang - undang No. 11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Pers yang mengalami 2 kali perubahan secara tegas menjamin kebebasan pers dan hak kontrol, kritik dan koreksi yang bersifat konstruktif. Kehyataan menunjukkan masih adanya berbagai pembatasan, pembredelan, bahkan ancaman jiwa bagi para wartawan Indonesia.
Reaksi terhadap pembredelan majelah Tempo, Detik den Editor belum sama sekali habis, ketika teriadi peristiwa tragis yang mengejutken, yakni penganiayaan yang mengakibatkan gugurnya F. M. Syafruddin, wartawan Bernas Yogyakarta.

Studi ini berupaya mengamati pers daerah di Yogyakarta dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan kritik terhadap Pemerintah Daerah Tingkat II Bantul, Yogyakarta.

Hasil pengamatan antara lain menunjukkan adanya perbedaan antara Kedaulatan Rakyat dan Bernas dalam melaksanakan fungsi kontrol / kritik tersebut. Kedaulatan Rakyat mempunyai kecenderungan berhati - hati, sedang Bernas lebih berani. Bernas nampaknya berprinsip, bahwa segala bentuk ketidakadilan dan pelanggaran terhadap peraturan perundang - undangan harus dikritik, siapapun pelakunya.

Berbagai kalangan, khususnya kalangan pers hsmpir meyakini, bahwa pengsniayaan terhadap almarhum F. M. Syafruddin berkaitan dengan berita - berita tulisan almarhum yang dimuat pada harian Bernas Yogyakarta.

Implikasi teoritis penetitian Ini ialah bahwa pemahaman terhadap peranan pers di negara - negara berkembang, terutama pers daerah, tidak dapat dicapai secara penuh tanpa memperhatikan konstelasi poiitik sosial budaya yang melatarbelakanginya.

Kritik hanya membawa manfaat, manakala kedua belah pihak (pengkritik maupun yang dikritik) bersikap obyektif, dan patuh terhadap norma serta peraturan yang berlaku.

Implikasi praktisnya adalah perlunya perombakan Undang - undang tentang ketentuan - ketentuan pokok pers, penyempumaan kode etik jurnalistik. Selanjutnya diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat dan para pejabat akan arti pentingnya peranan pers pada setiap tahap perjuangan bangsa.

Abstrak :
Bagi Pemerintah Australia yang selama ini sangat bersahabat dengan Indonesia dan mendukung posisi Indonesia, kemenangan pro kemerdekaan dalam jajak pendapat 30 Agustus 1999 dengan perolehan 78,5 persen dan 21,5 persen untuk pro integrasi, merupakan awal dari era baru hubungan Australia, Indonesia dan Timor Timur Merdeka. Pada 27 Januari 1999, kembali dunia dikejutkan oleh pernyataan Presiden Habibie menawarkan kepada rakyat Timor Timur untuk memilih status otonomi luas atau menolak yang berkonsekuensi berpisah dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang menarik, menurut Menteri Luar Negeri Ali Alatas, keputusan tersebut diambil berawal dari disposisi Presiden Habibie, menyusul surat dari Perdana Menteri Australia John Howard. Dalam suratnya PM Australia itu mengusulkan agar pemerintah Indonesia memberikan kepada rakyat Timor Timur untuk menentukan nasib sendiri. Antara "perubahan bersejarah" Pemerintah Australia terhadap masalah Timor Timur, dengan "perubahan bersejarah" Pemerintah Indonesia menyelesaikan * masalah Timor Timur sangat berdekatan waktunya. Kepentingan Australia dalam penyelesaian masalah Timor Timur merupakan bentuk implementasi dari kepentingan nasional. Menggunakan teori Howard Lentner mengenai politik luar negeri dan teori kepentingan nasional thesis ini akan berusaha untuk dapat memberikan jawaban hal-hal yang mendcrong pemerintahan Australia dan keterkaitan faktor-faktor lainnya (eksternat dan internal) dalam proses jajak pendapat di Timor Timur serta mengetahui kepentingan Pemerintah Australia dalam proses jajak pendapat di Timor Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah desknptif analisis melalui studi kepustakaan (library research) dengan mengandalkan data dan informasi yang dianggap relevan. Hasilnya adalah keterlibatan Australia dalam penyelesaian masalah Timor Timur dilandasi oleh kepentingan nasionalnya, sehingga terjadi perubahan kebijakan politik luar negerinya. Hal tersebut sebagai upaya Australia dalam beradaptasi terhadap perubahan di tingkat domestik dan intemasional yang kemudian disesuaikan dengan batas-batas yang masih dapat diterima oleh bangsa itu sendiri demi kelangsungan hidup bangsa.

Abstrak :
ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang implementasi kebijakan Sistem Resi Gudang (SRG) sebagai upaya peningkatan posisi tawar petani kecil di Kabupaten Cianjur Jawa Barat. Kajian dilakukan dengan menggunakan model implementasi kebijakan George Edwards III, bahwa implementasi dipengaruhi oleh empat faktor yaitu komunikasi, sumberdaya, kecenderungan pelaksana kebijakan dan struktur organisasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap delapan informan dan observasi lapangan. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa para pemegang kepentingan sudah melaksanakan ketentuan yang tercakup dalam empat faktor tersebut. Meski demikian, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian lebih karena pertanian adalah bidang pekerjaan utama di Kabupaten Cianjur. Dengan berpartisipasi dalam sistem SRG, petani dapat melakukan tunda jual dan berpeluang untuk mendapatkan harga yang lebih baik serta meningkatkan kualitas produksinya, yang kemudian berdampak pada peningkatan penghasilan dan kesejahteraan sosialnya.

---

ABSTRACT

---

This study examines implementation of the Warehouse Receipt System (SRG) policy in improving the bargaining position of small farmers in Cianjur Regency, West Java. The study adopts George Edwards III's policy implementation model which state that policy implementation is influenced by four factors, namely communication, resources, the propensity of implementing policies and organizational structure. This study uses a qualitative approach with a descriptive research type. Data collection was conducted through in-depth interview to eight respondents and field observation. The study shows that stakeholders have implemented the provisions covered by these four factors. However, there are some aspects that need more attention because agriculture is the main livehood in Cianjur Regency. By participating in the SRG system, farmers can postpone selling and have the opportunity to get better prices as well as to improve the quality of their commodities, which in turn has an impact on increasing their income as well as social welfare.

Abstrak :
Adanya bencana erupsi Gunung Merapi tahun 2010 tak hanya mengakibatkan adanya korban jiwa dan kerusakan material di Kecamatan Cangkringan, termasuk juga lumpuhnya perekonomian di sekitar kawasan lereng Merapi. Namun, dengan adanya semangat kewirausahaan masyarakat Cangkringan yang terletak di Kawasan Rawan Bencana III, kini perekonomian masyarakat Cangkringan telah berangsur pulih kembali. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa strategi pembangunan sosial dalam mencapai kesejahteraan masyarakat dengan pendekatan individu, masyarakat lokal, serta pemerintah daerah Kabupaten Sleman. Penelitian ini berjenis deskriptif kualitatif dan dilakukan menggunakan metode pengumpulan data dengan melakukan wawancara, observasi, pengumpulan data, serta dokumentasi dari para pihak terkait. Selanjutnya dalam hasil temuan lapangan, penelitian ini menemukan beberapa kendala dalam pengembangan usaha masyarakat lokal di sektor pariwisata baik dari pihak internal, eksternal ataupun kebijakan terkait.

---

Mount Merapi eruption disaster in 2010 has not only caused the loss of life and material damages in Cangkringan District, but also included the economic collapse in the vicinity of the slopes of Mount Merapi. However, by the entrepreneurship spirit of the Cangkringan Community located in the Disaster Risk Areas III, now the Cangkringan Community economy has gradually recovered. This study aims to analyze social development strategies achieving community welfare with individual approach, local community, and local government of Sleman Regency. This research used qualitative descriptive type and data collection methods by conducting interview, observation, data collection, and documentation from related parties. Furthermore, based on the findings of the field, this study found several obstacles in the development of local businesses in the tourism sector either from internal, external or related policies.

Abstrak :
ABSTRAK
Jumlah gelandangan dan pengemis diperkirakan akan terus meningkat mengingat daya tarik kota yang semakin kuat bagi orang desa. Ketiadaan sumber penghasilan, keterbatasan penguasaan sarana dan prasarana produktif, serta terbatasnya keterampilan, sehingga menyebabkan mereka menjadikan mengemis sebagai mata pencaharian. Di sisi lain, adanya sikap mental malas dan budaya masyarakat atau budaya masyarakat atau adanya kesan permisif terhadap kegiatan menggelandang dan mengemis. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi program bimbingan keterampilan kerja olahan pangan dan menjahit dalam rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis di Panti Sosial Bina Karya Pangudi Luhur Bekasi dan mengetahui faktor penghambat dalam implementasi program bimbingan keterampilan kerja olahan pangan dan menjahit dalam rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis di Panti Sosial Bina Karya Pangudi Luhur Bekasi. Implementasi bimbingan keterampilan kerja dianggap penting dalam proses rehabilitasi sosial di PSBK Pangudi Luhur Bekasi, karena dalam proses bimbingannya membekali Warga Binaan Sosial WBS dengan keterampilan kerja yang dapat dimanfaatkan dan diaplikasikan setelah WBS lulus dari panti dengan harapan dapat membuka usaha secara mandiri ataupun dapat bekerja di dunia usaha yang lain. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat adanya kekurangan yang menyebabkan kurang efektifnya proses bimbingan keterampilan kerja olahan pangan dan menjahit yakni sarana dan prasarana maupun peralatan yang masih belum memadai untuk mendukung implementasi bimbingan keterampilan kerja, belum adanya kurikulum baku dalam pembuatan silabus oleh instruktur keterampilan. Selain itu, tingkat pendidikan WBS yang beragam dan berpendidikan rendah, serta sulitnya mencari tempat Praktek Belajar Kerja PBK bagi WBS.Kata kunci : keterampilan, gelandangan dan pengemis, WBS, rehabilitasi sosial.

---

ABSTRACT
The number of homeless and beggars are projected to further increase given increasingly strong appeals of urban areas to the villagers. The absence of sources of income, limited access to productive facilities, and lack of skills make begging as bread and butter. Furthermore, the tendency of laziness becomes a culture and societies rsquo permissive characters are enacting the activity of wandering and begging. This research applies qualitative approach with descriptive research type. The purpose of the study is to observe the social rehabilitation programs for homeless drifter and beggars with Panti Sosial Bina Karya Pangudi Luhur as a research location. In this study, the researcher determines to identify the inhibiting factors of the program and the consequences it rsquo s created. By implementing the activities on food processing and tailoring, PSBK Pangudi Luhur equip their clients with work skills with an eye to prepare to improve their livelihood after rehabilitation. With the skills, the clients are expected to have capacities for entrepreneurship and employment. However, the implementations of the program are frequently hampered due to the lack of facilities and tools, the nonexistence of standard curriculum for the instructors, the difficulties in finding workplace to intern, and the low education level of the clients. Keywords skills, homeless and beggar, clients, social rehabilitation

Abstrak :
Penelitian bertujuan untuk: 1 Mendeskripsikan pelaksanaan pendampingan untuk petani penerima dana bergulir Program Desa Mandiri Angggur Merah; 2 Mendeskripsikan peran pendamping yang diberikan kepada petani penerima dana bergulir Program Desa Mandiri Angggur Merah; 3 mendeskripsikan manfaat pendampingan dirasakan oleh petani penerima dana bergulir Program Desa Mandiri Angggur Merah.Penelitian ini menggunakan Pendekatan Kualitatif dengan teknik pemilihan informan secara purposif. Lokasi penelitian Desa Desa Raifatu, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu, dengan fokus pada Koperasi Serba Usaha Wetuda. Hasil temuan menunjukkan bahwa: 1 Proses pendampingan pada Program Desa Mandiri Angggur Merah di Desa Raifatus dilakukan oleh satu orang PKM Pendamping Kelompok Masyarakat dibantu tiga orang dari pengurus Koperasi Serba Usaha Wetuda. Pendampingan dilakukan secara berkelompok sebulan sekali, dan kunjungan ke lokasi usaha. 2 Peran pendamping kelompok masyarakat terlihat dalam kegiatan mengidentifikasi masalah, memberikan dorongan semangat, memberikan informasi dan pengetahuan baru, memfasilitasi penjualan hasil, menjaga usaha masyarakat, menjelaskan hak dan kewajiban masyarakat, membantu merencanakan usaha, membantu mengatasi jika ada maslah, membantu mengembangkan usaha serta membatun memberi penilaian terhadap usaha masyarakat. 3 Para penerima dana bergulir Program Desa Mandiri Anggur Merah merasakan manfaat pendampingan. Hal itu tergambar dari bertambahnya pengetahuan dan keterampilan mereka dalam berusaha, meningkatnya usaha mereka, bertambahnya tingkat kemandirian, bertambahnya jaringandalam berusaha, serta meningkatnya pendapatan masyarakat. ......This research is aims to 1 Describe the implementation of accompaniment for recipient farmers of revolving fund of Desa Mandiri Angggur Merah Program 2 Describe the role of assistant given to the recipient of revolving fund of Desa Mandiri Angggur Merah Program 3 to describe the benefits of accompaniment faced by farmers receiving revolving fund of Mandiri Angggur Merah Village Program.This research uses qualitative approach with purposive informant selection technique. Research location of Raifatus Village, Raihat District, Belu Regency, with focus on Wetuda Serba Usaha Cooperative. The result shows that 1 The accompaniment process at the Mandiri Angggur Merah Village Program in Raifatus Village was conducted by one PKM Assistant of Community Group assisted by three people from the Serba Usaha Wetuda Cooperative. Accompaniment is done in groups once a month, and visits to business locations. 2 The role of assistant community groups is seen in identifying problems, encouraging, providing new information and knowledge, facilitating the sale of results, maintaining community enterprises, explaining the rights and obligations of the community, helping to plan business, helping to overcome if there are problems, and membatun provide an assessment of community efforts. 3 The recipients of the revolving funds of the Mandiri Merah Desa Independent Villages experience the benefits of accompaniment. This is reflected in their increased knowledge and skills in their endeavors, increased efforts, increased levels of independence, increased networking in business, and increased incomes.