Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Adanya kebijakan Penangguhan pelaksanaan upah minimum sebagaimana diatur Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Penjelasannya telah menimbulkan penolakan dari para pekerja karena dianggap bertentangan dengan larangan bagi pengusaha untuk membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Pengujian ketentuan Penangguhan pelaksanaan upah minimum itu pun dimohonkan para pekerja kepada Mahkamah Konstitusi. Namun Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 72/PUU-XII/2015 tetap mempertahankan ketentuan penangguhan pelaksanaan upah minimum tersebut dan hanya merubah Penjelasan dalam Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Atas Putusan tersebut permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah, Apakah akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XII/2015 terhadap ketentuan penangguhan pelaksanaan upah minimum dan perlindungan bagi pekerja? dan Bagaimana analisis sistem hukum penangguhan pelaksanaan upah minimum pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XII/2015? Tesis ini menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Penangguhan pelaksanaan upah minimum tidak serta merta menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar upah pekerjanya berdasarkan upah minimum dan penangguhan pelaksanaan upah minimum justru merupakan upaya perlindungan terhadap pekerja atas hak mendapatkan pekerjaan sebagaimana dijamin oleh konstitusi, yang terancam apabila perusahaannya bangkrut/merugi karena tidak mampu membayar upah pekerjanya berdasarkan ketentuan upah minimum, selain itu sistem hukum penangguhan pelaksanaan upah minimum yang ada saat ini belum mengakomodir maksud dan tujuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XII/2015 karena terdapat beberapa masalah dalam substansi, struktur dan kulturnya sehingga tentu berdampak pada implementasinya.

---

ABSTRACT
The minimum wage policy that serves as a safety net for workers to keep their income from declining in a way that endangers workers' nutrition is subject to legal uncertainty, since Article 90 section (2) of Law Number 13 Year 2003 on Manpower provides that minimum wage provisions may be disregarded with the policy of Suspension of The implementation of the minimum wage and supported by the Elucidation of that article which allows employers not to pay the wage difference in the period of suspension, thereby creating a contradiction to the prohibition for employers to pay wages lower than the minimum wage. It is certainly rejected by workers because the suspension of the minimum wage is considered to be a "trick" of employers to pay their workers under the minimum wage provisions so that a test against the provision of suspension of the implementation of the minimum wage to the Constitutional Court is then submitted. However, in fact, the Constitutional Court through Decision Number 72/PUU-XII/2015 retains the provisions concerning the suspension of the minimum wage exercise and only changes the Elucidation in Article 90 paragraph (2) of Law Number 13 Year 2003 on Manpower. On the verdict, the question arises, what is the purpose and objective of the provision of suspension of minimum wage implementation especially after the Constitutional Court Decision Number 72/PUU-XII/2015 and what is the relevance to the protection for workers so that the provision is still maintained? This will be further elaborated in this thesis. This thesis uses normative research with case approach and conceptual approach as well as aims to test the hypothesis that the current legal system for deferring the minimum wage is insufficient to accommodate the purpose and objectives of Constitutional Court Decision Number 72/PUU-XII/2015 because there are several gaps described in the elements of the legal system according to Lawrance M. Friedman consisting of substance, structure and culture.

Abstrak :
Dalam suatu negara yang sedang dalam tahap pembangunan serta keberlangsungan perekonomian suatu negara, keberadaan Tenaga Kerja sebagai Sumber Daya Manusia merupakan salah satu factor dari berbagai komponen pembangunan yang satu dengan yang lainnya dan tidak dapat dipisahkan oleh karena itu. Tesis ini mengangkat pokok permasalahan tentang bagaimana praktek pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada beberapa Perusahaan di Provinsi DKI Jakarta dan bagaimana Pengawasan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada beberapa Perusahaan di Provinsi DKI Jakarta oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan, dalam menyelesaikan tugas akhir ini saya melakukan penelitian dengan cara mewawancarai beberapa sumber untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik serta ringkas, dan juga metode penelitian yang digunakan ialah Metode Kualitatif dengan sifat Normatif. Sebagai hasil penelitian ditemukan fakta bahwa setiap perusahaan telah melakukan pelanggaran dan penyelewengan terhadap Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang tidak sesuai dan sejalan dengan Peraturan Perundang – undangan yang telah menentukan Jenis Kerja yang diperbolehkan dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Jangka Waktu yang diperbolehkan dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, serta Perjanjian Kerja antara kedua belah pihak antara Pihak Perusahaan dengan Pekerja/ Buruh yang dimana Perjanjian telah dibuat dengan format dan blanko yang telah disediakan oleh pihak Perusahaan yang diharuskan untuk ditandatangani oleh calon Pekerja/ Buruh, sedangkan seharusnya Perjanjian Kerja harus dibuat secara bersama antara Pihak Perusahaan dengan calon Pekerja/ Buruh. ......In a country that is in the stage of development and economic sustainability of a country, the existence of Labor as Human Resources is one of the factors of various components of development that are one with another and cannot be separated therefore. This thesis raises the subject matter of how the practice of implementing Certain Time Work Agreements (PKWT) in several companies in DKI Jakarta Province and how to Supervise the Implementation of Certain Time Work Agreements (PKWT) in several Companies in DKI Jakarta Province by Manpower Supervisory Employees, In completing this final project, I conducted research by interviewing several sources to get good and concise research results, and also the research method used was a Qualitative Method with a Normative nature. As a result of the research, it was found that each company has committed violations and misappropriations of certain time work agreements that are not in accordance with and in line with the laws and regulations that have determined the type of work allowed in a certain time work agreement, The period allowed in the Specified Time Work Agreement, as well as the Employment Agreement between the two parties between the Company Party and the Worker / Labor where the Agreement has been made with the format and blanks that have been provided by the Company party which is required to be signed by the prospective Worker / Laborer, while the Work Agreement should be made jointly between the Company Party and the prospective Worker company.