Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 6 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Nurasni
Implementasi desentralisasi fungsional dan dekonsentrasi dalam transformasi hubungan kewenangan pemerintahan kota Batam dengan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam = Implementation of functional deconcentration and decentralization in the transformation of governmental authoriy of Batam city government and Batam free trade and free port agency / Nurasni
" ABSTRAK
Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia telah dibagi ke dalam daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota yang bersifat otonom. Berdasarkan Undang-Undang tersebut maka seluruh wilayah Indonesia telah terbagi habis ke dalam wilayah-wilayah dengan memiliki kewenangan-kewenangan tertentu. Sebagai bentuk pelaksanaan otonomi daerah, Pulau Batam ditetapkan menjadi Kota Batam sesuai Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999. Pembentukan Kota Batam menuai polemik karena sebelum lahir sebagai daerah otonom, segala urusan ... "
2019
T53770
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Cicilia Alda Violetta
Konsep Hak-Hak Penyandang Disabilitas dalam Proses Penyebarluasan dan Partisipasi Masyarakat Pembentukan Undang-Undang (Studi Kasus: Pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja) = The Concept of the Rights of Persons with Disabilities in the Dissemination Process and Public Participation in the Formation of Laws (Case Study: Formation of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation)
" Dalam proses penyebarluasan dan partisipasi masyarakat, belum benar-benar melibatkan Penyandang Disabilitas. Hal ini terkait pembuatan Peraturan Perundang-Undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011. Pengesahan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menuai pro dan kontra. Kritik terhadap Undang-Undang ini menyasar pada aspek formil dan materiil. Selain soal substansi yang kontroversial dan penggunaan perspektif yang tidak seimbang dalam memandang permasalahan dan merumuskan ... "
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yuswardi Ardi Putra
KEWENANGAN PRESIDEN DALAM MENUNDA EKSEKUSI HUKUMAN MATI DITINJAU DARI ASAS LEGALITAS = LEGALITY PRINCIPLE REVIEW OF THE PRESIDENT'S AUTHORITY ON POSTPONING DEATH PENALTY EXECUTION
" Grasi sangat dibutuhkan dalam pemerintahan suatu negara karena dapat meminimalisasi beberapa resiko yang dikhawatirkan sebagai akibat dari vonis yang dijatuhkan oleh hakim, khususnya untuk pidana maksimal seperti pidana mati, yaitu adanya kemungkinan terjadi eksekusi terhadap innocent people. Permasalahan timbul ketika seorang Terpidana mati mengajukan grasi dan kemudian permohonan grasi tersebut ditolak oleh Presiden, namun ketika akan dilakukan eksekusi mati, Presiden mengeluarkan perintah untuk menunda eksekusi mati tersebut, sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum atas penolakan grasi tersebut, ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Helmut Timothy Hansel
Pengelolaan Limbah Infeksius Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta dalam Perspektif Hukum Lingkungan = Management of Covid-19 Infectious Waste in DKI Jakarta Province in the Perspective of Environmental Law
" Sebagai ibukota negara, DKI Jakarta adalah salah satu provinsi yang menghasilkan limbah medis Bahan Berbahaya Beracunterbanyak di Indonesia termasuk limbah infeksius Covid-19. Terdapat dua tujuan dalam penelitian ini yaitu tujuan umum dan khusus. Tujuan umum penelitian ini yaitu untuk mengkaji dan meneliti peran pemerintah dalam pengelolaan limbah medis infeksius Covid yang semakin hari semakin meningkat di DKI Jakarta. Tujuan khusus penelitian ini yaitu guna mengkaji dan meneliti kebijakan hukum dalam pengelolaan limbah infeksius Covid-19 berdasarkan ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Teguh Satrio Prakoso
Perencanaan pembangunan sebagai salah satu instrumen penerapan prinsip good governance dalam kerangka partisipasi publik = Development planning as an instrument for the application of good governance principles in the framework of public participation
" Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menjadi tonggak awal perencanaan pembangunan yang ada di Indonesia. Jika merunut dalam beberapa tahun sebelumnya, Indonesia telah memiliki pedoman perencanaan pembangunan nasional. Namun demikian, pedoman tersebut belum menjadi satu kesatuan sistem yang terintegrasi. Fokus pengaturan undang-undang dimaksud adalah berkaitan dengan sistem perencanaan yang dijadikan dasar pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan merupakan pedoman mutlak bagi penyelenggara negara ketika akan melakukan pembangunan nasional. Dalam era keterbukaan seperti ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nasution, Ahmad Iskandar
Pengelolaan kawasan khusus dan legalitas penetapan kepala daerah sebagai ex-officio di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam = Management of special zones and legality of designating regional heads as ex-officio in the free trade zone and free port of Batam.
" Pengelolaan kawasan khusus di Indonesia, terutama pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dapat dikelola oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Dalam pelaksanaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Pemerintah menetapkan Kepala Daerah sebagai Ex-Officio Kepala Badan Pengusahaan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Kota Batam. Penetapan ini dimaksudkan agar dualisme kewenangan pemerintahan di Kota Batam dapat teratasi. Penelitian ini mencoba untuk mengetahui tentang legalitas penetapan kepada daerah sebagai Ex-Officio dan pengaruhnya terhadap pelaksanaan pemerintahan ... "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library