Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Selama berabad-abad, Kota Yerusalem menjadi ajang pertikaian yang seakan tiada akhirnya. Berbagai bangsa telah datang silih berganti menguasai kota tersebut. Hingga kini, Kota Yerusalem masih tetap menjadi ajang persengketaan antara Palestina dan Israel, dimana kedua negara sama-sama bermaksud menjadikan Kota Yerusalem sebagai ibukota masing-masing negara. Konflik yang terjadi antara Palestina dan Israel bersumber pada dorongan nasionalisme. Semangat nasionalisme Bangsa Palestina dan Bangsa Yahudi mengalami benturan yang kemudian berkembang menjadi sualu konflik terbuka, dimana keduanya bercita-cita untuk mendirikan negara dan ibukota di atas wilayah yang sama. Hingga kini, telah dilakukan berbagai upaya penyelesaian yang melibatkan mediasi pihak ketiga untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Tujuan penelitian ini ialah untuk mempelajari latar belakang sejarah konflik antara Palestina dan Israel dalam persengketaan memperebutkan Kota Yerusalem, mengetahui kepentingan Palestina dan Israel terhadap Kota Yerusalem, serta mencoba memberikan solusi penyelesaian status Kota Yerusalem. Maka, dari permasalahan yang ada, pertanyaan penelitian ini ialah: Apa arti Kota Yerusalem bagi Palestina dan Israel? Dari hasil penelitian yang diperoleh, kepentingan Palestina dan Israel terhadap Kota Yerusalem bukan semata hanya menyakut aspek politik, latar belakang sejarah, dan demografi, namun juga melibatkan aspek religius terhadap tempat-tempat suci yang ada di Kota tersebut. Solusi yang kiranya dapat diterapkan ialah dengan kembali merujuk pada Resolusi Majelis Umum PBB No. 181 tangga] 29 November 1947, mengenai status khusus bagi Kota Yerusalem (corpus separatum) di bawah pengawasan pemerintahan internasional. Palestina dan Israel diikutsertakan dalam status sebagi pengontrol, serta komposisi yang terdapat dalam pemerintahan internasional tersebut benar-benar dapat mewakili kepentingan dari kedua pihak yang bersengeketa. Namun apabila dilihat pada kenyataannya, terdapat aksi klaim sepihak oleh Bangsa Yahudi atas wilayah Palestina dan Kota Yerusalem. Apapun bentuk dan alasannya, tindakan pengambilalihan serta pendudukan suata wilayah suatu bangsa secara paksa tidaklah dapat dibenarkan. Tindakan tersebut jelas melanggar prinsi-prinsip kemanusiaan serta melecehkan harkat dan martabat bangsa yang mendiami wilayah tersebut.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai kebijakan luar negeri AS terhadap Jepang yang bersifat unilateral - khususnya pada kebijakan perdagangan AS melalui penerapan Pasal 301 dari Undang-Undang Perdagangan AS Tahun 1974 - dalam upaya AS untuk mempertahankan industri semikonduktornya di pasar dunia. Tesis ini mencoba mencari jawaban mengenai faktor-faktor internal maupun eksternal yang menyebabkan AS menerapkan kebijakan yang bersifat unilateral tersebut. Selain itu tesis ini juga menguraikan proses negosiasi Amerika Serikat - Jepang guna menindaklanjuti sengketa dagang di bidang semikonduktor hingga ditandatanganinya Perjanjian Semikonduktor di tahun 1986, yang memberikan nuansa tersendiri dalam perumusan kebijakan luar negeri Amerika Serikat di bawah pemerintahan Reagan. Konflik perdagangan AS - Jepang tersebut dilatarbelakangi oleh kemajuan industri Jepang di bidang semikonduktor yang mulai membahayakan kepentingan ekonomi AS, terutama menurunnya pangsa pasar bagi produk AS dan berkurangnya lapangan pekerjaan. Tindakan yang diambil AS terhadap Jepang pun akhirnya juga ditujukan melindungi industri strategisnya serta untuk mengamankan pasar AS di Jepang. Sehubungan dengan negosiasi antara AS dan Jepang, dapat dikatakan bahwa konstituen domestik AS sangat terintegrasi dengan win-set yang dapat diratifikasi oleh mayoritas konstituen domestiknya. Sementara itu AS berhadapan dengan Jepang yang memiliki win-set yang sangat berbeda, yang tidak didukung oleh sebagian konstituen domestiknya (terutama manufaktur semikonduktor Jepang). Kepentingan pemerintah AS akan ditandatanganinya suatu perjanjian kebetulan sejalan dengan kepentingan politis MITI. Dengan adanya perjanjian tersebut, maka MITI akan memperoleh kembali pengaruhnya di industri domestiknya. Kesamaan kepentingan antar pemerintah ini digabungkan dengan tekanan pemerintah AS (melalui gugatan dumping dan Pasal 301), meningkatkan leverage AS sehingga pemerintah Jepang terpaksa menyetujui isi perjanjian dengan AS walau sebagian domestik konstituennya menentang. Sebagai akibatnya, industri Jepang membangkang, karena MITI tidak berhasil memaksa industrinya untuk mematuhi hasil perjanjian sehingga akhirnya Jepang dikenakan sanksi pertamanya setelah Perang Dunia II. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami kepentingan dan motivasi AS memberlakukan Pasal 301 terhadap Jepang, terutama dalam rangka pemulihan perekonomian AS yang sedang memburuk serta menganalisis proses negosiasi antara aktor-aktor yang terlibat dalam penerapan Kebijakan Pasal 301 tersebut. Dalam mendekati permasalahan, menggunakan kerangka pemikiran dari Lopez & Stohl mengenai interaksi hubungan internasional; Nolstl mengenai tekanan ekonomi; Kissinger, Kegley & Wittkopf serta Lentner mengenai perumusan kebijakan luar negeri suatu negara serta faktor-faktor yang mempengaruhinya; dan fide mengenai negosiasi serta Putnam dengan proses negosiasi melalui two-level games yang menunjukkan adanya suatu keterkaitan antara kepentingan domestik dan negosiasi internasional. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi pustaka dan internet yang berupa data sekunder. Hasil dari penulisan ini adalah bahwa upaya AS untuk tetap mempertahankan kepemimpinannya dalam industri semikonduktor ditempuh melalui kebijakan luar negeri yang bersifat unilateral dalam bidang perdagangan melalui Pasal 301. Dari kasus semikonduktor ini, dapat dikatakan bahwa negosiasi baik di tingkat domestik maupun internasional tidak dapat dianalisa secara terpisah, namun hasil negosiasi pada Level I dan level II saling terkait dan saling mempengaruhi. Dapat juga ditambahkan bahwa bukan hanya aktor pemerintah yang dapat "bermain" dalam two-level games, namun kelompok kepentingan di masing-masing pihak juga mampu mempengaruhi dan menentukan win-set. Kelompok kepentingan tersebut juga dapat bertindak sendiri dalam mengejar kepentingannya dan mempengaruhi hasil dari suatu perjanjian.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap masalah nuklir Korea Utara, khususnya pada masa pemerintahan Clinton kedua dengan implementasi Kerangka Kesepakatan. Dalam hal ini, penulis ingin melihat bagaimana faktor eksternal, yakni dinamika politik keamanan di Semenanjung Korea dan faktor internal, yakni sikap Kongres AS terhadap isu nuklir Korea Utara mempengaruhi kebijakan luar negeri Clinton. AS mempunyai kepentingan untuk mempertahankan wilayah Semenanjung Korea yang bebas nuklir. Kapabilitas nuklir Korea Utara tidak hanya membahayakan kawasan regional dengan adanya kemungkinan perlombaan nuklir di Asia Timur; tetapi juga membahayakan rejim non-proliferasi internasional. Pembahasan permasalahan tesis ini dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menggunakan berbagai kerangka pemikiran : Russet dan Starr mengenai konsep kebijakan luar negeri; pemikiran Holsti mengenai pengaruh lingkungan internal dan eksternal terhadap implementasi kebijakan luar negeri; dan pemikiran Kegly dan Wittkopf mengenai peranan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan luar negeri AS. Hasil dan penelitian bahwa kebijakan luar negeri AS adalah mempertahankan kawasan Semenanjung Korea yang bebas nuklir dengan upaya meminimalisir ancaman yang ditimbulkan dengan keberadaan kapabilitas nuklir Korea Utara. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, Kerangka Kesepakatan merupakan upaya yang paling rasional untuk menangani isu nuklir tersebut. Baik Jepang dan Korea Selatan, sebagai sekutu-sekutu AS, maupun kalangan Kongres sebagai faktor politik domestik yang mempengaruhi implementasi Kerangka Kesepakatan, ternyata mendukung implementasi kesepakatan tersebut.

Abstrak :
Perubahan drastis yang dialami masyarakat dunia sebagai dampak dari berakhirnya perang dingin telah melahirkan inisiatif-inisiatif baru dalam mengupayakan sebuah tatanan dunia yang damai. Masyarakat Eropa merupakan salah satunya. Mereka merintis usaha tersebut melalui integrasi, tidak hanya di bidang ekonomi tetapi mencakup politik dan urusan dalam negeri, dalam rangka memperkuat kerjasama di antara mereka, melalui Perjanjian Maastricht. Salah satu pilar dari Perjanjian Maastricht, Common Foreign Security Policy (CFSP) dijadikan pijakan untuk menjalin hubungan dengan negara lain. Mekanisme dalam menjalankan CFSP untuk meraih cita-cita Uni Eropa memasukan unsur HAM dan demokratisasi sebagai prioritas utama yang tidak boleh ditinggalkan dalam menata hubungan dengan negara lain. Hubungan Uni Eropa terhadap Indonesia pun tidak lepas dari prinsip-prinsip tersebut. Padahal di antara keduanya memiliki pandangan yang berbeda terhadap HAM Uni Eropa memandang HAM dari sudut hak-hak sipil dan politik, sedangkan Indonesia memandang dari sudut hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Di tengah-tengah kontroversi tersebut, kesalingtergantungan antara Uni Eropa dan Indonesia semakin menguat, dipicu oleh membaiknya situasi perekonomian di Asia Pasifik pada dekade 1990-an. Tesis ini dibuat untuk mengetahui sejauh mana upaya kedua negara dalam mengelola hubungannya berdasarkan prinsip-prinsip mereka yang berbeda, dan ingin melihat apakah isu yang semakin mengglobal sejak Deklarasi Vienna dan Program Aksi ditandatangani oleh hampir seluruh negara di dunia, memiliki peranan sebagai penengah dalam mengimbangi perbedaan pemahaman terhadap HAM apakah isu tersebut berimplikasi terhadap perekonomian kedua negara.

Abstrak :
Tesis ini akan memfokuskan pada e-diplomasi sebagai bagian dari diplomasi publik sebagai suatu cara bagi negara dalam menjalankan diplomasinya dan mensosialisasikan kebijakan-kebijakan luar negerinya kepada masyarakat domestik negara itu sendiri. E-diplomasi sendiri merupakan salah satu kesempatan yang diberikan sebagai hasil dari kemajuan teknologi komunikasi global yaitu internet. Dalam diplomasi internet telah berhasil mendemokratisasikan diplomasi dalam bentuknya yang unik. Diplomasi dengan menggunakan internet sendiri merupakan salah satu cara dalam melakukan diplomasi yang pada gilirannya akan memberikan akses yang sangat luas kepada aktor-aktor lain selain negara yang sangat banyak untuk menyuarakan aspirasi mereka agar dikenal. Permasalahan dalam tesis ini adalah mengapa dan bagaimana Australia melaksanakan e-diplomasinya yang proaktif melalui internet. Negara-negara juga berusaha memanfatkan akses-akses tersebut dalam melakukan diplomasi sebagai cara untuk melaksanakan kebijakan luar negerinya melalui kemudahan-kenudahan yang ada pada internet, tidak terkecuali Australia dalam Asean Regional Forum. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Image Theory M. Tehranian bahwa setengah dari politik kekuatan adalah berkisar pada masalah kesan yang ditimbulkan negara. Setiap aktor berusaha untuk menciptakan kesan yang menguntungkan bagi semua pihak termasuk lawan, kawan, atau pihak-pihak yang netral. Keaktifan diplomasi Australia sangat terasa ketika berbicara mengenai ARF tersebut. Dalam dunia Cyber, Australia berusaha menunjukan komitmennya kepada ARF melalui informasi-informasi yang tidak didapatkan dari home page negara Asean. Sebagaimana tujuan aktor-aktor non negara dalam melakukan diplomasinya melalui internet, begitu juga tujuan yang ingin dicapai Australia dalam ARF. Sosialisasi ARF yang diiakukan Australia melalui internet, begitu juga tujuan yang ingin dicapai Australia dalam ARF. Sosialisasi ARF yang dilakukan Australia melalui internet ini sebenarnya lebih ditujukan kepada pemirsa di dalam negeri Australia selain juga ditujukan kepada pemrisa di luar Australia. Keaktifan Australia dalam ARF melalui intemet hanyalah salah satu tindakan yang dapat menunjukan pentingnya kawasan Asia bagi negara itu. Letak geografis Australia yang sedemikian menjadikannya Asia sebagai tetangga abadi terdekat yang sangat strategis dan mau tidak mau harus menjadi pilar utama kebijakan luar negerinya. Peran e-diplomasi Australia sangatah penting untuk menunjukan citra/kesan yang baik dan simpatik mengenai Asia. Citra yang baik akan menguntungkan Australia dalam mencapai kebijakan luar negerinya. Untuk publik domestik Australia sendiri, sosialisasi ARF penting untuk menunjukan bahwa pemerintah Australua benar-benar serius dalam menjaga keamanan dalam negerinya melalui ARF ini dari segala ancaman multidimensional sebagai realitas yang harus dihadapi oleh negara seperti Australia sebagai kecenderungan pasca perang dingin. Hal ini penting dilakukan oleh pemerintah mengingat publik domestik Australia yang kritis dan selalu mempertanyakan upaya-upaya yang dilakukan pemerintahnya dalam mengatasi permasalahan keamanan yang semakin kompleks melalui kerjasama strategis dengan salah satu forum yang dapat menjembatani dengan kawasan yang sangat berpengaruh bagi keamanan dalam negeri Australia yaitu kawasan Asia. E-diplomasi Australia adalah pedang bermata dua yang bermuara pada satu tujuan yaitu pembentukan kesan yang positif yang akan menunjang kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah Australia. Untuk pemirsa global, e-diplomasi Australia akan membentuk citra yang positif dan simpatik di mata Asia yang diharapkan berguna dalam perannya untuk mempengaruhi sasaran dan substansi ARF.

Abstrak :
Sebagaimana diketahui bahwa situasi ekonomi-politik internasional pada pasca Perang Dingin diwarnai oleh perkembangan dinamis, diantaranya adalah arus globalisasi dan munculnya blok-blok perdagangan regional. Untuk mengantisipasi dampak perubahan dan perkembangan ini, dibentuklah suatu kerjasama ekonomi antar negara di kawasan tertentu, seperti di kawasan Asia Tenggara yang disebut ASEAN yang dibentuk pada tahun 1967. Seiring dengan derasnya arus liberalisasi perdagangan dan integrasi ekonomi di beberapa kawasan dunia sebagai dampak dari era globalisasi, negara-negara di kawasan ASEAN telah mengambil langkah antisipatif dengan menjadikan kawasan ASEAN sebagai basis kawasan perdagangan bebas ASEAN (ASEAN Free Trade Area - AFTA) yang dibentuk pada KTT ASEAN IV tahun 1992 di Singapura. Tujuan dari dibentuknya AFTA adalah untuk meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan diantara negara-negara anggota ASEAN. Sebagai mekanisme utamanya dipergunakan Skema CEPT (Common Effective Preferential Tariff) yang berisi daftar komoditas produk-produk pertanian dan non-pertanian, manufaktur dan produk lainnya yang akan diturunkan tarifnya menjadi 0-5% pada jangka waktu yang telah ditetapkan. Pelaksanaan AFTA dapat menjadikan ASEAN sebagai basis produksi yang akan meningkatkan daya tarik ASEAN bagi para investor asing untuk menanamkan modalnya di kawasan serta menjadikan kawasan ASEAN sebagai basis produksi yang kompetitif sehingga produk-produk ASEAN memiliki daya saing yang kuat di pasar global. Adanya krisis ekonomi dan keuangan yang melanda negara-negara ASEAN semakin menegaskan kembali komitmen negara-negara ASEAN untuk segera merealisasikan AFTA. Dalam konteks liberalisasi perdagangan di kawasan ASEAN, dalam Skema CEPT beberapa komoditi pertanian yang belum diolah (Unprocessed Agricultural Product -UAP) seperti gula tidak dimasukkan ke dalam prioritas utama penurunan tarif dengan tujuan untuk lebih mempersiapkan sektor pertanian tersebut menghadapi era persaingan bebas ASEAN tahun 2010. Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis melakukan suatu penelitian mengenai "Strategi Peningkatan Kinerja Industri Gula Nasional Menghadapi Era Perdagangan Babas di Kawasan ASEAN (AFTA) Tahun 2010". Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisa faktor kesiapan sektor industri gula nasional menghadapi era pasar babas ASEAN Tahun 2010 yang akan datang dan strategi yang dilakukan pemerintah dalam upaya meningkatkan kinerja industri gula nasional yang mengalami keterpurukan akibat hantaman badai krisis moneter yang melanda negara-negara di kawasan ASEAN yang juga berpengaruh terhadap industri gula di Indonesia. Untuk membahas pokok permasalahan dalam tesis ini, digunakan metode penelitian yang bersifat Deskriptif Analitis yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa hal-hal yang ada sehingga hasil penelitian dari data-data yang telah diperoleh tersebut dapat memberikan dukungan yang kuat terhadap teori atau konsep yang digunakan dalam penulisan tesis ini. Meskipun digunakan data-data berupa angka-angka akan tetapi data angka-angka ini hanya berfungsi sebagai pelengkap karena adanya penerapan metode penulisan kualitatif.

Abstrak :
Berakhirnya Perang Dingin memberikan mekanisme baru Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam menerapkan prinsip dan tujuannya. Mekanisme resolusi konflik PBB tidak lagi terpaku pada masalah konflik antar negara dan masalah kekuatan militer saja, namun juga masalah konflik internal dan masalah hak asasi manusia. Untuk menerapkan mekanisme resolusi konfliknya di Bosnia-Herzegovina, PBB tidak saja menerapkan peacemaking berupa penyelesaian secara politik, namun juga peacekeeping melalui intervensi kemanusiaan, serta peacebuilding, membangun pasca konflik. Intervensi Kemanusiaan PBB merupakan intervensi yang jarang sekali dilakukan oleh PBB pada saat Perang Dingin, sebaliknya pada saat Perang Dingin, intervensi kemanusiaan merupakan tindakan di dalam penegakkan hak asasi manusia. Resolusi konflik melalui intervensi kemanusiaan PBB di Bosnia-Herzegovina merupakan intervensi kemanusiaan yang belum lama diterapkan PBB pada pasca Perang Dingin, sehingga banyak permasalahan yang muncul berkenaan dengan itu. Tesis ini dimaksudkan untuk menjelaskan eksistensi dan mekanisme resolusi konflik PBB di Bosnia-Herzegovina, diantaranya melalui mekanisme intervensi kemanusiaan. Menjelaskan pula justifikasi intervensi kemanusiaan yang hingga kini masih belum memiliki aturan hukum yang tetap. Konsep besar yang digunakan adalah resolusi konflik PBB yang dikutip dari pendapat Galtung, dan kemudian diturunkan ke konsep intervensi kemanusiaan yang dikemukakan baik oleh Adam Roberts maupun Sean Murphy. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan mendeskripsikan intervensi kemanusiaan PBB di Bosnia-Herzegovina berdasarkan pada resolusi konflik PBB di Bosnia-Herzegovina tersebut. Dalam menganalisa intervensi kemanusiaan PBB di Bosnia-Herzegovina, tidak terlepas dari analisa terhadap resolusi konflik PBB lainnya, seperti peacemaking maupun peacebuilding. Berdasarkan analisa data, disimpulkan bahwa terdapat berbagai permasalahan yang kemudian menghambat berjalannya resolusi konflik PBB dengan baik, sehingga hasil yang diperoleh adalah walaupun stabilitas keamanan dan perdamaian tercapai di Bosnia-Herzegovina, namun hasil yang dicapai kurang memuaskan masing-masing pihak yang bertikai.

Abstrak :
Sejak runtuhnya koinunis di Eropa Timur dan Uni Soviet, masyarakat internasional mengalami eforia harapan akan terjadinya kerjasama yang erat antar negara untuk menghadapi masalah-masalah global seperti masalah pemanasan global. Pada bulan Juni 1992, dalam KTT Bumi Rio De Janeiro masyarakat internasional menerima dan mengadopsi kesepakatan Kerangka Kerja Konvensi Perubahan Iklim atau United Nations Framework Convention On Climate Change (UNFCCC). Walaupun masyarakat internasional telah mencapai konsensus atas pemanasan global dan sepakat bekerja sama untuk mengatasinya melalui Kerangka Kerja Konvensi Perubahan lklim, namun konvensi yang dihasilkan ini harus diimplementasikan dan masih perlu dirinci lebih lanjut hingga berlaku efektif. Upaya ini tidak mudah karena masih adanya berbagai perbedaan kepentingan antara negara-negara. Tesis ini hendak menelaah faktor-faktor yang terkait dengan efektifitas kerjasama internasional dalam perubahan iklim. Efektifitas kerjasama internasional ini dapat dilihat dari hasil atau pencapaian tujuan yang ditetapkan oleh masyarakat internasional tersebut dan pencapaian pelembagaan pengaturan kerjasama atau realm internasional pengendalian pemanasan global. Konsensus internasional atas perubahan iklim yang secara prinsip menerima keadaan bahwa manusia dalam berbagai aktifitas kehidupannya telah menyumbang timbulnya pemanasan global, mendorong diterimanya konvensi untuk mengatasi perubahan iklim/pemanasan secara global. Pemanasan global terutama disebabkan meningkatnya jumlah gas-gas rumah kaca seperti karbon dioksida, gas methan, klorofluorkarbon dan uap air. Kerjasama internasional dalam rangka pengendalian pemanasan global belum berjalan efektif sebagaimana terlihat laju pertambahan karbondioksida terus berlangsung dan pelembagaan kerjasama internasional melalui konvensi dan protokol belum mendapat dukungan implementasi dari negara-negara peserta secara kuat. Kurang efektifnya kerjasama internasional tersebut terkait dengan luasnya cakupan pemanasan global, dan biaya besar yang harus dikeluarkan untuk mereduksi emisi gas-gas rumah kaca yang secara ideal seharusnya 60% di bawah emisi tahun 1990 atau sekurang-kurangnya 5,2% di bawah emisi tahun 1990 sesuai Protokol Kyoto. Kurang efektifnya kerjasama Internasional juga tercermin dari relatif lemahnya pelembagaan kerjasama tersebut sehingga tidak mampu membentuk rezim pengendalian perubahan iklim yang kuat. Masyarakat Internasional baru mampu mencapai pembentukan Rezim perubahan iklim yang bersifat promosional dan belum mampu membentuk pola " Enforcement Regime ".

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini berbicara mengenai kebijaksanaan Inggris terhadap Uni Ekonomi dan Moneter, dengan fokus kebijaksanaan Inggris terhadap mata uang tunggal Eropa atau yang lebih dikenal sebagai Euro. Pembentukan mata uang tunggal Eropa sebagai tahap akhir uni ekonomi dan moneter merupakan salah satu fenomena terakhir dalam integrasi kawasan. Integrasi kawasan Eropa Barat yang dimulai semenjak paska PD II, kini telah mencapai tahap integrasi antar negara yang paling mendalam di dunia, dengan dibentuknya mata uang tunggal Eropa/Euro, sebagai tahap akhir dan uni moneter dan ekonomi Eropa. Uni moneter diharapkan akan membuka jalan bagi langkah -langkah lebih maju ke arah uni politik.

Namun dalam atmosfir integrasi yang sudah cukup dalam ini, tetap terdapat beberapa hambatan di antara negara anggota Uni Eropa untuk memberikan komitmen yang kuat ke arah integrasi menyeluruh. Hal ini tampak saat Inggris, Swedia dan Denmark memutuskan untuk menunda bergabung dalam euro. Penulis memilih untuk membahas lebih lanjut berbagai faktor yang melatar belakangi keputusan Inggris tersebut. Mengingat keberadaan Inggris sebagai salah satu negara besar di Eropa, maka setiap tindakannya akan memberikan dampak pada langkah-langkah integrasi Eropa selanjutnya. Besarnya peran, pentingnya peran dan komitmen pemerintah nasional dalam suatu proses integrasi juga menjadi bagian dari kajian Robert Keohane dan Stanley Hoffman, Keohane dan Hoffman berargumentasi bahwa fokus awal yang tepat bagi analisa adalah tawar-menawar yang terjadi pada tingkat antar pemerintahan (intergovermental).

Di balik berbagai teori yang berupaya menjelaskan fenomena kerjasama antar negara di Eropa Barat, satu hal yang pasti adalah kenyataan bahwa selama ini terdapat berbagai kekuatan yang menyatukan maupun memecah belah Eropa (unifying and dividing forces). Kekuatan-kekuatan ini bermunculan pada tingkat regional dan nasional, serta mempengaruhi prospek masa depan integrasi Eropa. Dalam kasus Inggris, proses pengambilan kebijaksanaan terhadap EMU dipengaruhi oleh Kekuatan Negara (Statism) dan Kekuatan Pasar (Market Forces). Di satu sisi kekuatan pasar cenderung menciptakan dan mendorong interdependensi serta tidak menghiraukan kedaulatan. Di sisi lain, walaupun Inggris secara kelembagaan telah menjadi anggota EC, namun kehidupan bernegara masyarakat Inggris belum terintegrasi dalam komunitas Eropa.

Dua variabel yang dianggap melatarbelakangi keputusan Inggris untuk menunda keanggotaannya dalam mata uang tunggal Eropa, yaitu Sentimen Nasionalisme di kalangan masyarakat Inggris dan berbagai pertimbangan dampak uni moneter terhadap perekonomian Inggris. Variabel yang pertama berkenaan perdebatan mengenai apakah uni moneter memang dapat mendorong ke arah integrasi politik, sementara uni moneter tidak dapat sukses tanpa dukungan dan komitmen politik masyarakat negara anggota Eropa. Bergabung dengan mata uang tunggal Eropa memiliki konsekuensi hilangnya Poundsterling dan otoritas kebijaksanaan moneter nasional. Kelompok yang bersifat skeptis, memiliki kekhawatiran euro akan menjadi titik awal perlucutan kebijaksanaan nasional di bidang lainnya, sehingga makin merongrong kedaulatan nasional suatu bangsa. Dampak uni moneter terhadap perekonomian Inggris, juga menjadi pertimbangan mendasar mengenai kebijaksanaan terhadap mata uang tunggal. Singkatnya negara Uni Eropa, terutama Inggris belum memenuhi tingkat integrasi yang diperlukan untuk mencapai suatu uni moneter yang sukses. Sebaliknya dengan kondisi yang ada sekarang dikhawatirkan sistem uni moneter menjadi tidak efisien, dan dalam sejarah telah terbukti bahwa suatu sistem perekonomian yang tidak efisien usianya tidak akan bertahan lama.

Kombinasi dari pertimbangan politis dan ekonomis mengenai berbagai dampak yang timbul sebagai konsekuensi keanggotaan dalam mata uang tunggal Eropa menjadi dasar keputusan Inggris untuk menunda keikutsertaannya. Namun keputusan ini tidak menutup peluang Inggris untuk menjadi anggota, bila suatu saat nanti keanggotaan dalam euro dianggap penting untuk mencapai kepentingan nasional Inggris.

Abstrak :
Sebagaimana diketahui bahwa situasi ekonomi-politik internasional pada Pasca Perang Dingin diwarnai oleh perkembangan dinamis, di antaranya adalah arus gobalisasi dan munculnya blok-blok perdagangan regional. Untuk mengantisipasi dampak perubahan dan perkembangan ini, dibentuklah suatu kerjasama ekonomi antar negara di kawasan tertentu, seperti kawasan Asia Pasifik yang disebut APEC. Pembentukan APEC memiliki arti yang sangat strategic bagi Indonesia sebagai salah satu negara yang terletak di kawasan Asia Pasifik. Arti penting APEC bagi Indonesia tercermin dari pentingnya kawasan Asia Pasifik bagi perdagangan dan perekonomian nasional. Kawasan Asia Pasifik merupakan pasar ekspor potensial barang-barang produksi Indonesia dan sumber impor, penanaman modal (investasi), serta sumber pinjaman dan bantuan luar negeri. Dengan adanya peranan APEC yang penting bagi perdagangan dan perekonomian nasional, Indonesia memiliki peluang dan tantangan yang besar dalam perdagangan APEC di tengah situasi krisis moneter yang sedang melanda sebagian besar negara-negara di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur. Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis melakukan suatu penelitian mengenai "Liberalisasi Perdagangan dalam APEC: Peluang dan Tantangan Indonesia di tengah Situasi Krisis Moneter (1997-1999)". Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisa peluang dan tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam perdagangan bebas dalam APEC di tengah situasi krisis rnoneter yang sekarang ini sedang melanda sebagian besar negaranegara di Asia Tenggara dan Asia Timur. Dari analisa mengenai peluang dan tantangan Indonesia dalam liberalisasi perdagangan APEC tersebut, dapat diketahui sejauh mana peran APEC dan peran Indonesia dalam mengatasi krisis moneter. Untuk membahas pokok permasalahan dalam tesis ini, digunakan Metode Penelitian yang bersifat Deskriptif. Meskipun digunakan data-data berupa angka-angka, akan tetapi data angka-angka ini hanya berfungsi sebagai pelengkap karena adanya penerapan Metode Penulisan Kualitatif.