Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kontribusi masyarakat dan swasta dalam pembiayaan kesehatan sekitar 70% dan sistem pembayaran untuk tiap pelayanan masih dominan fee for service. Pada era 90-an terjadi perubahan besar dalam sistem pembayaran yang tertuang dalam UU No. 3/1992 tentang Jamsostek dan UU No. 23/1992 tentang Kesehatan yang secara eksplisit menyebutkan sistem pembayaran pra upaya (kapitasi). Sistem pembayaran kapitasi sudah dilakukan oleh PT. Askes, PT Jamsostek, dan beberapa Bapel JPKM dengan bervariasi besaran kapitasi yang dibayarkan Bapel ke PPK. Dalam kondisi krisis ekonomi upaya menjamin pemeliharaan kesehatan keluarga miskin dikembangkan JPKM JPSBK yang pembayaran jasa pelayanan secara kapitasi oleh Pra Bapel kepada Puskesmas dengan premi subsidi dari pemerintah sebesar Rp 9.200,-/KK/tahun. Di era otonomi daerah penduduk miskin menjadi perhatian daerah dalam menanggung pembiayaan kesehatannya dan berdasarkan pengalaman program. JPKM JPSBK akan dihitung berapa besaran kapitasi yang wajar untuk peserta JPKM JPSBK untuk mendapat pelayanan yang bermutu dan tidak merugikan PPK (Puskesmas). Karena PPK maupun penyelenggara asuransi (Pra Bapel) belum menghitung besarnya biaya per kapita. Tujuan penelitian adalah mendapatkan besaran kapitasi yang wajar dari Pra Bapel ke Puskesmas untuk paket pemeliharaan kesehatan dasar JPKM JPSBK di Kotamadya Jakarta Selatan. Data yang digunakan adalah data kunjungan peserta pada tahun 1999 di 74 Puskesmas KecamatanlKelurahan sebagai PPK penyelenggara JPKM JPSBK. Rancangan penelitian survei cross sectional. Variabel babas meliputi jenis pelayanan, karakteristik populasi (jumlah peserta, jenis kelamin, umur), tingkat penggunaan pelayanan (utilization rate) dan biaya per pelayanan menurut Perda. Sedangkan variabel terikat adalah besaran kapitasi. Hasii penelitian menunjukkan bahwa jenis pelayanan yang dimanfaatkan peserta JPKM JPSBK sebagian besar adalah pelayanan rawat jalan tingkat I seperti BP Umum (87,30%), KB (4,87%), BPG (2,54%),KIA (2,34%), dan imunisasi (1,73%). Karakteristik populasi penduduk miskin 69.300 orang (4,10%) dari penduduk di Kotamadya Jakarta Selatan dengan komposisi 51,12% laki-laki, 48,88% perempuan dan sebagian besar ada pada kelompok umur 0-5 tahun, 11-15 tahun, 16-20 tahun. Tingkat penggunaan pelayanan dimanfaatkan oleh kelompok umur 0-5 tahun (27,99%), kelompok umur 6-10 tahun (9,70%) dan kelompok umur > 55 tahun (9,34%). Berdasarkan analisa besaran kapitasi penduduk miskin yang wajar adalah Rp 171,-/orang/bulan atau Rp 2.050,-/orang/tahun. Dengan besaran kapitasi tersebut Puskesmas menerima pembayaran kelebihan dari yang dibayarkan pra Bapel ke PPK (Puskesmas). Perhitungan besaran kapitasi sangat bervariasi tergantung pada jenis pelayanan, karakteristik populasi yang terkait dengan faktor risiko dan tingkat penggunaan pelayanan serta besarnya biaya per pelayanan. ...... Fair Capitation Payment of JPKM JPSBK Primary Health Care Package at Health Centers in South Jakarta DistrictThe private sector has been contributing about 70% of health care expenditure in Indonesia. The majority of this financing has been through out of pocket payment that puts high burden to household. During 1990s there had been significant changes in the health care financing system marked by the passage of Social Security Act No. 3192 (UU Jamsostek) and Health Act No 23/92. Both act prescribe capitation payment system as a means to control health care costs. The Health Act promotes the development of JPKM (HMOs), a prepaid health care system. The people in public and private sector have the biggest contribution for health budgeting system. Mostly for the payment system the people are using fee for service or out of pocket In 1990' is big changing for the payment system which is written in Jamsostek Act No. 3/1992 and Health Act No. 23/1992. Those act are starting to introduce the pre paid payment system such as capitation or others. During the economic crisis starting in the mid 1997. This study was designed to examine whether the capitation payment by a pra bapel in South Jakarta regency was actuarially fair. The data were taken from visit rates during 1999 by those poor households in 74 health centers and from the pra bapel. Demographic characteristics of beneficiaries as well as types of utilization of health services in health centers were then calculated to obtain utilization rates. Calculation of fair capitation payment was made using valid user fees schedule (Tarif Perda) that was valid for the 1999. Simulation of fair capitaion payment was made using age distribution of household members of the poor household listed in the program. This research is Formulated to set up the fair capitation in South Jakarta each house holdlyearlpackage through pra Bapel as during economic crisis, through data analyze in visiting number of participants in 74 health center in 1999 and using cross sectional method. The independent variable enclosed the several of services, population characteristics (number of member, gender, and age) and utilization rate and unit cost for each service based on the rational regulation tariff and dependent variable is capitation payment system. This research showed that the poor people comprised of 4,10% of the total population in South Jakarta that can be divided into 51,12% male and 48,88% female and grouping such as 0-5 year (27,99%), 6-10 year (9,70%) and > 55 year (9,34%), In term of utilization, 4,10% of members used outpatient services comprised of 87.3% in the general clinics, 4,87% family planning, 2,54% in dental clinic, 2,34% Mother Child Health, and 1,73% utilized immunization services. Based on the utilization experience the fair capitation rate was Rp 17h-/capita/month or Rp 2,050; /capita/yeaf_ This amount was less than the capitation paid to health centers equal to Rp 191,6/capita/month. Several possible explantion accounted for the difference are: I conclude that the capitation payment to health centers in the JPKM JPSBK was actually too much. However, due to possible underestimate of the data collected, findings from this study should be used cautiously.

Abstrak :
Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap orang sehingga dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Rumah Sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan, meskipun dengan dana terbatas dituntut tetap survive dan siap melayani masyarakat umum dan peserta Askes. Untuk menjaga kelangsungan pelayanan Rumah Sakit menyesuaikan tarif yang harus dibayar oleh pasien. Tarif pasien Askes lebih rendah dari tarif pasien umum. Data RS Persahabatan menunjukkan bahwa pendapatan sesuai tarif umum tahun 2001 meningkat cukup bermakna sebesar 52% dari tahun 2000, pendapatan terbesar dari Rawat Inap yang meningkat 39%. Meskipun pendapatan Rawat Inap meningkat, namun terdapat kesenjangan dimana pendapatan yang diterima (sesuai tarif Askes) hanya 32%. Hal ini terjadi akibat tarif pasien Askes lebih rendah dari tarif pasien umum. Akibat kesenjangan tersebut Rumah Sakit menanggung subsidi cukup besar, sehingga dapat mengganggu likuiditas dan terjadi deficit anggaran Rumah Sakit. Untuk itu perlu dikaji lebih lanjut perhitungan pendapatan berdasarkan tarif Askes. Hal inilah yang melatarbelakangi penelitian ini. Penelitian ini bertujuan mendapatkan gambaran seberapa besar kesenjangan pendapatan dan besarnya subsidi sesuai hasil perhitungan kembali serta distribusinya pada Unit Instalasi Rawat inap, akibat perbedaan tarif Askes dengan tarif umum dan bagaimana kebijakan penetapan tarif dimana yang akan datang. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan cara observasi dan evaluasi dengan melakukan estimasi perhitungan data sekunder dan diskusi/wawancara. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan (1) terdapat perbedaan hasil (output) antara perhitungan pendapatan dan subsidi oleh rumah sakit, dengan hasil perhitungan yang dilakukan pada penelitian ini, dimana kesenjangan menurut Rumah Sakit sebesar 68%, sedangkan menurut hasil perhitungan kembali sebesar 54%; (2) terdapat pasien Askes yang menggunakan kelas perawatan melebihi haknya tanpa membayar selisih tarif secara penuh, akibatnya Rumah Sakit menanggung biaya bagi pasien tersebut, dan seharusnya Rumah Sakit membukukannya sebagai beban pasien bukan Subsidi Askes; (3) subsidi bagi pasien Askes terjadi secara progresif yaitu makin tinggi golongan PNS dan Penerima Pensiun makin besar subsidi yang dinikmati; atau subsidi Rumah Sakit saat ini dinikmati oleh siapapun yang dirawat, baik pasien miskin maupun mampu; (4) kelemahan pembukuan terdapat pada sistem akuntansi, dimana rekening (account) yang ada belum menjangkau jenis tindakan yang jumlahnya banyak (comprehensive), seperti tindakan pelayanan pasien Askes belum seluruhnya dibukukan dalam akuntansi Rumah Sakit; (5) Pola tarif RS Perjam sampai saat ini belum ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Saran yang dapat diberikan adalah agar Rumah Sakit dapat mengembangkan jenis pelayanan luar paket, karena tarifnya mendekati tarif Rumah Sakit. Secara aktif memberikan masukan kepada PT. Askes agar dilakukan peninjauan kembali tarif paket. Pengolahan dan pencatatan transaksi keuangan agar dilakukan secara terintegrasi antara Bagian Keuangan dan Bagian Akuntansi sehingga laporan keuangan dapat diuji kelayakannya dan wajar. Selanjutnya perlu dilakukan percepatan penagihan (klaim) biaya pelayanan kepada PT. Askes, karena akan membantu likuiditas Rumah Sakit. Depkes perlu segera menetapkan Pola Tarif Rumah Sakit Perjam dan mengupayakan penambahan premi peserta Askes.

---

Analysis of Service Subsidies to Obligatory Participating Patients in PT. (Persero) Asuransi Kesehatan Indonesia at the In-Patient Installation Unit of Persahabatan Hospital Jakarta Year 2001 Health development aims to improve individual awareness, willingness and ability to lead a healthy-life in order achieve an optimum status of health. Hospital as the facility of health care service is required, although in limited funds, to survive and get ready to serve general public and members of Askes. To keep it survive, the hospital should adjust the rate to be paid by patients. Well, the rate charged on the Askes-member patients is usually lower than that on general patients. Data collected from the Persahabatan Hospital of common rate-based income in 2001 show that the income raised significantly on to 52% from that in the previous year (2000), and the largest income is drawn from In-Patient service, raised 39%. Although In-Patient Income raised, less difference still occurred since the income (according to the rate of Askes) is only 32%. This is because lower rate of Askes-member patients than that of general patient. Such a thing makes the Hospital bear relatively larger subsidies and thus troubles its liquidity and leads to budget-deficit. Therefore, further review of the income needs an Askes-based estimation. It is this which underlies the research. This research aims at revealing the picture of difference between income and amount of subsidies according to its re-estimation and distribution at the In-Patient Installation Unit due to the different rate of Askes from that of general patient and considering rate policies in the future. This research is qualitative in manner carried out through observation and evaluation by reviewing secondary data estimates and discussion/interview. From results of research, one may come to the following conclusions that (1) difference of output exists between income and subsidy estimates by the hospital party and that in this research; 68% in the former and 54% in the latter, respectively (2) Askes patients using service facilities extend their rights without paying any full different rate. It becomes, therefore, a subsidy charged on the Hospital whereas the hospital should, otherwise, impose this charge on the patients rather than Askes subsidies, (3) Subsidy for Askes patients occurs progressively, viz., the higher level of Civil Servant and Pension receiver, the greater the subsidy he or she enjoys and that it draws a conclusion that hospital subsidy are currently received by any patient, be poor or able patients, (4) weak book-keeping entries occur in the accounting system in which the existing account does not yet record comprehensively such as Askes-patient care service. Rate schemes for Public-Owned Hospital have not been determined by the Minister for Health. A suggestion that may be proposed is to get the Hospital develop services included in the fist of external package, since rate of the Askes approaches that of the Hospital. Another suggestion is to provide active input to PT. Askes in order to have rate of package reviewed. Financial data processing and account should be integrated between Finance Department and Accounting Department and therefore financial statement is allowable to test its reasonable feasibility. Further, claim for service costs should be accelerated to PT. Askes for it would help the hospital liquidity. The Department of Health should really determine the Rate Schemes for Public-Owned Hospital and exert to increase premium for Askes-members.

Abstrak :
Program kesehatan bagi pensiunan karyawan PT. Krakatau Steel dikelola oleh Bapelkes PT. Krakatau Steel berdasarkan Surat Keputusan Direktur Sumber Daya Manusia PT. Krakatau Steel No. 901DIR.SDM&U/X/2003. Salah satu yang mendasari pembenukan Bapelkes PT. Krakatau Steel adalah adanya data yang menunjukkan bahwa biaya kesehatan terus meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan pengeluaran kesehatan untuk pensiunan karyawan PT. Krakatau Steel. Metode penelitian ini adalah survei analitik dengan mengunakan rancangan cross sectional 1 potong lintang dimana pengukuran variabel bebas dan variabel terikat dilakukan secara bersamaan. Data diambil adalah data sekunder Bari Bapelkes PT. Krakatau Steel Cilegon selazna periode April 2004 sampai dengan Maret 2005, Unit analisis pada penelitian ini adalah individu. Variabel bebas terbagi dalam 3 variabel utama dan terbagi Iagi dalam 13 sub variabel. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata pengeluaran kesehatan per peserta per tahun adalah Rp. 2.351.658. Hasil analisis bivariat menunjukkan bahwa semua variabel bebas didapatkan perbedaan yang signifikan dengan biaya kesehatan. Pemodelan akhir pada analisis multivariat digunakan analisis regresi linier berganda dan didapatkan hasil variabel bebas yang masuk model regresi adalah kunjungan rawat jalan, jumlah lembar resep rawat jalan, jumlah rujukan ke dokter ahli, jumlah pemeriksaan penunjang, proporsi admisi kasus rawat inap bedah, jumlah admisi kasus rawat inap, proporsi 'kunjungan kasus penyakit degeneratif kronis, umur dan provider dengan persamaan : Y = 5,25+0,018X 1+0,026X2+0,029X3+0,054X4+0,404X5+0,328X6+0,395X7+0,002X8 -0,078X9 Y = Pengeluaran kesehatan dalam bentuk fungsi log Xi = Kunjungan rawat jalan , X2= Jumlah lembar resep rawat jalan X3 = Jumlah rujukan ke dokter ahli , X4 = Jumlah pemeriksaan penunjang X5 = Proporsi admisi kasus rawat inap bedah, X6 = Admisi kasus rawat inap X7 = Proporsi kunjungan kasus penyakit degeneratif kronis X3 = Umur, Xq = Provider Hipotesis yang diajukan bahwa utilisasi pelayanan kesehatan, proporsi kunjungan kasus degeneratif kronis dan karakteristik peserta terbukti berhubungan signifikan dengan pengeluaran kesehatan sesuai teori. Disarankan untuk lebih menyempurnakan pencatatan dan pelaporan untuk mempermudah evaluasi terhadap pengeluaran kesehatan selanjutnya serta dilakukan penelitian lebih lanjut.

---

Based on Regulation I Policy of Human Rescources Director by Surat Keputusan Direktur Sumber Daya Manusia PT. Krakatau Steel No. 901DIR.SDM&UIX12003, Healthcare program for PT Krakatau Steel pensioners and their family was organized by Bapelkes PT. KS. One of many reasons, Bapelkes was created because of data which shown increase of cost trend fro health care. This research objective is to find out presumed factors related to medical expense for retired man and their family. This research is an analytical survey using cross sectional. Dependent and independent variables are measured stimultanneously. Secondary data was taken from Bapelkes PT. Krakatau Steel Cilegon within April 2004 until March 2005. Independent variables were divided on 3 major variables and split on 13 sub variables. The result of this research shown average of medical expense per member was Rp. 2.351.658 . Bivariate analysis shown all of independent variables have significant difference to medical expense. The last modeling in multivariate analysis using multiple regression indicate outpatient visit rate, outpatient prescription rate, referral rate, diagnostic and laboratory rate, proportion of admission surgery inpatient cases, the rate of admission inpatient cases, proportion of degenerative disease cases, age and provider, were match and the model is : Y = 5,25+0,018X 1 +0,026X2+0,029X3+0,054X4+0,404X5+0,328X6+0,395X7+0,002X8 -0,078X9 Y = Medical Expenses in logaritmic form Xi = Outpatient visit rate, X2 = Outpatient prescription rate X3 = Referral rate, X4 = Diagnostic and laboratory rate X3 = Proportion of of admission surgery inpatient cases, X5 = The rate of admission inpatient cases X7 = Proportion of degenerative disease cases X5 = Age, X9 = Provider The hypothesis which had been made in this research that the utilization of medical services, proportion of degenerative disease cases and caracteristic of member were evidence bases significantly related to medical expenses as with theoritical. It is recommended to improve qualified medical report for upgrading and make next evaluation more easy. It is recommended too for further research.

Abstrak :
Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar yang menyeluruh, bermutu, terjangkau oleh masyarakat dan sebagai motor pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. Mutu pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dirasakan masih belum memadai. Banyak faktor yang mempengaruhinya, antara lain standar pelayanan dan pembiayaan. Sampai saat ini biaya pelayanan kesehatan terutama di Puskesmas sangat min:m sehingga op rasional Puskesmas masih banyak mendapat subsidi baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran kecukupan pembiayaan kesehatan bersumber pemerintah di Puskesmas Baradatu Kabupaten Way Kanan pada tahun 2006. Ruang lingkup penelitian dilaksanakan di wilayah kerja Puskesmas Baradatu Kabupaten Way Kanan dengan membatasi area penclitian pada pembiayaan kesehatan bersumber pemerintah dari berbagai tingkatan yang dialokasikan dan dikelola oleh Puskesmas Baradatu yang ditelusuri pada tahw1 anggaran 2006. Desain penelitian yang dipergunakan adalah penelitian operasional. Data yang dikumpulkan adalah data sekunder yang berasal dari alokasi anggaran tahun 2006 dan diambil dari doktllllen di masing•masing instansi pengelola serta data sasaran dan cakupan program di Puskesmas Baradatu. Analisis pencapaian program pelayanan kesehatan di Puskesmas Baradatu dilakukan dengan mengacu pada indikator Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan. Pencapaian program pelayanan kesehatan Puskesmas Baradatu rendah yaitu baru 57,8% indikator program prioritas SPM yang sudah dijalankan sesuai dan melebihi target. Pembiayaan kesehatan pemerintah tahun 2006 sebesar Rp.l.292.814.897,­dimana 85,57% dari APBD Kabupnten Way Kanan dan 14,43% dari APBN. Anggaran APBD Kabupaten Way Kanan 84,49% berasal dari DASK Puskesmas Baradatu sedangkan 15,51% berasal dari DASK Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan. Estimasi pembiayaan kesehatan sebesar Rp. 35.316,- atau US$ 3,85 per kapita pertahun. Perkiraan kebutuhan biaya operasional pelayanan kesehatan berdasarkan pencapaian program prioritas SPM Puskesmas Baradatu tahun 2006, sebesar Rp.377.427.084,-. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar dan obat membutuhkan biaya operasional t rbesar. Total kebutuhan pembiayaan kesehatan bersumber pemerintah sebesar Rp.1.410.507.627,- Kesenjangan yang terjadi sebesar Rp.l17.692.730,- disebabkan kekurangan biaya operasional anggaran bersurnber APBD Kabupaten Way Kanan sebesar 10,64%. Keadaan ini menyebabkan rendahnya pencapaian program prioritas SPM Puskesrnas Baradatu tahun 2006. Disarankan agar penyusunan perencanaan anggaran berdasarkan Standar Pelayanan Minimal, dengan mengalokasikan pembiayaan secara efektif dan efisien. Untuk mengatasi keterbatasan anggaran pernerintah dilakukan upaya rnenaikkan anggaran secara bertahap dari tahun ke tahun disesuaikan dengan kecenderungan kenaikan pemerintah hingga kebutuhan tersebut masih dapat ditanggung oleh daerah. ......The Community Health Center (CHC)/Puskesmas have a main task to conduct the basic health services comprehensively, qualified, and affordable by the community, and act as the motor of the health development of its work area. However, the quality of the basic health services is still far from expectation. There are a lot of factors that affected, such as: the standard of the services and its cost Until this day, the cost for health services, especially at puskesmas is very low. Therefore, the operational cost of the puskesmas still have subsidized from the central and provincial government. The study has a purpose on describing the appropriate health cost that resourced from the government, at Baradatu Puskesmas of the District of Way Kanan in the year of 2006. The study is carried out in the area of working of the puskesmas with a limitation of The analysis of target program achievement of the health services at Baradatu Puskesmas is obtaining by referring the indicators of Minimum Standard of Health Services (MSHS). It is found that the coverage of health services program at Baradatu Puskesmas is still low, i.e. only 57.8%, but indicators on priority program of MSHS that have been applied are appropriate and over the target. Government health cost in 2006 is about 1,292,814,817,00 rupiah (one billion and two hundred ninety two million eight hundred fourteen thousand and eight hundred seventeen rupiah), where 85.5% of it is from the Provincial Budget and Expenditure (APBD) and 14.43% is from the Central Budget and Expenditure (APBN). The APBD of the District of Way Kanan is 84.49% from the DASK Puskesmas Baradatu, and its 15.51% is from the DASK of the District Health Authority of Way Kanan. It is estimated that the health cost at the District of Way Kanan is about 35,316 rupiah or$ 3.85 per-capita per­ year. Estimation for cost health services operational need based on program achievement on MSHS priority of Baradatu Puskesmas in the year of 2006 is around 377,427,084 rupiah. The implementation of the basic health services and medication need a considerable operational cost. The total needed on health services that resourced from the government is 1,410,507,627 rupiah. The disparity produced is 117,692,730 rupiah, caused by 10.46% of the shortage of operational budget from APBD resourced from the District of Way Kanan. The situation that lead to the low on target achieved by program priority of MSHS at Baradatu Puskesmas in 2006. It is suggested that planning arrangement for budget based on MSHS, should be allocated efficiently and effectively. To deal with the limitation of the government budget, an increasing the budget year by year should be attempted in corresponds with the elevation on government budget Therefore, the cost needed can be managed by the district.

Abstrak :
Sejak diimplementasikannya program Jaminan Kesehatan Nasional tanggal 1 Januari 2014, telah ditemukan banyaknya indikasi fraud yang dilakukan oleh berbagai pihak, terutama pihak fasilitas kesehatan. Sebagai respon atas hal tersebut pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, menerbitkan Permenkes Nomor 36 Tahun 2015 yang mengatur tentang pencegahan fraud. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan melibatkan pakar dalam bidang fraud sebagai narasumber. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meramalkan efektivitas dari Permenkes Nomor 36 Tahun 2015 dalam memberantas fraud yang dilakukan oleh pemberi pelayanan kesehatan. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa Permenkes Nomor 36 Tahun 2015 dinilai belum akan efektif dalam memberantas fraud di fasilitas kesehatan. Hal ini disebabkan karena komitmen Dinas Kesehatan dan pemberi pelayanan kesehatan yang masih meragukan, dasar hukum pembentukan Permenkes Nomor 36 Tahun 2015 yang masih belum kuat, dan terakhir Permenkes Nomor 36 Tahun 2015 dinilai belum komprehensif bila dijadikan sebagai strategi anti fraud.

---

Indonesia National Health Insurance (JKN) program has officially started on January 1, 2014. Right after that the indication of fraud arise which done by various party, especially by the healthcare providers. As the response, Ministry of Health Indonesia has issued Minister of Health Decree Number 36/2015 that rules about fraud prevention. This type of research is a descriptive-qualitative which ask the fraud experts to forecast the effectiveness of that fraud prevention policy. The aim of this research is to review the prospect of the implementation of fraud prevention policy in order to combat fraudulent act in healthcare providers in Indonesia. The result of this study shows that fraud prevention policy tend to less effective in combating fraudulent act. This could happen, according to fraud experts, because of the decree design is not enough comprehensive as a counter fraud strategy, also there is no clear cause of action, and the last to concern is the lack of commitment of District Health Offices and healthcare providers to cooperate.

Abstrak :
Sejak Januari hingga April 2008 kejadian Excess klaim pada Perusahaan 'X' di PT. Citra International Underwriters terus bertambah. Sejak Januari sampai dengan April 2008, jumlah excess claim di PT. CIU semakin meningkat, bulan Januari tercatat jumlah excess claim Rp. 11.664.174,- , bulan Februari Rp. 6.066.848,-, bulan Maret sebesar Rp. 6.157.923,- dan pada bulan April 2008 sebesaar Rp. 41.960.876,-. Excess claim ini akan berdampak pada arus kas dan mempengaruhi citra perusahaan. Variabel- variabel yang dilihat dari segi provider, jenis pekerjaan dari peserta, pengecualian pada polis, dan limitasi manfaat polis, diduga mempengaruhi kejadian excess tersebut. Penelitian skripsi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai 'Kejadian Excess Klaim pada Perusahaan 'X' di PT. Citra International Underwriters periode Januari - April 2008'. Metode ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif melalui desain penelitian Cross Sectional. Dari hasil penelitian didapatkan esimpulan bahwa kejadian excess terbesar terdapat di RSU. Pusat Pertamina dengan proporsi 26,32%. Sedangkan excess menurut jenis pekerjaan diperoleh peserta yang mempnyai pekerjaan guards mempunyai excess terbesar (77,52%), dan untuk perbandingan excess yang disebabkan oleh pengecualian polis dan habisnya limitasi manfaat diperoleh proporsi terbesar berasal dari limitasi manfaat (78,65%). Proses keredensialing PPK yang baik, kartu peserta dengan teknologi canggih, dan memastikan peserta mengetahui manfaat yang menjadi hak mereka, pengecualian yang tidak ditanggung dan limitasi manfaat, adalah beberapa saran yang untuk mencegah terjadinya excess claim.

Abstrak :
Pelayanan klaim yang cepat dan akurat sesuai dengan peraturan perusahaan merupakan hal mutlak yang harus dipenuhi. Baiknya disiplin kerja dapat meningkatkan kinerja dari analis klaim secara khusus dan perusahaan secara umumnya dengan jumlah perusahaan asuransi umum yang mencapai 88 perusahaan asuransi peningkatan kinerja dalam pelayanan klaim kepada nasabah mutlak dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kinerja dari analis klaim PT. Asuransi Umum Bumiputeramuda 1967 Wilayah Regional I Jabodetabekser. Termasuk kedalam penelitian kuantitatif yang memiliki 1 variabel untuk diuji (univariat) dan bersifat deskriptif. Berdasarkan manfaat, penelitian ini termasuk kedalam penelitian murni dan tercakup kedalam penelitian cross sectional. Teknik pengumpulan data diantaranya dilakukan dengan cara penelitian survey dan penelitian kepustakaan. Instrumen pengumpulan data yang digunakan dengan kuisioner. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah total sampling, yakni seluruh analis klaim PT. Asuransi Umum Bumiputeramuda 1967 Wilayah Regional I Jabodetabekser yang berjumlah 30 orang. Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi yang merupakan bagian dari analisis univariat, yang dibuat berdasarkan data yang terdapat dalam kuesioner. Berdasarkan data dan informasi yang didapat dari total rata-rata diperoleh hasil bahwa kinerja dari analis klaim PT. Asuransi Umum Bumiputeramuda 1967 Wilayah Regional I Jabodetabekser adalah baik. Saran yang dapat dipertimbangkan dalam peningkatan kinerja adalah dengan pemberian nilai-nilai keteladanan oleh pimpinan, pengawasan pun perlu dilakukan agar evaluasi terhadap kinerja tepat sasaran kepada terwujudnya perubahan positif dan pemberian pendidikan serta latihan secara berkala juga dapat untuk meningkatkan kinerja analis klaim dari segi pengetahuan terhadap perusahaan dan pengetahuan klaim sehingga pelayanan klaim menjadi maksimal.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang kepuasan dokter keluarga terhadap sistem pembayaran kapitasi. Dokter keluarga dalam hal ini adalah dokter umum praktek swasta yang bekerjasama dengan PT. Askes sebagai penyelenggara pembiayaan pelayanan kesehatan. Sebagaimana kepuasan adalah bersifat subjektif, namun demikian penilaian kepuasan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi PT. (Persero) Asuransi Kesehatan KC Jakarta Selatan sebagai penyelenggara pemeliharaan kesehatan atas konsep kapitasi yang diterapkan selama ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran mengenai kepuasan dokter keluarga terhadap pembayaran dengan sistem kapitasi di PT (Persero) Asuransi Kesehatan KC Jakarta Selatan dilihat dari karakteristik dokter dan pengetahuan dokter mengenai kapitasi Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan desain cross sectional, dengan menyebarkan kuesioner kepada dokter keluarga yang berisi pertanyaan seputar kepuasan terhadap sistem kapitasi dan pengetahuan dokter mengenai kapitasi. Dokter yang dijadikan responden dalam penelitian ini berjumlah 30 orang. Analisa statistik yang dipakai adalah analisa univariat dan bivariat dengan menggunakan uji chi square untuk melihat hubungan karakteristik dokter dan pengetahuan dokter dengan tingkat kepuasan. Dari penelitian ini didapatkan bahwa 70% dokter merasa tidak puas dengan jumlah tarif yang ditetapkan sekarang ini dan 66.7% merasa tidak puas dengan ketepatan pembayaran yang dilakukan PT. Askes. Hasil uji statistik dengan chi square diperoleh yang tidak berhubungan dengan kepuasan dokter keluarga adalah usia, lama bekerjasama, pendidikan lanjutan, dan pengetahuan mengenai kapitasi. Sedangkan yang ada hubungan dengan kepuasan dokter keluarga adalah karakteristik jenis kelamin dan pelatihan dokter keluarga. Saran yang dapat diberikan adalah agar PT. (Persero) Asuransi Kesehatan KC Jakarta Selatan dapat mempertimbangkan setiap keluhan dan saran yang diberikan oleh dokter keluarga untuk dapat meningkatkan kepuasan dokter keluarga. Serta meningkatkan hubungan kerjasama yang telah terbina selama ini.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang kepuasan peserta askes sosial terhadap pelayanan administrasi kepsertaan di PT. Askes(Persero) cabang Jakarta Timur Tahun 2009. Dilihat dari karakteristik peserta dan 5 dimensi kualitas jasa. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain analitik. Dari hasil penelitian didapat tingkat kepuasan peserta sebesar 52% dan disarankan agar lebih meningkatkan lagi kualitas pelayanan administrasi kepesertaan yang diberikan kepada para peserta askes sosial.

---

This study aims to determine the level of satisfaction of participants Askes social to the services administration kepesertaan PT. Askes (Persero) East Jakarta Branch in 2009. Viewed from the characteristics and dimensions of the quality of services. This research is quantitative research that uses analytical and cross-sectional design. Research results showed that participants were satisfied on the service in the administration kepesertaan is 52%. Based on the results of research are encouraged to PT. Askes (Persero) East Jakarta in order to further improve the quality of service administration kepesertaan that given to the participants.