Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini akan menganalisis best practice pada unsur-unsur kapabiltas dynamic governance dalam kebijakan transformasi digital pelayanan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) di Provinsi DKI Jakarta sehingga dapat terbentuk sebuah kebijakan yang adaptif yang tertuang pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 34 Tahun 2022. Metode penelitian yang digunakan kualitatif dengan pendekatan postpositivisme. Pisau analisis pada penelitian ini adalah Teori Dynamic Governance Neo dan Chen (2007). Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan wawancara dengan penyusun kebijakan dan pelaksana kebijakan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terwujudnya sebuah kebijakan yang adaptif bergantung pada kapasitas organisasi melalui thinking ahead, thinking again, serta thinking across. Kemampuan ini sebagian besar berasal dari sumber daya manusia terutama kepemimpinan yang ada pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta yang mampu menggerakan able people untuk menjawab permasalahan dan isu-isu pada pelayanan BPHTB yang didukung oleh agile process. Able people pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta menjadi pembuat jalur pada penyusunan kebijakan dan strategi yang dinamis dan dukungan Agile process dalam bentuk tersusunnya Rencana Strategis yang kemudian tertuang dalam rencana aksi Kegiatan Strategis Daerah dan tersedianya alokasi anggaran untuk melakukan transformasi digital pajak daerah dan pengembangan able people yang memungkinkan terwujudnya kebijakan adaptif.

---

This research will analyze best practices on the elements of dynamic governance capabilities in digital service transformation policies for Land and Building Rights Acquisition Fees in the Special Capital Region of Jakarta Province so that an adaptive policy can be formed as stated in the Regulation of the Governor of DKI Jakarta Province Number 34 of 2022.The research method used is qualitative with a postpositivist approach. The analytical tool in this research is Neo and Chen's (2007) Dynamic Governance Theory. Data collection was carried out through documentation studies and interviews with policy makers and policy implementers. The results of this research show that the realization of an adaptive policy depends on the organization's capacity to thinking ahead, thinking again, serta thinking across. This ability largely comes from human resources, especially the leadership in the Regional Revenue Agency of the Special Capital Region of Jakarta Province which is able to mobilize the able people to respond problems and issues in Land and Building Rights Acquisition Fee services which are supported by agile processes. Able people in the Regional Revenue Agency of the Special Capital Region of Jakarta Province are the path makers in the preparation of dynamic policies and strategies and the support from Agile process in the form of the preparation of a Strategic Plan which is then contained in the Regional Strategic Activity action plan and the availability of budget allocations to carry out digital transformation of regional taxes and development of capable communities that enable the realization of adaptive policies."

"Dampak perubahan iklim terhadap lingkungan dan manusia, lebih luas telah menjadi ancaman terhadap stabilitas ekonomi dunia. Perdagangan karbon hadir sebagai salah satu upaya untuk menjaga keseimbangan antara dampak lingkungan dan perekonomian global. Tata laksana perdagangan karbon yang diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 sangat penting bagi Indonesia karena memberikan kontribusi dalam penanggulangan perubahan iklim berbasis pasar di tingkat global untuk menuju pemulihan ekonomi yang berkelanjutan. Perdagangan karbon dilaksanakan melalui mekanisme bursa karbon yang telah diluncurkan pada pertengahan 2023 lalu. Aktivitas bursa karbon hanya menunjukkan kinerjanya pada hari pertama peluncuran, setelah itu bursa karbon terus menunjukkan penurunan hingga stagnansi perdagangan akibat tidak tersedianya unit karbon. Berbasis regulated market, maka kinerja perdagangan karbon juga ditentukan oleh perangkat regulasi, khususnya tata laksana nilai ekonomi karbon pada tingkat Kementerian/Lembaga yang terkait dalam Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika implementasi kebijakan perdagangan karbon di Indonesia dan penguatan apa yang dapat dilakukan untuk mendorong kinerja perdagangan karbon. Melalui metode penelitian deskriptif kualitatif dan teknik analisis arketipe sistem drifting goals, hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika implementasi kebijakan perdagangan karbon disebabkan adanya resistensi pelaku usaha dan konflik kepentingan antar Kementerian/Lembaga, sehingga terjadi penurunan target nasional. Untuk mendorong pencapaian target nasional, penguatan perlu dilakukan sebagai tindakan korektif yaitu dengan inovasi tata kelola soft steering dan peran dukungan legislatif.

---

Climate change impact on the environment and humans has become a broader threat to world economic stability. Carbon trading act as an effort to maintain a balance between the environmental and global economy impacts. Implementation of carbon trading regulated through Presidential Regulation Number 98 of 2021 is crucial for Indonesia as it contributes to market-based mitigation of climate change at the global level towards sustainable economic recovery. Carbon trading is carried out through a carbon exchange mechanism which was launched in mid-2023. Carbon exchange activity only showed its performance on the first day of launch, and carbon exchange continued to show a decline until trading stagnated afterwards due to the unavailability of carbon units. Driven by regulated market, carbon trading performance is determined by regulatory instruments, especially the implementation of economic value of carbon in the Ministries/Institutions level as regulated in Indonesia's Nationally Determined Contribution (NDC). For such backgrounds, this research aims to analyze the dynamics of carbon trading policy implementation in Indonesia and what reinforcement can be done to encourage carbon trading performance. Through qualitative descriptive research methods and drifting goals system archetype analysis techniques, the results show that the dynamics of carbon trading policy implementation are caused by resistance from business actors and conflicts of interest between Ministries/Institutions, which resulting in declining national targets. To encourage the achievement of national targets, reinforcement needs to be carried out as a corrective action, through soft steering governance innovations and the role of legislative support."

"Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang mengakibatkan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jakarta mengalami perubahan. Secara empirik terbitnya undang-undang tersebut mengubah penatalaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus mengalami perubahan dari semula licensed-based approach menjadi risk-based approach dan secara yuridis dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Jakarta diproyeksikan mejadi kota pusat perekonomian nasional berskala regional dan kota global dan oleh karenanya diperlukan pengaturan baru terkait organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran kondisi eksisting organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atas terbitnya dua undang-undang tersebut dan menyusun usulan perubahan organisasi yang tepat. Metode penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan model perubahan organisasi terencana yang dikemukakan oleh Gareth E. Jones pada dimensi kapasitas sumber daya manusia, dimensi kapasitas sumber daya fungsional, dimensi kapasitas teknologi, dan dimensi kapasitas organisasi. Hasil dari penelitian ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sedang mengalami proses penyesuaian tata laksana dalam dari licensed-based approach menjadi risk-based approach. Dengan terjadinya perubahan tersebut, berdasarkan hasil temuan penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu dilakukan perubahan pada dimensi sumber daya manusia, sumber daya fungsional, kapasitas teknologi, dan kapasitas organisasi. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah memiliki pengaturan-pengaturan yang jelas mengenai pengembangan sumber daya manusia, sistem kerja, proses bisnis pelayanan publik, penggunaan teknologi informasi dan desain struktur organisasi. Hanya saja masih kurang terlihat dari segi implementasi pengaturan-pengaturan tersebut terutama aspek pengembangan sumber daya manusia, penyempurnaan dalam sistem kerja, pengintegrasian sistem informasi, dan metode pembentukan desain organisasi. Dengan demikian diperlukan perubahan-perubahan dalam hal-hal tersebut untuk mendukung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk menjawab tantangan Undang-Undang menjadi pusat perekonomian nasional berskala regional dan kota global.

---

The issuance of Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation has resulted changes the implementation of the duties and organizational functions of the Jakarta Investment and Integrated One-Stop Services Agency. Empirically, the issuance of this law changed the implementation of the duties and functions of the Jakarta Investment and Integrated One-Stop Services Agency which had to undergo changes from licensed-based approach to risk-based approach. Furthermore, in a juridical manner with the issuance of Law Number 2 of the Year 2024 concerning the Special Regional Province of Jakarta, Jakarta is projected to become the centre of the national economy on a regional scale and a global city and therefore new arrangements are needed regarding the organization of the Jakarta One-Stop Investment and Integrated Services. This research aiming to identify organizational conditions of the One Stop Investment and Integrated Services Service when these two laws were issued and to prepare appropriate organizational change proposals. The research method of this scientific work is a qualitative approach using the planned organizational change model proposed by Gareth E. Jones in the dimensions of human resource capacity, functional resource capacity, technological capacity, and organizational capacity. The results of this research show that the Investment and Integrated One-Stop Services Agency is currently undergoing a process of adjusting its management from a licensed-based approach to a risk-based approach. With these changes, based on research findings from the One-Stop Investment and Integrated Services Agency, changes need to be made in the dimensions of human resources, functional resources, technological capacity, and organizational capacity. Investment and Integrated One-Stop Services Agency has clear regulations regarding human resource development, work systems, public service business processes, use of information technology, and organizational structure design. However, it is still less visible in terms of the implementation of these arrangements, especially aspects of human resource development, improvements in work systems, integration of information systems, and methods for forming organizational designs. Thus, changes are needed in these matters to support the Investment and Integrated One-Stop Services Agency to answer the challenges of the Act and become the center of the national economy on a regional scale and a global city."