Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Organisasi yang kuat membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki komitmen tinggi terhadap organisasinya, karena komitmen akan mendorong tumbuhnya sikap inovatif, kreatif dan patuh terhadap aturanaturan yang ada dalam organisasi, sehingga tidak akan melakukan penyimpangan-penyimpangan yang merugikan organisasi serta dapat meningkatkan kinerja organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap faktor-faktor yang berhubungan dengan komitmen organisasi yang diantaranya adalah kecerdasan emosional dan kompensasi. Untuk sampai pada tujuan ini digunakan desain penelitian korelasional dengan melibatkan 89 responden yang diambil teknik acak sederhana. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner yang sebelumnya telah teruji validitas dan reliabilitas. Uji validitas melibatkan 23 sampel yang dianalisis dengan menggunakan korelasi Rank Spearman dan uji reliabilitas dengan menggunakan Spearman Brown. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan menggunakan formula statistika, yakni korelasi Rank Spearmans dan uji t yang perhitungannya dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS versi 12. Hasil analisis deskriptif menujukkan bahwa kecerdasan emosional pegawai tergolong sangat tinggi, kompensasi dinilai baik dan komitmen organisasi tergolong tinggi. Hasil pengujian hipotesis menyimpulkan bahwa kecerdasan emosional memiliki hubungan positif dan signifikan dengan komitmen organisasi dengan nilai koefisien korelasi 0,695. Demikian pula kompensasi juga diketahui memiliki hubungan positif dan signifikan dengan komitmen organisasi dengan nilai koefisien korelasi 0,603. Kecerdasan emosional perlu ditingkatkan dengan mengikuti perkembangan dan mendalami literatur-Iiteratur terbaru tentang kecerdasan emosional serta mengikuti peiatihan-pelatihan khusus kecerdasan emosional. Kompensasi juga perlu perbaikan terutama tunjangan atau penghargaan yang diberikan kepada karyawan harus sesuai dengan kebutuhan riil karyawan.

---

Strong organization needs human resource which has high commitment toward its organization, because commitment will enable innovative attitude, creativity, and comply with organization rules, so that there will be no such disorders which can create any losses and also can increase organization performance. This research was aimed to discover factors affecting organization commitment in which several among others are emotional intelligence and compensation. To obtain the goal of this study, correlation research design was employed. Using simple random sampling, 89 respondents were participated in this research. The validity and reliability of questionnaire used in this study were tested using Rank Spearman and Spearman Brown. Data obtained from 23 respondents then were analyzed with Rank Spearman Correlation and t-test using SPSS Ver.12. The results from descriptive analysis showed that employees' emotional intelligence could be categorized as very high, compensation could be said as good, and organizational commitment could be seen as high. Hypotheses testing results concluded that emotional intelligence had positive and significant relationship with organizational commitment (coefficient correlation 0.695). Compensation also had positive and significant relationship with organizational commitment (coefficient correlation 0.603). Emotional intelligence needs to be increased by following the developments and studying newest literatures related with emotional intelligence and also by joining such trainings. Compensation also needs to be fixed especially allowances and rewards for employees must be fit and proper with their realistic needs.

Abstrak :
Penggunaan alat tangkap cantrang dilarang oleh pemerintah dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 02 tahun 2015 sebagai jenis alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, menuai protes dari berbagai kalangan Pemilik Kapal dan Nelayan untuk beralih ke Alat Tangkap Ikan yang ramah lingkungan. Tujuan Penelitian menganalisa implikasi pengalihan alat tangkap ikan di berbagi sektor terhadap pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Metode penelitian adalah kualitatif.  Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 Surat Izin Penangkapan Ikan merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dihitung dari tarif jenis dari alat tangkap ikan yang diukur dengan skala kapal,  adapun cara pengukuran skala kapal yang menjadi wewenang Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, kerja sama yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Direktorat Jenderal Perhubungan Laut berupa verifikasi ukur ulang kapal. Berbagai jenis pengawasan dalam  pengukuran ulang  kapal kembali  menuai berbagai protes dari pemilik kapal dan nelayan, mereka tidak bersedia atas peraturan tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Direktorat Jenderal Perhubungan membuat nota kesepahaman perihal ini. Peneliti memiliki simpulan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah dari kebijakan akan pengalihan jenis alat tangkap ikan menjadi alat tangkap yang ramah lingkungan sebagian besar telah berhasil untuk beralih ke alat tangkap yang ramah lingkungan, namun diketahui masih lemahnya fungsi pengawasan dan penegak hukum sehingga permasalahan cantrang masih berlanjut hingga saat ini. Peneliti menyarankan Perlunya aturan kembali dalam pembagian wewenang dan meningkatkan fungsi pengawasan dalam penggunaan cantrang. ......The use of cantrang fishing gear is prohibited by the government with issuance of Minister Regulation of Maritime Affairs and Fisheries No. 02 year 2015 as a type of fishing gear that not environmentally friendly has drawn protests from various boat owners and fishermen to switch to environmentally friendly fishing gear. The research objective was to analyse  the implications of the transfer of fishing gear in the sharing of sectors to income from Non-Tax State Revenues. The research method is qualitative. Based on Government Regulation No. 75 of 2015 Fishing License is a Non-Tax State Revenue calculated from the type of fishing gear measured by the scale of the ship, as for the method of measuring the scale of the ship which is under the authority of the Directorate General of Sea Transportation Marine and Fisheries as well as the Directorate General of Sea Transportation in the form of verifying measuring the ship. Various types of supervision in the re-measurement of the ship reap various protests from shipowners and fishermen, they are not prepared for the regulation, the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries and the Directorate General of Transportation made a memorandum of understanding regarding this matter. Researchers have concluded that the government's efforts to change the type of fishing gear into environmentally friendly fishing gear have largely succeeded in switching to environmentally friendly fishing gear, but it is known that the supervision and law enforcement functions are weak so that cantrang problems continue to this time. Researchers suggest the need for rules again in the division of authority and improve the monitoring function of cantrang usage.

Abstrak :
ABSTRAK Penelitian berjudul Evaluasi Kebijakan Pajak Reklame Di Kota Tangerang ini bertujuan menganalisis penyebab terjadinya penurunan penerimaan Pajak Reklame di Kota Tangerang dan mengevaluasi kebijakan pajak reklame ditinjau dari kriteria kebijakan pajak yang baik. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukan bahwa terjadinya penurunan penerimaan pajak reklame di Kota Tangerang dikarenakan banyak faktor, diantaranya kebijakan larangan pemasangan reklame rokok, kebijakan larangan pemasangan reklame di bahu jalan, kemudian kebijakan mengenai waktu sewa reklame yang masih tahunan, prosedur pengurusan IMB yang masih rumit. Saat ini sudah mulai dilakukan perbaikan antara lain sistem perizinan online yang diharapkan memangkas waktu dan menyederhanakan prosedur yang ada. Pihak DPKD juga terus menggali potensi pajak yang terdapat di Kota Tangerang seperti di daerah Bandara Internasional Soekarno Hatta, serta meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dengan menertibkan reklame liar dan reklame yang telah habis masa berlaku.

---

ABSTRACT The study entitled Evaluation of Advertising Tax Policies in Tangerang City propose to analyze the reduction in Advertising Tax revenues in Tangerang and evaluate the advertisement tax policy in terms of the criteria of a good tax policy. The approach taken in this research is qualitative by conducting in-depth interviews. The results showed that there was a reduction in advertisement tax revenue in Tangerang City due to many factors, including the prohibition policy on the installation of cigarette billboards, prohibition policy  on the installation of billboards on side of the road, then the policy regarding the rental time of billboards is still annual, IMB procedure that is still complicated. Improvements have been made, including online authorize systems that are expected to cut time and simplify existing procedures. DPKD also continues to explore the potential of taxes found in Tangerang City such as in the Soekarno Hatta International Airport area, as well as increasing taxpayer compliance by regulating illegal billboards and billboards that have expired.

Abstrak :
ABSTRAK
PT.Z perusahaan jasa memiliki aktivitas usaha yang berkaitan dengan payroll services. Pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan utamanya dilakukan melalui withholding tax system atau potong pungut. Penelitian akan meneliti efektivitas dan akseptabilitas perencanaan pajak melalui withholding tax atas PPh 21 dan PPh 23. Alternatif yang tersedia adalah PPh 21 dipotong atas gaji kotor dan atas gaji bersih. Sementara pembebasan pemotongan PPh 23 lebih kepada kemampuan perusahaan memanfaatkan fasilitas yang disediakan undang-undang. Efektivitas perencanaan pajak PT.Z diukur menggunakan indikator likuiditas dan beban pajak. Penelitian ini juga akan menganalisis akseptabilitas perencanaan pajak. Ukuran akseptabilitas ini adalah dapat diterima baik oleh otoritas pajak yang berarti tidak melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Penelitian bersifat kualitatif deskriptif dengan menganalisis data perusahaan dan pendapat dari pihak konsultan pajak, pihak otoritas pajak serta akademisi perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pajak PT.Z sudah efektif dan acceptable dengan likuiditas yang meningkat dan beban pajak lebih kecil, tidak bertentangan dengan aturan perpajakan yang berlaku dan didukung pembukuan dan bukti-bukti. Namun ada risiko bisnis menyangkut jumlah pajak yang ditagih ke pengguna jasa dengan jumlah yang dibayar ke kas negara tidak sama. Untuk meningkatkan efektivitas, pengajuan fasilitas pembebasan pemotongan PPh 23 diajukan lebih awal. Sementara meningkatkan akseptabilitas, PT.Z perlu menyusun kontrak yang mengikat antara PT.Z dengan pengguna jasa menyangkut klausul gross up PPh 21 lebih baik menggunakan istilah tunjangan pajak.

---

ABSTRACT
PT.Z as a service company has business activities that are closely related to payroll services. The settlement of income tax in the current year is mainly done through the withholding tax system, ie authorizing third parties to deduct and collect taxable taxes. The reserch will examine the effectiveness of tax planning through withholding tax on PPh 21 and PPh 23. The available alternative is PPh 21 deducted on gross salary and nett salary. While the withholding of Income Tax 23 is more to the company's ability to utilize the facilities provided by the law. Measuring the effectiveness of tax planning, the authors use liquidity indicators and tax burden. The research will analyze the acceptability of tax planning. The indicator of this acceptability is acceptable by both parties, tax authorities and tax payer which means that it fit with the applicable taxation rules. This research is qualitative descriptive by analyzing company data and opinions from the tax consultant, the tax authorities and academics in the field of taxation. The results showed that PT.Z tax planning has been effective and acceptable, with increasing liquidity indicator and smaller tax burden, not contradictory to applicable taxation rules and supported by bookkeeping and evidences.There is a business risk with relating of the difference Suggestion of increasing effectiveness, applying for facility of exemption of withholding of Income Tax 23 is proposed earlier. Meanwhile, to improve acceptability, PT.Z needs to prepare editorial contracts binding between PT.Z and service users regarding the terms of gross up of PPh 21 by using tax allowance.

Abstrak :
Analisis Kebijakan Pajak Penghasilan Sektor Usaha Kecil Mikro Kecil Dan Menengah Di Indonesia : Pembelajaran Dari Jepang Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai kontribusi yang besar terhadap Produk Domestik Bruto di Indonesia. Untuk menaikkan kontribusi kepada negara, pemerintah membuat kebijakan pajak penghasilan untuk wajib pajak sektor Usaha Kecil dan Menengah. Penelitian ini bertujuan untuk mengalisis kebijakan pajak penghasilan untuk wajib pajak sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia dengan membandingkan kebijakan pajak penghasilan untuk Wajib Pajak sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Jepang sebagai pembelajaran. Dan menganalisis strategi Jepang dalam kebijakan pajak penghasilan untuk Wajib Pajak sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai pembelajaran Penelitian dilakukan dengan cara menganalisis data kualitatif dengan tipe penelitian deskripif dimana diuraikan data yang berupa informasi dan teori yang diperoleh dari studi kepustakaan. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari haasil wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari literatur, buku dokumen dan jurnal penelitian yang memiliki kaitan degan tema penelitian ini. ...... Analysis of Income Tax Policy of Small Micro Enterprise SectorSmall And Medium In Indonesia Learning From Japan Small and Medium Micro Enterprises have a large contribution to Gross Domestic Product in Indonesia. To increase the contribution to the state, the government creates an income tax policy for the taxpayer of the Small and Medium Business sector. This study aims to analyze income tax policy for taxpayer of Micro Small and Medium Enterprises sector in Indonesia by comparing income tax policy for Taxpayer of Small and Medium Enterprises sector in Japan as learning. And analyze Japanese strategy in income tax policy for Taxpayer of Micro Small and Medium Enterprises sector as learning. The research is done by analyzing qualitative data with descriptive research type where the data is described in the form of information and theory obtained from literature study. Sources of data in this study are primary data obtained from interviews and secondary data obtained from literature, document books and research journals that have relevance degan theme of this study.

Abstrak :
Perubahan administrasi pajak yang telah berlangsung beberapa kali di Indonesia belum memberikan kontribusi yang maksimal atas cita-cita Direktorat Jenderal Pajak DJP dalam merealisasikan penerimaan pajak yang optimal. Salah satu langkah perubahan yang diimplementasikan DJP adalah dengan mengintensifkan fungsi pengawasan dan konsultasi kepada Wajib Pajak di tengah-tengah keterbatasan jumlah Account Representative AR, yaitu melalui pemisahan fungsi AR sebagaimana telah dibakukan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.01/2015.Atas dasar hal tersebut, kinerja administrasi pajak oleh AR sesudah pemisahan fungsi sebagaimana dimaksud seharusnya mengalami perubahan, yang mana perubahan tersebut akan dianalisis dengan menggunakan sejumlah indikator Integrated Assessment Model for Tax Administration IAMTAX dalam dimensi kinerja operasional pada penelitian ini. Adapun indikator yang dimaksud terdiri dari tingkat efektivitas, tingkat efisiensi, layanan kepada Wajib Pajak dan komunikasi eksternal, serta pengendalian. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan pos-positivisme, metode kuantitatif, dan jenis penelitian deskriptif dengan tinjauan berpikir deduktif. Situs penelitian terdiri atas lima KPP Madya wilayah kerja seluruh Kota Jakarta dengan teknik pengumpulan data yang terdiri atas wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap KPP Madya memiliki kinerja yang berbeda ditinjau dari masing-masing indikator yang diteliti. Salah satu perbedaan signifikan terletak pada efektivitas kinerja administrasi pajak dengan tolok ukur peningkatan/penurunan penerimaan pajak. Perbedaan signifikan lainnya adalah pada efisiensi kinerja administrasi pajak dengan tolok ukur kepuasan Wajib Pajak. ......Change on tax administration which frequently commenced in Indonesia was not yet highly contribute to Directorate General of Taxes DGT rsquo s primary goal in increasing tax revenue. DGT has implemented a significant step of such change by maximizing the function of taxpayers monitoring and consultation among the scarcity of Account Representative AR as human resources, toward function segregation of AR as regulated by Minister of Finance Regulation Number 79 PMK.01 2015.Based on the facts as briefly explained above, tax administration performed by AR should be affected after implementation of such segregation, which is, in this research, the effects will be analyzed by using several indicators of Integrated Assessment Model for Tax Administration IAMTAX within the dimension of operational performance. Such indicators consist of effectivity, efficiency, taxpayer services and external communication, and control. This research is performed by implementing post positivism paradigm, quantitative method, and descriptive type with deductive thinking approach. Additionally, the research main sites consist of five Medium Tax Offices MTOs within Jakarta administration area along with deep interview and literature research as part of performed data collection techiques. Research result shows that each of such MTOs has different performance depend on each indicators observed. One significant difference is effectivity of performance of tax administration based on increase decrease of tax revenue as a consideration factor. Another significant difference is efficiency of such performance based on taxpayers rsquo satisfaction.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan listrik melalui mekanisme reimbursement pada usaha jasa persewaan ruangan. Kebijakan yang dibuat oleh fiskus menyatakan bahwa reimbursement biaya listrik merupakan bagian dari Jasa Persewaan Ruangan/Service Charge sehingga dikenakan PPN. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan perlakuan PPN terhadap reimbursement biaya listrik karena adanya perbedaan dalam menilai penyerahan tersebut sebagai penyerahan tunggal atau penyerahan terpisah. Reimbursement bukan merupakan objek PPN, pengenaan PPN terhadap reimbursement biaya listrik tidak sesuai dengan asas ease of administration dan neutrality. Penerbitan peraturan yang mengikat semua pihak diperlukan dalam menilai suatu penyerahan gabungan sebagai penyerahan tunggal atau penyerahan terpisah, hal ini untuk menghilangkan perbedaan persepsi bagi pihak terkait.

---

ABSTRACT
This research aims to analyze the policy of Value Added Tax on the supply of electricity through reimbursement mechanism on room rental services. The policy made by the tax authorities that the reimbursement of electricity costs is part of the Rent Service / Service Charge so that it is subject to VAT. The research was conducted by qualitative approach using literature study method and in-depth interview. The results showed that the difference in VAT treatment to reimbursement of electricity costs due to differences in assessing the supply as a single composite supply or separate supplies. Reimbursement is not an object of VAT, the imposition of VAT on reimbursement of electricity costs is inconsistent with the principle of ease of administration and neutrality. Issuance of binding legislation is necessary in assessing a composite supplies as a single supplies or separate supplies, this is to eliminate the difference perception for the all parties.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas penetapan dasar pengenaan pajak atas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan pada perkebunan kelapa sawit. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian eksplanatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam penetapan dasar pengenaan pajak terkait BPHTB di perkebunan kelapa sawit perlu ditelaah terlebih dahulu mengenai substansi dari objek BPHTB, apakah merupakan pemberian hak baru sebagai kelanjutan dari pelepasan hak atau pemberian hak baru diluar pelepasan hak, jika merupakan pemberian hak baru sebagai kelanjutan dari pelepasan hak maka dasar pengenaan pajak hanya berdasarkan atas nilai dasar tanah, jika merupakan pemberian hak baru diluar pelepasan hak, maka dasar pengenaan pajak berdasarkan nilai dasar tanah ditambah dengan nilai investasi.

---

ABSTRACT
The focus of this study is the determination of the tax base on the property right tax in palm plantation. This research using explanative research and qualitative approach. The results of this study conclude that in determining the tax base related to BPHTB in oil palm plantations need to be reviewed first about the substance of the object BPHTB, whether it is a grant of new rights as a continuation of the release of rights or granting new rights outside the release of rights, if it is granting new rights as continuation of the disposal of the right then the tax base is only based on the value of the land, if it is a grant of a new right outside of the disposal of the right, then the tax base is based on the value of the land plus the investment value.

Abstrak :
Secara umum, penelitian ini melakukan pembahasan mengenai perbandingan antara pendekatan interest to EBITDA ratio dengan debt to equity ratio dalam rangka menangkal skema thin capitalization ditinjau dari prinsip sufficiency dan productivity, faktor-faktor yang melatarbelakangi penerapan kebijakannya di Indonesia, serta potensi permasalahanpermasalahan yang dihadapi oleh otoritas perpajakan dalam penerapan pendekatan interest to EBITDA ratio sebagai kebijakan anti-thin capitalization di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ditinjau dari prinsip sufficiency dan productivity, baik pendekatan interest to EBITDA ratio dan debt to equity ratio memiliki kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Terkait dengan penerapan kebijakan interest to EBITDA ratio di Indonesia, terdapat faktor-faktor yang melatarbelakangi penerapannya, yaitu (i) adanya rekomendasi dari OECD melalui BEPS action plan 4 yang merekomendasikan penggunaan pendekatan earning stripping rule, (ii) adanya tren global yang mengarah kepada penggunaan pendekatan earning stripping rule, dan (iii) pendekatan DER dinilai tidak cukup efektif dalam menangkal skema thin capitalization. Di samping itu, terdapat potensi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh otoritas perpajakan dalam penerapan kebijakan interest to EBITDA ratio, yaitu (i) peningkatan cost of compliance di sisi wajib pajak dan cost of collection di sisi otoritas perpajakan, (ii) fluktuasi interest rate yang dapat menyebabkan pembebanan biaya bunga menjadi sulit untuk diprediksi, (iii) perbedaan interpretasi dalam memaknai prinsip substance over form yang berpotensi memunculkan sengketa, serta (iv) perbedaan konsep dalam penentuan nilai EBITDA yang digunakan sebagai basis perhitungan. ......Basically, this research carried out discussion regarding the comparison between the interest to EBITDA ratio approach and the debt to equity ratio approach in order to counteract thin capitalization schemes in terms of sufficiency and productivity principle, the factors behind the policy application in Indonesia, as well as the potential problems faced by the tax authorities in the policy implementation. The approach used in this study is a qualitative approach. Meanwhile, the results of the study show that in terms of the sufficiency and productivity principles, both of these policy have their respective advantages and disadvantages. Regarding interest to EBITDA ratio policy in Indonesia, it can be known that there are factors behind its implementation, namely (i) the recommendation from the OECD through BEPS action plan 4 which recommends the use of the earning stripping rule approach, (ii) there is a global trend that leads to the use of the earning approach stripping rule, and also (iii) the DER approach is considered not effective enough in counteracting thin capitalization schemes. Furthermore, the potential problems faced by the tax authorities related to the implementation are (i) increased cost of compliance and cost of collection, (ii) fluctuation in interest rates which can cause the interest become unpredictable, (iii) different interpretations in understanding the principle of substance over form, which has the potential to cause disputes, and also (iv) the different concepts in determining the value of EBITDA which is used as a basis of interest to EBITDA ratio calculation.

Abstrak :
Kebijakan pembebasan BPHTB dengan NJOP sampai dengan 2 Milyar Rupiah atas jual beli, hibah dan hibah waris telah dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak 13 Oktober 2016. Sebagai solusi atas mahalnya biaya sertifikasi tanah dan fakta bahwa masih terdapat 20,64% cakupan wilayah di Provinsi DKI Jakarta yang belum di sertifikasi. Kebijakan yang telah dibuat ini perlu dianalisis keberhasilan pengimplementasiannya. Keberhasilan impelementasi dapat dilihat dari substansi kebijakan dan konteks kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan, berdasarkan aspek substansi kebijakan, bahwa seluruh rumusan kebijakan pembebasan BPHTB dibuat oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta namun dalam penyusunannya tetap melalui kajian dan analisis kondisi lapangan. Dari aspek konteks implementasi kebijakan, implementasi kebijakan pembebasan BPHTB di Provinsi DKI Jakarta memperhatikan kodisi politik dan pemerintahan yang sedang berkuasa, serta fragmentasi pemegang otoritas yang ada. Kebijakan pembebasan BPHTB di DKI Jakarta juga berperan dalam mendukung Kebijakan Ekonomi Jilid III sebagai upaya untuk percepatan sertifikasi hak atas tanah dan bangunan. ...... Land and Building Title Transfer Duty Free Policy has been issued by The Goverment Special Capital Region of Jakarta since October 13, 2016. As a solution to the high cost of land certification and the fact that there are still 20.64% of coverage in Special Capital Region of Jakarta that have not been certified. The success of its policy’s implementation is need to be analyzed. Successful implementation of the Land and Building Title Transfer Duty Free policy can be analyzed by the content of policy and context of implementation aspects. This research shows that, according to the content of policy aspect, all the policy formulations of Land and Building Title Transfer Duty Free Policy was made by Special Capital Region of Jakarta, although the formulation remained through the field study and analysis of the conditions. From the context of implementation aspect, the implementation of Land and Building Title Transfer Duty Free Policy took the political and governmental condition into consideration, as well as the fragmentation of the existing authorities. Land and Building Title Transfer Duty Free Policy is also play a role in supporting the Economic Package Vol. 3 as a bridge to acceleration of certification of land and building rights especially in Special Capital Region of Jakarta.