Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan pengawasan pembangunan pusat perbelanjaan di Kota Bekasi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bekasi. Dengan menganalisis pelaksanaan pengawasan pembangunan pusat perbelanjaan akan terlihat hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kota Bekasi. Teori yang digunakan antara lain ialah teori pengawasan. Simpulan dari hasil penelitian bahwa pengawasan pembangunan pusat perbelanjaan belum dilakukan secara optimal, hal tersebut dikarenakan masih banyaknya pusat perbelanjaan yang tidak memiliki Sertifikat Laik fungsi dan dalam pelaksanaan pengawasan sendiri memiliki hambatan – hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang seperti keterbatasan sumber daya manusia, tidak adanya sanksi dalam peraturan mengenai SLF dan adanya aktifitas penyuapan kepada pengawas lapangan. Dengan tidak optimalnya pelaksanaan pengawasan ini akan berdampak pada hasil laporan pengawasan.
The aim of this study is about the implementation of monitoring shopping center construction at the Bekasi City by public Works Office and Spatial Planning of Bekasi City. By Analyze implementation of monitoring of that, there will be obstacles faced by the Office of Public Works and Spatial Planning of the Bekasi City. The theories used include the theory of Monitoring. The conclusion from the results of study that monitoring of the shopping center construction has not been done optimally, this is because there are still many shopping centers that don’t have a Certificate of Appropriateness and in the implementation of monitoring themselves have barriers faced by the Public Works and Spatial Planning Services such as limited Man Power, there is no punishment in the regulations regarding the SLF and bribery activities to the field supervisor. Not optimal implementation of this supervision will have an impact on the results of the supervision report.
Skripsi ini menganalis tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja pada BUMD khususnya PD Dharma Jaya. Berdasarkan beberapa data yang diperoleh oleh penulis, banyak BUMD di Indonesia yang memiliki kinerja yang kurang baik dan keuntungan yang sedikit atau bahkan tidak menghasilkan sama sekali. Untuk itu perlu diketahui mengapa fenomena tersebut terjadi. Penelitian ini menggunakan metode post- positivist dan bertujuan untuk menjelaskan mengapa kinerja pada BUMD tidak optimal. Berdasarkan operasionalisasi konsep yang terbagi dalam dua dimensi utama yaitu internal dan eksternal. Hasil penelitiannya adalah faktor internal PD Dharma Jaya yang tidak baik. Pada dimensi internal PD Dharma Jaya dari 23 indikator hanya 6 yang terpenuhi dengan keadaan yang tidak optimal. Berdasarkan fakta tersebut PD Dharma Jaya tidak beroperasi layaknya bisnis karena faktor internal memiliki pengaruh yang tidak baik. Pada dimensi eksternal mayoritas indikator terpenuhi dan terdapat indikator yang justru terindikasi mendukung PD Dharma Jaya untuk fleksibel dalam berbisnis. Dari keadaan tersebut PD Dharma Jaya perlu menguatkan faktor internal supaya dapat beroperasi layaknya badan usaha.
This undergraduate thesis explains that there are factors that can affect the performance of municipality-owned enterprise especially in PD Dharma Jaya. According some data that writer acquired, many municipality owned enterprise in Indonesia doesn’t perform well, even went into losses. So, its better to know why this phenomenon happened. The method of this research is post positivist, and the purpose is to explain why municipality owned enterprise (MOE) struggle to make profits. Based on concept operationalization, the factors divided into two dimensions, internal and external. In the internal factors only 6 indicators that fulfilled by PD Dharma Jaya and not all of them are works well. That indocates that the effect of internal factors are not good for PD Dharma Jaya. At the external factor, majority of the indicators are fulfilled, and there are regulations that derived frome state laws to municipality law, so PD Dharma Jaya can be more agile in the business. The result is that PD Dharma Jaya doesn’t operate like a business as it should, so it depends on the government money that sourced from the public and doesn’t allow any flexibility to the business. PD Dharma Jaya needs to stregthen its internal capability in doing business so it can be independent from the government money.
