Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) yang baik akan berdampak pada pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel sehingga terwujud good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk menilai tingkat kualitas sistem pengendalian intern pengelolaan Barang Milik Negara pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Metode penelitian dilakukan melalui penyebaran kuesioner, observasi, wawancara serta studi pustaka dan dokumen peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan kualitas sistem pengendalian intern pengelolaan Barang Milik Negara yang mengacu pada unsur-unsur SPIP yang terdapat dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 telah berjalan dengan baik.

---

ABSTRACT A good implementation of the government internal control system (SPIP) will have an impact on a transparent and an accountable management of state finance to realize a good governance in the delivery of government services. This study aims to assess the quality of internal control systems Government Assets management in Coordinating Ministry for Economic Affairs. The research uses questionnaire method, observation, interview and literature study and document the legislation. The research concludes that the quality of the internal control system refering to the SPIP elements contained in The Regulation Number 60 of 2008 has run well.

Abstrak :
ABSTRAK
Ekosistem hutan menyediakan berbagai manfaat bagi kehidupan yaitu nilai guna langsung dan nilai guna tidak langsung, dimana kemungkinan nilai tidak langsungnya lebih tinggi daripada nilai guna langsungnya. Dikarenakan tidak adanya harga pasar, maka perlu dilakukan perhitungan manfaat hutan secara menyeluruh. Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi manfaat taman hutan wisata alam Grojogan Sewu secara menyeluruh, mengetahui tingkat membayar pengunjung dan faktor ? faktor yang mempengaruhinya. Nilai manfaat yang dihitung dalam penelitian ini adalah nilai manfaat wisata, nilai potensi kayu, nilai serapan karbon, nilai kesejukan dan nilai serapan air. Metode kontingensi dengan regresi logistik digunakan dalam penelitian ini untuk mengitung nilai guna wisata. Sedangkan untuk nilai kayu dan serapan karbon menggunakan pendekatan harga pasar yang berlaku dan nilai kesejukan dan nilai serapan air menggunakan pendekatan biaya pengganti. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini salah satunya adalah tingkat kemauan membayar pengunjung terhadap objek wisata TWA Grojogan Sewu. Nilai kemauan membayar pengunjung di objek wisata ini yang diperoleh masih lebih rendah daripada harga tiket masuk ketika penelitian dilakukan, yaitu dengan nilai terendah sebesar Rp10,622.56 yang diperoleh dari pengunjung dengan jenjang pendidikan tinggi dan memiliki jarak tempat tinggal ke lokasi wisata lebih dari 500 km, sedangkan nilai tertinggi adalah Rp12,406.39 yang diperoleh dari pengunjung dengan jenjang pendidikan menengah dan jarak tempat tinggal ke objek wisata kurang dari 500 km. Faktor ? faktor yang mempengaruhi nilai kemauan membayar tersebut adalah tingkat tawaran harga, umur, jenjang pendidikan tinggi, jumlah kunjungan, waktu berkunjung, persepsi responden terhadap ekosistem hutan di lokasi rekreasi sebagai daya tarik wisata dan persepsi terhadap TWA Grojogan Sewu sebagai asset nasional dan keamanan dalam melakukan kegiatan wisata di TWA Grojogan sewu. Dari hasil perhitungan diperoleh bahwa nilai ekonomi penggunaan langsung lebih rendah daripada nilai penggunaan tidak langsung.dengan nilai total sejumlah Rp68.805.414.238,30.

---

ABSTRACT
Forest ecosystem provides many benefits for human being, those are use values and non-use values, which its non-use values may considerably exceed its use values. Due to lack of market price on forest ecosystem service, therefore needs a comprehensive method of forest ecosystem service valuation. Aims of this study are estimating the benefits value of Grojogan Sewu tourism forest, eliciting willingness to pay of tourist and drawing factors which influence to willingness to pay (wtp) level. The economic values which are estimated in this study are recreation value, commercial timber value, carbon storage value, micro-climate value and watershed service. Contingent valuation method along with logistic regression is used to evaluate the recreational value. However, commercial timber value and carbon storage value are based on market price approach; otherwise micro-climate and watershed value are based on substitution. Result of willingness to pay of tourist in this study is lower than the current price of entrance fee when this research was established which the lowest wtp is around Rp10,622.56 that generated from respondents who have a high education and home distance to attraction site more than 500 km; on the other hand the highest wtp is about Rp12,406.39 which generated from tourists with a medium education level and home distance less than 500 km. In this case, wtp is influenced by bid vehicle, age, a high education level, numbers of visit, the time-length of visit, perception on natural surroundings of forest ecosystem as recreational attraction, perception on statement that Grojogan Sewu as a national asset and safety feeling surrounding recreational site. Based on the study, it is defined that the use value is lower than the non-use value which the amount of total values around Rp Rp68.805.414.238,30.

Abstrak :
Jaminan terhadap kemerdekaan pers sebagaimana tertuang dalam konstitusi dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers tidak serta-merta menempatkan pers dalam ruang kebebasan seutuhnya untuk menjalankan tugas jurnalistik. Pers tetap dihadapkan pada ancaman, baik dari luar maupun internal. Salah satu bentuk ancaman kemerdekaan pers itu keberatan dari pihak yang merasa dirugikan atas suatu pemberitaan dan mengajukannnya ke pengadilan. Undang-Undang Pers menyebutkan, sengketa pemberitaan dapat diselesaikan dengan mekanisme hak jawab ataupun hak koreksi. Jika hal itu tidak terpenuhi, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengadukan ke Dewan Pers untuk dicarikan jalan penyelesaian. Pada praktiknya, sejumlah pihak itu tidak hanya mempersoalkan Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, tapi juga menyertakan dalil perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad). Dewan Pers sesuai Undang-Undang Pers hanya bertugas untuk menyelesaikan persolan etik. Adapun dalil perbuatan melawan hukum lazimnya tidak menjadi objek pembahasan khusus dalam penyelesaian sengketa itu. Hal ini sering menjadi masalah ketika akhirnya mengadu tetap melanjutkan kasus tersebut ke pengadilan. ......Guarantee the freedom of the press as stipulated in the Constitution and Act No.40 of 1999 on the Press (Indonesia Press Law) does not necessarily put the press in a room full freedom to carry out journalistic duties. The press remains faced with threats, both external (public) and internal (the press). One form of threats that press freedom is an objection from the parties who feel aggrieved over a reporting and take it to the court. Indonesia Press Law outlines that the dispute can be resolved with the mechanisms news right of reply or the right of correction. If it is not met then the party who feels aggrieved can complain to the Press Council to find a way to completion. In practice, a number of parties who filed an objection against the press coverage was not only questioned the breach of the Press Law and the Code of Ethics of Journalism, but also included the argument of tort. News was considered against the law, but because it does not adhere to the principles of journalism, also made without regard to decency, accuracy, and prudence. Press Council mandate granted by the Press Law only served to resolve the question of ethics. As for the argument of tort usually not is the object of specific discussion in the resolution of the dispute. This is often a problem when finally pitted continue the case to court.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini mengenai terwujudnya regulasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu di Indonesia untuk mencegah pembalakan liar dan merupakan implikasi dari Kebijakan Tindak Penegakan Hukum, Tata Kelola dan Perdagangan Sektor Kehutanan oleh Uni Eropa berupa regulasi kayu Uni Eropa (European Union Timber Regulation) 995/2010 yang ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kemitraan Sukarela Tindak Penegakan Hukum, Tata Kelola dan Perdagangan Sektor Kehutanan (FLEGT-VPA) antara Indonesia dan Uni Eropa, yang sudah diratifikasi melalui Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2014. Inti dari Perjanjian Kemitraan tersebut adalah kesepakatan terhadap kerangka hukum verifikasi legalitas kayu (Timber Assurance Legal System) dari Negara mitra, Indonesia yaitu Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). Sistem ini bersifat wajib untuk semua pemegang ijin industri primer pengolahan hasil hutan kayu dan industri lanjutan pengolahan kayu, dan untuk eksportir kayu, diwajibkan untuk memenuhi SVLK ini sampai mendapatkan Dokumen V-Legal dan khusus untuk ekspor ke Uni Eropa harus mendapatkan lisensi FLEGT. Kesulitan yang dialami dalam pemenuhan SVLK ini sangat dirasakan oleh industri lanjutan yang sebagian besar adalah industri kecil dan menengah, khususnya dalam hal biaya. Biaya untuk SVLK berkisar antara 60 juta sampai dengan 180 juta. Peraturan terkait Sistem Verifikasi Legalitas kayu seharusnya diterapkan secara adil terhadap industri primer dan industri lanjutan sehingga dapat mengakomodir daya saing eksportir kayu Indonesia tanpa melanggar komitmen terhadap Perjanjian yang telah disepakati. Mengutip pernyataan John Rawls, hukum dan lembaga tidak peduli seberapa efisien dan diatur dengan baik harus direformasi atau dihapuskan jika mereka tidak adil.

---

ABSTRACT
This theses elaborates the establishment of regulation of Timber Legal Assurance System in Indonesia to prevent illegal logging as the implication of Voluntary Partnership Agreement (VPA) of Forest Law Enforcement, Governance and Trade between Indonesia and European Union (FLEGT), which has been ratified by Presidential Decree No. 21 Year 2014. The substance of this VPA is an agreement on the legal framework for Timber Legal Assurance System (TLAS) for Indonesia called Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). This system is mandatory for all license holders of primary timber industry, advanced timber industry, and timber exporters who should meet this TLAS to get a V-Legal documents and get FLEGT License to export timber products to EU. The difficulties raised in the fulfillment of this TLAS is mostly happened to small and medium industries, particularly in terms of cost. Costs for TLAS ranged from 60 million to 180 million rupiahs. TLAS should be applied fairly to the all timber exporters and timber industry in Indonesia as to accommodate the competitiveness of Indonesian timber exporters without violate a commitment to the VPA. As John Rawls said, laws and institutions no matter how efficient and well-governed, should be reformed or abolished if they are unjust.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas bagaimana struktur dan permasalahan yang terdapat di dalam tiga naskah drama Afrizal Malna, yaitu Pertumbuhan di Atas Meja Makan (1991), Biografi Yanti Setelah 12 Menit (1992), dan Migrasi dari Ruang Tamu (1993). Dengan menggunakan pendekatan karakteristik serta konsep acts dan words yang dimiliki oleh teater Absurd, diketahui bahwa ketiga naskah merupakan drama absurd yang dapat dilihat melalui tokoh-tokoh tanpa identitas dan dalam pencarian, alur yang tidak menyajikan hubungan sebab-akibat, serta adanya beberapa komunikasi yang tidak dapat berjalan dengan baik antartokohnya. Selain itu, dengan menggunakan gagasan Foucault mengenai power dan governmentality, diketahui bahwa ciri absurd yang muncul menunjukkan adanya perbenturan ruang individu yang membuat tokoh-tokoh yang terdapat di dalam ketiga naskah mengalami ketidakberdayaan

---

ABSTRACT
This theses discusses the structure and problem within three plays of Afrizal Malna, namely Pertumbuhan di Atas Meja Makan (1991), Biografi Yanti Setelah 12 Menit (1992), and Migrasi dari Ruang Tamu (1993). Using the characteristic approach and the concepts of acts and words from absurdist theatre, it was found that these three plays are absurdist plays. This can be asserted through identity-less characters in search of their own identity, a plot that does not contain causality, and some miscommunication between the characters. Furthermore, through Foucault's conception of power and governmentality, it was revealed that the absurd characteristic within these three plays displayed collisions of individual spaces that makes the characters inside to feel powerless.

Abstrak :
Tujuan: Penelitian ini dirancang untuk mengevaluasi dampak dari model pembiayaan kesehatan pekerja terhadap produktivitas perusahaan, diukur secara tidak langsung melalui absenteeism, sick absenteeism, presenteeism dan turn-over rate pekerja. Penelitian ini juga dirancang untuk membandingkan tingkat kepuasan dari perspekstif manajemen dan pekerja serta biaya ekonomi untuk masing-masing model. Metode: Tiga proyek di dua kontraktor perusahaan tambang mengambil bagian dalam studi banding retrospektif ini. Setiap proyek menerapkan model pembiayaan kesehatan yang berbeda: managed care, swakelola dan asuransi. Efektivitas ketiga model dalam mengurangi absenteeism, sick absenteeism, presenteeism dan tingkat turn-over pekerja pada tahun 2013 dan 2014 dibandingkan. Tingkat kepuasan manajemen terhadap efektivitas strategi mereka dalam manajemen pembiayaan kesehatan diperoleh melalui wawancara mendalam, tingkat kepuasan pekerja terhadap jaminan kesehatan yang diberikan perusahaan dikumpulkan melalui kuesioner. Analisis biaya dilakukan untuk menentukan rata-rata biaya tahunan per pekerja dalam dua tahun fiskal 2013-2014. Hasil: Antara tahun 2013 hingga 2014, absenteeism dan sick absenteeism sama di tiga proyek (memenuhi target di bawah 2%). Tidak ada target khusus yang ditentukan pada tingkat presenteeism, juga tidak ada data spesifik tentang turn-over pekerja karena sakit atau pengunduran diri yang disebabkan karena ketidakpuasan terhadap jaminan kesehatan perusahaan. Persepsi manajemen terhadap efektivitas program mereka sama-sama positif tetapi tingkat kepuasan pekerja berbeda. Pekerja yang menggunakan model asuransi sebagian besar merasa puas dengan tingkat rata-rata kepuasan dalam skala 1-7 adalah 5.3 untuk rawat jalan dan 5,4 untuk rawat inap, pekerja yang menggunakan model managed care sebagian besar tidak puas dengan rata-rata tingkat kepuasan 3.7 untuk rawat jalan dan rawat inap, sedangkan pada model swakelola, persepsi karyawan terhadap jaminan kesehatan yang disediakan sebagian besar netral dengan rata-rata tingkat kepuasan 4.3 untuk rawat jalan dan 4.1 untuk rawat inap. Pada biaya rata-rata per pekerja per tahun, model asuransi adalah yang tertinggi (Rp 3.876.673 pada 2013, Rp 4.333.475 pada tahun 2014), model managed care di tempat kedua (Rp 3.288.934 pada 2013, Rp 3.642.929 pada tahun 2014) dan model swakelola menjadi yang terendah (Rp 3.270.596 pada 2013, Rp 2.970.774 pada tahun 2014). Kesimpulan : Tidak ada perbedaan yang bermakna antara ketiga model pembiayaan kesehan pekerja dalam menekan sick absenteeism dan absenteeism rate. Tidak ada data mengenai dampak pemilihan model jaminan terhadap turn over rate pekerja. Konsep presenteeism masih belum diadopsi oleh ketiga proyek yang menjadi obyek penelitian. Tingkat kepuasan pekerja terbukti berhubungan dengan pemilihan model pembiayaan. Model asuransi merupakan model dengan tingkat kepuasan tertinggi diikuti swakelola dan managed care. Model asuransi dan managed care menunjukkan kecenderungan untuk terus meningkat setiap tahun, sementara model swakelola memberikan kesempatan bagi pengurangan biaya. ......Objectives: This study was designed to evaluate the impact of employees health benefit models on worker productivity, measured indirectly in terms of absenteeism, sick absenteeism, presenteeism rate and employees turn over rate. This study was also designed to compare the level of satisfaction from management and worker perspective as well as the economic cost of each model. Methods: Three projects in two mining contractors companies take part in this retrospective comparative study. Each project implementing different models of health benefit system: managed-care, self-funded and insurance. Effectiveness of these three models on reducing absenteeism, sick absenteeism, presenteeism and employees turn-over rate in 2013 and 2014 were compared. Managements level of satisfaction on the effectiveness of their projects strategy on health benefit management were collected via in-depth interviews, employee's level of satisfaction toward health benefit provided were collected via questionnaires. Cost analyses were performed to determine the average annual cost per employee within the financial years of 2013 and 2014. Results: Between 2013 to 2014, absenteeism and sick absenteeism rates were similar in the three projects (meet the target of below 2%). No specific target were determined on the presenteeism rate, there is also no specific data on employee turn-over due to sickness or employee resignation which caused by dissatisfaction toward the company health benefit. Managements perception on the effectiveness of their program were similarly positive but employees level of satisfaction were different. Employees which using the insurance model mostly were satisfied with the average rate of satisfaction in the scale of 1-7 was 5.3 for outpatient and 5.4 for inpatient, employees using the managed-care model were mostly dissatisfied with the average rate of satisfaction of 3.7 for both outpatient and inpatient, while on self-funded model, employees perception toward the health benefit provided were mostly neutral with the average rate of satisfaction of 4.3 for outpatient and 4.1 for inpatient. On the average cost per employee per annum, insurance was the highest (Rp 3.876.673 in 2013, Rp 4.333.475 in 2014), managed care comes second (Rp 3.288.934 in 2013, Rp 3.642.929 in 2014) and self funded was the lowest (Rp 3.270.596 in 2013, IDR 2.970.774 in 2014). Insurance and managed-care model shown tendency to increase every year, while self funded provides opportunity for cost reduction. Conclussion : There is no significant differences between the three models in suppressing employee sick absenteeism and absenteeism rate. There are no data available on the impact of model selection toward worker turn-over rate . The concept of presenteeism still not been adopted by all three projects. The level of employee correlated with the selection of employee health benefit models. Insurance is the model with the highest satisfaction rates followed by self-funded model and managed-care. Insurance and managed care models show a tendency to increase every year, while self-funded provides opportunities for cost reduction.

Abstrak :
ABSTRAK
Adanya kebijakan peningkatan nilai tambah sektor pertambangan mineral memberikan konsekuensi kepada para pelaku usaha pertambangan mineral untuk membangun smelter di dalam negeri, sehingga sektor ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap penerimaan negara dan perekonomian daerah maupun nasional. Pembangunan smelter PT. BSI di Provinsi Sulawesi Tenggara memberikan dampak yang sangat besar terhadap perekonomian dalam bentuk penambahan output, pendapatan, nilai tambah, dan lapangan kerja serta mendorong tumbuhnya sektor-sektor industri lainnya. Berdasarkan hasil analisis input-output, PT. BSI pada tahapan konstruksi mampu berkontribusi terhadap total nilai output sebesar 1,03%, penambahan total pendapatan sebesar 1,08%, penambahan total nilai tambah sebesar 0,83% dan kontribusi terhadap lapangan kerja sebesar 2,26%. Sedangkan pada tahap produksi, PT. BSI diperkirakan dapat berkontribusi terhadap total nilai output sebesar 10,31% per tahun, penambahan pendapatan 37% per tahun, penambahan total nilai tambah sebesar 24% per tahun dan dapat memberikan lapangan kerja sebesar 46% per tahun. Kehadiran PT. BSI diperkirakan akan berkontribusi terhadap penerimaan dana bagi hasil ke Provinsi Sulawesi Tenggara sekitar Rp. 38,350 miliar per tahun dan ke Kabupaten Konawe Selatan sekitar Rp. 76,701 miliar per tahun

---

ABSTRACT
Value added policy in mineral and coal mining sector has a consequence for business operators as they have an obligatory to build domestic smelting plants. This mining sector is expected to provide a greater contribution to state revenue also boost the local and national economy. The smelter development of PT. BSI in the Province of Southeast Sulawesi gives a vast impact on the economic growth in the form of output addition, additional income, value added, job opportunity, also stimulates economic growth in other sectors. Based on the input-output analysis result, PT. BSI on the stage of construction contributes 1,03% of the total output value, 1,08% of additional total income, 0,83% of value added, and provide 2,26% job opportunities. Moreover, in the stage of production, PT. BSI is expected per year to contribute up to 10,31% of the total output value, 37% of additional total income, 24% of value added, and create 46% employment opportunities. PT. BSI estimated to contribute to the revenue sharing fund to Southeast Sulawesi Province Rp. 38,350 billion per year and to South Konawe Regency Rp. 76,701 billlion per year.

Abstrak :
Penyelesaian kerugian keuangan negara akibat kelalaian/kesalahan administrasi seharusnya merupakan penyelesaian administrasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Kerugian negara selalu diarahkan kepada hukum pidana dan mengabaikan hukum administrasi negara. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman mengenai teori hukum administrasi negara. Tidak semua penyimpangan khususnya dalam hal tindakan aparatur pemerintah dikenai sanksi pidana apabila hukum administrasi negara memberikan pedoman dan sanksi. Untuk itu, perlu dibuat adanya Standar Operasional agar penyelesaian kerugian keuangan negara akibat kesalahan/kelalaian admnistrasi dapat diselesaikan secara administrasi dan peningkatan pengawasan dari APIP dalam hal ?hal yang berhubungan dengan administrasi pemerintahan.

---

Solving Mechanism of State Financial Loss Due to Administrative Failure and/or error should be an administrative settlement in accordance with Law No. 1 of 2004 on State Treasury and Law No. 30 Year 2014 on Government Administration. State losses are always directed to the criminal law and the law ignores the state administration. This is due to lack of understanding of the theory of administrative law. Not all irregularities, especially in terms of the actions of government officials subject to criminal sanctions if the administrative law providing guidelines and sanctions. For that, need to be made that the completion of their Standard Operating state financial losses due to errors / omissions of Administrative can be resolved administratively and increased supervision of the APIP in those things which relate to government administration.