Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Ekspansi modal dan perdagangan Negara-negara didunia sebenarnya telah lama dimulai. Hal ini terjadi sejak dimulainya Revolusi Industri pada abad XVIII di Eropa. Dengan penerapan teknologi dalam bidang industri, Negara-negara Eropa mengalami surplus produksi, Salah satunya dalam bidang tekstil, sehingga mereka membutuhkan pasar baru untuk menyerap hasil produksinya. Hal inilah yang mendorong terjadinya imperialisme dan kolonialisme yang melanda Negara-negara di Asia dan Afrika, selain kebutuhan akan bahan mentah bagi industri mereka.

Dalam penelitian ini penulis mencoba untuk mengkaji dampak dari liberalisasi perdagangan, khususnya bidang tekstil yang diatur dalam aturan perdagangan WTO terhadap industri tekstil Indonesia akibat masuknya TPT impor dari China Serta Cara penanggulangannya berdasarkan pasal 19 tentang tindakan pengamanan (safeguard measures) yang terdapat dalam aturan GATT.

Tujuan penelitian : 1. Menganalisis dampak kenaikkan impor tekstil dan produk tekstil dari China ke Indonesia terhadap industri tekstil dalam negeri. 2. Menjelaskan penerapan aturan Tindakan Pengamanan yang diatur dalam Pasal XIX GATT untuk mengatasinya. 3. Menjelaskan prosedur penerapan Tindakan Pengamanan yang dapat dilakukan pemerintah Indonesia berdasarkan ketentuan Keputusan Presiden No.84 Tahun 2002 untuk menanggulangi kenaikkan impor TPT China.

Metode pengolahan dan analisa data bersifat kuantitatif dan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Sedangkan sumber data penelitian didapat dari data statistik buku ?Indikator Industri Besar dan Sedang Indonesia 1996-2004" yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia.

Abstrak :
Tesis yang berjudul Interpretasi Iklan oleh Pemirsa: Analisis Iklan Rokok A Mild ini adalah kajian analisis wacana yang mengacu kepada paradigma kritis Fairclough dan kajian iklan sebagai wacana Cook yang didukung oleh teori semiotik Barthes. Objek penelitian ini adalah sejumlah empat buah iklan iklan rokok A Mild. Iklan-iklan itu dikaji dari segi maksud pengiklan dan dari segi pemaknaan dan penafsirannya oleh pemirsa, yang dalam hal ini diwakili oleh sejumlah empat informan. Penelitian dalam tesis ini bertujuan untuk: 1. Menjelaskan maksud dari pengiklan akan iklannya beserta citra yang dibangunnya. 2. Menjelaskan interpretasi publik terhadap iklan. 3. Menjelaskan pemahanlan publik terhadap iklan pada tataran ideologi. Cakupan penelitian ini dibatasi pada data iklan A Mild yang berupa iklan yang pernah disiarkan di televisi pada tahun 1995 sampai dengan tahun 2004. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai interpretasi yang dihasilkan oleh pemirsa sesuai dengan rentang pilihan interpretasi yang ditentukan pihak pengiklan. Hal ini menunjukkan bahwa ideologi pengiklan ditafsirkan sesuai dengan yang dimaksudkan oleh pengiklan, sehingga disimpulkan bahwa komunikasi yang dilakukan pihak A Mild melalui iklannya kepada publik berhasil menyampaikan pesan yang terkandung dalam iklan yang diteliti.

---

The Interpretation of Viewers: An Analysis of A Mild Cigarette's Commercials is a theses of discourse analysis which based on Fairclough's critical paradigm and Cook's discourse of advertising that using Barthes' semiotics theory. The prime objects of this research are four A Mild television commercials. Those commercials studied by the point of advertiser's intention and viewers' interpretations. In this case. The viewers were represented by four informants. The objectives of this research are: 1. To give explanation of the core message that advertiser try to communicate and the brand image they try to build. 2. To give explanation of the public's interpretation ofthe commercial. 3. To give explanation, whether the ideology that has been set by the advertiser is well communicated to the public or not. This research bounds on A Mild's television commercials that have been released between year 1995 to 2004. The result of the research shows that the viewers' interpretations vary within the range of interpretation choices that is set by the advertiser. This shows that public's interpretation is parallel to advertiser's ideology. This led to conclusion, the communication through commercials which advertiser conduct is carrying out the messages ofthe studied commercials to the public.

Abstrak :
Investasi aplikasi teknologi informasi seringkali hanya dipandang sebagai suatu biaya yang harus dikeluarkan tanpa tahu manfaat apa yang akan diperoleh. Namun investasi aplikasi teknologi informasi tetap dilakukan karena organisasi memandang teknologl infonnasi dapat meningkatkan performa organisasi. Biaya Iebih mudah diidentihkasikan dan dihitung dibandingkan manfaat khususnya manfaat yang slfatnya tidak nyata (intangible). Kebanyakan cara praktis menggunakan pendekatan finansial berfokus pada manfaat nyata (tangible) seperti penghematan biaya, pengurangan pegawai dan sebagainya. sayangnya cara tersebut telah menurunkan nilai ekonomis dari investasi teknologi informasi. Penelitian ini akan melihat manfaat aplikasi teknologi informasi dari pendekatan finansial maupun non finansial. Beberapa orang percaya bahwa dua pendekatan harus digabungkan untuk mendapatkan hasil yang Iebih baik dan akurat. Penelitian ini menerapkan kaidah information economics yang menggabungkan kedua pendekatan finansial maupun non finansial dalam menilai dan melakukan justifikasi terhadap investasi aplikasi teknologi informasi pada Perpustakaan Universitas Budi Luhur Jakarta. Dari hasil peneiitian diketahui bahwa investasi aplikasi teknologi informasi pada Perpustakaan Unlversitas Budi Luhur bermanfaat dan layak untuk dilaksanakan.

---

Information technology application investments were just frequently regarded as expenses need to spend without knowing what benefits will be gained. Nonetheless, this application still more conducted since organization always presume that information technology could enhance their performance. Cost is much more easier to identity and calculated than to its benefit particularly intangible benefit. The Most pratical ways applying financial approachment which focus in on tangible ways such as saving cost employee substractions etc. unfortunately this could degrade investment of Information of Technology economically. The research is aimed to see the benefit of infomation technology investment derive from either iinancial approach or non financial. Most people behaved that both approachment should be combined to give more better results and accurate. The research is trying to apply information economics which are combined both financial approachment nor no financial during scoring and performing justification over the investment of application of information technology at library at University of Budi Luhur Jakarta. The results proved that investment of information technology application at library at University of Budi Luhur will donates more benefits and will be used properly.

Abstrak :
Rumah tangga merupakan kelompok terkecil dalam suatu masyarakat. Rumah tangga terbentuk melalui ikatan perkawinan yang sah. Dalam satu rumah tangga diharapkan suami, istri dan anak-anak mendapat ketenangan dan kebahagiaan, prinsip ini juga dianut dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun tak jarang setelah perkawinan berlangsung, banyak permasalahan timbul yang tidak menutup kemungkinan menyebabkan kekerasan. Pada tahun 2004 Indonesia memiliki undang-undang mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu UU Nomor 23 Tahun 2004. Oleh karena itu ingin sekali penulis mengetahui hal-hal apa saja yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, dan bagaimana hukum yang diberikan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Bentuk penelitian dari tesis ini adalah evaluatif-analitis-preskriptif di mana penulis akan znengevalusi UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, menganalisis pokok permasalahan yang ada, dan memberikan kesimpulan serta saran. Dengan demikian, berdasarkan kasus Putusan Nomor 1715/Pid.B/2006/PN.TNG penulis menarik kesimpulan, bahwa yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, faktor ekonomi adalah salah satu penyebab yang dominan. Saran yang dapat diberikan penulis adalah agar setiap pasangan suami-istri dapat saling menghormati dan menghargai kedudukan dan peranan diantara satu sama lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut pada dasarnya UU Nomor 1 Tahun 1974 telah memberikan hak dan kewajiban yang jelas bagi suami-istri yang kemudian didampingi oleh UU Nomor 23 Tahun 2004 yang memberikan perlindungan hukum berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga.

Abstrak :
ABSTRAK
Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Melalui akta menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya permasalahan (sengketa) di waktu yang akan datang. PPAT sebagai pejabat umum yang berwenang membuat alat bukti tertulis yang otentik dan mempunyai pembuktian yang sempurna serta memberikan kepastian hukum yang diberikan undang-undang untuk kepentingan masyarakat umum, sehingga PPAT mempunyai kewajiban dan tanggungjawab dalam menjalankan jabatannya. Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui bagaimana akibat hukum terhadap akta yang dibuat oleh PPAT yang melanggar Peraturan Jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah, bilamana dapat dituntut/ditindak secara pidana jika melakukan kesalahan/kelalaian dalam menjalankan jabatannya, sehingga diketahui bagaimana pelaksanaan sanksi hukum bagi PPAT yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Abstrak :
ABSTRAK
Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah, demikian diperintahkan oleh Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria dan diimplementasikan dalam Peraturan Pemerintah Momor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang kemudian disempurnakan dalam Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997. Meski peraturan sudah disempurnakan tapi di lapangan masih saja ada kendala-kendala untuk pendaftaran tanah. Di antaranya dalam pendaftaran tanah untuk pertama kali tanah bekas hak milik adat yang terletak berbatasan dengan kawasan kehutanan di Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Bogor. Banyak bidang-bidang tanah yang letaknya di luar patok bates kehutanan seat peta basil ukurnya di plating di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor dinyatakan masuk dalam kawasan hutan dan harus meminta rekomendasi dari Kesatuan Pemangkuan Hutan Kabupaten Bogor. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian kepustakaan (library research) yang bersifat yuridis normatif untuk mendapatkan data secara teoritis dari sumber data kepustakaan, dan metode penelitian lapangan (Field Research) dengan cara melakukan pengamatan terlibat dan wawancera dengan masyarakat, tokoh masyarakat serta instansi terkait; tipe penelitian evaluatif karena merupakan suatu kajian studi analisis, dan alat pengumpul data yang dilakukan adalah studi dokumenter (data sekunder) dan studi lapangan (data primer yaitu data yang langsung diperoleh dari sumber pertama). Berdasarkan analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa peta-peta kawasan hutan yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor ternyata peta-peta lama peninggalan jaman Belanda yang sudah tidak relevan lagi dengan kondisi di lapangan sekarang; banyak tanah garapan yang terletak di dalam hutan dibuatkan girik dan menjadi batas tanah hak milik adat; adanya pergeseren serta pemindahan patok betas kehutanan balk oleh penduduk maupun petugas lapangan,dan permohonan rekomendasi dari pihak Kesatuan Pemangkuan Hutan Kabupaten Bogor bertujuan untuk menghindari turnpang tindih atau over lapping.

Abstrak :
ABSTRAK
Sebagai suatu badan usaha di bidang pembangunan perumahan yang mengemban tugas sebagai penyelenggara pengelolaan suatu lingkungan siap bangun sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, perusahaan pengembang wajib melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Salah satu ketentuan yang wajib ditaati oleh setiap perusahaan pengembang adalah larangan penjualan kaveling kosong kepada konsumen, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) dari Undang-undang Perumahan dan Permukiman. Namun demikian, dalam praktek sehari-hari, masih ada beberapa perusahaan pengembang yang berusaha untuk "mensiasati" larangan tersebut dengan berbagai cara. Menghadapi kenyataan ini, Penulis tergerak untuk melakukan penelitian mengenai: (1) Apakah perjanjian jual bell kaveling tanah matang tanpa rumah yang dibuat secara bawah tangan di perumahan sah dan mengikat secara hukum? (2) Bagaimana UU Perumahan dan Permukiman mengatur mengenai jual beli kaveling tanah matang tanpa rumah di kawasan perumahan? (3) Bagaimana solusi yang tepat bagi para pengembang dalam menyikapi pasal 26 ayat (1) UU Perumahan dan Permukiman? Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif dengan menggunakan bahan-bahan hukum primer, hukum sekunder dan hukum tersier sehingga menciptakan hasil penelitian yang bersifat evaluatif-preskriptif analisis dengan kesimpulan: (1) karena syarat sahnya perjanjian tidak terpenuhi, maka jual bell kaveling kosong oleh suatu perusahaan pengembang adalah batal demi hukum, sehingga jual bell tersebut rentan terhadap gugatan dari pihak ketiga; (2) beberapa peraturan perundang-undangan dalam pengadaan perumahan di Provinsi DKI Jakarta perlu direvisi dan lebih dilengkapi demi terciptanya suatu tatanan tertib hukum sebagaimana yang ingin dicapai oleh Undang-Undang nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman.

Abstrak :
ABSTRAK
Pengadaan barang dan jasa di kegiatan hulu minyak dan gas bumi tidak jauh berbeda dalam pelaksanannya, sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh BPMIGAS Pedoman Tata Kerja No:0071PK/VI/2004 Tentang Pengelolaan rantai suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama, pedoman ini dikeluarkan dengan berpandangan secara umum kepada Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 61 tahun 2004 yang menggantikan Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003 mengenai pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di kegiatan hulu minyak dan gas bumi, permasalahan yang sering terjadi adalah sama dengan permasalahan yang ada pada kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah, yaitu adanya penyelewengan-penyelewengan dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa ini. Harus diakui bahwa kegiatan pengadaan barang dan jasa ini merupakan lahan subur bagi berkembangnya bentuk-bentuk penyelewengan seperti KKN tersebut, salah satu bentuk penyelewengan yang biasa terjadi adalah adanya persekongkolan dalam tender, pe-mark-up-an dana atau anggaran dalam pengadaan barang dan jasa. BPMIGAS sebagai badan pengawas dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa di kegiatan hulu minyak dan gas bumi, mempunyai peranan penting dalam menjaga timbulnya kasus-kasus tindakan penyelewengan seperti tersebut di atas, adalah wewenang BPMIGAS juga untuk menindak setiap pelaku usaha yang terbukti melakukan tindakan penyelewengan tersebut dan sesuai dengan peraturan yang ada yang dikeluarkan oleh BPMIGAS. Tetapi, bila temyata tindakan penyelewengan tersebut merugikan negara secara besar maka BPMIGAS sebagai badan pengawas mempunyai kewajiban kepada negara sebagai instansi pemerintah yang ditugaskan untuk mengawasi para KKKS yang beroperasi di wilayah Indonesia maka BPMIGAS dapat memperkarakan masalah ini ke jenjang yang lebih tinggi yaitu melalui pengadilan.

Abstrak :
ABSTRAK
Salah satu wadah organisasi bisnis masyarakat dalam bidang ekonomi adalah Perseroan Terbatas yang berbentuk badan hukum, menurut undang-undang perseroan terbatas akta pendirian dan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas harus dibuat dengan akta notaris yang merupakan akta otentik. Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS, lalu dibuatkan Risalah RUPS. Tetapi timbul permasalahan dalam prakteknya, Risalah RUPS yang dibuat oleh notaris dianggap memuat keterangan palsu sehingga akta tersebut diragukan kebenaran isinya dan kekuatan hukumnya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat kekuatan pembuktiannya. Notaris dalam menjalankan jabatannya dituntut mempunyai kecermatan dan ketelitian dalam menyusun suatu akta yang dibuat atau dihadapkan padanya. Seperti Profesi hukum lainnya maka jabatan Notaris tidak lepas pula dari melakukan suatu tindakan yang salah dalam menjalankan jabatannya tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis-normatif, dimana hanyak menggunakan bahan kepustakaan sebagai data penulisan. Notaria sebagai pejabat yang diberi kewenangan untuk membuat akta otentik di dalam menjalankan jabatannya seharusnya dapat dimintai tanggung jawabnya jika terjadi kesalahan di dalam aktanya. Selain peraturan perundang-undangan yang tegas juga diperlukan bentuk pengawasan terhadap Profesi Notaris. Bentuk pengawasan telah dilakukan Undang-undang melalui Majelis Pengawas, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Abstrak :
ABSTRAK
Lembaga ekonomi syariah di Indonesia dalam kurun dan sepuluh tahun ke belakang meningkat dengan pesat. Lembaga ekonomi syariah mulai masuk ke dalam sistem ekonomi Indonesia seiring dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan mulai efektif berjalan dengan didirikannya PT. Bank Syariah Muamalat Indonesia Tbk. Perbankan Syariah mulai berkembang pesat setelah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan dikeluarkan oleh pemerintah. Selanjutnya lembaga ekonomi syariah turut bermunculan. Salah satunya adalah pasar modal berdasarkan prinsip syariah yang diawali dengan dengan pendirian Jakarta Islamic Index (JII) pada tahun 2000. Pasar Modal berdasarkan Prinsip Syariah itu sendiri baru diluncurkan pada tanggal 14 Maret 2003 dengan ditandatanganinya nota kesepahaman antara Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dan Dewan Syariah Nasional (DSN) yang merupakan lembaga yang langsung dibawah naungan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang juga berwenang untuk menetapkan fatwa apakah suatu transaksi tersebut dapat disahkan sebagai transaksi yang tidak bertentangan dengan ketentuan Islam yang diatur pada Fatwa Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal. Pada tahun 2002, DSN-MUI mengeluarkan Fatwa DSN-MUI No. 32/DSN-MUI/IK/2002 tentang Obligasi Syariah. Seperti lembaga keuangan syariah lainnya, perbedaaan yang essensial antara Obligasi Konvensional dengan Obligasi Syariah ini adalah tidak digunakannya sistem bunga (riba) dan mengecilkan spekulasi atau ketidakpastian (gharar). Jika kata obligasi yang berarti hutang menjadi acuan, tentu syariah melarang jual bell obligasi. Tetapi berdasarkan Fatwa DSN-MUI tentang Obligasi Syariah meredefinisi obligasi syariah menjadi surat investasi. Indonesia sampai dengan saat ini baru menggunakan 2 (dua) jenis Obligasi Syariah yaitu yang menggunakan akad Mudharabah (bagi hasil) dan akad Ijarah (sewa manfaat). Obligasi Syariah ini sendiri belum mempunyai payung hukum yang fix dari pemerintah dan pengawasannya sendiri dilakukan 2 (dua) lembaga yang bertolak belakang yakni Bapepam dan DSN-MUI. Sejak dikeluarkannya fatwa DSN-MUI tentang Obligasi Syariah tersebut setidaknya terdapat 16 (enam belas) emiten yang terdaftar mengeluarkan Obligasi Syariah baik yang menggunakan akad Mudharabah maupun Ijarah. Salah satu dari emiten tersebut adalah PT. Bank Syariah Muamalat Indonesia Tbk. (BMI), yang menjadi satu-satunya penerbit obligasi yang mengeluarkan Obligasi Syariah Subordinasi pada tanggal 15 Juli 2003. Obligasi ini menggunakan akad Mudharabah, bernilai Rp 200 milyar, dan berjangka waktu pengembalian 7 (tujuh) tahun. Tujuan utama dari penerbitan obligasi ini adalah untuk meningkatkan struktur permodalan BMI sebesar 12%.