Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Sejauh ini, sudah sering kita dengar pembicaraan-pembicaraan disertai dengan usaha-usaha untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak seorang tersangka, terdakwa, dan atau terpidana. Perlindungan itu antara lain, meliputi pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma bagi mereka yang tidak mampu dalam suatu proses pidana, pemberian ganti kerugian dan atau rehabilitasi atas kerugian yang ditimbulkan oleh suatu proses pidana yang tidak berdasakan hukum, serta peningkatan perbaikan sistem pemidanaan dan pembinaan bagi narapidana untuk mencapai suatu taraf yang dianggap lebih manusiawi. Pembicaraan-pembicaraan semacam ini, banyak menghiasi forum-forum pertemuan dan tulisan-tulisan ilmiah. Ada sementara kesan bahwa, perlindungan atas hak-hak tersangka, terdakwa, dan terpidana yang demikian ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi unsur mutlak dari proses pidana di negara-negara yang berdasarkan hukum di abad modern ini. Dalam keadaan di mana perhatian yang sedemikian besarnya dicurahkan oleh para kalangan hukum untuk melindungi hak-hak tersangka, terdakwa, dan terpidana dalam suatu proses pidana, beberapa ahli kemudian mencurahkan perhatian mereka pada korban tindak pidanal. Perhatian mereka ini dapat dianggap sebagai cikal bakal lahirnya "viktimologi". Dilihat dari segi tahun kelahirannya2, dapat dikatakan bahwa permasalahan mengenai korban tindak pidana yang dibahas oleh viktimologi belum berbilang abad usianya. Walaupun demikian, perhatian yang dicurahkan oleh para ilmuwan di luar negeri terhadap bidang kajian ini, memperlihatkan kecenderungan yang meningkat. Perhatian yang meningkat ini dapat dilihat dengan diadakannya empat kali simposium internasional mengenai viktimologi dalam kurun waktu sembilan tahun3. Perhatian yang diberikan oleh masyarakat di luar negeri terhadap permasalahan korban tindak pidana, tidak hanya terbatas pada pembahasannya secara ilmiah sebagai suatu kajian, tetapi beberapa negara4 malahan telah mengaturnya juga dalam bentuk perundang-undangan. Dengan demikian, pemecahan masalah korban tindak pidana telah menjadi bagian dari kebijaksanaan kriminal5 dari berbagai negara. Di Indonesia sendiri, kajian mengenai korban tindak itu dapat diketahui dari masih sangat langkanya tulisan-tulisan ilrniah yang membahas permasalahan yang menyangkut korban tindak pidana. Kedudukan korban dalam suatu proses pidana, terutama pemenuhan hak-haknya sebagai pihak yang dirugikan, juga belum diatur secara tegas dalam perundangundangan kita. Kurangnya perhatian yang diberikan terhadap permasalahan korban tindak pidana dalam suatu proses pidana, mungkin disebabkan atau merupakan suatu konsekuensi dari pentahapan prioritas dalam menyoroti pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses pidana. Pentahapan prioritas yang demikian itu dapat dimengerti dengan melihat terbatasnya sumber daya negara dan usia kemerdekaan yang masih muda dibanding dengan luasnya ruang lingkup kehidupan masyarakat yang harus ditata6. Demikianlah misalnya pentahapan itu dapat kita lihat dalam perhatian yang diberikan oleh perundang-undangan nasional kita. Hal yang pertama-tama banyak diatur dan dibahas ialah bagaimana agar para penegak hukum itu yang antara lain, terdiri dari polisi, jaksa, hakim dapat melaksanakan tugas-tugas mereka dengan baik. Ini tercermin dari lahirnya Undang-Undang no. 1 tahun 1950 tentang Susunan Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia. Undang-Undang Darurat no. 1 tahun 1951, tentang Tindakan Sementara untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan Sipil, Undang-Undang no. 13 tahun?.

Abstrak :
ABSTRAK
Suatu tahap yang perlu dicatat dalam sejarah Hukum Internasional, khususnya Hukum Laut International, terutama bagi Indonesia sebagai Negara Kepulauan (Archipelagic State) adalah adanya perkembangan Hukum Laut International dewasa ini, yaitu hasil Konferensi Hukum Laut-III/PBB yang membawa makna dan kegunaan yang jauh lebih memadai bila dibandingkan dengan hasil-hasil konferensi Hukum Laut sebelumnya dalam usaha menciptakan suatu tata kehidupan ekonomi international yang baru (New International Economic Order) yang berimbang dalam pemanfaatan laut bagi kepentingan umat manusia.

Hasil Konferensi Hukum Laut-III/PBB tersebut di atas belum lama berselang telah ditandatangani di Jamaica pada akhir tahun 1982, termasuk Indonesia sebagai salah satu negara peserta konferensi,yang dituangkan dalam "United Nations Convention on the Law of the Sea".

Walaupun untuk berlaku efektif, Konvensi tersebut masih memerlukan ratifikasi dari sekurang-kurangnya enam puluh negara (Article 308 sub 1), namun Konvensi tersebut telah berhasil meletakkan dasar-dasar bagi negara-negara di dunia, khususnya negara-negara pantai maupun negara kepulauan guna mempersiapkan pengaturan secara nasional berkenaan dengan pemanfaatan laut bagi kepentingan negara yang bersangkutan.

Arti dan kegunaan yang sangat penting dan Konvensi tersebut bagi Indonesia yang menganut Wawasan Nusantara adalah diterimanya konsepsi Negara Kepulauan (Archipelagic State concept),yang berarti menunjang Wawasan Nusantara kita, yang dalam GBHN ditetapkan sebagai wawasan dalam mencapai tujuan Pembangunan Nasional (lihat BAB II.E GBHN). Hal tersebut dapat dilihat dengan dicantumkannya satu bab tersendiri mengenai pengaturan negara kepulauan di dalam Konvensi, yaitu Part IV tentang "Archipelagic States".

Konferensi Hukum Laut-III/PBB yang menghasilkan Konvensi PBB mengenai Hukum Laut (United Nations Convention on the Law of the Sea) tersebut di atas mempunyai corak khusus yang berbeda dengan konferensi-konferensi Hukum Laut Internasional sebelumnya, antara lain:

1.Masalah yang dibicarakan sifatnya menyeluruh yang berkenaan dengan Hukum Laut dan menyangkut kepentingan seluruh negara. Hal tersebut ternyata dari tujuan Konferensi sebagaimana yang dikemukakan oleh Majelis Umum PBB; "to adopt a convention dealing with all matters relating to the Law of the Sea, bearing in mind that the problem of ocean space are closely interrelated and need to be considered as a whole".

2.Negara-negara berkembang yang tergabung dalam "Kelompok 77" merupakan mayoritas yaitu 2/3 dari seluruh peserta. Karena itu penyelesaian masalahnya lebih ditekankan pada penyelesaian yang bersifat politis dan kompromistis.

Abstrak :
ABSTRAK
Dalam meningkatkan pelayanan kesehatan di Indonesia, Pemerintah telah mengambil langkah mendirikan Pusat Kesehatan Masyarakat sampai pada daerah tingkat kecamatan. Pusat Kesehatan Masyarakat ini dilengkapi dengan pelayanan kesehatan umum serta kesehatan gigi dan mulut. Fasilitas ini memungkinkan masyarakat di samping memperoleh pelayanan kesehatan umum juga pelayanan kesehatan gigi, perawatan bedah, dan pembuatan gigi tiruan.

Jenis gigi tiruan yang banyak dibuat adalah gigi tiruan lepas dengan basis resin akrilik, karena biaya pembuatannya ringan dan proses pembuatannya mudah. Berdasarkan pengamatan di klinik Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia, penderita yang telah dibuatkan gigi tiruan sebagian lepas dengan basis resin akrilik sering kembali ke klinik dengan pelbagai keluhan. Salah satu keluhan yang sering di ajukan adalah gigi tiruannya tidak dapat dipakai lagi karena gigi penjangkarannya menderita karies, atau kelainan periodontal.

Penyebab karies gigi, karang gigi dan penyakit jaringan periodontal adalah plak gigi, yaitu endapan yang dibawa oleh saliva dan diletakkan pada permukaan gigi dan mukosa.

Mengingat gigi tiruan sebagian lepas resin akrilik dibuat dengan basis yang luas, dan padanya banyak terjadi penimbunan plak, maka perlu ditelusuri apakah konstruksi tersebut mempengaruhi pembentukan plak pada gigi dan jaringan sekitarnya.

Tujuan penelitian ini ialah untuk membuktikan ada tidaknya pengaruh pemakaian gigi tiruan sebagian lepas terhadap pembentukan plak pada gigi geligi. Hasil penelitian mungkin dapat menjadi bahan dasar untuk penelitian lebih lanjut.

Abstrak :
Departing from the much publicized Social Security crisis in the first two years after President Ronald Reagan took office in 1981, this study sets out to examine and come to an understanding of what Social Security signifies, and what its place is in the lives of the American people. When President Franklin D. Roosevelt signed the Social Security Act of 1935 into law, in the midst of the Great Depression of the 1930s, he gave the American people a basic framework of federally-and/or-state administered programs that would provide "security (for) the men, women, and children of the nation against certain hazards and vicissitudes of life." They included: a federal old-age insurance program, a state unemployment insurance program, and a federal-state program for public assistance to certain categories of needy people. However, the heart of the Social Security Act - championed by Roosevelt as his cause for security in old age - was the old-age insurance program, a worker-and-employer-funded program which would pay out monthly benefits to workers upon retirement, proportional to what they had earned during their working years. Today, the term Social Security is fully identified with this federal old-age insurance system. Roosevelt had wanted to create a system which would give some measure of protection against certain misfortunes in life which, he said, could not be wholly eliminated in "this man-made world of ours." Social Security benefits were to be a supplement to individual savings for old age, a means to help ward off "poverty-ridden old age." Prior to the Social Security Act of 1935, the existing provisions of assistance to the poor were a patchwork of county, state, and private charities. The aged poor were generally placed in almshouses, where they were inadequately taken care of.. In addition to their bleak existence, they suffered the stigma of being considered "worthless paupers " --true to the spirit of individualism and to certain elements of the value system that were fundamental to American life. The Social Security Act of 1935 was a significant turning point in the history of the American nation. It heralded the assumption of responsibility by the federal government for the welfare of the people in general; and the protection of the individual in particular, against destitution in old age. A government policy, however, may over the years develop in unforeseen directions, leading to unintended consequences. In the Epilogue added to this study, an overview of the development of Social Security after 1935 is given so as to link the past to the present, thereby coming to a more meaningful understanding of the crisis in the Social Security system which emerged at the close of its fifty-year existence.

Abstrak :
Pemahaman mengenai struktur masyarakat Jawa dirasakan sangat perlu bagi penelitian tentang pengaruh terobosan unsur-unsur sosial budaya Barat terhadap Jawa. Berkenaan dengan hal ini, maka abad XIX merupakan periode yang sangat penting diperhatikan. Sebab pada masa ini berlangsung perubahan-perubahan di dalam masyarakat Jawa yang digerakkan oleh penumpangan kekuasaan langsung kolonial Belanda di Jawa. Peneliti bermaksud menganalisis tradisi dalam kerangka suatu struktur masyarakat. Disini tradisi ditempatkan sebagai bagian dinamis dalam struktur itu. Pendekatan serupa ini tentu saja belum jelas, karena struktur masyarakat yang merupakan medan bagi berlakunya tradisi sering ditafsirkan secara berlainan.

Abstrak :
Pemahaman mengenai struktur masyarakat Jawa dirasakan sangat perlu bagi penelitian tentang pengaruh terobosan unsur-unsur sosial budaya Barat terhadap Jawa. Berkenaan dengan hal ini, maka abad XIX merupakan periode yang sangat penting diperhatikan. Sebab pada masa ini berlangsung perubahan-perubahan di dalam masyarakat Jawa yang digerakkan oleh penumpangan kekuasaan langsung kolonial Belanda di Jawa. Untuk menjelaskan masalah di atas dari segi perekonomian, J.H. Boeke (1910) mengajukan konsep dualisme ekonomi. Konsep ini telah membawanya sampai pada suatu anggapan bahwa penetrasi kolonial terhadap Jawa sebagai suatu ekspansi yang statis. Artinya di Jawa secara barsarnaan ada ekonomi Timur (Jawa) yang tetap tidak berkembang dan ekonomi Barat (Belanda) Kapitalistik yang berkembang tanpa menyerap yang pertama. Dalam hal ini Jawa menanggapi ekspansi ekonomi Barat dengan ledakan penduduk sambil mempertahankan nafkah per kepalanya, sehingga ekonomi Jawa dikatakan statis. Konsep Boeke itu banyak mendapat serangan justeru pada dasar metodenya. Karena ia telah melihat pertemuan antara Jawa dan Belanda dengan dua tolok ukur yang berbeda, yang pertama dengan standar hubungan sosial dan yang kedua dengan standar ekonomi kapitalistik, sehingga disimpulkan bahwa Jawa dilandasi mentalitas homososial dan Belanda dilandasi homoeconomicus. Dengan demikian ia telah menyatakan bahwa ekonomi Belanda berbeda dengan ekonomi Jawa menurut alat analisa yang berbeda.

Abstrak :
"Nous savons que dens la plupart des societes du mon¬de musulman, la veneration des ""saints"" et des ""tombeaux sacres"" joue un rOle fondamental clans la pratique du culte. Ce phenomene ne se vtrifie pas seulement pour les adeptes du shi' isme ou ii est tres deveioppG meis egaiement parmi les sunnites comme par exemple en Afrique du Nord evec le maraboutisme. (1) Dens le cis de 1'Indonesie, 1' existence d' un tel culte est encore renforcee par is forte impregnation des survivances preislamiques - comme d'ailleurs, A des degres divers, it est vrai difficile A eppre¬tier, clans n'importe quel pays musulman - autrement dit, du culte des ancetres, s'exp.rimant A travers 1'importance accor¬dee aux coutumes funeraires, et en particulier A tout ce qui est en rapport avec ies selamatan ou repas communiels commemo¬ratifs.Par eiileurs, comme nous le montrera 1'histoire de la penetration de 1'Isiam en Indonesie, la civilisation des pays ayant servi d'intermediaire - tel notamment que 1'Inde1) A ce sujet, cf. E.Jermenghem, i__ culte des saints dams l' Islam mactrc'bin, Gallimard, Paris 1954. Eyalement clans une opticue plus gen`rnle encore, c.Westermarck, Survivances pal¬enres dins la civilisation mahometene,, trad. de R.Godet, Paris 1935"