Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pesatnya pertumbuhan pembangunan perkotaan telah membawa implikasi makin terbebaninya kondisi lingkungan perkotaan. Meningkatnya laju migrasi penduduk yang mengarah ke kawasan perkotaan disebabkan kurang meratanya pembangunan antara kota dan desa di mana sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat lebih banyak terdapat di perkotaan. Lahan pekerjaan yang menjanjikan lebih tersedia di perkotaan. Banyaknya penduduk yang masuk dan menetap diperkotaan mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan antara penyediaan kebutuhan prasarana kota dengan kebutuhan penduduk. Menurut data yang dikemukakan dalam RT/RW Palembang 1999-2009 menyebutkan bahwa dari total luas Kota Palembang yaitu 40.061 ha, dengan total luas daratan 38.253 ha dan luas perairan 1.808 ha. Kawasan daratan yang diperuntukkan sebagai kawasan budi daya pada tahun 1998 seluas 33.688 ha, sementara kawasan lindung yang ditetapkan seluas 485 ha. Pada tahun 1999 kawasan budi daya bertambah menjadi 37768 ha, sementara kawasan lindung masih dengan luasan yang sama, yaitu 485 ha. Luas kawasan yang diperuntukan sebagai lahan perumahan seluas 15522 ha. Saat ini lahan yang diperuntukan sebagai lahan perumahan baru mencapai 25% dari total kawasan peruntukannya. Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, maka dirumuskan permasalahan dalam penelitian: belum optimalnya pemanfaatan lahan untuk perumahan di kota Palembang. Selanjutnya pertanyaan penelitian di kemukakan sebagai berikut: Faktor-faktor apakah yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan perumahan di Kota Palembang? Bagaimana prediksi tekanan pertumbuhan penduduk terhadap ketersediaan lahan untuk perumahan? Bagaimana model dinamik yang menggambarkan rencana tata ruang Kota Palembang yang didasarkan pada pertumbuhan penduduk dan keterbatasan sumberdaya lahan perumahan? Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 1. Mengetahui faktor-faktor apakah yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan untuk perumahan di Kota Palembang 2. Mengetahui prediksi pemanfaatan lahan untuk perumahan diKota Palembang 3. Membuat model Pemanfaatan lahan untuk perumahan di Palembang Untuk mencapai tujuan tersebut, metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan metode ex post facto dan metode survey. Penelitian ini bersifat deskriptif, yang menggambarkan pertumbuhan penduduk dan unit perumahan di Kota Palembang. Pendekatan analisis yang digunakan disamping pendekatan deskriptif dan analisis spacial juga dilakukan pendekatan dengan model sistem dinamik, menggunakan software Powersim Versi 2.5. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Pendekatan analisis yang dilakukan untuk pemecahan masalah digunakan pendekatan secara deskriptif berdasarkan output simulasi model. Pendekatan analisis ini dilakukan untuk melihat prediksi pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan unit perumahan di Kota Palembang. Model yang dihasilkan disimulasikan selama kurun waktu 50 tahun simulasi yaitu 1997-2047. Berdasarkan simulasi model yang dibangun, daya dukung kola Palembang yang dapat menampung unit perumahan yang dibangun akan mencapai puncaknya pada tahun ke 37 (2033), Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: - Faktor-faktor yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan di Kota Palembang diantaranya adalah faktor ekonomi, transportasi, karateristik lahan dan fear of crime. - Lahan yang diperuntukan sebagai kawasan perumahan di Kota Palembang masih dapat mengimbangi laju pertumbuhan penduduk sampai dengan tahun 2033 (tahun ke 37). - Lahan dimaksud sudah termasuk lahan rawa yang diperuntukkan sebagai kawasan perumahan. Pendekatan model dinamika sistem dapat mengakomodasi dan membantu dalam menganalisis kebijakan pemanfaatan lahan perumahan yang termasuk dalam perencanaan tata ruang Kota Palembang.

---

The rapid growth of urban development has led to implication of burden on environmental condition. The increase of civilian migration to urban region is caused by the unbalanced development between urban and rural area. The great number of people migrating living in urban area results in the imbalance of infrastructure availability and civilian necessity. According to the mentioned data in The regional city planning (RTRW) in 1994-2004, the total area of Palembang city is 40. 061 acre. The total area of mainland is 38.253 acres, while the total area of sea is 1.808 acres. The total area that is used for preservation in 1998 as wide as 33.688 acres, while the conservation that was determined is 485 acres. The preservation area in 1999 increased to 37768 acre, while the conservation is still the same. The total area of open space is located at non-profitable area economically. The dependence of inhabitants on the area whose sufficient economic instrument causes the land use for housing not optimum. Based on the description that was mentioned above, the writer formulates problems as follows: - What factors that influence the land use for housing in Palembang city? - How is prediction the increase of population and land availability for housing? - Is that an existing dynamic model that describes the regional city planning in Palembang city, which is based on the increase of population and the limited resources for housing? The aim of this research is the optimum of land use for housing to achieve this aim, the researcher uses the qualitative and quantitative approach with the ex post-facto and survey method. The character of this research is descriptive method, which describes the growth of population and housing unit in Palembang city. Besides the descriptive method, which is based on output simulation model, the researcher also applies the dynamic system model using the powersim software version 2.5. The data used this study is: primary and secondary data. This analysis conducted to predict the increase of population and the growth of housing unit in Palembang city. The result of this model was simulated as long as fifty years from 1996-2033. According model simulation, the carrying capacity of Palembang city that can accommodate the housing unit will reach the peak in 2033. Based pn explanation above, the researcher draws the conclusion as follows: 1. Factors that influence land use in Palembang city are economy, transportation, Land characterization and fear of crime. 2. The natural population growth and movement or urbanization influenced the increase of population. 3. The model of dynamic system enables to direct policy of land use for housing, which is based on the increase of population growth.

Abstrak :
Pada tahun 1975 Gubernur KDKI Jakarta telah mengeluarkan SK Gubernur No. D.I-70903/a/30/1975 sebagai Penegasan Penetapan Kelurahan Condet Kampung Tengah, Kelurahan Batu Ampar, Kelurahan Balekambang, Kecamatan Kramat Jati Wilayah Jakarta Timur sebagai daerah buah-buahan. Penetapan ini dimaksudkan untuk memelihara keaslian dan kelestarian lingkungan di kawasan Condet pada khususnya dan Jakarta pada umumnya. Sejalan dengan perkembangan dan pembangunan kota Jakarta yang sangat pesat, dimana kebutuhan lahan atau tanah untuk pembangunan prasarana jalan, fasilitas sosial, fasilitas ekonomi, perumahan dan lainnya tentu meningkat, maka konsekuensi yang terjadi adalah munculnya berbagai perubahan di kawasan Condet. Terjadinya perubahan pertumbuhan jumlah penduduk, adanya perubahan fungsi lahan yang menyebabkan jenis tanaman-tanaman khas seperti duku dan salak semakin berkurang kualitas dan kuantitasnya, juga adanya perubahan sosioekonomi dan budaya yang mempengaruhi pelestarian pertanian dan atau perkebunan di kawasan Condet. Masalah-masalah tersebut di atas menyebabkan kawasan Condet tidak dapat bertahan sebagai kawasan penghasil buah-buahan. Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, maka penelitian ini difokuskan pada analisis aspek pengelolaan lingkungan kawasan Condet yang melibatkan peranserta masyarakat Betawi atau masyarakat lokal yang berdomisili di kawasan Condet. Rumusan masalah yang dapat dikemukakan adalah: peranserta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan kawasan Condet tidak signifikan atau buruk karena masyarakat tidak terlibat secara aktif. Tujuan yang ingin dicapai pada penelitan ini dapat dikemukakan sebagai berikut: (1) mengetahui sejauh mana peranserta masyarakat Betawi dalam pengelolaan lingkungan kawasan Condet. (2) mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan berkurangnya lahan perkebunan di kawasan Condet (3) melihat kemungkinan pengembangan kawasan Condet sebagai kawasan wisata agro di DKI Jakarta. Secara keseluruhan penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu cara atau metode yang digunakan untuk manganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan apa adanya tentang data yang terkumpul, sesuatu variabel, gejala atau keadaan. Variabel dalam penelitian ini terdiri atas: (a) Variabel bebas (independent variable). Pada penelitian ini yang menjadi variabel bebas (X) adalah pengelolaan. Pengelolaan yang dimaksud di sini mencakup 7 (tujuh) aspek sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. (b) Variabel terikat (dependent variable). Pada penelitian ini yang menjadi variabel terikat (Y) adalah peranserta.. Dalam hal ini peranserta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan kawasan Condet. Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara variabel bebas yaitu aspek-aspek pengelolaan dengan variabel terikat yaitu peranserta masyarakat, dilakukan dengan analisis korelasi menggunakan uji korelasi pearson product moment. Hasil penelitian di lapangan menunjukkan adanya sikap responden yang positif mengenai pengembangan kawasan Condet ini, ada pula yang tidak. Sikap positif ini didapat karena responden merasa akan adanya peningkatan ekonomi mereka dengan adanya pengembangan kawasan. Selebihnya responden mempunyai pendapat bahwa kawasan Condet, tidak lagi dapat dipertahankan sebagai kawasan penghasil buah-buahan. Kondisi lahan perkebunan di kawasan tersebut sudah tidak lagi memadai, karena semakin sempitnya lahan. Komposisi jumlah masyarakat Betawi juga menurun seiring dengan tingginya arus pendatang di kawasan Condet. Jumlah responden yang menyatakan setuju atas pengembangan kawasan sebagai kawasan wisata agro ini 7 orang atau 28%, tidak setuju 13 orang atau 52 % dan ragu-ragu 5 orang atau 20%. Kesimpulan dari penelitian ini adalah: (1) masyarakat tidak terlibat secara aktif dalam pengelolaan lingkungan kawasan Condet. Penilaian aspek-aspek pengelolaan, baik secara deskriptif maupun analisis, menunjukkan nilai yang buruk. (2) faktor-faktor yang menyebabkan kawasan Condet tidak bertahan sebagai daerah penghasil buah-buahan disebabkan oleh, berkurangnya lahan akibat praktek jual beli dan pertumbuhan penduduk secara alami maupun akibat urbanisasi di kawasan tersebut. Adapun dari kesimpulan di atas, maka saran yang diberikan adalah (1) Daerah penghasil buah-buahan harus mampu memberikan peluang bagi terpenuhinya kebutuhan masyarakat di dalam kawasan. (2) pelurusan persepsi mengenai kawasan "cagar budaya" Condet (3) sasaran dan tujuan pengembangan kawasan wisata agro harus jelas dan terarah sesuai konsep pelestarian, pemeliharaan dan pengembangan kawasan. (4) pemerintah hendaknya melakukan sosialisasi mengenai tujuan pengembangan kawasan wisata agro.

---

Back in 1975 the governor of KDKI Jakarta has issued SK Gubernur No. D.I-70903/a/30/1975 to debelop several area in the East of Jakarta region to specialize in fruit agriculture. The scope of the SK included Kelurahan Condet Kampung Tengah, Kelurahan Batu Ampar, Kelurahan Balekambang of Kecamatan Kramat Jati. This recommendation aimed to preserve the environmental condition of Condet area, and Jakarta in general. Further, with the development and expansion of Jakarta, the accelerating for transport, social, and economic facility has resulted several changes in Condet area. Changes in population trends reduced the quantity and quality of several native fruits, such as duku and salak. Shift of social, economical, and cultural values within the community has affected the agricultural preservation around Condet area. These problems have forced changes in the government policy in preserving Condet's fruit production. The above problems had leaded this research to focus on the analysis of environmental development of Condet area to include participation of the Betawi community and other local community member. The case formulation that can be shown is: The participation of Betawi community in managing Condet Conservation has not significant value. The purpose of the research are: (1) to explore the extend of Betawi community involvement in Condet environmental preservation. (2) identify several factors, which cause the declining of agricultural area in Condet. (3) to explore the possibility to develop Condet area as an agricultural-tourism in Jakarta. The nature of this research was addressed by descriptive method. Descriptive method is a method, which is used to analize a certain data by describing the condition with certain variable, situation, and circumstances. This research contains both independent variable (x) and dependent variable (y). The independent variable in this case is the development as mention in Government Policy on Environmental Management W No. 2311997. Dependent variable of the research were the community involvement, in this case, to the environmental preservation of Condet area. To determine the relation between these independent variable and dependent variable, analytical test were conducted through Pearson Product Moment. Field study has shown the positive and negative attitude of respondent toward preservation of Condet area. Respondent felt that Condet area is not suitable anymore to be preserving as a fruit-production areas. It is felt that the condition of land are incapable to support the agriculture plan because of the increasing available land. It was also found that composition of Betawi people within the community are declining as an effect of urbanization. Total respondent, which agree to the development of agriculture tourism in the are 7 respondent (28%), 13 respondent (52%) did not support the plan, and 5 respondent (20%) undecided. This research has concluded that (1) community has not been actively involved in environmental preservation. (2) Condet area were unable to preserve its capacity as a fruit-production region because of the land trading practice and increase of population, which occurred through natural circumstances and urbanization. From the conclusion drawn above, it is suggested that (1) fruit-production areas have to be able to allow local community to fulfill their needs. (2) shift perception of Condet preservation area. (3) clarity on the purpose and target of agricultural tourism in relation to preservation, conservation, and development of the area. (4) active government approach to socialize the purpose of agriculture-tourism within the particular area.

Abstrak :
Perubahan ekonomi, sosial, teknologi dan peningkatan intensitas yang signifikan telah mengubah lingkungan bisnis secara drastis. Organisasi yang mampu mentransforrnasikan dirinya menjadi entitas yang lebih cerdas dan pintar yang akan bertahan dalam memasuki era milenium berikutnya. Spesies organisasi yang baru tersebut adalah Organisasi Pembelajar (Learning Organization). Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang mandiri memiliki tugas dan tanggung jawab yang berat. Salah satu tugas Bank Indonesia adalah Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Organisasi Bank Indonesia memiliki 25 Direktorat/biro, salah satunya adalah Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran.Guna mendukung tercapainya tujuan Bank Indonesia, maka sesuai dengan tugas dan fungsinya Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran memiliki Misi; Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran untuk terciptanya sistem pembayaran nasional yang efisien dan handal guna mendukung kestabilan moneter dan sistem pembayaran.Sedangkan Visi dari Direktorat ini adalah menjadi satuan kerja pembuat kebijakan, pengawas dan penyelenggara sistem pembayaran yang kompeten dan terpercaya dengan memenuhi standar intemasional. Sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran adalah; (1) Meminimalkan risiko sistem pembayaran, (2) Meningkatkan efisiensi dan kehandalan sistem pembayaran.(3) Mengelola sumber daya internal secara efektif dan efisien. Untuk itu Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran dituntut untuk terus belajar agar dapat menjawab tantangan lingkungan eksternal dan internal yang terus berubah serial memiliki kinerja yang baik sehingga memiliki keunggulan organisasi dan mampu menjawab tantangan perubahan. Apabila kita tidak mampu menjawab tantangan perubahan Bank Sentral akan kehilangan tugasnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat penerapan strategi Organisasi Pembelajaran (Learning Organization) pada Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia ditinjau dari lima dimensi/subsistem Marquardt tentang; (a) Dinamika Belajar, (b) Transformasi Organisasi, (c) Pemberdayaan Manusia, (d) Pengelolaan Pengetahuan, (e) Aplikasi Teknologi; 2. untuk mengetahui upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran, Bank Indonesia dalam menerapkan aktivitas kerja yang berkaitan dengan usaha untuk menjadi Organisasi Pembelajar. Untuk menjawab permasalahan penelitian penulis menggunakan disain penelitian sebagai berikut; metode pengumpulan data (1) Daftar Pertanyaan/Kuesioner, (2) Metode Dokumentasi, (3) Metode Wawancara. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif, penelitian berada pada tingkat eksplanasi deskriptif. Populasi penelitian seluruh pegawai Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran yaitu 185 karyawan. . Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah purposive sampling. Jumlah sampel dalam penelitian ini 77 responden. Insirumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisioner yang mengukur variabel tingkat penerapan dari Organisasi Pembelajaran (Learning Organization) yaitu Learning Organization Profile dari Marquardt. Kuisioner ini telah disusun secara sistematis dimana variabel penelitian, komponen yang diukur, sub komponen yang diukur dan nomor item dapat dijelaskan secara detail. Hasil analisis data dapat diketahui bahwa tingkat penerapan Organisasi Pembelajaran (Learning Organizational) Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran memperoleh nilai rata-rata 25.12 berarti tingkat penerapannya sudah "BAIK" berdasarkan range- result yang diberikan oleh Marquardt bahwa 24-31 = Good/BAIK, Hasil ini lebih tinggi 3.12 dad nilai rata-rata penerapan Organisasi Pembelajar (Learning Organizafron)pada 500 perusahaan yang di teliti oleh Marquardt. Nilai rata -rata penerapan Organisasi Pembelajar (Learning Organization) di Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran juga lebih tinggi dari nilai rata -rata penerapan Organisasi Pembelajar (Learning Organization) di beberapa organisasi di Indonesia yang pemah diteliti (Extention FE-UI, Balai Besar Litbang Industri Kerajinan Batik dan Dirjen. Perlindungan HAM. Direktorat Kehakiman dan HAM) aleh Mahasiswa Pascasarjana Universitas Indonesia. Secara terperinci nilai rata-rata untuk masing-masing sub-sistem Organisasi Pembelajaran (Learning Organization ) di Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran adalah sebagai berikut; (1) sub sistem Dinamika Pembelajaran 24.67, (2) sub-sistem Transtormasi Organisasi 25.47., (3) sub sistem Pemberdayaan Orang-Orang 25.67, (4) sub-sistem Pengelolaan Pengelahuan 25.58, dan (5) sub-sistem Aplikasi Teknologi 24.20. Nilai rata-rata penerapan untuk masing- masing sub sistem Organisasi Pembelajar (Learning Organization) berada pada range result 24-31= Baik. Artinya penerapan masing-masing sub sistem Organisasi Pembelajaran Di Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran secara rata-rata sudah diterapkan dengan cukup baik. Hal ini tercapai karena organisasi telah menyadari akan pentingnya menjadi Organisasi Pembelajar (Learning Organization ) , sehingga dalam kesehariannya Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran baik secara disadari maupun tidak telah melakukan upaya-upaya/strategi menjadi Organisasi Pembelajar (Learning Organization) yaitu dengan melaksanakan transformasi organisasi menerapkan manajemen pengetahuan, pemberdayaan orang-orang. Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran memiliki Sumber Daya Manusia berpengetahuan, memiliki latar belakang pendidikan yang baik dan menyadari pentingnya arti belajar, yang merupakan hasil dari sistem recruitment yang baik. Dan di didukung dengan visi bersama, budaya, strategi dan stnaktur yang solid yang memungkinkan proses pembelajaran berjalan. Disamping itu Bank Indonesia juga menyediakan teknologi cangih untuk membantu meningkatkan pengelolaan pengetahuan dan peningkatan kinerja. Namun demikian ada 2 sub sistem yang perdu mendapat perhatian untuk di tingkalkan sehubungan dengan persepsi dari responden yang menyatakan tingkat penerapannya masih sekedarnya, yaitu (1) sub sistem pembelajaran dan (2) sub sistem Aplikasi Teknologi. Berkaitan dengan hasil penelitian mengenai perbandingan tingkat penerapan Organisasi Pembelajaran (Learning Organization) di beberapa organisasi di Indonesia dapat diketahui bahwa tingkat penerapan Organisasi Pembelajaran (Learning Organization) di Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia dan di beberapa organisasi di Indonesia yaitu Extention FE-UI, Balai Besar Litbang industri Kerajinan Batik dan Dirjen. Perlindungan HAM. Direktorat Kehakiman dan HAM memiliki kesamaan kelemahan dalam penerapan pada (1) sub sistem penerapan teknologi, (2) sub sistem pembelajaran. Kesimpulannya walaupun nilai rata -rata penerapan Organisasi Pembelajar (Learning Organization) sudah lebih tinggi dari nilai rata-rata penerapan Organisasi Pembelajar (Learning Organization) pada 500 perusahaan yang di teliti oleh Marquardt dan beberapa organisasi di Indonesia yang pemah diteliti oleh beberapa peneliti lain, namun ada dua sub sistem yang masih harus ditingkatkan penerapannya yaitu (1) Sub Sistem Dinamika Pembelajaran yang merupakan sub sistem inti dari organisasi pembelajaran dan (2) Aplikasi Teknologi yang merupakan pendukung jaringan teknologi yang terintegrasi dan alat informasi yang memungkinkan akses dan perlukaran informasi dan pembelajaran berlangsung dengan cepat. Dalam hal Aplikasi teknologi penekannya adalah perlunya meningkatkan budaya penggunaan teknologi untuk memperoleh informasi dan peningkatan kinerja. Dalam hal sub sistem penerapan teknologi di dalam organisasi di Indonesia ada 2 kendala (1) ketersediaan perangkat teknologi itu sendiri; dan (2) masalah budaya penggunaan teknologi; teknologi yang tersedia belim digunakan secara maksimal, untuk membantu melakukan pembelajaran, memperoleh, menyimpan dan mendistribusikan informasi serta meningkatkan kinerja, hal ini terkait dengan kurangnya penguasaan Sumber Daya Manusia yang ada untuk menggunakan teknologi tersebut, sedangkan dalam hal sub sistem pembelajaran berkaitan dengan sistem pendidikan di Indonesia. ...... Analysis Of Level Of Learning Organization Model Implementation To Develop Learning Organization At Bank Indonesia's Directorate Of Accounting And Payment System Economic, social and technological changes as well as significant increase of intensity have changed business environment drastically. Organization which enables to transform itself to become a smarter entity will survive through next millennium. The new organizational species is called Learning Organization. Bank Indonesia as an independent central bank has heavy duties and responsibilities. One of Bank Indonesia' duties is to organize and secure payment system operation. Bank Indonesia as an organization has 25 Directorate/Bureaus, one of them is Directorate of Accounting and Payment System. To help fulfill Bank Indonesia's objectives, based on its function and duty, Directorate of Accounting and Payment System has a mission; that is to regulate and secure payment system operation to create an efficient and reliable national payment in order to support monetary stability and payment system. In addition, the vision of this directorate is to become a working unit of policy maker, supervisor and operator of a competent and reliable payment system by adopting international standard. Strategic targets that will be achieved by the Directorate of Accounting and Payment System are; (1) minimize risks of payment system, (2) enhance efficiency and realibility of payment system.(3) organize internal resources effectively and efficiently. For that purpose, the Directorate of Accounting and Payment System is required to learn and face challenges of changing internal and external environment and has good performance so as to have organizational advantages and able to adapt to changes. Should we are not able to adapt to changes, the Central Bank will lose its duty. This research is aimed at finding of strategic implementation magnitude of Learning Organization at the Bank Indonesia's Directorate of Accounting and Payment System reviewed from five Marquardt's dimensions/sub-systems on: (a) Learning Dynamism, (b) Organizational Transformation, (c) Human Empowerment, (d) Knowledge Organization, (e) Technology Application; 2. To find efforts made by Bank Indonesia's. Directorate of Accounting and Payment System in organization of working activity regarding effort to become Learning Organization. Top answer the research problem, the author use the following research design; data collection method (1) List of Questions/Questionnaires, (2) Documentation Method, (3) Interview Method. Research method used is the descriptive, where the research is in the stage of descriptive explanation. The research population consists of all 185 employees of the Directorate o Accounting and Payment System. The number of sample in this research is 77 respondents. Method used in sample collection is purposive sampling. Instrument used in this research is questionnaires, measuring implementation level variables of Learning Organization that is Learning Organization Profile of Marquardt. The questionnaires has been arranged systematically, where research variables, measured components, measured sub-components and item number can be explained in details. From the result of data analysis, it is found that implementation level of Learning Organizational at the Directorate of Accounting and Payment System obtains average value of 25.12, classifying as 'GOOD' based on range-result provided by Marquardt that 24-31 = Good. The result is 3.12 higher than average value of Learning Organization at 500 companies surveyed by Marquardt. The average value of Learning Organization implementation at the Directorate of Accounting and Payment System is also higher than the average value of Learning Organization implementation at several organizations in Indonesia (FE-UI Extension, Research and Development Center for Batik Industry and Director General Human Rights Protection, Directorate of Justice and Human Rights) surveyed by University of Indonesia postgraduate students. In details, the average values for respective Learning Organization sub-system at the Directorate of Accounting and Payment System are as follows; (1) Learning Dynamism sub-system of 24.67, (2) Organizational Transformation sub-system of 25.47, (3) Human Empowerment sub-system of 25.67, (4) Knowledge Organization sub-system of 25.58, and (5) Technology Application of 24.20. The implementation average value of respective Learning Organization sub-system is in the result range of 24-31= Good. It means that implementation of respective Learning Organization sub-systems at the Directorate of Accounting and Payment System has generally been implemented relatively well. This is achieved since the roganization realizes the significance of being a Learning Organization. As a result, it is common that the Directorate of Accounting and Payment System, consciously or not, has implement efforts/strategy of Learning Organization, that is by implementing organizational transformation, knowledge management and human empowerment. The Directorate of Accounting and Payment System has Human Resources of knowledgeable, having good educational background and realizing the significance of learning, resulting from good recruitment system. And supported by a common vision, culture, solid strategy and structure enabling learning process to take place. Besides, Bank of Indonesia also provides sophisticated technology to help enhance knowledge management and performance. However, there are 2 sub-systems that need special attention for upgrade regarding respondents' perception that its implementation level is still partial, namely (1) learning sub-system and (2) Technology Application sub-system. Regarding research result on comparison of implementation level of Learning Organization at several organizations in Indonesia, it is found that implementation level of Learning Organization at Bank Indonesia's Directorate of Accounting and Payment System and some other organizations such as FE-[JI Extension, Research and Development Center for Batik Industry and Director General of Human Rights Protection, Directorate of Justice and Human Rights have common weaknesses in implementing (1) technology application sub-system, (2) learning sub-system. The conclusion is that, despite the fact that average value of Learning Process implementation is higher than average value of Learning Organization implementation at 500 companies surveyed by Marquardt and several organizations in Indonesia surveyed by other researchers. However, there are sub-systems whose implementation need to be improved, namely (1) Learning Dynamism Sub-system, the core sub-system of learning organization and (2) Technology Application that supports integrated technology network and information tools that enable access and information exchange as well as quick learning. Relating to technology application, the emphasis is on the need to improve the use of technology culture to obtain information and enhance performance. There are 2 obstacles in technology implementation sub-system in Indonesian organizations, namely (1) availability of technology devices; and (2) problem that includes lack use of technology to help learning activity, obtain, keep and distribute information as well enhance performance. This weaknesses relates to the fact that Human Resources do not master the technology very well, meanwhile the learning sub-systems relate to Indonesian educational system.

Abstrak :
Pelaksanaan otonomi daerah yang hingga saat ini telah memasuki tahun kelima memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya. Pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kemandirian dalam membiayai sebagian besar anggaran pembangunannya. Pemerintah daerah harus mampu melakukan optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerahnya sebagai sumber dana potensial guna mendukung biaya operasional pemerintah daerah. Oleh karena itu, penerimaan asli daerah mempunyai peran yang strategis dalam penyelenggaraan otonomi daerah untuk mengurangi ketergantungan subsidi dari pemerintah pusat. Sumber penerimaan asli daerah Provinsi DKI Jakarta sampai dengan tahun 2002 masih didominasi oleh pajak daerah (82%), retribusi daerah (7%) dan penerimaan lain-lain (10%), sedangkan untuk penerimaan laba dari instansi yang membidangi masalah pengelolaan aset (yaitu perusahaan daerah/BUMD, Sekretaris Daerah, dan Lembaga Teknis) masih sangat kecil (1%). Fakta ini menunjukkan lemahnya kinerja dan sistem organisasi tata kerja instansi/unit kerja pemerintah yang membidangi pengelolaan aset kota daiam melakukan pemberdayaan aset kota melalui program restrukturisasi, profitisasi dan privatisasi. Besarnya nilai dan jumlah aset kota Jakarta, yaitu sebesar hampir 75 trilyun rupiah banyak diperoleh dari bidang tanah dan bangunan. Kondisi aset tanah dan bangunan yang pada umumnya memiliki potensi dan produktifilas tinggi ini belum dioplimalkan oleh Pemerintah. Akibatnya, beban biaya (anggaran) pemeliharaan terhadap aset tersebut terus bertambah, karena sifat biaya pemeliharaan aset untuk tanah dan bangunan adalah fixed cost, artinya biaya tersebut akan tetap ada meskipun tidak digunakan atau dimanfaatkan. Aset kota Jakarta berupa tanah dan bangunan yang belum dimanfaatkan dapat dikembangkan dengan melibatkan partisipasi dari pihak ketiga (masyarakat, yayasan sosial maupun sektor swasta). Keterlibatan unsur pihak ketiga ini selain mengurangi beban biaya anggaran juga membantu Pemerintah dalam meningkatkan sumber penerimaan daerah sebagai dasar pelaksanaan pembangunan kota Jakarta dan mensejahterakan warga kota Jakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan strategi yang tepat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengelola aset Kota, terutama di bidang tanah dan bangunan. Penelitian ini juga bertujuan untuk memperkenalkan konsep Balanced Scorecard (BSC) unluk diterapkan pada Unit/Satuan Kerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang membidangi pengelolaan aset kota. Teori yang dipakai sebagai dasar penelitian adalah kombinasi ilmu manajemen, yaitu manajemen perkotaan, manajemen aset, manajemen strategis dan berbagai teori yang mendukung pemilihan strategi. Penentuan alternatif strategi yang digunakan adalah analisis SWOT, sedangkan penentuan strateginya dilakukan dengan menggunakan analisis tata olah hirarki (analisis AHP) dengan menggunakan perangkat lunak expert choice. Berdasarkan penetapan alternatif strategi pengelolaan aset kota dengan menggunakan metode matriks SWOT, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berada pada posisi kuadran III, artinya bahwa Pemerintah memiliki potensi dan peluang pasar yang sangat besar, namun di lain pihak, instansi ini dihadapkan pada beberapa kendala/kelemahan di sektor internal organisasi. Maka berdasarkan tahapan strategi, akan lebih tepat bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan pembenahan masalah internal organisasi. Dan berbagai pilihan stategis untuk melakukan pembenahan, strategi yang paling tepat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah dengan strategi pembenahan progresif, dan pelaku yang diprioritaskan untuk menerapkan Balanced Scorecard adalah Biro Perlengkapan Provinsi DKI Jakarta.

Abstrak :
Persalinan pada dasarnya merupakan proses natural yang setiap ibu harus alami. Meskipun disebut sebagai proses natural, namun beberapa masalah / penyimpangan dapat terjadi dan mungkin menimbulkan resiko baik terhadap ibu maupun neonatus. Beberapa studi yang dilakukan di negara yang berbeda telah menunjukkan bahwa ibu yang didampingi oleh suami, kerabat wanita ataupun tenaga khusus yang terlatih memperoleh keuntungan yang berarti (signifikan) ditunjukkan dengan menurunnya angka tindakan persalinan yang menggunakan alat forceps, vakum maupun tindakan operasi seksio sesarea, berkurangnya penggunaan analgesik dan oksitosin selama proses persalinan dan meningkatnya nilai APGAR neonates di atas 7 pada 5 menit pertama kehidupannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh pendampingan keluarga selama proses persalinan terhadap keberhasilan persalinan di Unit Kebidanan Pelayanan Kesehatan Sint Carolus dan unit Tanjung Priuk selama periode Mei - pertengahan Juli 2004. Penelitian dilakukan dengan menggunakan desain kohort prospektif dan mengambil sampel dari pasien bidan berdasarkan teknik kuota untuk dijadikan responden studi. Peneliti melakukan pendampingan secara kontinyu terhadap 65 responden sedangkan 65 responden lainnya tidak didampingi secara kontinyu. Data didapatkan dengan melakukan observasi langsung dan teknik wawancara untuk kemudian dianalisa secara statistik menggunakan teknik Chi Square. Hasil penelitian menunjukkan tidak adanya pengaruh yang signifikan antara pendampingan keluarga selama proses persalinan terhadap kebeihasilan persalinan (p-value=0,826) dengan variabel terkontrol yaitu usia, paritas, interval persalinan, konsistensi serviks dan tempat persalinan. Walaupun demikian, peneliti tetap menganjurkan atau menyarankan kepada para bidan agar senantiasa mendorong atau memotivasi keluarga dalam melakukan pendampingan selama proses persalinan. Rekomendasi yang dapat peneliti berikan untuk studi selanjutnya adalah dengan menggunakan responder primipara dan pendamping yang telah dipersiapkan sejak perawatan antenatal (antenatal care) sehingga dapat memaksimalkan dan mengoptimalkan kualitas pendampingan. ......The Effect of Family Support in the Labor Process to the Labor Success in the Maternity Unit of Sint Carolus Health Service 2004 Labor or giving birth basically is a natural process every mother should have overcome. Although it is called as a natural process, some problems I deviations are frequently encountered and potentially causing risk for both mother and neonate. Studies in different countries had shown that mother in the labor process who were supported by the husband, other female relatives or even special trainee assistant I caregiver had gained some significant advantages. There were decrease of assisted labor treatments using vacuum extraction / forceps I cesarean section, decrease of analgesic and oxytocin therapy used in the labor process, and increase / improvement of APGAR score of 7 and above for the first five (5) minutes in the neonate's life. The objective of this study was to determine the effect of family support to the labor success in the maternity unit of Sint Carolus Health Service and Tanjung Priok unit in the period of May to mid of July 2004. The study used prospective cohort design and recruited midwives' patients as the respondents by quota sample technique. The researcher gave family labor support to 65 respondents continuously and the other 65 were not supported continuously. The data gathered using direct observation and interview and analyzed statistically by the use of Chi Square test. The results showed that there was no significant effect of family support in the labor process to the labor success (p-value = 0.826) with the controlled variable of age, parity, labor interval, cervix consistency and place of labor. Although there was no significant effect, the researcher suggested that midwives keep on motivating the family to give support during delivery or labor process. It is recommended for further study to use "primipara" respondents (mother who gave birth for the first time) and prepared family support starting from antenatal care to maximize and optimize support quality.

Abstrak :
Evaluation of Laboratory Information Tracking System (LITS) at US Namru-2, JakartaU.S. Naval Medical Research Unit No.2 (U.S. NAMRU-2), as medical research institution, needs the information system that can be used for storing and tracking data and specimens from their research. Regarding the importance of the laboratory information storage and tracking system, from 1995 US Namru-2 has used the software, called LITS, as their storage and tracking laboratory information. Although, theoretically LITS can help the laboratory to maintain their data and specimens, there are some hindrances in its implementation, such as unwillingness of the laboratory to switch from their own system to LITS. It is happened because as a new system, feasibility and aptitude function of LITS is yet to comprehend thoroughly. The objective of this research is to evaluate the implementation of LITS at US Namru-2, particularly to assess information on LITS usage, identify the factor that influence the implementation, and give the recommendation for solving the problems. Methods used for this research are descriptive-qualitative and quantitative. The output of the research showed 46.4 % of datalspecimens from all study conducted in US Namru-2 from 1991, is already submitted to LITS. Five out of six laboratories in US Namru-2 already used LITS as their data/specimens storage and retrieval, although not completely and only for 1 study. There are some changes in organizational structure, policy, human resource, material and method that need to be done for better using of LITS in US Narnru-2. Bibliography: 20 (1984 - 1998)

Abstrak :
Pengukuran kinerja PT Perusahaan Gas Negara (Persero) selama ini dilakukan dengan menggunakan rasio-rasio keuangan dan juga telah mempertimbangkan aspek-aspek operasional dan aspek administrasi, hal ini sesuai dengan beberapa ketentuan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 7401KMK.0011989 tanggal 28 Juni 1989, Nomor : 8261KMK.01311992 tanggal 24 Juli 1992 dan Nomor : 1981KMK.01611998 tanggal 24 Maret 1998. Pengukuran kinerja dengan menggunakan pendekatan Balanced Scorecard, merupakan upaya penulis untuk membandingkan pengukuran kinerja yang selama ini telah berlaku di PT Perusahaan Gas Negara (Persero). Aspek Pembelajaran dan Pertumbuhan, proses bisnis internal, pelanggan dan keuangan, merupakan aspek-aspek yang dibahas didalam penulisan tesis ini. Mengingat bahwa unsur-unsur dalam Balanced Scorecard sebagian besar telah ikut mewarnai pengukuran kinerja selama ini, oleh karena itu penulis berpendapat bahwa Balanced Scorecard telah diterapkan di PT Perusahaan Gas Negara (Persero) meskipun belum sepenuhnya sempurna. Dalil pengukuran kinerja dengan pendekatan Balanced Scorecard tersebut diketahui bahwa secara keseluruhan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) memperoleh skor 65.5. (enampuluh lima koma lima) yang berarti mempunyai kinerja "Baik", dengan rincian : aspek pembelajaran dan pertumbuhan memperoleh skor 22.5 (duapuluh dua koma lima) dengan predikat "Baik", aspek proses bisnis internal memperoleh skor 11 (sebelas) (sebelas) dengan predikat "Baik", dan aspek pelanggan memperoleh skor 8 (delapan) dengan predikat "Baik", sedangkan dari hasil keuangan mendapatkan skor 24 (duapuluh empat) dengan predikat "Baik".

Abstrak :
Proses pemberian independensi bank sentral di Indonesia dimulai dengan ditandatanganinya letter of intent kepada IMF tanggal 15 Januari 1998 oleh Presiden Soeharto. Langkah ini kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Keppres No.23/1998 tentang pemberian kewenangan kepada Bank Indonesia 031) yang memberikan kebebasan dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan di bidang pengendalian moneter, penentuan suku bunga, kurs, dan kebijakan devisa. Langkah itu diikuti dengan keputusan untuk tidak lagi memasukkan Gubernur BI di dalam Kabinet Reforrnasi Presiden Habibie, akhir Mei 1998. Akhirnya pada bulan Mei 1999 dikeluarkan UU No.23 Tahun 1999 tentang BI yang secara resmi memberikan status BI sebagai lembaga yang independen. Pemberian status independen kepada BI ternyata menimbulkan kontroversi karena independensi BI dinilai berlebihan bahkan muncul pendapat keberadaan BI seperti negara dalam negara. Gleh karena itu karya akhir ini berupaya untuk menjelaskan seberapa besar tingkat independensi BI saat ini (berdasarkan UU No.23 Tahun 1999) dibandingkan dengan independensi BI di masa lalu (berdasarkan UU No.13 Tahun 1968) serta membandingkannya dengan independensi bank sentral negara-negara lain. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, karya akhir ini akan melakukan pengujian terhadap hipotesis yang menyatakan bahwa tingkat independensi BI berdasarkan UU No.23 Tahun 1999 lebih besar dibandingkan dengan tingkat independensi BI berdasarkan UU No.13 Tahun 1968. Metode yang akan digunakan dalam pengukuran tingkat independensi BI adalah metode Cukiennan, yaitu dengan melakukan penilaian terhadap 16 variabel dari 4 aspek independensi yang terkandung dalam UU BI yaitu aspek : (1) prosedur pengangkatan dan masa jabatan dewan gubernur; (2) formulasi kebijakan dan anggaran; (3) tujuan bank sentral; dan (4) pembatasan pemberian kredit kepada pemerintah. Masing-masing variabel akan dinilai dari angka 0 sampai dengan angka 1, semakin besar nilai variabel menunjukkan adanya tingkat independensi yang semakin tinggi. Cukierman mengakui bahwa penggunaan independensi legal saja sebagai indikator tingkat independensi bank sentral memiliki kelemalian yaitu, pertama, independensi legal tidak lengkap dan tidak dapat menjelaskan kondisi riil batasan wewenang antara bank sentral dan penguasa politik di suatu negara, kedua, apabila independensi legal menjelaskan cukup tegas dalam prakteknya mungkin berbeda. Namun demikian independensi legal dapat digunakan sebagai indikator yang panting dengan alasan, pertama, independensi legal mengindikasikan tingkat independensi yang diberikan legislatif kepada bank sentral, kedua, hampir semua penelitian sistematis mengenai independensi bank sentral yang telah dilakukan para ahli mempercayakan semata-mata pada indikator independensi legal. Selain pengukuran secara kuantitatif, karya akhir ini juga akan menganalisis secara kualitatif terhadap beberapa variabel independensi BI berdasarkan UU No.23 Tabun 1999 dengan menggunakan, pertama, pendekatan teoritis yang digunakan oleh Amtenbrink yaitu dengan menganalisis independensi bank sentral dari 4 (empat) aspek yaitu aspek institusional, fungsional, organisasional, dan keuangan. Kedua, interpretasi secara sistematis terhadap beberapa issue dalam UU BI yang menjadi bahan perdebatan publik. Berdasarkan hasil pengukuran dengan metode Cukierman, tingkat independensi BI berdasarkan UU No.23 Tahun 1999 memperoleh nilai 0.67 sedangkan berdasarkan UU No.13 Tahun 1968 hanya memperoleh nilai 0.21. Kenaikan tingkat independensi yang signifikan terutama disebabkan adanya peningkatan independensi dalam penentuan kebijakan moneter dan independensi dewan gubernur BI. Tingkat independensi BI berdasarkan UU No.13 Tahun 1968 relatif rendah dibandingkan negara berkembang atau negara maju Iainnya. Bahkan urutan Indonesia masih di bawah Philipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Namun demikian berdasarkan UU No.23 Tahun 1999, tingkat independensi BI hampir sama dengan tingkat independensi negara Jarman dan melampaui tingkat independensi negara Amerika Serikat yang dianggap negara pelopor dalam independensi bank sentralnya. Kenaikan independensi yang sangat signifikan dalam penentuan kebijakan moneter tercantum dalam Pasal 10 UU No.23 Tahun 1999 yang menyatakan bawwa BI menentukan laju inflasi sebagai sasaran kestabilan nilai rupiah. Sasaran ini harus diumumkan dan kemudian menjadi goal untuk dicapai. Menurut penjelasannya, sasaran ini ditentukan secara tahunan menurut tahun kalender dan dapat berbeda dengan asumsi laju inflasi yang digunakan pemerintah dalam menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Di sini dapat menimbulkan masalah bagaimana kalau terjadi perbedaan tingkat inflasi yang dijadikan sasaran kebijakan moneter BI dengan asumsi pemerintah. Perbedaan ini dapat menimbulkan kebingungan masyarakat dan dunia usaha serta menambah ketidakpastian pasar yang justru harus dijaga. Selain hal tersebut di atas, sistem yang memberikan kebebasan bank sentral menentukan sendiri sasaran yang ingin dicapai dan bagaimana cara mencapainya juga mengandung kelemahan yaitu dapat mengurangi rasa tanggung jawab bank sentral dan membuka kemungkinan kurang cermatnya lembaga tersebut rnenentukan sasarannya. Bank sentral dapat saja menentukan sasaran yang gampang dicapai, akan tetapi belum tentu sasaran yang ditentukan itu relevan bagi pasar. Alternatif yang terbuka adalah bahwa sasaran laju inflasi ditentukan oleh pemerintah. Ini tidak menghilangkan independensi BI hanya saja independensinya bukan dalam penentuan sasaran tetapi dalam cara atau teknik mencapai sasaran termasuk menentukan sasaran antara dan pemilihan sarana (instrumen moneter) yang digunakan untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Jadi BI bebas menentukan sasaran antara dan teknik bagaimana mencapai sasaran laju inflasi yang telah ditentukan pemerintah. Sistem ini telah diterapkan di Selandia Baru. Blinder mengatakan bahwa independensi bank sentral berarti bahwa lembaga ini bebas menentukan bagaimana cara mencapai sasaran yang telah ditentukan, dan keputusan-keputusan yang sudah dibuatnya sangat sukar bagi lembaga lain di dalam pemerintahan untuk mengubahnya. Akan tetapi kebebasan menentukan cara mencapai sasaran tidak berarti bank sentral menentukan sendiri sasaran tersebut. Sasaran ini ditentukan dalam sistem demokrasi oleh pejabat yang dipilih rakyat dan bank sentral menundukkan diri pada keinginan publik. Dalam sistem yang berlaku di Indonesia, presiden yang dipilih rakyat yang menentukan sasaran inflasi. Sistem penentuan sasaran moneter oleh presiden tetap memberikan kedudukan independen kepada bank sentral. Kebebasan yang diberikan kepada bank sentral bukan dalam menentukan sasaran moneter, tetapi dalam menentukan bagaimana cara mencapai sasaran tersebut. Fischer menyebutkan posisi bank sentral yang dernikian disebut sebagai instrument independence tetapi bukan goal independence. Dalam menentukan sasaran tunggal laju inflasi tersebut hendaknya BI dan pemerintah secara tegas menerapkan kerangka .kerja inflation targeting framework. Hal ini terutama untuk menciptakan kredibilitas bank sentral dengan mengumumkan target inflasi secara eksplisit dan diumumkan kepada publik sehingga masyarakat akan mengetahui sejauh mana usaha bank sentral mencapai target yang sudah diumumkan tersebut. Kredibilitas bank sentral ini penting karena akan mempengaruhi publik dalam membuat ekspektasi inflasi. Jika publik percaya bahwa bank sentral akan memegang janjinya untuk mencapai target inflasi, publik akan mengkalkulasi kegiatan usahanya berdasarkan tingkat inflasi yang sudah dijanjikan yang pada gilirannya akan membantu usaha bank sentral untuk menjaga kestabilan harga.

Abstrak :
Pasar ritel adalah pasar yang sangat luas, dan Para konsumen umumnya adalah individual yang menuntut produk-produk yang bersifat consumer product. Bank ritel yang sukses adalah yang mampu memahami perilaku konsumennya. Salah satu upayanya adalah melalui pemasaran jasa dengan membagi segmentasi pasar, menetapkan target pasar dan berupaya memposisikan diri dimata nasabah/calon nasabah sebagai yang utama. Bank BNI harus mengidentifikasi posisinya untuk memenangkan persaingan di segmen ritel, dengan memformulasikan strategi pemasaran jasa yang tepat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, diawali dengan mengidentifikasi posisi Bank BNI dengan alat bantu expert choice versi 7 yang dapat mempetakan posisi bersaing dalam analisa I - E Matrix. Dari penelitian yang dilakukan, hasil yang diperoleh adalah bahwa posisi Bank BNI pada I-E Matrix terletak pada kuadran 1 dengan strategi pertumbuhan cepat. Berdasarkan hal tersebut, maka altematif strategi perusahaan yang sesuai adalah penetrasi pasar dan differensiasi produk.

Abstrak :
Persetujuan Multilateral Agreement on Trade Related Aspect Of intellectual Property Right (TRW's) merupakan salah satu upaya untuk membantu promosi bagi berlangsungnya inovasi teknologi dan pengalihannya serta penyerapan teknologi demi kepentingan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. TRIPs memberikan perlindungan global terhadap aplikasi-aplikasi teknologi melalui Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Indonesia sebagai anggotanya berkewajiban menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional dibidang HKI dengan persetujuan internasional tersebut. Dengan diberlakukannya persetujuan mengenai TRIPs maka dunia penelitian yang diselenggarakan oleh lembaga penelitian dan pengembangan (litbang) dan universitas menempatkan pemasyarakatan dan sosialisasi HKI pada prioritas utama. Dengan begitu para peneliti akan membuat penelitian-penelitian yang berorientasi HKI. Dalam penelitian ini dibahas dampak dari pemberlakuan TRIPs terhadap Sistem Inovasi Nasional di Indonesia serta menentukan langkahlangkah strategis yang dapat ditempuh oleh para pelaku dan elemen yang terkait dengan Sistem Inovasi Nasional khususnya lembaga litbang dan Industri farmasi di Indonesia. Akses akan teknologi yang dibutuhkan oleh industri akan dibatasi oleh peraturan HKI internasional. Untuk itu lembaga penelitan di Indonesia perlu mempunyai sumberdaya manusia yang memahami HKI sehingga analisa HKI dapat dilakukan sebelum suatu penelitian dimulai, untuk menyusun strategi agar produk yang akan dihasilkan sesedikit mungkin mengandung komponen yang dipatenkan dan memfasilitasi agar produk yang dihasilkan dapat dikembangkan di lapangan. Teori yang mendukung penelitian ini adalah teori Globalisasi, Inovasi Teknologi, Ekonomi Pasar, dan Strategi Pemasaran Global. Teori Globalisasi menjelaskan aspek ekonomi, faktor pemicu dan tahapan globalisasi. Dalam Inovasi Teknologi, penelitian ini menggunakan proses inovasi teknologi, keunggulan kompetitif dan sistem inovasi nasional. Ekonomi Pasar meliputi hak kekayaan intelektual. Sedang pada Strategi Pemasaran Global dibahas mengenai strategi pengembangan produk global. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan melalui studi literatur dari mass media, website dan sumber tertulis lainnya serta wawancara dengan instansi yang terkait dengan penelitian ini. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberlakuan perjanjian TRIPs adalah saiah satu faktor yang mendukung peningkatan inovasi teknologi lokal. Kinerja dan komersialisasi hasil litbang dan interaksinya dengan sektor industri ditentukan dengan indikator peningkatan jumlah aplikasi paten dan jumlah pendapatan royalti di suatu negara. Indikator-indikator ini belum dapat digunakan di Indonesia karena masih sedikitnya industri yang menerapkan paten domestik dalam proses produksinya. Melalui tesis ini, peneliti ingin menekankan peran lembaga litbang dalam memperkuat jaringan dan interaksinya dengan sektor industri dimana akan meningkatkan akses ke teknologi baru dan komersialisasi hasil litbang. Juga menekankan perlunya lembaga litbang memelihara siklus hidup proses inovasi teknologi.

---

Multilateral Agreement Implementation of Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs) Impact on National Innovation System. Case Study: Interaction of Research Institution and Pharmaceutical IndustryMultilateral Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs) is one of the efforts to promote the ongoing and transfer of technology innovation for the development of science and technology. TRIPs gives the global protection for the technology applications through Intellectual Property Right (IPR). Indonesia as the country member is obliged to arrange its laws in the field of IPR complied with the international agreement. With the implementation of TRIPs, researches done by the R & D institutions and universities have placed the socialization of IPR as top priority. This way will result IPR oriented researches. In this research implementation of TRIPS impact on Innovation National System is discussed to appoint the strategic moves that can be done by the actors and elements related with Innovation National System especially R & D institutions and pharmaceutical industries in Indonesia. Access on technology needed by the industry will be limited by international IPR laws. In order to set up the strategy that result the minimum patent component product and to allow the development of the product, Research institutes in Indonesia must have the human resources that comprehend IPR which will conduct the IPR analysis prior starting the research. Theories that support this research are theories in Globalization, Technology Innovation, Market Economy, and Global Marketing Strategies. Theory in globalization is described in the aspect of economy, trigger factor, and its staging. In technology innovation, this research is using the theory for technology innovation process, competitive advantage, and national innovation system. Market economy is covering the Intellectual Property Right. Strategy in developing global product is defining the Global Marketing Strategies. Research method used is descriptive analysis through literature study from mass media, website, other published written sources, and interviews with institutions and firms which are related with this research. This research come to the conclusion that TRIPs agreement is one of the factors that support the increase of the local technology innovation. Performance and commercialization of R & D and its interaction with industrial sector are determined by the increase number of patent application and royalty in a country. These indicators are not applicable yet in Indonesia since a very limited number of industries that apply domestic patent in its production process. Through this thesis, researcher would like to emphasis the role of the R & D institutions in strengthen the research networking and its interaction with industrial sector which will increase the access on new technology and commercialization R & D result. Also to emphasis the need of R & D institution in maintaining the life cycle of technology innovation process.