Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Latar belakang penulisan tesis ini adalah adanya upaya Wajib Pajak untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang sahamnya dengan nama dan dalam bentuk apapun dengan tujuan untuk menghindari kewajiban pajak yang lebih besar. Pengenaan pajak dan perlakuan pajak atas pembayaran imbalan jasa manajemen dan pembagian dividen merupakan hal yang menjadi bahan pertimbangan Wajib Pajak dalam melakukan pembagian dividen. Tujuan penulisan tesis ini untuk mengupayakan agar pembayaran imbalan jasa manajemen kepada pemegang saham yang sebenarnya fiktif dapat dikategorikan sebagai pembagian dividen, membahas perlakuan PPh terhadap imbalan jasa manajemen dan pembagian dividen, perbedaan antara imbalan jasa manajemen dan jasa konsultasi di bidang manajemen serta menguraikan permasalahan yang timbul sekaligus mencari jalan keluarnya. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah deskriptif analitis, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait, yaitu PT'X, Direktorat Peraturan Perpajakan, Direktorat Pajak Penghasilan dan petugas lapangan. Pembagian laba perseroan berasal dari laba veto perusahaan tahun yang bersangkutan ditambah dengan laba ditahan (retained earnings) selama tahun-tahun yang lalu. Pembagian labs perseroan dapat berupa dividen tunai (cash dividend), dividen saham (stock dividend), pemecahan saham (stock split dividend) dan pembelian kembali saham (stock repurchase dividend). Keputusan untuk membagikan dividen perlu memperhatikan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan ketentuan perpajakan dan perlakuan biaya. Jasa manajemen merupakan pembayaran atas jasa manajemen yang diberikan oleh suatu perusahaan dengan syarat ada peningkatan fungsi manajemen dan day to day management. Pembayaran jasa manajemen dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Jasa konsultasi di bidang manajemen atau consultancy services merupakan jasa pemberian nasihat oleh seorang profesional yang mempunyai kualifikasi khusus yang memungkinkan untuk memberikan konsultasi di bidang manajemen. Perencanaan pajak merupakan salah satu bagian dari fungsi-fungsi tax management dan merupakan usaha untuk mengefisienkan pembayaran pajak. Perencanaan pajak meliputi penghindaran pajak (tax avoidance), penyelundupan pajak (tax evasion) dan penghematan pajak (tax saving). Pembayaran imbalan jasa manajemen oleh PT X kepada PT Y secara hakekatnya merupakan pembagian dividen secara terselubung karena PT X tidak memenuhi syarat day to day management dan tidak ada pegawai PT Y yang ditempatkan di PT X. Hal ini dapat terjadi karena antara pihak yang memberikan jasa manajemen dan pihak yang seakan-akan menerima jasa manajemen terdapat hubungan kepemilikan. Perencanaan pajak yang dilakukan oleh PT X termasuk dalam kategori penggelapan atau penyelundupan pajak (tax evasion), karena PT X sengaja . merekayasa pembagian labs sebagai pembayaran jasa manajemen untuk menghindari kewajiban pajak yang lebih besar. Selama ini, fiskus belum pernah melakukan tindakan tegas, terhadap Wajib Pajak yang terbukti melakukan tax evasion. Sanksi yang diberikan hanya berupa sanksi administrasi sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (2). Dari hasil pembahasan dipero!eh kesimpulan bahwa tidak ada pembayaran imbalan jasa manajemen yang dilakukan oleh PT X kepada PT Y karena PT Y tidak melakukan pemberian jasa manajemen kepada PT X dan PT Y tidak memenuhi syarat day to day management. Menurut hakekatnya pembayaran dari PT X kepada PT Y merupakan pembagian dividen terselubung. Akibatnya terhadap PT X perlu dilakukan koreksi fiskal dari pembayaran jasa manajemen menjadi pembagian dividen sehingga akan menambah potensi penerimaan negara, yaitu PPh Pasal 23 atas dividen dan PPh Badan. Perilaku PT X yang membagikan dividen dengan menyebutnya sebagai pembayaran imbalan jasa manajemen termasuk penggelapan atau penyelundupan pajak. Wajib Pajak sengaja merekayasa pembagian laba menjadi pembayaran jasa manajemen. Untuk menghindari adanya interprestasi yang berbeda antara fiskus dan Wajib Pajak perlu dilakukan penyempurnaan surat edaran Direktorat Jenderal Pajak berkenaan dengan pengertian jasa manajemen dengan menambahkan syarat kehadiran atau day to day management. Apabila terhadap PT X belum dilakukan pemeriksaan; maka disarankan untuk dilakukan pemeriksaan guna melakukan koreksi fiskal dari "pembayaran imbalan jasa manajemen" menjadi pembagian dividen dan untuk menentukan besarnya PPh Pasal 23 atas dividen yang seharusnya. Bila PT X telah dilakukan pemeriksaan maka disarankan untuk dilakukan pemeriksaan ulang karena terdapat novum yang belum diungkapkan dan menagih kembali PPh Pasal 23 atas dividen dan PPh Badan yang seharusnya. Untuk lebih memberikan kepastian hukum kepada Wajib Pajak mengenai ketentuan pemindahbukuan akibat koreksi fiskal disarankan adanya penegasan kembali tentang administrasi pemindahbukuan akibat koreksi fiskal hasil pemeriksaan. Di samping itu fiskus perlu melakukan koreksi fiskal terhadap pembayaran imbalan jasa manajemen menjadi pembagian dividen sehingga yang tadinya deductable management fees menjadi non deductable dividends. Selanjutnya terhadap PT X sebaiknya dilakukan penyidikan untuk mempertanggungjawabkan tindak pidana fiskal yang telah dilakukannya sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU KUP.

Abstrak :
Propinsi DK1 Jakarta sebagai lbukota Negara merupakan kota tempat berkembangnya berbagai jenis usaha perdagangan, jasa dan juga merupakan kota wisata. Hal ini menjadikan kota Jakarta memiliki keuntungan dibanding dengan kota lain di Indonesia. Pajak Hotel dan Restoran merupakan Pajak Daerah yang cukup diandalkan penerimaannya, jenis pajak ini merupakan pajak tidak langsung yang pemungutannya adalah berdasarkan "self assesment" Optimalisasi pemungutan Pajak Hotel dan Restoran sangat tergantung dari kesadaran masyarakat Wajib Pajak dan adanya koordinasi antara instansi terkait, disamping adanya pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan dalam rangka menguji kepatuhan Wajib Pajak, memberikan pembinaan, pengawasan dan penerapan sanksi perpajakan yang pada gilirannya akan meningkatkan penerimaan, namun dilihat dari perkembangan penerimaannya realisasi penerimaan Pajak Hotel dan Restoran belum dicapai secara maksimal. Sehubungan dengan latar belakang tersebut di atas maka masalah yang akan diteliti berkaitan dengan pengukuran efektivitas pemeriksaan Pajak Hotel dan Restoran dan apakah pelaksanaan administrasi perpajakan sudah mendukung pelaksanaan pemungutan dan pemeriksaan yang efektif dengan studi kasus pada Suku Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Jakarta Selatan II. Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif. Adapun data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti yaitu pejabat dari Suku Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Jakarta Selatan II melalui wawancara secara Iangsung. Sedangkan data sekunder diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah dan Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Selatan II dengan menggunakan analisis data statistik diperoleh efektivitas pemeriksaan dan pengaruh pemeriksaan terhadap realisasi penerimaan. Dari hasil penelitian, didapat suatu kesimpulan bahwa tingkat efektivitas pemeriksaan menunjukan angka yang kurang stabil namun hubungan antara pemeriksaan dengan realisasi penerimaan cukup kuat. Pelaksanaan administrasi perpajakan menunjukan bahwa pelaksanaan pemungutan dan pemeriksaan cukup didukung oleh kewenangan dan mekanisme pemungutan yang cukup baik, namun dari sisi sumber daya manusia menunjukan kenyataan yang masih kuramg efektif dari sisi kualitas maupun kuantitas. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi Suku Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Jakarta Selatan II untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak yang optimal.

Abstrak :
Dana Pensiun LIA adalah lembaga yang menjamin para Pensiunan untuk dengan mendapatkan manfaat pensiun dengan dana yang telah dipupuk sejak calon Pensiunan masih aktif bekerja. Agar dana yang dipupuk terus berkembang baik dan terjamin, pengurus Dana Pensiun LIA menginvestasikan dananya dengan mempertimbangkan risiko dan hasil yang optimal. Sejalan dengan situasi dan kondisi serta perkembangan perekonomian di Indonesia yang fluktuatif Dana Pensiun LIA Iebih teliti untuk memilih aset-aset financial yang menguntungkan dengan risiko rendah. Pertimbangan atas kondisi perekonomian pada masa lalu, saat ini, dan perkiraan masa yang akan datang, menjadi titik tolak untuk menganalisa investasi portofolio. Tujuan investasi Dana Pensiun yang optimal adalah memaksimumkan hasil pengembangan kekayaan Dana Pensiun dengan memperhatikan aspek keamanan, tingkat likuiditas, serta risiko dari setiap jenis investasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa kondisi portofolio investasi Dana Pensiun LIA. Investasi portofolio, mencerminkan suatu keadaan dimana Dana Pensiun LIA yang memiliki realisasi portofolio investasi dengan tingkat keuntungan yang diharapkan mendekati rencana investasi yang dibuat dari seluruh kombinasi aset-aset yang ada serta mempunyai nilai deviasi standar bernilai positif terbesar. Hal ini berarti Dana Pensiun LIA menanggung risiko terbesar dari komposisi portofolio investasi yang ditanamkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi investasi portofolio Dana Pensiun LIA adalah tingkat suku bunga deposito berjangka maupun obligasi, pemilihan reksadana yang memiliki nilai aktiva bersih yang relatif meningkat, dan kombinasi investasi portofolio yang tepat. Hasil penelitian ini menyimpulkan, sesuai dengan daftar rancangan investasi portofolio pada Dana Pensiun LIA bahwa realisasi investasi portofolio Dana Pensiur, LIA belum optimal, berdasarkan nilai kovarian terkecil yaitu (0,120) maka investasi portofolio rancangan Vlll dengan kombinasi investasi tersebut adalah merupakan kombinasi investasi portofolio yang optimal.

Abstrak :
Propinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara sekaligus sebagai kota Metropolitan dengan jumlah penduduk yang besar dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dibandingkan kota-kota lainnya di Indonesia memberikan peran yang sangat besar bagi perkembangan sarana transportasi terutama kendaraan bermotor. Namun dari banyaknya jumlah kendaraan bermotor yang ada di Jakarta temyata belum sepenuhnya memberikan sumbangan yang optimal bagi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), sehingga keadaan tersebut sangat menarik untuk diteliti. Penulisan tesis ini dimaksudkan untuk menganalisis Faktor-Faktor apa saja yang mempengaruhi penerimaan PKB dan BBNKB di DKI Jakarta. Pemikiran ini dilandasi adanya beberapa faktor yang mempengruhi elastisitas pajak antara lain, pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi dan sebagainya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar peranan jumlah kendaraan bermotor, pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif terhadap data primer dan sekunder. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan pertama : jumlah penduduk DKI Jakarta sebesar 8.399.056 jiwa tahun 2001, serta didukung oleh pertumbuhan ekonomi rata-rata 2,54% per tahun (1997-2001), memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor tersier sebesar 63,38% dengan kontribusi terhadap sektor angkutan jalan raya (kendaraan bermotor) sebesar Rp. 2.014.978 pada tahun 2000 dan Rp. 2.114.816 pada tahun 2001 dengan pertumbuhan setiap tahun 6,58%. Sehingga dengan pertumbuhan ekonomi yang ada di DKI Jakarta akan diikuti pula dengan pertumbuhan sektor transportasi angkutan jalan raya sebesar Rp. 99.838. Oleh sebab itu, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi akan mendorong pertumbuhan tingkat produktivitas penduduk yang potensial yang bekerja di DKI Jakarta yang berjumlah 1.792.149 jiwa tahun 2000 dan 2.71 1.287 jiwa tahun 2001 dad jumlah penduduk yang ada di DKI Jakarta. Jumlah penduduk potensial inilah yang dimungkinkan untuk dapat membeli kendaraan bermotor. Jumlah kendaraan bermotor pada tahun 2000 sebanyak 3.164.000 kendaraan bermotor menjadi 3.420.000 kendaraan bermotor pada tahun 2001, sehingga terjadi peningkatan jumlah kendaraan sebesar 256.000 kendaraan bermotor. Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor ini secara langsung akan mempengaruhi penerimaan PKB dan BBNKB di Propinsi DKI Jakarta. Kedua, Jumlah Kendaraan Bermotor yang sangat besar jumlahnya di Jakarta sangat berpengaruh sekali terhadap penerimaan PKB dan BBNKB, tetapi kenyataannya hasil yang didapat belum optimal. Hal ini disebabkan oleh adanya wajib pajak yang tidak daftar ulang hingga tahun 2000 mencapai 308.855 kendaraan -bermotor dengan jumlah pajak tak tertagih Rp. 84.522.534.715, Sulit dan Tidak Aktifnya Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 1993 tentarig Perneriksaan Kendaraan Bermotor Dijalan, Tidak optimalnya penerapan pajak progresif, adanya mobil-mobil selundupan yang belum teregistrasi oleh Dipenda sebagai potensi Pajak, serta adanya Peminjaman KTP dan Tembak KTP dalam proses perpanjangan STNK sehingga mengurangi potensi perolehan BBN H. Berdasarkan hasil analisis di atas diharapkan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dapat menjadikan penelitian ini sebagai evaluasi terhadap penerimaan PKB dan BBNKB yang tidak optimal berdasarkan jumlah kendaraan bermotor yang ada di DKI Jakarta.

Abstrak :
Prosedur pemasangan reklame yang lama menemui banyak kendala dalam pelasksanaanya, karena prosedurnya suiit dan panjang sehingga penyelesaiannya memerlukan waktu yang lama. Untuk mengatasi hal itu Pemerintah daerah melakukan penyederhanaan prosedur pemasangan reklame, dengan tujuan utama penerimaan Pajak Reklame dapat dicapai seoptimal mungkin. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan penyenderhaan prosedur pemasangan reklame. dan untuk mengetahui penerimaan Pajak Reklame di Jakarta Utara setelah adanya prosedur baru tersebut. Pembahasan dilakukan dengan pendekatan ilmu administrasi khususnya melalui penyederhanaan prosedur pemberian izin pemasangan reklame, dibidang penatausahaan dan pelayanan terhadap hak dan kewajiban wajib pajak, dalam rangka reformasi pajak daerah, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak reklame di Jakarta Utara. Penelitian yang dilakukan di Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Utara menggunakan metode deskriptif. Data dalam penelitian ini berupa data skunder dan data primer dengan penelitian literatur dan penelitian lapangan yang berupa observasi dan wawancara, sedangkan teknik analisis data menggunakan perhitungan statistik dengan metode trend linier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijaksanaan Pemerintah Daerah untuk menyederhanakan prosedur pemasangan reklame tersebut menghasilkan hal sebagai berikut: 1. Hambatan pada prosedur sebagaimana diatur dalam keputusan gubernur nomor 37 tahun 2000 dapat diatasi, sehingga prosedur menjadi lebih mudah dan penyelesaiannya menjadi lebih cepat. 2. Penyederhanaan prosedur pemasangan reklame yang baru sebagaimana diatur dalam Keputusan gubernur Nomor 127 tahun 2001, adalah merupakan suatu alternatif pemecahan masalah yang hasilnya sangat efektif untuk meningkatkan penerimaan pajak Reklame di Jakarta Utara. 3. Hambatan utama pada prosedur lama yang disebabkan karena belum mampunya Suku Dinas Tata Kota untuk menyelesaikan prosedur dengan waktu yang sesuai dengan ketentuan, dapat diatasi dengan menghilangkan peran Suku Dinas Tata Kota dalam rangkaian prosedur pemasangan reklame. 4. Dengan dilaksanakannya penyerderhanaan prosedur pemasangan reklame tersebut, penerimaan Pajak Reklame tahun 2002 di Jakarta Utara mengalami peningkatan yang tinggi yaitu sebesar 74 % bila dibandingkan dengan penerimaan tahun 2001. 5. Tidak stabilnya peningkatan penerimaan antara tahun 1996/1997 sampai dengan tahun 2002, menghasilkan standar deviasi yang tinggi berdasarkan perhitungan statistik dengan metoe trend linier dan mengakibatkan sangat besarnya range antara kurva optimis dan kurva pesimis, sehingga akan mempersulit dalam menentukan rencana penerimaan Pajak Reklame yang akurat untuk tahun berikutnya. Selanjutnya rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah : 1. Suku Dinas Tata Kota sebagai pelaksana fungsi regulair dibidang ketatakotaan harus tetap dilibatkan pada prosedur pemasangan reklame. 2. Menyederhanakan prosedur yang berlaku secara intern di Suku Dinas Tata Kota yang menghambat kelancaran dalam penyelesaian prosedur. 3. Meningkatkan koordinasi antar Sudin Dipenda dengan Suku Dinas Tata Kota dan menunjuk koordinatornya. 4. Pemerintah Daerah harus konsisten dalam menerapkan peraturan, agar ada kepastian hukum, adil dan tidak merugikan masyarakat pemasang reklame.

Abstrak :
Perkembangan jumlah kendaraan bermotor di Propinsi DKI Jakarta memberikan peluang yang besarbagi peningkatan penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pemanfaatan peluang peningkatan penerimaan PKB tersebut memerlukan sistem adminitrasi pemungutan yang baik sehingga seluruh kendaraan bermotor dapat terjaring. Sistem administrasi pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang saat ini dilakukan dalam Kantor Bersama SAMSAT, yang secara terus menerus disesuaikan dengan perkembangan keadaan yang dapat menjaring seluruh objek pajak. Hal ini tentunya didasarkan pertimbangan bahwa pemungutan PKB dikaitkan dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dan pemungutan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (S WDKLLJ). Guna memperoleh informasi berkaitan dengan pelaksanaan dan efektivitas sistem adminitrasi tersebut telah dilakukan penelitian lapangan di 5 Kantor Bersama SAMSAT di Propinsi DKI Jakarta. Informasi-informasi yang diperoleh dari lapangan dianalisis sesuai dengan teori-teori perpajakan dengan metode analisa rasio dan deskriptif. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara umum pemungutan PKB di Propinsi DKI Jakarta cukup efektif, walaupun beberapa peraturan pelaksanaan pemungutan PKB saling bertentangan dan juga belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam SAMSAT dan bahkan ketentuan yang diatur dalam SAMSAT belum sepenuhnya dilaksanakan. Untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan administrasi pemungutan, ketentuan-ketentuan yang mengatur PKB dalam Perda maupun peraturan pelaksanaanya perlu diselaraskan dan disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam SAMSAT. Fungsi pendataan dan pendaftaran perlu lebih diefektifkan tidak hanya bersifat menunggu kesediaan masyarakat untuk mendaftarkan kendaraannya, tetapi juga harus dilakukan upaya-upaya yang lebih aktif guna memaksa setiap pemilik/pengguna kendaraan mendaftarkan kendaraannya. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dapat diterbitkan secara otomatis terhadap kendaraan-kendaraan yang telah berakhir pajaknya sehingga fungsi penagihan dapat dilaksanakan dan mempunyai dasar penagihan yang kuat.

Abstrak :
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta memerlukan sumber dana yang masuk ke Kas Daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan utama sebagai andalan dalam membiayai pengeluaran-pengeluaran dalam menyelenggarakan roda pemerintahan Daerah. Pajak Kendaraan Motor (PKB) merupakan salah satu jenis pajak daerah yang cukup potensial dalam pemasukan uang/sumber dana ke Kas Daerah. Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor merupakan sumber penerimaan daerah, apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hutang/tunggakan pajak terjadi kurang tertibnya administrasi PKB, serta fiskus/petugas pajak tidak aktif terhadap wajib pajak yang tidak melaporlmembayar hutang pajaknya dan tidak diterapkan SKPD Kendaraan Bermotor. Pencairan tunggakan pajak kendaraan bermotor mengacu pada Undangundang Nomor 17 tanun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1998 tentang Pajak Kendaraan Bermotor, serta ketentuan yang berlaku tentang penagihan pajak PKB. Dalam praktiknya pelaksanaan pencairan tunggakan pajak kendaraan bermotor banyak mengalami hambatan, disebabkan tidak tertibnya administrasi PKB dan faktor yang menyebabkan terjadinya tunggakan tersebut, diataranya kurang aktifnya fiskus/petugas pajak dalam mengeluarkan ketetapan PKB. Masing-masing seksi pada Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB Samsat DKI Jakarta belum sepenuhnya melaksanakan tugas pokoknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tujuan Penulisan Tesis ini adalah untuk meneliti apakah sistem yang digunakan pada pemungutan pajak kendaraan bermotor sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Disamping hal tersebut bagaimana pengadministrasian pencairan tunggakan pajak kendaraan bermotor, yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analisis, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait. Dari hasil pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB Samsat DKI Jakarta dalam pelaksanaannya dengan sistem pemungutan official assessment. Namun peraturan dan ketentuan yang ada mengacu pada sistem pemungutan Selt Assessment. Tunggakan/hutang pajak kendaraan bermotor diadministrasikan dengan tertib dan penagihan pajak tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk tertibnya administrasi pencairan tunggakan pajak kendaraan bermotor, dilakukan perubahan baik yang menyangkut peraturan maupun peningkatan aparatur pajak dalam melaksanakan tugas pokok.yang telah ditetapkan.

Abstrak :
Selain faktor-faktor internal, menurunnya kinerja ekspor Indonesia tidak terlepas dari perkembangan perekonomian dunia. Perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia terutama di negara-negara tujuan ekspor utama yang menjadi pasar tradisional Indonesia dan turunnya harga-harga komoditas utama mengakibatkan ekspor Indonesia, khususnya non migas, mengalami penurunan yang cukup besar Penurunan ekspor juga dipengaruhi oleh adanya penetapan syarat-syarat tambahan (non tariff barriers) bagi produk ekspor Indonesia. Sebagai upaya peningkatan ekspor dan perluasan akses pasar ke negara-negara non tradisional, saat ini pemerintah Indonesia tengah menjajagi untuk mengadakan bilateral Free Trade Agreement (FTA) dengan negara Kecenderungan untuk mengadakan FTA saat ini banyak dilakukan oleh negara-negara di dunia di berbagai kawasan untuk membuka peluang dan mengatasi hambatan perdagangannya. Secara konseptual, perdagangan internasional terjadi karena skala ekonomi dan spesialisasi. Dengan demikian, salah satu kunci keberhasilan FTA adalah adanya komplementaritas produk perdagangan diantara negara-negara anggota FTA. Semakin besar tingkat komplementaritas komoditi perdagangan akan semakin besar peluang keberhasilan FTA tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui komplementaritas perdagangan Indonesia-Cili sebagai instrumen untuk mengetahui kelayakan FTA Indonesia Cili. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Untuk keperluan analisis, digunakan data sekunder berupa data ekspor dan impor serta data ekonomi lainnya dari Indonesia dan Cili yang diperoleh dari terbitan dan publikasi dari lembaga-lembaga ekonomi dunia (WTO, IMF), Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Badan Pusat Statistik dan sumber-sumber lainnya. Pengolahan data kuantitatif dilakukan dengan metoda analisis Revealed Comparative Advantage (RCA). Pendekatan RCA digunakan untuk mengetahui komplementaritas dan persaingan perdagangan antara Indonesia dengan Hasil analisis deskriptif menunjukkan adanya persamaan ataupun perbedaan karakteristik perekonomian Indonesia dan Cili. Kedua negara adalah negara berkembang yang memiliki kebijakan perdagangan terbuka dan outward looking, sehingga tergantung pada perdagangan luar negerinya sebagai mesin pertumbuhan perekonomiannya. Namun, perekonomian Cili saat ini lebih baik daripada Indonesia. Adapun hasil analisis kuantitatif terhadap komoditi ekspor dan impor Indonesia - menunjukkan adanya komplementaritas perdagangan, persaingan beberapa komoditi perdagangan, kemungkinan terjadinya infra trade industry dan trade creation. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa FTA Indonesia-Cili akan memberikan dampak positif bagi peningkatan ekspor Indonesia di Cili. indikasi terjadinya trade creation dan tingginya komplementaritas komoditi ekspor Indonesia menunjukkan bahwa komoditi Indonesia mempunyai peluang untuk meningkatkan ekspornya di pasar Cili dan di kawasan Amerika Latin. Dengan demikian, FTA ini akan memberikan keuntungan bagi Indonesia. Karena itu gagasan skema FTA Indonesia-Cili tampaknya layak untuk dikembangkan. Namun, penetapan pembentukan FTA harus didahului dengan studi yang komprehensif. Agar sasaran pembentukan FTA bagi Indonesia tercapai, perlu diperhatikan pemilihan komoditi secara tepat dengan timeframe yang memadai dan kesiapan industri dalam negeri. Berdasarkan analisis ini, beberapa jenis komoditi yang Iayak disiapkan dalam kerangka FTA Indonesia-Cili antara lain adalah Margarin/mentega (SITC 091), Tangki untuk penyimpanan/pengangkutan barang (SITC 692), Teh (SITC 074), Ban luar dan dalam (SITC 625), Propan dan bukan cair (SITC 342), Batubara (SITC 321), Sepatu dan peralatan kaki lainnya (SITC 851), Kertas dan kertas karton (S1TC 641) dan Pakaian lelaki bukan rajutan (SITC 841).

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan praktek Management of Knowledge dan Learning Organization di PT Astra Graphia Tbk Document Solution Business Unit. Selanjutnya akan diteliti tingkat hubungan antara kedua variabel tersebut. Populasi penelitian sebanyak 257 orang. Metode yang digunakan adalah Studi Kasus. Melalui teknik Stratified Random Sampling, dan rumus Frank Linch diperoleh sampel sebesar 154 orang. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner baku yaitu Knowledge Management Philosophy (KMP) dan Learning Organizational Profile (LOP). Data hasil penelitian diolah dengan menggunakan instrumen uji statistik Analisis Faktor (Faktor Analysis), Analisis Varian (ANTOVA) dan Analisis Regresi Berganda (Multiple Regression Analysis). Melalui program SPSSver. 10 for Windows, Uji normalitas data homogenitas dilakukan dengan menggunakan Uji Lilifors dan Uji Levene. Berdasarkan uji statistik yang dijabarkan melalui faktor pembentuk aspek dan faktor pembentuk variabel ditemukan adanya tingkat penerapan yang masih lemah yang dilakukan/dikembangkan di PT Astra Graphia Tbk. Pada Knowledge Management, masih sangat lemahnya tingkat penerapan teknologi informasi. Sedangkan pada Learning Organization masih terdapat kelemahan pada penerapan Dinamika Pembelajaran. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa kinerja Knowledge Management (KM) melalui perbaikan sistem Teknologi Informasi dapat menjadi perhatian utama pihak perusahaan untuk lebih ditingkatkan sehingga dengan peningkatan tersebut teknologi informasi akan dapat menunjang sebagai alat dalam mengintegrasikan jaringan kerja dan informasi. Pada akhirnya didapat kemudahan dalam mengakses informasi dan pembelajaran. Sedangkan kinerja Learning Organization melalui peningkatan pelatihan pembelajaran tim/kelompok hendaknya lebih ditingkatkan penerapannya. Dengan peningkatan pelatihan pada pembelajaran tim/kelompok akan terbentuk keterampilan, wawasan pengetahuan, sikap dan tata nilai belajar karyawan dan kelompoknya yang pada akhirnya membentuk visi bersama untuk kepentingan kekuatan pembelajaran organisasi secara keseluruhan.

Abstrak :
Tesis ini membahas permasalahan mengenai penilaian kinerja yang harus dipakai agar kinerja pemeriksa pajak dapat menunjang peningkatan kinerja KPP Wajib Pajak Besar Satu sekaligus memperbaiki citra Direktorat Jenderal Pajak. KPP Wajib Pajak Besar Satu dibentuk sebagai wujud dari reformasi administrasi perpajakan. Dengan kata lain, citra tetap baik kinerja pemeriksa pajak meningkat. Tesis ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut : a. Bagaimana kinerja pemeriksa pajak pada KPP Wajib Pajak Besar Satu pada saat ini dinilai? b. Bagaimana penilaian kinerja pemeriksa pajak yang lebih baik ? c. Perbaikan-perbaikan apa yang dapat dilakukan agar penilaian kinerja pemeriksa pajak pada KPP Wajib Pajak Besar Satu dapat lebih menunjang kinerja lembaga tersebut. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis dengan menguraikan semua data dan informasi yang diperoleh dalam penelitian yang dilakukan melalui penelitian dokumen berupa kepustakaan, peraturan-peraturan tentang organisasi dan pembentukan KPP WP Besar Satu dan pemeriksaan pajak serta dokumen pada KPP WP Besar Satu yang memuat data tentang pelaksanaan pemeriksaan dan hasil-hasil pemeriksaan. Penelitian juga dilakukan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan pemeriksaan pajak pada KPP WP Besar Satu. Dengan penelitian tersebut diharapkan dapat diambil kesimpulan yang penting sehubungan dengan penilaian kinerja pemeriksa pajak yang diterapkan pada Kantor Pelayanan Pajak WP Besar Satu dan penilaian kinerja yang baik dan memberikan saran-saran yang perlu dilakukan dan diupayakan oleh KPP WP Besar Satu agar dapat meningkatkan kinerja pemeriksaan tersebut. Selain peranan dari kejelasan dan kesederhanaan dari ketentuan undang-undang yang memudahkan bagi wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya, hal lain yang juga panting untuk terselenggaranya administrasi pajak yang baik adalah adanya reformasi dalam bidang perpajakan yang realistis yang harus mempertimbangkan tercapainya efisiensi dan efektivitas Administrasi Perpajakan. Reformasi Administrasi Perpajakan juga harus menyentuh reformasi pemeriksaan pajak sebagai bagian dari Administrasi Perpajakan. Keberhasilan reformasi pemeriksaan pajak tergantung pada keberhasilan reformasi perundang-undangan perpajakan, reformasi moral etika dan integritas dan roformasi pelayanan. Sistem perpajakan kita menganut self assessment system dan oleh karenanya diperlukan adanya pengujian terhadap kebenaran laporan wajib pajak atas kewajiban perpajakannya. Tujuan dari pemeriksaan pajak adalah untuk meningkatkan dan memelihara tingkat kepatuhan wajib pajak secara sukarela. Dilihat dari teori sistem, tercapainya tujuan reformasi perpajakan tergantung pada kinerja unit pelaksana administrasi perpajakan. Kinerja unit pelaksana administrasi perpajakan tergantung pada kinerja unit pemeriksaan pajak sebagai instrumen pengawasan kewajiban perpajakan wajib pajak. Kinerja unit pemeriksaan pajak tergantung pada kinerja pemeriksa pajak di dalamnya Untuk mengetahui kinerja pemeriksa pajak diperlukan penilaian kinerja yang baik. Dari berbagai pendapat dapat disarikan definisi penilaian kinerja adalah evaluasi secara sistematik yang dilakukan secara periodik mengenai kontribusi, nilai, kinerja, kekuatan dan kelemahan karyawan terhadap organisasinya dan potensi pengembangannya yang dilakukan oleh atasan atau penilai yang ditunjuk. Dengan demikian penilaian kinerja selain digunakan untuk mengetahui kontribusi anggota organisasi terhadap organisasinya juga digunakan untuk merencanakan potensi pengembangan anggota organisasi, misalnya dalam merencanakan pendidikan dan pelatihan. Temuan-temuan panting penelitian adalah penilaian kinerja yang dilakukan oleh KPP Wajib Pajak Besar Satu mengikuti peraturan yang berlaku mengenai kebijakan pemeriksaan, hanya melihat dari sisi kuantitas yakni jumlah penyelesaian Pemeriksaan Lengkap dan jangka waktu penyelesaian Pemeriksaan.Lengkap, Pemeriksaan Sederhana Lapangan, dan Pemeriksaan Sederhana Kantor. Dari hasil analisis dapat diambil kesimpulan adalah bahwa aspek-aspek penilaian kinerja pemeriksa pajak pada KPP WP Besar Satu yang harus dipertimbangkan adalah jumlah cabang, lokasi wajib pajak, kemampuan pemeriksa pajak mengenai teknologi informasi, penguasaan bidang usaha, pembentukan citra, dan ketersediaan data internal yang memadai serta kemampuan penggalian potensi pajak. Dari temuan penelitian dan kesimpulan disarankan kepada KPP Wajib Pajak Besar satu dalam membuat penilaian kinerja pemeriksa pajak memberikan bobot yang lebih tinggi kepada pemeriksaan wajib pajak yang memiliki banyak cabang, kegiatan usaha di lokasi, memilih pemeriksa yang memiliki keahlian teknologi informasi, memberikan pendidikan dan latihan mengenai bidang usaha wajib pajak dan teknologi informasi, melakukan sosialisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) dalam rangka memperbaiki penyediaan data internal, kenjasama dengan pihak ketiga untuk mendapatkan data eksternal, dan melakukan fokus audit untuk mengatasi besarnya volume data wajib pajak.