Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This study aims to formulate a strategic regional development program through the SWOT Balanced scorecard approach. The focus of this research is on the Regional Development Planning Agency of Kediri Regency. The mapping of this program intending to become a recommendation material for the preparation of the Kediri District Development Plan (RPJMD) document for the period 2021 to 2025. This study's data were primary data from observations and surveys of stakeholders involved in preparing the RPJMD strategic plan. Meanwhile, secondary data was obtained from the analysis of planning documents and reports from previous years. The analysis technique used was the SWOT diagram, which aimed to find the quadrants' position, which processing into various alternative strategies. The results showed that the quadrant position of Kediri Regency was in the S-T position, so the strategy chosen was diversification. From these results, the researcher created 4 (four) alternative strategies. The four alternative strategies were reduced to priority programs and targets per year using the balanced scorecard approach."

"Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) merupakan pelatihan struktural kepemimpinan dalam rangka pemenuhan standar kompetensi manajerial jabatanadministrator. Penyelenggaraan PKA pada 2021 di Puslatbang PKASN LAN menggunakan metode pembelajaran jarak jauh berdasarkan ketentuan Surat Edaran Nomor 2/K.1/HKM.02.3/2021 tentang panduan teknis penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan dalam masa tatanan normal baru tahun 2021, sebagaiupaya menekan penyebaran virus Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan berdasarkan teori implementasi kebijakanpublik Edward III sekaligus mengevaluasi pembelajaran jarak jauh pada penyelenggaraan PKA. Teknik pengolahan dan analisis data pada penelitian ini menggunakan metode campuran (mixed method), yaitu gabungan antara metode kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan pembelajaran jarak jauh pada penyelenggaraan PKA di Puslatbang PKASN LAN telah berjalan dengan baik, meskipun pada prosesnya menghadapi beberapakendala. Berdasarkan hasil penelitian ini, pembelajaran secara jarak jauh sangatmungkin diterapkan. Kendati demikian, Puslatbang PKASN LAN harus senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan, baik dari sisi substantif, maupun dari sisi teknis pembelajaran"

"Salah satu perwujudan pelayanan digital di Jawa Barat adalah hadirnya aplikasi Pusat Koordinasi dan Informasi Covid-19 Jawa Barat (Pikobar). Akan tetapi situasi pandemi yang berangsur membaik memberi isyarat bahwa aplikasi Pikobar disesuaikan agar dapat terus dimanfaatkan. Penelitian ini dilakukan di Jabar Digital Service (JDS) sebagai pengembang sekaligus penyelenggara Pikobar dengan tujuan untuk menganalisis layanan Pikobar sehingga dapat dimanfaatkan pascapandemi. Tujuan penelitian ini ialah menganalisis potensi yang dimiliki oleh JDS, untuk menciptakan layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, khususnya layanan kesehatan digital. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, melalui wawancara dan observasi. Penelitian ini menggunakan model strategi pelayanan sukses menurut Devrye (1997), yang dilihat dari tujuh aspek, yaitu Self esteem, Exceed expectation, Recovery, Vision, Improving, Care, dan Empowerment. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuh aspek tersebut telah dipenuhi oleh JDS. Namun, masih terdapat ruang untuk perbaikan dan pengembangan. Peningkatan layanan Pikobar dapat dimanfaatkan untuk menyesuaikan fitur-fitur yang akan dibuat di masa depan melalui dukungan berbagai strategi, seperti penyusunan kebijakan pelayanan publik berbasis digital, dukungan infrastruktur teknologi, dan transformasi Pikobar sebagai pusat layanan kesehatan. Dengan demikian, pelayanan Pikobar dapat berjalan secara optimal dan dapat terus dimanfaatkan oleh masyarakat Jawa Barat di masa mendatang."

"Hasil IKM layanan kerja sama dan humas di kawasan CSC-BG LIPI menunjukkan adanya mutu pelayanan yang masih kurang baik, serta kesenjangan antara kinerja pelayanan dan kepentingan layanan sains. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan strategi yang tepat dalam meningkatkan kinerja pelayanan dan kepercayaan peneliti terhadap layanan kawasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode teknik triangulasi, yaitu observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan diskusi kelompok terpumpun. Data dianalisis dengan instrumen SWOT untuk mengetahui alternatif strategi peningkatan kinerja dan QSPM untuk menentukan prioritas strategi peningkatan kinerja. Hasil analisis IE dengan nilai internal 2,515 dan nilai eksternal 2,420. Hal ini menunjukkan posisi pada strategi pertumbuhan, untuk mempertahankan kinerja pelayanan yang telah baik dan melakukan diversifikasi produk spesifikasi pelayanan pada kinerja pelayanan yang kurang baik. Hasil analisis SWOT dan QSPM menunjukkan adanya pengaruh faktor strategis eksternal yang lebih besar dibanding faktor strategis internal. Pengaruh ini berimplikasi terhadap strategi peningkatan kinerja pelayanan yang difokuskan pada pengelolaan peluang terhadap ancaman. Prioritas strategi terletak pada layanan, sarana prasarana, kompetensi, serta fungsi dan kewenangan kawasan CSC-BG LIPI"

"Meningkatkan kualitas pelayanan publik merupakan tanggung jawab pemerintah, beserta aparatur pemangku kepentingan, untuk terciptanya produk layanan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Tujuan penelitian untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bandung, mengukur tingkat kepuasan masyarakat, dan memberikan saran perbaikan terhadap kualitas pelayanan publik di Disdukcapil Kota Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan campuran (mixed methods) dengan teknik pengumpulan data kuesioner, wawancara, dan studi dokumentasi, serta teknik pengambilan sampel menggunakan accidental sampling. Teknik analisis data kuantitatif menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) berbasis Partial Least Square (PLS) dan kualitatif menggunakan Miles and Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik terhadap kepuasan masyarakat pada Disdukcapil Kota Bandung sudah baik. Namun, terdapat beberapa aspek prioritas untuk diperbaiki. Pada penelitian ini diberikan beberapa masukan terhadap tiga indikator, yaitu waktu pelayanan; kompetensi pelaksana; penanganan pengaduan; saran; serta masukan. Hal yang harus dilakukan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik pada Disdukcapil Kota Bandung, yaitu membuat pelayanan terpadu satu pintu guna mengatasi penumpukan antrean yang kerap kali terjadi dan menyelenggarakan pelatihan guna meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya pada bagian pelayanan"

"Peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil di BPSDM Provinsi Riau merupakan milenial yang lekat dengan teknologi, aplikasi pembelajarannya digital,serta memberikan kepuasan terhadap mereka, dalam hal ini memanfaatkan Mentimeter sebagai aplikasi pembelajarannya. Secara kuasi-eksperimental, penelitian ini mendeskripsikan persepsi skala kepuasan peserta terhadap penggunaan Mentimeter sebagai aplikasi pembelajaran Latsar CPNS generasi milenial Angkatan V Kelas E Kabupatan Kampar di BPSDM Provinsi Riau. Skala kepuasan diukur melalui tangibles, reliability, responsivess, assurance, dan empathy.Temuan ini membuktikan sebagai aplikasi pembelajaran generasi milenial, kepuasan peserta Latsar CPNS terhadap penggunaan Mentimeter berada pada taraf “Sangat Memuaskan” karena nilai mean kepuasan pada masing-masing dimensi berada pada skala 4,30—5,00. Penggunaan Mentimeter juga sudah tepat karena dapat menjawab tantangan dan perkembangan zaman yang lekat dengan teknologi informasi dan digital. Memanfaatkan Mentimeter menyiratkan bahwa pentingnya penyelenggaradiklat khususnya BPSDM Provinsi Riau untuk selalu mempertahankan kepuasan dan meningkatkan inovasi layanan pembelajaran sesuai kebutuhan peserta LatsarCPNS generasi milenial. Rekomendasi selanjutnya sangat memungkinkan untuk dilakukan evaluasi pembelajaran digital sehingga aplikasi Mentimeter secara efektifdapat digunakan oleh berbagai kalangan pembelajar."

"Corporate University (CorpU) mulai menjadi wacana penting dalam pengembangan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia sejak tahun 2014, walau begitu masih sedikit penelitian empiris mengenai tipe organisasi ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat kesuksesan pelaksanaan CorpU di instansi pemerintah di Indonesia. Dengan menerapkan pendekatan tinjauan literatur, data dikumpulkan dari 21 artikel ilmiah penerapan CorpU di Indonesia, yakni dikumpulkan dari lembaga yang telah atau sedang menerapkan CorpU di Indonesia. Literatur kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menemukan tema terkait faktor pendorong dan penghambat implementasi CorpU. Hasil menunjukkan adanya sejumlah faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan CorpU di lembaga pemerintahan di Indonesia. Faktor pendorong tersebut, di antaranya (a) ketersediaan SDM; (b) tolok ukur; (c) pengalaman dalam blended learning; (d) penyemangat institusional, dan (e) dukungan manajemen puncak. Sementara itu, terdapat lima faktor penghambat terpenting adalah (a) lemahnya jaringan dan kemitraan; (b) lemahnya manajemen pengetahuan; (c) kurangnya inovasi; (d) ketakutan akan perubahan, dan (e) tanggung jawab administratif yang tidak jelas. Hasil penelitian ini dapat membantu lembaga pemerintahan untuk mengembangkan CorpU sebagai strategi pengembangan SDM di lembaga, guna beradaptasi dengan pengetahuan yang berkembang cepat dan kebutuhan SDM yang dimiliki. Selain itu saran untuk penelitian selanjutnya diberikan dalam aspek metodologis, terkait pentingnya penelitian kuantitatif serta faktor-faktor yang berdampak terhadap efektivitas dan efisiensi CorpU."

"Penilaian perilaku bagi PNS merupakan bagian dari penilaian kinerja. Penilaian kinerja dengan pendekatan metode 360 derajat. Metode 360 derajat melibatkan tim penilai, yang terdiri dari atasan, rekan kerja, diri sendiri, dan bawahan. Penilaian perilaku kerja PNS meliputi tingkah laku, sikap, atau tindakan yang dilakukan oleh PNS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Namun, pada praktiknya masih ditemukan beberapa kendala , seperti yang terjadi di BKD Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui implementasi sistem penilaian perilaku dengan metode 360 pada BKD Jawa Barat; 2) memperbaiki sistem penilaian perilaku; dan 3) mengetahui hasil evaluasi perbaikan sistem penilaian perilaku. Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif digunakan dalam penelitian ini, melalui tahap wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan tiga permasalahan, yaitu instrumen penilaian perilaku yang digunakan oleh BKD belum mendukung penilaian kinerja, pelaku penilai yang tidak relevan, dan hasil penilaian perilaku kerja hanya berupa nilai yang akan dijadikan sebagai dasar pemberian TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai). Oleh karena itu, dilakukan perbaikan sistem dengan merancang pedoman penilaian perilaku yang komprehensif dan kemudian mengevaluasi upaya perbaikan sistem tersebut. Pedoman penilaian perilaku yang telah disusun dapat digunakan sebagai acuan bagi pelaksanaan penilaian perilaku pegawai di BKD Provinsi Jawa Barat."

"Program Keluarga Harapan merupakan program yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial untuk memberikan bantuan sosial bersyarat kepada masyarakat terutama keluarga kurang mampu atau keluarga miskin. Penelitian dilakukan untuk memahami implementasi PKH di Kelurahan Kampung Seraya Kecamatan Batu Ampar Kota Batam. Pemilihan lokasi penelitian mempertimbangkan jumlah Keluarga Penerima Manfaat PKH dan jumlah graduasi mandiri di tiap kelurahan Kecamatan Batu Ampar. Proses pengumpulan data dilaksanakan dengan wawancara bersama informan, observasi, dan studi dokumen. Tujuan lainnya untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat dari pelaksanaan program tersebut, serta merumuskan strategi guna meningkatkan implementasi PKH. Hasil dari penelitian implementasi PKH di Kelurahan Kampung Seraya sudah berjalan, tetapi memiliki beberapa kekurangan, yaitu masih adanya ketidaksesuaian identitas diri Keluarga Penerima Manfaat PKH yang tercatat dalam DTKS, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan bank penyalur sehingga memengaruhi penyaluran dana bantuan. Terdapat juga beberapa faktor pendorong dan penghambat yang memengaruhi implementasi PKH. Saran yang dapat direkomendasikan penulis adalah melakukan pengembangan dan peningkatan dari kekuatan dan peluang yang dimiliki. Selain itu, peneliti juga merancang model strategi pemutakhiran data Keluarga Penerima Manfaat PKH guna meminimalkan ketidaksesuaian identitas diri."

"Penelitian ini bertujuan untuk mendalami pergeseran pengelolaan pariwisata berbasis warga, menjadi turisme massal yang didorong pemerintah di DIY. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan penelusuran data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah pusat mulai mendorong turisme massal sejak 1980-an karena negara berkepentingan untuk menjadikan pariwisata sebagai salah satu sumber pendapatan utama setelah ledakan bisnis minyak bumi berakhir. Turisme massal berkembang sampai akhir tahun 1990-an. Namun, harus menghadapi guncangan akibat kebakaran hutan, krisis ekonomi, Bom Bali 1 dan 2, serta wabah SARS. Gempa bumi Yogyakarta tahun 2006 sempat mengganggu proses pemulihan. Satu dekade setelah gempa, turisme massal mulai berkembang, ditandai dengan masifnya pembangunan hotel. Dampak negatif muncul, berupa masalah akses warga terhadap air, pemukulan gerakan buruh, dan kebijakan yang tak memperhatikan partisipasi publik. Pemerintah terus mengembangkan turisme massal melalui RPJMD DIY 2017-2022 sebagai wujud pertemuan kepentingan pusat dan daerah. Berbagai proyek yang ada dalam RPJMD DIY 2017-2022 ternyata dilakukan dengan mobilisasi kebudayaan dan kekerasan, sehingga berujung pada peminggiran masyarakat dan bertambah parahnya privatisasi tanah dan tenaga kerja. "