Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Half the population of the world to this day still has not experienced religious freedom. Religious persecution often still occurs at many places in the world. Research studies show that there is a direct correlation between religious freedom and economic prosperity. "Prosperity is the result of freedom, therefore the best way to improve the economic prosperity of a nation is to ensure freedom for its citizens." This article will first elaborate models of the relationship between church and state, and then explain the basic principle of the Bible regarding religious freedom. It further explains why incarceration of religious freedom or of conscience by the state is wrong, despite the reasons of protecting its citizens from false religion or from a cult. This paper will also explore religious persecution from the time of early church until the birth of Protestantism, and then speaks about the struggle and the protection of religious freedom. Furthermore this article goes into what underlies the constitutional protection of religious freedom in America, and then browse through the struggle and the protection of religious freedom as a struggle of the world."

"Persoalan tentang peran agama di ruang publik politik adalah karena dalam sejarahnya, ketiga agama monoteis, yang disebut juga agama Abrahamik itu, yaitu Yahudi, Kristen maupun Islam-bahkan juga Hindu dan Buddha, dalam memelihara eksistensi dan perkembangannya, selalu mengakses dan bahkan membentuk sendiri kekuasaan negara. Indonesia adalah sebuah negara bangsa (nation state) yang sekuler, artinya tidak didasarkan pada agama tertentu sebagai ideologi politik, namun masyarakatnya multi-religius. Tapi walaupun negara tidak didasarkan pada agama, namun agama menjadi sumber inspirasi dalam konstitusinya, yaitu UUD (Undang-Undang Dasar) 1945. Pada sisi lain, masyarakat dan negara juga merupakan satu kesatuan yang saling mendukung atau membutuhkan. Negara tak mungkin terbentuk tanpa basis masyarakat. Sebaliknya, masyarakat membutuhkan negara untuk melindungi masyarakat itu sendiri. Untuk mengendalikan negara dan kepala negara diperlukan konstitusi. Pada satu pihak Konstitusi ini membatasi kekuasaan pemimpin, dan di lain pihak menjamin dipenuhi dan dilindunginya hak-hak warga negara (civil rights) yang bersumber pada hak-hak azasi manusia (human rights). Segi tiga lembaga itu sudah merupakan kenyataan dunia modern dewasa ini, khususnya di Indonesia di mana agama mempunyai kedudukan penting, walaupun di Eropa, kedudukan dan peranan agama sudah mengalami kemerosotan (the decline of religion) akibat sekulerisasi dan dianutnya azas sekularisme. Namun hubungan antara ketiganya dalam konteks kemodernan dewasa ini menimbulkan masalah yang tidak sederhana, menyangkut batas-batas ketiga lembaga itu. Dengan prinsip apa saja ketiganya saling berhubungan agar keadilan sebagai prinsip utama relasi segitiga masyarakat, negara dan agama itu bisa ditegakkan."

"Artikel yang berjudul "Perda Manokrawi Kota Injil: Makna dan Konsekuensi bagi Gereja-gereja di Indonesia" ini pertama-tama akan memaparkan mengenai kehadiran Perda (Peraturan Daerah) Manokrawi Kota Injil. Pemaparan tersebut didasarkan pada data-data yang dikumpulkan penulis dalam penelitian lapangan di Manokrawi khususunya dan juga daerah lain yang terkait dengan dicetuskannya Perda tersebut. Kemudian penulis akan menganalisis Perda tersebut dari sudut pandang teologi Kristen, dan selanjutnya menjelaskan mengenai konsekuensi kehadiran Perda tersebut bagi gereja-gereja di Indonesia. Temuan dari kajian ini adalah bahwa Perda Manokwari Kota Injil yang dicetuskan di Manokwari, Papua, tersebut bukan bagian dari strategi umat Kristen Indonesia pada umumnya, dan justru merugikan kesaksian gereja-gereja di Indonesia."

"Politik adalah aspek dan sistem yang sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai warga negara. Kita, termasuk Kristen, tak mungkin menghindar dari politik, karena politiklah yang membuat pelbagai kebijakan bagi publik. Maka, Kristen pun seharusnya turut mengambil bagian dalam kehidupan berpolitik. Bukan hanya di ajang pemilu, tapi juga dalam konteks-konteks lainnya. Di ajang pemilu, gereja-gereja tak boleh naif. Gereja-gereja harus secara bijaksana memberikan pencerahan politik kepada warga jemaatnya. Bukan sebaliknya, menggiring jemaat untuk memilih calon pemimpin tertentu.Terkait itulah maka "surat politik" yang dikeluarkan oleh PGPI menjelang Pilpres 2014 yang lalu patut dikritisi sebagai sesuatu yang naif. Sebab isinya bukan hanya mendikte gereja-gereja dalam naungan PGPI, tetapi juga tidak berdasar sama sekali. Tak heran, dikarenakan hal itu Ketua Umum PGPI, Pendeta Dr Jacob Nahuway, MA, banyak mendapat kritik, bahkan cemooh."

"Tulisan ini bertujuan untuk melihat prinsip-prinsip gagasan etika global pada implementasi kota yang maju masa kini atau kota modern. Konsep etika global secara logis dapat dipertimbangkan pada lokal tertentu sebagai dasar-dasar kehidupan etis bersama dalam kota universal ini. Dengan memakai metode kepustakaan, penulis mencoba untuk melihat hal-hal positif dari gagasan etika global yang terkait dengan globalisme, pluralisme, sekularisme pascamodernisme, ekumenisme dan humanitarianisme yang membentuk konsep etika global, di mana secara selektif dipakai untuk menambahkan prinsip perikehidupan yang baik bagi peradaban dunia sekarang. Penulis kemudian mencoba melihat sebuah kota majemuk yang multidimensi masa kini dengan salah satu konflik yang dikarenakan faktor agama, yang memerlukan suatu prinsip kebersamaan hidup lebih mendasar dan universal. Jadi etika global bukanlah etika pengganti terhadap etika agama-agama yang ada, tetapi etika tambahan bagi orang beragama yang berbeda tanpa diskriminisai. Jadi prinsipnya dapat diimplementasikan pada lokal di mana pun, termasuk kota-kota besar di Indonesia."

"Sebagai bangsa majemuk, budaya damai merupakan hal niscaya yang harus dibangun dan dikembangkan untuk menciptakan keamanan lokal, nasional, regional, maupun global. Dalam rangka itu, program toleransi beragama menduduki peran penting, strategis, dan determinatif. Keberhasilan pengembangan budaya damai dan keamanan-yang menjadi prakondisi program pembangunan nasional-secara sosio-politik, ditentukan oleh sejauh mana tingkat keberhasilan program penguatan toleransi beragama dalam masyarakat. Artikel ini, mencoba menggambarkan bagaimana urgensi toleransi beragama dalam konstelasi penguatan budaya damai, keamanan nasional, dalam rangka penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang bermartabat. Dalam analisisnya, digarisbawahi bahwa toleransi beragama bagi masyarakat Indonesia merupakan prasyarat kemapanan NKRI dan efektivitas pembangunan yang tengah berlangsung. Untuk itu, penanaman nilai-nilai toleransi beragama, sebagai implikasinya, menjadi penting untuk diintensifikasikan melalui pendidikan keluarga."

"Tulisan ini memperlihatkan bahwa kekerasan bernuansa agama merupakan kenyataan yang mewarnai sejarah umat manusia. Kekerasan antaragama menjadi fenomena biasa yang kerap dijumpai dalam masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, tulisan ini akan meneliti faktor penyebab kekerasan antaragama di Indonesia, khususnya relasi antara umat Islam dan Kristen. Tulisan ini juga akan memeperlihatkan tugas gereja dalam mencegah kekerasan antaragama dengan mengedepankan sekaligus menerapkan keramahtamahan (hospitalitas). Hal tersebut bukan berarti bahwa gereja merupakan pihak yang paling bertanggung jawab terhadap kekerasan yang terjadi tetapi gereja adalah bagian sekaligus saksi dari sejarah kekerasan yang telah terjadi."

"Theological attitude and political position of Christians in Indonesia is ambivalent, which cause these people to be cornered as minority parasite. This situation needs to addressed, and deeper understanding of Reformed heritage and Sam Ratulangi's struggle in the dire era of Indonesian birth in 1945 can inspire a new mode of theology and Indonesian Christian political presence today. In this light, the strategic direction of Christian politics lies in the pluralism political movement."

"This article tries to foster a multi-civilization rmas dialogue to religious society that faces humanity crisis due to extremism. Study through library research found that there is an axiom that religion and society is a necessity in human life. In reality these two dimensions is closely related and may resulted in sharp conflicts between culture and civilization. Inter-religious studies, including inter-religion dialogue, are developed to overcome these conflicts. Unfortunately, the differences in comparative religions study are widened, although in the hazy as we form such as multi-culturalism ideas which contain interreligious cept aspect. The ideas of multi-religionism in the intra and inter- tegal religion dialogue become an important principle, since it looks upon One God as a source of religious existence in human. It is necessary to exceep the multi-religion principle which deals with warp other factors such as race, culture, social, politics, economy, technology, and education of modern person. An innovative hia concept is needed that combines all existing elements in global dialogue, by considering global factors such as multi-civilization human rights, democracy, civil society, and world ethics. This universal multi-civilization concept can be declared as a discourse to overcome crises today comprehensively."

"Being a pluralist community, Nias consists of not Tionghoa (Chinese), Padang, Batak and Javanese. Social harmony within the community is like no other ever found in other regions across Indonesia. Indeed, social harmony amongst the Nias community has been a very much interesting social fact for research and analysis. Has some sort of local wisdom been exercised as a social capital to create the social harmony within the life of this religious-pluralist community? A research on this was conducted in Kota Gunungsitoli by applying the descriptive- qualitative research. The research shows that their local wisdom of Banua dan fatalitusota, Emali dome si so ba lala, ono luo na so yomo, Sebua ta ide'ide'o, side'ide'ide mutayaigo [tidak bold] and the fact that religious communities in this region have strong understanding and emphasis on their religious values. These factors heavily influence both the creation and the preservation of the social harmony within the community."