Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The state of conservation of many old culture objects is impacted not only by the environment's aggressiveness, but also by domestic and industrial activities and the levels of cultural and environmental education of the people. This paper aims to suggest an approach to preserve and support Indonesian cultures in the area of globalization. Using literature reviews as the main data collection and analysis, the definition and importance of cultures and globalization adn the existing Indonesian cultures are thoroughly studies."

"Indonesia is a large nation with a variety of culture and customs that differ from one ethnic group to another ethnic group. Truly this is an invaluable gift of god. It is the duty of the younger generation to preserve and promote cultural heritage of their ancestors amidst the globalization era. National Power elements that exist in a country and can influence foreign policy maling."

"Waste management is still a serious problem in Indonesia in the era of 4.0 as an example mushroomed cafe millennial culture coffee jaman now "PesenKopi" whose systems take away that now produces thousands of plastic cup plus yet the magnitude of public awareness of waste management both in the household and in the neighborhoods where they are, we humans have such enormous impact on the growth of the amount of garbage in the world and have an effect on the health of the earth."

"East Timor engineering student at ITN Malang, is one of the communities of East Timorese students in Indonesia who are taking up the study period with the midwife undergraduate engineering scholarship at ITN Malang. Timor-Leste is one of the many countries that have a wide range of racial diversity and also choose a wide variety of art and culture distinctive and unique. In history tais Timor-Leste is a tradisional attire"

"This study aims to describe and analyze the development of the harmonization of international conventions of migrant workers rights with the Indonesian Migrant Workers Act and to examine the process of adopting the substance of international conventions on the protection of migrant workers' rights into the Indonesian Migrant Workers Act. This study uses legal normative research method by reviewing principles, concepts of law and related legislations and regulations. The results of this study shows that: harmonization of international conventions on the protection of migrant workers' rights into Law No. 18 of 2017 is carried out through a transformation that refers to the position of international conventions in Indonesian national law; and the substance of international conventions to protect the rights of migrant workers is adopted through two processes which are a political process of discussion of Amendment of Law No. 39 of 2004 to become Law No. 18 of 2017 by the House of Representatives of Republic of Indonesia and civil society organizations and a legal processof referring Law No. 6 of 2012 in Amendment to Law No. 39 of 2004 to become Law No. 18 of 2017 version of May 2016 and identifying seven findings to compare the Law No. 18 of 2017 and the ratification law of the Convention."

"This paper reviews at how democracy in Indonesia is evolving, both as institution and as an idea in the minds of its citizen. The relationship between the central government and the regions in Indonesia are undergoing change, with a serous challenge to central authority along with related moves to decentralized political authority and economic responsibility."

"ABSTRAKIndonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki 16.056 pulau terdaftar dengan luas wilayah laut mencapai 5.9 juta km2. Letaknya yang strategis ditandai dari hadirnya beberapa titik sumbat perdagangan dunia di wilayah Indonesia, yakni Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok. Dimana kini, sekitar 2/3 perdagangan minyak dunia dan lebih dari setengah total pelayaran kapal container dengan nilai 5.4 trilyun USD melewati jalur Selat Malaka untuk menuju ke Laut Tiongkok Selatan. Namun demikian, Indonesia seakan abai terhadap nilai strategis wilayah maritimnya dengan berbagai kebijakan yang disebut Prof. Geoffrey Till sebagai sea blindness. Salah satu yang terlihat adalah dari kebijakan postur pertahanan Indonesia yang dijalankan dengan mengadopsi sistem pertahanan territorial. Pemahaman mendasar ini diperlukan guna membenahi dan menata ulang sistem pertahanan Indonesia yang sesuai dengan realitas letak geografis Indonesia, sebagai Poros Maritim Dunia."

"ABSTRAKSejak tahun 2009, Negara negara kepulauan di Pasifik menjadi lebih asertif dalam menyuarakan kepentingannya dalam isu isu yang dianggap krusial bagi mereka, fenomena yang disebut oleh Fry dan Tarte tahun 2015 sebagai diplomasi baru pasifik. Hal ini merefleksikan sebuah pergeseran paradigm dimana PICs berusaha menjadi lebih independen dari Australia dan Selandia Baru yang dianggap terlalu mendominasi kawasan Pasifik dengan kepentingan mereka sendiri dengan mengorbankan kepentingan PICs. Diplomasi baru pasifik memiliki beberapa karakteristik antara lain 1. Strategi penggunaan/penciptaan jalur jalur alternative 2. Peran organisasi sub regional yang lebih besar 3. Perlibatan actor non Negara. Usaha beberapa Negara PICs dalam membawa isu Papua ke level regional dan internasional baru baru ini merefleksikan fenomena dimaksud."

"ABSTRAKTeori hubungan internasional tradisional cenderung berfokus pada dunia Barat. Oleh karena itu, teori teori tersebut tidak dapat menjelaskan permasalahan kontemporer dalam hubungan antar Negara yang pada dasarnya melibatkan berbagai Negara dari belahan dunia, tidak hanya bangsa Barat. Sebagai kritik dari hal ini, Postkolonialisme pun muncul. Postkolonialisme menghadirkan sudut pandang baru dari hubungan antara Barat dengan Timur yang berawal dari kolonialisme dan menyebabkan adanya status Negara penjajah serta dijajah. Kaitan antara kolonialisme dan pembangunan serta analisis tentang hubungan kekuasaan antara Afrika dan bangsa barat didalam MDGs pun akan dipaparkan. Dengan demikian pada akhirnya ditemukan bahwa sebagian pola kolonialisme masih dapat ditemukan pada rencana pembangunan Afrika yang terdapat pada MDGs."

"ABSTRAKPemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen ke dunia untuk melawan perubahan iklim dengan berkomitmen untuk memotong emisi karbon sebanyak 23 persen di tahun 2023. Namun, komitmen ini tidak selalu sejalan dengan kebijakan nasional sektoral. Di tahun 2017, Kementerian ESDM mencabut insentif untuk proyek panel surya yang berpotensi untuk mereduksi emisi karbon dari sector energy. Tulisan ini juga menjelaskan bagaimana di rejim internasional yang kompleks dan kurang mengikat seperti perubahan iklim, inkonsistensi antara kebijakan luar negeri dan dalam negeri bisa terjadi. Tulisan ini ditutup dengan saran kepada pembuat kebijakan untuk lebih focus kepada interkoneksi antar kebijakan selain focus pada factor politik dan institusional yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan."