Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kajian Urgensi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan bertujuan untuk mendeskripsikan gambaran realitas permasalahan Ormas di daerah; mendeskripsikan implementasi peran pemerintah (termasuk pemerintah daerah) dalam melakukan pengawasan terhadap Ormas; dan memberikan rekomendasi mengenai hal-hal yang perlu diatur dalam rancangan peraturan pemerintah tentang pengawasan ormas. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan tujuan agar dapat diperoleh informasi yang mendalam dan lengkap tentang berbagai hal terkait dengan keberadaan ormas dan dinamikanya di daerah. Hasil studi dapat dikemukakan: bahwa di satu sisi keberadaan ormas memberikan kontribusi yang tidak kecil dalam pembangunan, namun di sisi lain masih banyaknya organisasi masyarakat yang bertindak anarkis dan menganggu dalam lingkungan masyarakat; untuk itu seluruh ketentuan operasional dalam rangka implementasi UU Ormas harus sudah tersedia; hal-hal substansial yang perlu diatur dalam pengawasan ormas oleh Pemerintah. "

"Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah menjadi hal yang sangat penting di era desentralisasi. Pengelolaan pajak parkir yang sekilas terlihat sebagai ranah kebijakan prosedural administratif, tidak pernah bisa lepas dari berbagai patologi yang sangat problematik bagi pengelolaan keuangan daerah. Kecamatan Banguntapan dipilih sebagai unit analisis dalam penelitian ini untuk merepresentasikan permasalahan pengelolaan pajak parkir di wilayah sub urban Kabupaten Bantul. Hal ini dikarenakan kharakteristik kewilayahan Bantul sebagai daerah sub urban dapat dilihat dari kharakteristik peri urban yang ada di Kecamatan Banguntapan. Selain itu, Kecamatan Banguntapan merupakan satu-satunya wilayah di Kabupaten Bantul yang memiliki subyek pajak parkir bertarif self assessment dan flat sehingga dinamika problema manajerial keuangan daerah dapat diobservasi dan dianalisis lebih mendalam di Kecamatan Banguntapan ini untuk melihat komparasi 2 sistem pemungutan pajak parkir tersebut."

"Sebelum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dikeluarkan, belum ada peraturan perundangan yang secara eksplisit mengatur tugas, fungsi, wewenang, anggaran pemerintah desa dalam konteks pemberdayaan masyarakat. Tujuan kajian adalah untuk mengidentifikasi program pemberdayaan masyarakat desa sebelum berlakunya UU No. 6 Tahun 2014 dan mengkaji aspek pemberdayaan masyarakat desa dalam UU No. 6 Tahun 2014. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat eksplanatory, dengan teknik analisis kualitatif. Program pemberdayaan masyarakat dalam kajian ini fokus pada 4 program (PNPM MP, Desa Peradaban, CSR dan Posdaya) tidak sepenuhnya relevan dengan Undang Undang No. 6 Tahun 2014 dimana keterlibatan kelembagaan pemerintah desa dalam pemberdayaan secara struktural masih lemah. Pemerintah desa belum melakukan fungsi pemberdayaan masyarakat disebabkan belum adanya pelimpahan kewenangan dan pembiayaan dari pemerintah kabupaten. Sementara pemberdayaan masyarakat desa yang sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 menekankan pada aspek: keterlibatan aktor penyelenggara pemberdayaan masyarakat; Arah pemberdayaan masyarakat; Aspek kolaboratif pembangunan desa dalam pemberdayaan masyarakat; Pelaksana pemberdayaan masyarakat; Pelembagaan percepatan pemberdayaan masyarakat; dan Etika/ norma pemberdayaan masyarakat."

"Agroindustry has become the main pillar in South Kalimantan development, it can be found in RPJPD 2005-2025. Kandangan mainstay region as one of three leading region in South Kalimantan which potentially improved to push economy growth through agriculture based industry activity (agroindustry). The concept of agroindustry a side is expected to drive economic growth as well as to realize the equitable distribution of income. This research ains to: identify to economic development of the region in Kandangan mainstay regions, identify the main commodity, identify means of supporting agroindustry, and formulating development development strategies based agroindustry region. Entropy analysis shows the development of the economy sufficiently developed in Kandangan mainstay region dominated by the agricultural sector, namely food crops subsector. LQ an SSA analysis shows corn and rice crops become competitive commodities. There are only few of supporting infrastructure agroindustrial activities. Strategy formulation in the research is the improvement of infrastructure or infrastructure than can facilities inter regional connectivity in the region mainstay Kandangan and the government as the leading actor agroindustry development "

"Desentralisasi di Indonesia merupakan reformasi yang tidak selesai dan hingga saat ini pelaksanaannya belum maksimal atau belum sukses. Inti dari desentralisasi adalah ?internalising cost and benefit? untuk people serta bagaimana mendekatkan pemerintahan kepada rakyatnya. Itulah esensi yang terpenting dari sebuah jargon ?desentralisasi.? Akan tetapi, pelaksanaan desentralisasi di Indonesia sampai sekarang masih jauh dari harapan tersebut. Hal ini ditunjukkan dari desentralisasi yang hanya menguntungkan elit dan penguasa lokal, desentralisasi merupakan sebuah gurita neoliberal, desentralisasi pelayanan publik yang kurang berkarakter, desentralisasi tanpa efisiensi kelembagaan, desentralisasi menyuburkan korupsi di daerah. dan desentralisasi fiskal yang semu. Tujuan penulisan ini adalah untuk memberikan gambaran perjalanan penerapan kebijakan desentralisasi di Indonesia, mulai tahun 1999 sampai dengan 2015. Metode yang digunakan kajian literature dan regulasi dengan pembahasan bersifat deskriptif kualitatif."

"Kebijakan dekonsentrasi diselenggarakan karena tidak semua wewenang/urusan pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi. Maksud dari kebijakan itu adalah untuk mensinergikan hubungan pusat dan daerah. Namun, dalam kenyataan tidak semua pelaksanaan kegiatan kebijakan tersebut dapat menghasilkan keluaran yang sesuai dengan rencana dan tujuan kebijakan, termasuk yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri. Kondisi seperti ini terjadi antara lain karena proses implementasi kebijakan tersebut belum berjalan dengan baik. Kajian ini menggunakan metode naturalistic atau kualitatif dengan eksplanasi yang besifat deskriptif. Tujuan kajian ini adalah untuk mengetahui proses implementasi kebijakan, mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh, serta hasil dari implementasi kebijakan pelimpahan urusan pemerintahan melalui mekanisme dekonsentrasi lingkup Kementerian Dalam Negeri di Provinsi Jawa Barat. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa secara umum hasil dari implementasi kebijakan dekonsentrasi di Provinsi Jawa Barat relatif sesuai dengan tujuan-tujuan dari pelaksanaan kebijakan dekonsentrasi. Demikian halnya keluaran dari pelaksanaan kegiatan program dekonsentrasi mencapai target sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya. Walaupun demikian, masih terdapat berbagai kekurangan di dalam proses pelaksanaannya. "

"Penelitian ini adalah tentang kota layak anak (KLA). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya perhatian pemerintah daerah dalam melindungi anak dan keluarnya UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengamanatkan kewajiban pemerintah daerah dalam mengurus anak. Penelitian ini berusaha menggambarkan pelbagai upaya yang dilakukan pemerintah Kota Surakarta dan Makassar dalam mewujudkan KLA, berikut faktor pendukung dan penghambat yang melingkupi perwujudan KLA tersebut. Dengan menggunakan metode deskriptif dan memadunya dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini menemukan beberapa poin penting tentang upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan KLA. Di Surakarta, misalnya, sudah ada beberapa puskesmas ramah anak. Puskemas itu dilengkapi dengan ruang tunggu khusus anak lengkap dengan alat bermainnya. Selain itu, layanan-layanan untuk anak seperti taman gizi, pojok ASI, dokter spesialis anak, layanan konseling anak dan tempat pelayanan korban kekerasan terhadap anak juga terus dilengkapi, dan masih banyak program lainnya. Tidak heran kalau penilaian Kementerian PPPA memberikan skor 713 dari total nilai yang terdapat dalam 31 indikator KLA yang sudah dipenuhi Kota Surakarta. Sedangkan, Kota Makassar belum banyak program yang dikerjakan pemerintah daerah. Pasalnya, Makassar relatif baru mencanangkan KLA dan kini masih tengah melakukan pembenahan. Di antara program yang baru dan sedang dilaksanakan Pemerintah Kota Makassar adalah pemberian akta kelahiran secara gratis, membangun rumah susun di kawasan kumuh, dan menjadikan dua kelurahan sebagai proyek percontohan KLA. Adapun faktor yang memengaruhi perwujudan KLA itu adalah komitmen. Tidak hanya komitmen kepala daerah, tetapi juga semua pihak terkait. Sebagai sebuah isu yang melibatkan pelbagai pihak, KLA juga membutuhkan kapasitas kelembagaan. Tidak hanya kapasitas Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai leading sector KLA, tetapi semua satuan kerja perangkat daerah terkait lainnya. Selain itu, program KLA tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat, dan memerlukan biaya yang tidak sedikit."