Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak kebijakan desentralisasi fiskal perekonomian daerah dan pemerataan pembangunan antar wilayah di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan membangun model eknometrika yang menangkap hubungan antara blok perekonomian daerah dengan blok keuangan daerah. Penelitian ini menemukan bahwa dana perimbangan berpengaruh nyata terhadap peningkatan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan belanja rutin dan belanja pembangunan pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap perekonomian daerah. Walau begitu pengaruh tersebut tidak berbeda nyata antara sebelum dan setelah desentralisasi fiskal diimplementasikan. Artinya perubahan dalam pengelolaan fiskal yang ditandai dengan semakin besarnya dana yang mengalir ke daerah belum diikuti oleh peningkatan kinerja perekonomian daerah yang signifikan. Akibatnya pemerataan pembangunan wilayah yang diharapkan belum tercapai.

Abstrak :
Struktur industri kehutanan saat ini cenderung bias pada industri berskala besar dan kurang mengaitkan kegiatan ekonomi hutan dengan ekonomi lokal dalam upaya menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan. permasalah kelembagaan berupa lemahnya law enforcement telah mengurangi investasi mengiringi berkembangnya industri berskala besar. Di sisi lain, industri skala menengah sebagai penyeimbangan ternyata tidak tumbuh sehingga memunculkan fenomena missing of the middle dalam industri kehutanan. Industrialisasi kehuatan berbasis skala kecil dan menengah diharapkan dapat mengurangi permintaan terhadap bahan baku kayu. Untuk ini pemerintah perlu melakukan restukturisasi industri kehutanan secara efektif ditunjukkan oleh keterkatian kebijakan industri (industrial policy). Kebijakan down sizing industri kehutanan tidak cukup untuk mengurangi tekanan terhadap hutan sehingga intervensi harus juga dilakukan di sisi suplai. Pemerintah harus meninjau untuk menggnati sistem hak pengusahaan hutan (HPH) dengan sistem yang lebih menggunakan sistem mekanisme pasar (bidding system). Sistem pasar ini mensyaratkan adanya perusahaan pada pasar kay dan non kayu. Dalam pasar kayu ini industri pengolahan IKM (Industri Kecil dan Menengah) diupayakan mendapat akses yang lebih besar memasuki pasar kayu bulat.

Abstrak :
Tulisan ini membahas empat usulan skenario mengenai pemotongan dan penuruan tarif pada "WTOs Doha Round". Sebagian besar usulan datang dari negara negaera maju dan kaya yang menerapkan tarif tinggi terhadap produk pertanian yang berasal dari negara-negara berkembang. Sebagai koordinator kelompok negara G33, Indonesia perlu mengawali melakukan simulasi skenario skenario yang diusulkan. Hasil simulasi menunjukkan bahwa usulan negara ACP memberikan sebuah konfifurasi tarif baru yang ideal bagi negara negara G33 dengan tingkat penurunan taruf total terendah yakni lebih kecil dari 25 persen. Hasil yang moderat ditunjukkan oleh usulan ...G-20 dan Uni Eropa dengan tingkat penurunan tarif lebih kecil dari 35 persen. Hasil yang drastis ditunjukkan oleh usulan Australia dan USA, masing-masing dengan tingkat penurunan tarif hingga 73 persen dan81 persen. Dengan mempertimbangkan ketahanan pangan, pembangunan pedesaan dan ketahanan rumah tangga pedesaan negara-negara berkembang harus memperjuangan keberhasilan usulan penurunan tarif yang diajukan kelompok negara ACP diforum negosiasi WTO.

Abstrak :
Transmigrasi bertujuan mengatasi masalah ketidakmerataan pembangunan fisik dan sumber daya manusia antar daerah. Sebagai program yang menyerap anggara sangat besar, evaluasi secara terus menerus terhadap pelaksanaan program transmigrasi menjadi sangat penting dilakukan. Penelitian ini bertujuan menyusun suatu instrumen yang dapat digunakan untuk melakukan evaluasi dan analisis terhadap kebijakan penyelenggaraan Program Transmigrasi di Indonesia. Instrumen dimaksud berupa Indeks komposit dengan menggunakan metode Analitycal Hierarchu Process (AHP) yang dinamana indeks Keberhasilan Transmigrasi (IKT). Melalui tepresentasi dari indikator indikator pembangunan indeks komposit tersebut, pengukuran tingkat keberhasilan pembangunan di daerah transmigrasi dapat dilakukan. Penelitian ini mengambil kasus Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Bara. Hasil penghitungan IKT Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 0.49 menjelaskan bahwa pembanguanan transmigrasi di Kabupaten ini cukup berhasil. Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa sejumlah UPT yang dibangun di Kabupaten ini telah berkembang menjadi desa sert berkontribusi nyata pada pembangunan daerah dan memberikan kehiduapan yang lebih sejahtera bagi penduduknya. Namun begitu, kondisi sejumlah UPT lainnya masih jauh tertinggal dengan tingkat kesejahteraan penduduknya yang masih sangat rendah.

Abstrak :
Kemiskinan merupakan persoalan multi dimensi yang cukup kompleks. Penyebab kemiskinan sangat bervariasi antar daerah. Berbagai upaya dan kebijakan yang selama ini ditempuh dinilai belum mampu menyentuh akar permasalahan penyebab muncul dan bertahannya kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik rumah tangga miskin dan pengaruhnya terhadap kondisi kemiskinan rumah tangga di Propinsi Sumatera Barat. Menggunakan data Susena tahun 2002, penelitian ini menghitung indeks Foster-GFreer-Thorbeck untuk menentukan tingkat kemiskinan, tingkat kedalaman dan tingkat keparahan kemiskinan serta karakteristik rumah tangga miskin di Sumatera Barat. Analisis regresi logistik digunakan untuk melihat pengaruh karakteristik rumah terhada kondisi kemiskinan tersebut. Hasil penelitian menemukan sejumlah kelompok karakteristik yang melekat pada dan berpengaruh terhadap kondisi kemiskinan di Sumatera dan perumahan. Karakteristik adalah pendidikan. Perbaikan dalam tingkat pendidikan diperkirakan akan mengurangi resiko suatu rumah tangga jatuh ke dalam kemiskinan. Penelitian ini menyarankan agar penyusunan program pengentasan kemiskinan memberi prioritas pada perbaikan kualitas pendidikan terutama di perkotaan. Di pedesaan upaya diversifikasi lapangan usaha di luar sektor pertanian sebaiknya menjadi prioritas.

Abstrak :
Kebijakan pemerintah di bidang produksi dan perdagangan beras terus menjadi kontroversi karena sifat komoditas beras yang sangat terkait dengan stabilitas makroekonomi terutama infkasi, ketahanan pangan, pengangguran dan kemiskinan. Tulisan ini membahas kondisi perberasan dan kebijakan perdagangan beras di Indonesia di tengah iklim liberalisasi saat ini. Data menunjukkan Indonesia mengalami surplus beras dari tahun ke tahun, terutama pada lima tahun terakhir. Pada kenyataannya Indonesia terus melakukan impor beras. Angka resmi yang dikeluarkan sejumlah sumber mengenai jumlah beras yang masuk ke pasar domestik bahkan jauh lebih besar dari angka yang dilaporkan BPS. Pemerintah dinilai tidak konsisten dengan sejumlah kebijakan yang dikeluarkan berkaitan larangan import dan penetapan tarif bea masuk import beras. Kelemahan data tampaknya telah menumbulkan kekhawatiran akan jaminan keamanan pangan sehingga impor beras tetap dilakukan di tengah kebijakan yang melarang import. Tingginya marjin ekonomi yang terbentuk dari selisih antara harga beras import dan harga beras domestik kemungkinan besar menjadi alasan dari kuatnya keinginan melakukan import beras, baik oleh Bulog maupun pihak swasta yang menjadi mitra kerja Bulog.

Abstrak :
Sebagai salah satu agenda penting dalam perwujudan good governance pertanggungjawaban publk (public accountability) memerlukan berbagai tindakan lanjutan dalam berbagai praktek penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu sasaran pertanggungjawaban publik tersebut adalah sektor keuangan publik. Pembaharuan utama dalam sektor keuangan ini difokuskan pada sistem penganggaran dengan budgeting reform nya yaitu perubahan dari anggaran tradisional ke anggaran berbasis kinerja. Secara spesifik telah dilakukan beberapa pembaharuan dalam manajemen keuangan publik sebagai akibat dari penerapan anggaran berbasis kinerja tersebut, antara lain reformasi sistem akuntansi (accouting reform) dan reformasi sistem pemeriksaan keuangan pemerintah (audit reform).