Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Dunia masih mengenal hukuman mati. berdasarkan data Amnesty International (AI), tercatat 128 negara yang telah menghapuskan hukuman mati tetapi masih banyak negara yang menerapkan hukuman mati seperti Amerika Serikat, Cina, Singapura dan Indonesia. Kontroversi hukuman mati dilatarbelakangi oleh pro dan kontra tentang alasan dan legitimasi dijatuhkannya hukuman mati tersebut.

Abstrak :
EU is Switzerland's most important partner, intern of politic, cultural and economic. By far, economic integration has been achieved through sector by sector bilateral negotiations. This happens since Swiss particular system, such as direct democracy system, refrains Switzerland for fall economic and politic integration. Regarding the EU enlargement, Switzerland believes this will promote positive impact in Europe. Furthermore, bilateral agreement II is aimed to extend corporation with EU in various sector, such as economic and politics, ft is a long term goal of Switzerland for full accession as full EU member.

Abstrak :
Tulisan ini mengupas berbagai langkah-langkah kebijakan untuk mengatasi ketergantungan dan implikasi politisnya, serta krisis energi yang dihadapi dunia di kawasan Eropa, khususnya di Polandia.

Abstrak :
This article explains the main competition rules in European Community in general. The basic norm of competition rule in European Community (EC) is determined in article 3 (g) EC Treaty. Article 3 (g) provide that "the institution of a system ensuring that competition in the internal market is not distorted". To ensure workable competition in EC were set out in article 81 and 82 EC Treaty the Competition rule. Article 81 (1) prohibits as incompatible with common market, collusion between undertakings that may affect trade member states and has the object or effect of restricting competition within the common market. But not all agreements that perceptibly restrict competition and may effect inter-state trade are prohibited. Some forms of collaboration restrictive of competition may have beneficial effects and are capable exemption by the Commission. By virtue of article 81 (3) the prohibition in article 81 (1) may be declared inapplicable to any agreements or category of agreements provided that they have certain characteristics. This article will elaborate the prohibition of article 81 (1) and the exemption of article 81 (3) and as well the abuse of dominant position of article 82 EC Treaty.

Abstrak :
Saat ini perkembangan CFSP bergerak Iambat. CFSP dibentuk oleh Uni Eropa untuk menghadapi tantangan regional dan global, serta berbagai ancaman. Seiring dengan itu, UE juga membentuk European Security and Defence Policy (ESDP) pada tahun 1999. Kenyataannya, ESDP dan CFSP saling terkait sebagai pendekatan keamanan Eropa menghadapi berbagai masalah keamanan di kawasan UE. Dalam artikel ini, penulis berpendapat bahwa CSFP dan EDSP sangatlah penting dan harus menjadi kerangka kerja yang utuh bagi UE karena (1) UE telah menjelma menjadi aktor global. UE harus memiliki CFSP yang komprehensif untuk memainkan peran penting sebagai kekuatan yang harus dilatih dan diperkuat oleh kemampuan pertahan di era politik global, (2) CFSP harus meliputi agenda keamanan UE dan ESDP mencerminkan agenda pertahanan UE, dan (3) UE rnemiliki peran penting, peran global dalam menghadapi isu perdamaian dan keamanan. CFSP merupakan pendekatan yang efektif bagi UE dalam mernainkan peran tersebut.

Abstrak :
Ultranationalism in Europe Analysis and Outlook with regard to Ultranasionalisme di Eropa yang telah berakar sekian lama tidak dapat dipandang hanya dari kondisi lingkungan yang di sekelilingnya maupun digeneralisasi. Hal ini disebabkan kondisi historis, sosiologis, politik, negara-negara di Eropa berbeda satu sama lain, sehingga diperlukan pendefinisian yang jelas. Tulisan ini memaparkan perbandingan ultranasionalisme di Eropa Barat, Tengah, dan Timur; yang antara lain disebabkan masih tidak jelasnya profil ideologi politik negara-negara Eropa Timur pasca Perang Dingin. Hal ini menunjukkan bahwa ultranasionalisme perlu untuk dipelajari lebih lanjut. Ketika kelompok ekstrimis sayap kanan memegang kekuasaan, kelompok masyarakat sipil perlu mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Namun mengucilkan pandangan ultranasionalisme dan kelompok tersebut, dari perdebatan publik juga bukan tindakan yang tepat. Fenomena ini harus dipahami dan dikaji secara mendalam agar negara-ngara Eropa dan Uni Eropa mampu menghadapinya dan menjaga Eropa untuk tetap ?berpegang teguh pada prinsip-prinsip demokrasinya. Tulisan ini juga menyatakan bahwa generasi muda di Eropa perlu diyakinkan pada njlai-nilai dasar yang fundamental dalam sebuah masyarakat yang demokratis agar tidak terjadi persepsi dan mispersepsi terhadap dinamika ultranasionalisme itu sendiri di Eropa.

Abstrak :
Perjalanan Konstitusi Eropa dalam kerangka pembentukkan 'Negara Federasi Eropa berada dalam persimpangan yang belum menunjukkan arah berakhirnya. Prosedur legal formal melalui referendum yang tidak mendapatkan persetujuan semua negara anggota bukan alasan utarna tidak diterimanya Draf Konstituti Eropa tersebut. Tetapi lebih jauh lagi terhadap materi yang diatur dalam draf konstitusi tersebut. Artikel ini mencoba mempertanyakan dan menjawab tentang keberadaan Draf Konstitusi Eropa sebagai salah satu aspek signifikan dalam proses pembentukan 'Negara Federasi Eropa' serta implikasinya secara politik dengan mendasari kepada 3 (tiga) latarbelakang yaitu; politik, alamiah dan pembatasan yang melingkupi draft Konstitusi Eropa tersebut.

Abstrak :
Artikel ini membahas tetang warisan budaya Portugal di Asia Tenggara, dengan menekankan kepada pernbahasan tentang kornunitas keturunan Portugal dengan melatarbelakangi pada 3 (tiga) hal yaitu; perkawinan berbeda suku, proses terhadap pembentukan bahasa dari 'pertemuan' dua bahasa yang berbeda suku, khususnya di Malacca dan Batavia serta memperhatikan tiga faktor dalam melakukan identifikasi terhadap komunitas yang berasal dari perkawinan berbeda suku seperti, suku, bahasa dan agama.

Abstrak :
]Dampak negatif perubahan iklim telah menimbulkan berbagai masalah bagi Indonesia yang sangat rentan terhadap perubahan global. Alasan utama perubahan iklim adalah kegiatan manusia sejak era industrialisasi yang meliputi penggunaan bahan bakar fosil, penebangan hutan dan pertanian. Emisi gas rumah kaca dari penggunaan bahan bakar fosil merupakan 70% dari total emisi karbondioksida, metan, dan dinitrooksida. Tulisan ini membahas perubahan iklim di Indonesia, hal yang perlu dilakukan untuk menanggulanginya, serta peran Indonesia dalam kebijakan pembahan iklim global. Pembahasannya mencakup kelahanan energi, serta penanggulangan dampak ekonomi dan lingkungan hidup.

Abstrak :
Sejak pengiriman gas dari Uni Sovyet dimulai, faktor pengiriman merupakan hal yang sangat mencemaskan masyarakat Eropa. Di penghujung pergantian tahun 2005, penutupan pengiriman ekspor gas melalui Ukraina ke Eropa menyebabkan kerisauan publik. Sejak tahun 199an, Uni Eropa meneruskan kebijakan liberalisasi pasar energi agar pasar bebas tersebut dapat melayani kebutuhan masyarakat umum. Pada saat yang sama, liberalisasi tersebut mengakui peranan penting regulator publik untuk menghindari gangguan-gangguan pengiriman gas secara mendadak. Pertanyaaan yang muncul adalah bagaimana Uni Eropa dapat menciptakan ruang gerak ekonomi bagi Rusia agar infrastruktur perbatasan dapat menjaga Keamanan Pengiriman dan pada saat yang saling menjaga hubungan bilateral, dan mengembangkan pengaruhnya dengan membangun bentuk- bentuk kerjasama guna membendung pengaruh Eropa. Saling rnempengaruhi antara sistem skala nasional, tingkat antar Negara Uni Eropa dan strategi komersial perusahaan gas akan mempengaruhi pembangunan di masa yang akan datang. Berdasarkan pendekatan untuk mencermati hal tersebut, proses persamaan dan perbedaan akan ditekankan menjadi hal yang penting. Pendekatan apakah yang akan berlaku guna memahami tantangan yang dihadapi Eropa dalam menjaga Keamanan Pengiriman.