Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Sistem keuangan publik di Indonesia sampai saat ini masih diwarnai oleh ketimpangan hubungan antara Pusat dan Daerah. Sebagian besar sumber-sumber keuangan yang potensial berada dalam kewenangan Pusat, sementara pada umumnya Daerah hanya menguasai sumber-sumber penerimaan sendiri yang kurang memadai relatif dibandingkan besar pengeluarannya. Konsekuensinya adalah Daerah menjadi amat bergantung kepada transfer dari Pusat. Ketergantungan tersebut terasa ironis ketika negeri ini melakukan penataan ulang sistem penyelenggaraan pemerintahnnya dari sistem yang tersentralisasi menjadi sistem dengan otonomi daerah yang luas. Sejak implementasi pelaksanaan otonomi daerah pada tahun 2001, Daerah (terutama Kabupaten/Kota) memiliki kewenangan politik dan administratif yang jauh lebih luas dibandingkan era sebelumnya. namun secara keuangan tingkat ketergantungannnya secara umum menjadi lebih besar. Upaya penguatan sumber penerimaan daerah sendiri yang telah dicoba selama ini lebih terfokus kepada identifikasi sumber-sumber penerimaan (pajak-pajak) daerah yang baru dan kurang menyentuh sumber-sumber yang potensial (pajak pusat). Kemungkinan pengalihan pajak Pusat menjadi pajak Daerah (seperti misalnya PBB) atau bagi hasil dari pajak-pajak Pusat yang potensial (selain PPh orang pribadi) masih dianggap terlalu jauh. Akibatnya upaya tersebut kurang berhasil karena hanya berkutat pada wilayah yang memang sudah sempit atau kurang potensinya. Malah yang terjadi banyak daerah berupaya kerasa mencari sumber-sumber pajak (pungutan) baru tanpa memikirkan dampaknya kepada ekonomi biaya tinggi, serta efeknya yang distortif terhadap perekonomian. Makalah ini membahas alternatif yang saat ini mungkin masih kontroversial yakni bagi hasil PPN kepada Daerah. Ditunjukkan disini bahwa dengan mendapat bagian dari PPN Daerah akan terpacu untuk membantu menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Ditunjukkan pula bahwa sangat terbuka kemungkinan baik Puat maupun Daerah akan memperoleh manfaat dari penerapan sistem bagi hasil ini.

Abstrak :
Sebagai kota metropolitan, ketergantungan Jakarta akan sektor transportasi sangat besar. Transportasi publik sejak lama telah dilihat sebagai masalah perkotaan yang strategis, seperti yang terlihat mayoritas penduduk Jakarta sangat tergantung pada angkutan publik. Untuk itu. menyediakam pelayanan transportasi publik yang murah dan dapat menjadi tanggung jawab yang sangat penting bagi pemerintah DKI Jakarta. Transportasi publik di Jakarta adalah sektor yang tergantung pada bahan bakar fosil sebagai sumber energinya. yang berarti bahwa peningkatan pada harga bahan bakar (BBM) akan menyebabkan peningkaian pada tariff angkutan Mulai 1 Maret 2005, pemerintah telah mengumumkan peningkatan harga BBM sebesar 30l-40%. dan sebagai akibatnya, pemilik transportasi publik menuntut peningkatan dalam tarif angkutan. Ini merupakan sebab mengapa pemerintah meningkatkan tariff sebesar 8-!9% yang dinyatakan dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta No 412 tahun 2005. Tujuan dari studi ini adalah untuk menganalisa dampak dari kebijakan tariff angkutan publik terhadap perekonumian Jakarta, khususnya terhadap pendapatan rumah tangga. Studi ini berusaha memformulasikan kebijakan regional yang penting baigi Jakarta mengurangi dampak negatif dari kebijakan energl nasional terhadap pendapatan rumah tangga miskin. Untuk ini dibangun model regional computable general equilibrium ' (regional CGE). Model CCE dibangun berdasarkan model yang telah dikembangkan sebelumnya dengan menggunakan data yang telah di updated.

Abstrak :
Laju deforestasi yang meningkat pesat dari I.87 juta ha/th pada periode 1985-1997 menjadi 2,S jula ha/th pada periode 1998-2000 menyebabkan berbagai masalah a I . turunnya kualitas lingkungan, hasil kayu menurun draslis yang berdampak pada kurangnya pasokan kayu dll. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan penutupan hutan. Semula diduga. pengelolaan HPH dan pertumbuhan industri perkayuan yang mengakibatkcan peningkatan laju deforeslasi. Tetapi pendapat lain mengatakan. perubahan penutupan hutan terjadi sebagai akibat peningkatan jumlah petani dan peladang berpindah di kawasan hutan.

Abstrak :
Economic crisis which happened several years ago has caused many impacts to Indonesia. One of these impacts is a huge amount of government debt. Particularly, the government debt whether from domestic or foreign is one of the instruments to finance government expenditure which can not be fulfilled entirely by revenues from taxes. However, using the government debt to fund the government expenditure has consequences for the government to pay-back not only for the interest rate but also for the principal of debt which have maturity-date in the future. The purpose of this study is to analyze how far the development of the government debt dynamic from both domestic and _foreign is correlated to _fiscal sustainability. This study uses a case of Indonesia in period 1980-2005 which is divided into three periods: before crisis (1980-1997), crisis (1998-2000), and after crisis (2001-2005). In this study, we use Branson (1992) to analyze the government debt dynamic. In addition, we also use different approaches to have several comparisons in our analysis by Hamilton and Flavia ( 1936), Wilcox (1989), and Trehan and Walsh (1991). Besides that, we also conduct projection of the ratio of government revenue to GDP which is needed to support in decreasing of the ratio of government debt to GDP in tire middle-term until 2010. In summary, this study shows that after the crisis, the dynamic movement of the government debt is decreasing continuously. Furthermore, the government debt and the primary deficit still stand on the sustainable path, or the right track. Equally important, in the middle-term, the ratio of government revenue to GDP is still needed to maintain in decreasing of the government debt front year to year. Generally, this study shows that fiscal condition in indonesia after the crisis reflects sustainable and suitable to the assumption of Non-Ponzi Game.

Abstrak :
The main objective of the study is to analyze the political economic and cultural factors affecting corruption in regional economic development during decentralization era in Indonesia. The research uses both qualitative and quantitative methodology to elaborate the process of policy making in budgeting and in formulating regional regulation (Perda). Three districts were chosen as case studies i.e. Kabupaten Solok, Kabupaten Sukoharjo and Kabupaten Kutai Kartanegara. The results of the study indicate that corruption bas already emerged since the begining of decision making process in the executive as well as legislative agencies. The findings show that political economic and cultural factors are strongly affecting the corruption in regional development in the autonomy era.

Abstrak :
One of some problematic issues of identification of the effectiveness of the monetary policy is the question on whether the monetary policy mechanism transmissions can perform fully in transmitting the changes of monetary policies into the national and regional level of economy. On earlier studies, Muelgini (2004) relatively compares the effectiveness of monetary policies of the jive mechanism transmission channels at the national level of the economy employing impulse response function. The results show that prior to the economic crises in Indonesia credit channel is not ejective, and for after crises periods' interest rates, credit and asset price channels are becoming relatively important. Utilizing similar methodology Laksono (2005) finds that the effectiveness of monetary mechanism varies among regions. This research analyzes the findings of both Muelgini's and Laksono's employing different methodology to evaluate the channels through which monetary policies are transmitted.