Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai strategi penataan kelembagaan di Kementerian ESDM. Dalam menghadapi perubahan lingkungan, suatu organisasi perlu dilakukan penataan. Penataan kelembagaan yang fundamental dan substantif sangat penting untuk dilakukan karena penataan kelembagaan pada hakikatnya merupakan suatu langkah strategis dan sistematis yang dilakukan oleh suatu organisasi agar organisasi lebih profesional dan proporsional. Kementerian ESDM merupakan instansi pemerintah yang telah melakukan penataan organisasi. Jumlah organisasi Kementerian ESDM mengalami penambahan secara signifikan. Belum disusunnya peta proses bisnis membuat kelembagaan Kementerian ESDM yang telah disusun menjadi kurang efektif dan efisien. Hal tersebut ditandai dengan adanya tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas dan fungsi antar unit organisasi di lingkungan Kementerian ESDM. Berdasarkan permasalahan tersebut dalam penataan kelembagaan perlu strategi agar organisasi berjalan secara efektif dan efisien sehingga tercipta organisasi yang tepat ukuran (right sizing) sesuai dengan beban kerja dan kebutuhan organisasi.

---

This thesis discusses the strategies of institutional restructuring in the Ministry of Energy. In the face of environmental change, an organization needs to do the arrangement. Fundamental institutional arrangements and substantive is very important because the institutional arrangement essentially a strategic step and systematically carried out by an organization so that the organization more professional and proportionate. The Ministry of Energy and Mineral Resources is the government agency that has conducted organizational management. MEMR number of organizations experienced significantly increase. Has not been drawn up maps business processes to make institutional MEMR has been prepared to be less effective and efficient. It is characterized by an overlap in the tasks and functions between organizational units within the Ministry of Energy. Based on these problems in the reform of institutions need a strategy for the organization works effectively and efficiently so as to create the right organizational size (right sizing) according to the workload and the organization's needs."

"Tesis ini membahas tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pola Baru Tk III Angkatan VIII Tahun 2014 pada Lembaga Administrasi Negara Berdasarkan Level Reaksi Peserta. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan pola baru dengan menggunakan teori evaluasi diklat pada level reaksi oleh kirkpatrick dengan aspek yang diteliti widyaiswara, penyelenggara, kurikulum dan fasilitas diklat. Penelitian ini menggunakan metode positivis dengan jenis penelitian deskriptif.Hasil Penelitian menunjukkan Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pola Baru Tk III Angkatan VIII Tahun 2014 berjalan dengan cukup baik. Namun demikian, apabila dicermati lebih dalam lagi ternyata masih ada beberapa kelemahan antara lain : kurangnya kompetensi widyaiswara dalam suatu materi diklat baik teoritis, praktek, dan pengalaman, koordinasi antara penyelenggara dengan peserta dalam proses pembelajaran belum sepenuhnya dilaksanakan, adanya mentor yang tidak memfasilitasi dengan baik kebutuhan peserta untuk menciptakan proyek perubahan dalam unit organisasi, serta penyediaan konsumsi yang kurang variasi.

---

The thesis discussed about evaluation of education and leadership training new patterns Level III Session VIII on 2014 in Institute of Public Administration Based on Participants Reaction. The purpose of this research is to find effectiveness the realization of education and leadership training new patterns by using the theory evaluation training reaction level by Kirkpatrick with the dimensions trainers, organizer, curriculum, and facilities training. This Research is adopted positivist method and descriptive design.

The results of the study showed the training has worked fairly well. However when examining depper there are still some several weaknesses among others lack of competence trainer in a matter training, both theory, practice and experience, coordination between organizer and participants in learning have not been fully determined, the mentor who not facilitate needs paticipants to create project change in organization, and providing consumption of foods are less in variety."

"Teori demokrasi deliberatif sebagai salah satu cara untuk melengkapi, atau bahkan menyempurnakan praktek demokrasi liberal (demokrasi representatif) di Indonesia paska Reformasi. Dengan menggunakan perspektif demokrasi deliberatif milik Jǖrgen Habermas seorang ilmuwan sosial kritis madzab Frankfurt maka setidaknya Teori demokrasi deliberatif sedikit banyak bisa memberikan kontribusi terhadap ide dan praktek demokrasi liberal yang sedang dijalankan di Indonesia, khususnya setelah Reformasi 1998. Dalam demokrasi deliberatif, kebijakan-kebijakan penting (perundang-undangan) dipengaruhi oleh diskursusdiskursus “liar” yang terjadi dalam masyarakat Di samping kekuasaan administratif (negara) dan kekuasaan ekonomis (kapital) terbentuk suatu kekuasaan komunikatif melalui jaring-jaring komunikasi publik masyarakat sipil.Kajian teori ini megkaji setelah dari lebih satu dekade, bagaimana sebetulnya nasib perjalanan demokrasi di negara-negara demokrasi di dunia, dan dalam hal ini khususnya di Indonesia? Apakah perjalanan demokrasi kita masih “on the right track”, atau sebaliknya, kita sebetulnya sudah jauh menyimpang dari prinsipprinsip, ide-ide atau aturan-aturan demokrasi yang sesungguhnya. Kekosongan pengetahuan tentang arah demokrasi dan proses demokratisasi merupakan PR besar bangsa ini mengingat proses dan implementasi model demokrasi dan demokratisasi sangat penting dalam pembangunan ekonomi.Perdebatan atas pemikiran demokrasi selama satu abad terakhir oleh Josep Schampeter diaminkan oleh Josep Besette terkait tradisi kebersamaan diruang public memberikan bobot yang lebih besar untuk apa disebut "kebebasan dan modern", kebebasan berpikir dan hati nurani, hak-hak dasar dari inti demokrasi merupakan dasar dari lahirnya kebijakan dan aturan hukum. Ini menjadi pertimbangan penulis terkait dengan kajian teori demokratis. Penulis ingin mengevaluasi banyak hal terkait proposal yang secara teoretikus demokrasi menawarkan konsolidasi lembaga-lembaga secara demokratisasi. Penulis memusatkan perhatian pada paradigma baru demokrasi, model "demokrasi deliberatif", saat ini menjadi yang paling sangat cepat berkembang tren nya dalam implementasi. Gagasan utama penulis: bahwa dalam pemerintahan yang demokratis keputusan politik harus dicapai melalui proses musyawarah, persamaan hak masyarakat sipil dalam bentuk partisipasi publik, dimana bicara demokrasi sudah ada sejak kelahirannya pada abad kelima. Cara-cara musyawarah dan tidak berjarak dengan daerah pemilih menjadikan demokrasi deliberatif sebagai jalan penyempurnaan yang sangat kaya makna. Deliberatif memainkan peran sentral dalam berkembangnya pemikiran demokrasi itu sendiriCara Teori Demokrasi Deleberatif sebagai Jalan Penyempurnaan Demokrasi Liberal (Demokrasi Representatif/Perwakilan) di Indonesia Paska Reformasi.

---

The theory of deliberative democracy is the one who’s going to complete or even accomplish the practice of democracy liberal (democracy representative in Indonesia while reformation). By using perspective democracy a deliberative belonging to jurgen habermas a social scientist at least the theory democracy of deliberative more or less can contribute for an idea and practices democracy liberal being executed in Indonesia, especially after 1998’s reform. In a deliberative democracy, policies matters (legislation) influenced by discussion occurring in the community in side administrative power (a state) and power economical (capitalized) formed his communicative through public communication civil society.

This is the core democracy a deliberative being the writer testing to be applied in a political system or of the Indonesian. Critical theory of deliberative democracy at least through to contribute the idea and practice of liberal democracy in Indonesia, especially after the Reformation of 1998. In deliberative democracy, policies important (law) influenced by discourses "wild" in society in addition to the administrative authority (ies) and economic power (capital) form a communicative power through public communication web of civil society. This is the core of deliberative democracy being the author of the trial to be applied in the political system or government post-New Order Indonesia.)

The disagreement which has existed in democratic thought over the past centuries between the tradition associated with Josep Schampeter , which gives greater weight to what Josep Basette called “the liberties of the moderns”, freedom of thought and conscience, certain basic rights of the person and of property and the rule of law. It is with those considerations in mind that I will be examining the present debate undemocratic theory. I want to evaluate the proposals that democratic theorists are offering inorder to consolidate democratic institutions. I will concentrate my attention on the new paradigm of democracy, the model of “deliberative democracy”, which is currently becoming the fastest growing trend in the field. Their main idea: that in a democratic polity political decisions should be reached through a process of deliberation among free and equalcitizens, has accompanied democracy since its birth in fifth century. The ways ofenvisaging deliberation and the constituency of those entitled to deliberate have variedgreatly, but deliberation has long played a central role in democratic thought.What we see today is therefore the revival of an old theme, not the sudden emergence of a new one."

"Penyelenggaraan Diklat akan efektif dan efisien bila merancang pelatihan dengan terstruktur melalui tahapan analisis/identifikasi, desain, implementasi, dan evaluasi, dikatakan Stone (2011:348) the effectiveness of training and development is enhanced when training activities are preceded by comprehensive analysis. Dampak negatif yang dirasakan bila analisis tidak dilakukan diantaranya tidak sesuainya tujuan Diklat dengan peserta yang hadir, demotivasi mengikuti pembelajaran, kerugian organisasi membiayai penyelenggaraan Diklat relatif mahal, dan investasi SDM di masa mendatang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Perlu dikaji keadaan yang sesungguhnya pelaksanaan Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) Teknis Manajemen PNS di Pusat Pengembangan ASN BKN beserta kendala yang dihadapi, selain itu mendapatkan instrumen AKD Teknis Manajemen PNS yang sesuai diterapkan di Pusat Pengembangan ASN BKN.Pendekatan penelitian ini post-positivis karena berawal degan menguji teori pelatihan SDM melalui AKD, metode pengumpulan data kualitatif dan strategi triangulasi digunakan untuk validitas data yang terkumpul. Model AKD di BKN menggunakan instrumen analisis tugas yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala BKN Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan AKD Teknis Manajemen PNS, namun AKD belum efektif dilaksanakan di BKN. Terkendala oleh tidak adanya koordinasi kerja antar unit dalam melaksanakan AKD, pelaksana tugas tidak mengetahui ketersediaan pedoman atau alat ukur AKD, penugasan AKD dalam struktur organisasi dan tata kerja BKN tidak tegas, SDM tidak tersertifikasi TNA, komitmen pimpinan tidak diimplementasikan dengan baik, dan belum ada standar kompetensi jabatan.Dengan tidak digunakannya Peraturan Kepala BKN Nomor 17 Tahun 2011 perlu varian baru berupa instrumen analisis dalam perancangan pelatihan yang sesuai untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan, instrumennya yaitu analisis Forum Group Discusion dengan keunggulan cepat, data yang diperoleh lebih kaya/dalam, dan memberikan nilai tambah. Instrumen berikutnya analisis Litingring/DIF (Kesulitan Kepentingan Keseringan/ Difficulties Importancy Frequency) yang dapat diimplementasikan menggunakan eManajemen Diklat secara daring.<

---

The implementation of training and development will be effective and efficient if the instructional sistem design is structured by the analysis, design, implementation, and evaluation, Stone (2011:348) the effectiveness of training and development is enhanced when training activities are preceded by comprehensive analysis. There will be any negative effect if the analysis is not conducted among other are that the goals of the training and development is not adjusted to the participants attending it, the de-motivation in joining the learning, the organizational loss in funding the relative expensive training and development implementation and the human resource investment in the future is not based on what is expected. It is necessary for any study to the real implementation of Civil Servant Management Technique Training Need Analysis at the ASN Development Centre, National Civil Service Agency (NCSA) as well as for the obstacles faced, also to get the appropriate instrument of Civil Servant Management Technique Training Need Analysis implemented at the ASN Development Center NCSA.

The study approach is post-positivist because it starts by testing the human resource training theory by training need analysis, the qualitative data collection and the triangulation strategy are used to validate the data collected. training need analysis model uses the instrument of task analysis determined in the Regulation of Head of NCSC number 17 of 2011 concerning the Guidance of Civil Servant Management Technique Training Need Analysis Implementation, but training need analysis is not yet conducted effectively at NSCS. It is constrained by the absence the coordination intra-units in implementing the training need analysis, the task implementers do not know the guidance or training need analysis metering tool availability, the training need analysis assignment in the NCSC organizational structure and procedure are not strict, the human resources are not certified to the training need analysis, the leader commitment is not implemented correctly, and there is not positional competence standard.

By not being used Regulation of Head of NCSC number 17 of 2011 is necessary for the new variant as the analysis instrument in designing the training appropriately to identify the training demand, its instruments are the FGD analysis with the fast superiority, the data obtained is richer / deeper, and gives additional values. The following instrument is the DIF (Difficulties Importancy Frequency) analysis to be implemented by using e-Management Training on-line."

"Pemenuhan dan pemanfaatan inspektur tambang menjadi sebuah kebutuhan di sektor pertambangan. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis konsistensi antara rekrutmen inspektur tambang, penyelenggaraan diklat fungsional inspektur tambang pertama pada tahun 2014, dan penempatan para alumni diklat yang berasal dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, pasca diklat fungsional inspektur tambang fungsional inspektur tambang pertama. Penelitian difokuskan pada alumni diklat fungsional inspektur tambang pertama tahun 2014 yang berasal dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Pendekatan yang digunakan menggunakan konsep evaluasi pendidikan dan pelatihan dan metode kualitatif dalam rangka mencari informasi mendalam dari para informan. Hasil yang diperoleh terdapat inkonsistensi terkait rekrutmen inspektur tambang, penyelenggaraan diklat fungsional inspektur tambang pertama, dan penempatan alumni diklat yang berasal dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pasca diklat. Kondisi yang tidak ideal dan inkonsistensiyang terjadi dikarenakan karena adanya kebijakan internal dan faktor eksternal organisasi, yaituadanya moratorium pegawai negeri sipil.

---

Fulfillment and utilization of mine inspectors become a necessity in the mining sector. This study is focusing on the analysis of consistency among the recruitment of mine inspectors, the process of mine inspectors’ training in 2014, and the placement of the alumni of the mine inspectors’ training from the Directorate General of Mineral and Coal, Ministry of Energy and Mineral Resources. The study focused on the mine inspector training graduates in 2014 from the Directorate General of Mineral and Coal, Ministry of Energy and Mineral Resources. The approach uses the concept of education and training evaluation and qualitative methods in order to find in-depth information from informants. The results obtained are inconsistencies related to the mine inspector recruitment, mine inspector training, and the placement of alumni of the training in the Directorate General of Mineral and Coal after the training. The inconsistency occurs due to the internal and external policies of the organization, related to the lack of human resources and moratorium."

"ABSTRAKPandemi Corona Virus Disease  2019, disingkat Covid-19, yang mewabah di seluruh negara di dunia menjadi alasan utama Kerajaan Saudi Arabia (KSA) untuk menutup sementara akses masuk wilayah negaranya dari semua warga asing sampai waktu yang tidak ditentukan. Untuk pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Agama, kebijakan KSA ini pada gilirannya menjadi awal krisis nasional bagi penyelenggaraan ibadah umrah dan ibadah haji. Akibat dari dikeluarkannya kebijakan KSA itu adalah ditundanya keberangkatan calon jemaah umrah Ketika pandemi Covid-19 tengah memuncak hingga akhirnya Kementerian Agama RI mengeluarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 494 tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 2020 M/1441 H. Dalam situasi krisis seperti itu,  praktik komunikasi yang efektif sebagai bagian dari manajemen komunikasi krisis menjadi hal vital yang tak bisa diabaikan. Tanpa praktik komunikasi yang efektif, bisa dibayangkan betapa keresahan lebih dari 220 calon Jemaah haji tahun 2020 yang gagal berangkat ke tanah suci akan meledak menjadi amarah dalam skup nasional. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini berusaha menganalisis penanganan krisis yang dilakukan Kementerian Agama RI dalam perspektif komunikasi dengan mengacu pada model Crisis and Emergency Risk Communication (CERC). Penelitian ini membagi tahapan krisis ke dalam empat tahap menurut Steven Fink, yaitu tahap prodromal, tahap akut, tahap  kronis  dan  tahap  resolusi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam menangani krisis yang terjadi, Kementerian Agama RI tidak sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip komunikasi yang efektif dan pada gilirannya berakibat pada semakin meradanganya krisis yang terjadi dan kurangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah.

---

ABSTRACTCorona Virus Disease 2019, abbreviated as Covid-19, which is endemic in all countries in the world no doubt is the main reason for the Kingdom of Saudi Arabia (KSA) to temporarily close the country's access to its territory from all foreign citizens until an uncertain time. For the Indonesian government, especially the Ministry of Religions, the kingdom's policy has become the beginning of a national crisis for the implementation of the Umrah and Hajj pilgrimage. The consequence of the KSA policy was the postponement of the departure of pilgrims when the Covid-19 pandemic was peaking until finally the Indonesian Ministry of Religions issued a Decree of the Minister of Religions No. 494 of 2020 concerning the Cancellation of the Departure of Hajj Pilgrims to the Hajj Pilgrimage Year 2020 M/1441 H. In that situation, various effective communication practices as part of crisis communication management are very vital which cannot be ignored. Without any effective communication practices, it could be imagined how the unrest of more than 220 candidates for the Hajj in 2020 who failed to leave for the holy land would explode into anger in the national scope. Using a qualitative approach, this study seeks to analyze the handling of crises carried out by the Indonesian Ministry of Religions in a communication perspective by referring to the Crisis and Emergency Risk Communication (CERC) model. This study divides the stages of the crisis into four stages according to Steven Fink, namely the prodromal stage, the acute stage, the chronic stage, and the resolution stage. The results of this study indicate that in dealing with the crisis that occurred, the Ministry of Religions of the Republic of Indonesia did not fully apply the principles of effective communication and in turn resulted in increasingly inflaming crises and a lack of public trust to the government."

"Tesis ini membahas tentang perjuangan Gerakan Selamatkan Pantai Pede dalam menolak rencana privatisasi Pantai Pede di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat oleh PT Sarana Investama Manggabar. Konsep pemikiran Pierre Bourdieu tentang habitus, kapital dan arena digunakan sebagai landasan konseptual dalam mendalami dan menganalisis konflik tersebut. Pantai Pede menjadi arena perjuangan beberapa aktor, diantaranya PT Sarana Investama Manggabar, Pemprov NTT, Pemkab Manggarai Barat, Gerakan Selamatkan Pantai Pede, dan masyarakat biasa. Setiap aktor memiliki dan menggunakan habitus dan kapital demi mememenangkan kompetisi dan meraih posisi atau kedudukan strategis dalam arena tersebut. Pantai Pede juga menjadi ruang publik yang merepresentasikan hak-hak politik masyarakat Manggarai Barat. Analisis wacana kritis Norman Fairclough digunakan sebagai metode penelitian untuk menganalisis beberapa teks, yakni poster, mural dan tulisan yang diamati dalam penelitian ini. Teks-teks ini menggambarkan perlawanan kelompok Gerakan Selamatkan Pantai Pede terhadap dominasi Pemprov NTT dan PT Sarana Investama Manggabar yang pada akhirnya juga mampu menggerakan kelompok lainnnya untuk bersama-sama menolak rencana privatisasi Pantai Pede.

---

This thesis discusses about the struggle of Gerakan Selamatkan Pantai Pede in rejecting the privatization plan of Pede beach in Labuan Bajo, West Manggarai Regency by PT Sarana Investama Manggabar. The concept of thought of Pierre Bourdieu about habitus, capital and arena used as a conceptual basis to deepen and analyze the conflict. Pede beach became an arena of struggle of several actors, such as PT Sarana Investama Manggabar, Provincial Government of NTT, District Government of Manggarai Barat, Gerakan Selamatkan Pantai Pede, and the community. Every actor had and used the habitus and capital as a strategy for winning the competition and getting a better position. Pede beach also became a public sphere that represent political rights of the community of Manggarai Barat. Critical discourse analysis Norman Fairclough used as the research method to analyze texts, such as poster, mural and inscription that observed in this study. These texts described resistance of Gerakan Selamatkan Pantai Pede towards the domination of Provincial Government of NTT and PT Sarana Investama Manggabar and incapable of inspiring other groups to refuse privatization of Pede beach."

"In Indonesia's system law, drug crimes have death sentence (capital punishment). although capital punishment had been implementing as positive law in Indonesia but the efficacy of capital punishment as instrument of criminal policy still became debatable for Indonesia's criminologist and law practitioners. This thesis try to discover the effect of capital punishment toward prisoner's attitude to drug trading in Cipinang Prison. The basic theory as analyze in this research is deterrent theory from classical thinker Cecare Becaria and developed by modem thinker such as : Jhos Andenaes, Zimring and Hawkins, William Cambliss and etc. Research method applied in this thesis is survey quantitative approach. Population and sampling is drug prisoners (drug trader)in Cipinang Prison. The correlations and regressions analyze concludes R value= 0.925, determinant coefficient R = 0.885 and regression equations Y = 2.358 =-098765 + 0.249X3 + 0.707X4. From the analyze above we conclude that penalty would generally affect to learnt to the convicts for dealing with drugs. Deterrent effect of Capital Punishment would not depends on knowledge and perceptions of penalty, nevertheless it depends on perceptions to law enforcement and fear of capital punishment."

"Tesis ini membahas tentang perjuangan Gerakan Selamatkan Pantai Pede dalam menolak rencana privatisasi Pantai Pede di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat oleh PT Sarana Investama Manggabar. Konsep pemikiran Pierre Bourdieutentang habitus, kapital dan arena digunakan sebagai landasan konseptual dalam mendalami dan menganalisis konflik tersebut. Pantai Pede menjadi arena perjuangan beberapa aktor, diantaranya PT Sarana Investama Manggabar, Pemprov NTT, Pemkab Manggarai Barat, Gerakan Selamatkan Pantai Pede, dan masyarakat biasa. Setiap aktor memiliki dan menggunakan habitus dan kapital demi mememenangkan kompetisi dan meraih posisi atau kedudukan strategis dalam arena tersebut. Pantai Pede juga menjadi ruang publik yang merepresentasikan hak-hak politik masyarakat Manggarai Barat. Analisis wacanakritis Norman Fairclough digunakan sebagai metode penelitian untuk menganalisis beberapa teks, yakni poster, mural dan tulisan yang diamati dalam penelitian ini. Teks-teks ini menggambarkan perlawanan kelompok Gerakan Selamatkan Pantai Pede terhadap dominasi Pemprov NTT dan PT Sarana Investama Manggabar yang pada akhirnya juga mampu menggerakan kelompoklainnnya untuk bersama-sama menolak rencana privatisasi Pantai Pede

---

This thesis discusses about the struggle of Gerakan Selamatkan Pantai Pede in rejecting the privatization plan of Pede beach in Labuan Bajo, West Manggarai Regency by PT Sarana Investama Manggabar. The concept of thought of Pierre

Bourdieu about habitus, capital and arena used as a conceptual basis to deepen and analyze the conflict. Pede beach became an arena of struggle of several actors, such as PT Sarana Investama Manggabar, Provincial Government of NTT,

District Government of Manggarai Barat, Gerakan Selamatkan Pantai Pede, and the community. Every actor had and used the habitus and capital as a strategy for winning the competition and getting a better position. Pede beach also became a public sphere that represent political rights of the community of Manggarai Barat. Critical discourse analysis Norman Fairclough used as the research method to

analyze texts, such as poster, mural and inscription that observed in this study. These texts described resistance of Gerakan Selamatkan Pantai Pede towards the domination of Provincial Government of NTT and PT Sarana Investama Manggabar and incapable of inspiring other groups to refuse privatization of Pede beach."

"Tesis ini membahas tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pola Baru Tk III Angkatan VIII Tahun 2014 pada Lembaga Administrasi Negara Berdasarkan Level Reaksi Peserta . Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan pola baru dengan menggunakan teori evaluasi diklat pada level reaksi oleh kirkpatrick dengan aspek yang diteliti widyaiswara, penyelenggara, kurikulum dan fasilitas diklat. Penelitian ini menggunakan metode positivis dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil Penelitian menunjukkan Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pola Baru Tk III Angkatan VIII Tahun 2014 berjalan dengan cukup baik. Namun demikian, apabila dicermati lebih dalam lagi ternyata masih ada beberapa kelemahan antara lain : kurangnya kompetensi widyaiswara dalam suatu materi diklat baik teoritis, praktek, dan pengalaman, koordinasi antara penyelenggara dengan peserta dalam proses pembelajaran belum sepenuhnya dilaksanakan, adanya mentor yang tidak memfasilitasi dengan baik kebutuhan peserta untuk menciptakan proyek perubahan dalam unit organisasi, serta penyediaan konsumsi yang kurang variasi.

---

The thesis discussed about evaluation of education and leadership training new patterns Level III Session VIII on 2014 in Institute of Public Administration Based on Participants Reaction. The purpose of this research is to find effectiveness the realization of education and leadership training new patterns by using the theory evaluation training reaction level by Kirkpatrick with the dimensions trainers, organizer, curriculum, and facilities training. This Research is adopted positivist method and descriptive design.

The results of the study showed the training has worked fairly well. However when examining depper there are still some several weaknesses among others lack of competence trainer in a matter training, both theory, practice and experience, coordination between organizer and participants in learning have not been fully determined, the mentor who not facilitate needs paticipants to create project change in organization, and providing consumption of foods are less in variety."