Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKonsep peacebuilding liberal sering dikaitkan dengan kegagalan upaya liberalisasi pada negara-negara gagal yang dilanda perang, Hal ini berpangkal dari kecenderungan praktik liberal dalam pembangunan perdamaian untuk membingkai dan memperlakukannya sebagai 'proyek' liberal dan bukan sebagai upaya peacebuilding utamanya. Artikel ini melihat bahwasanya pembangunan perdamaian liberal layak dipertahankan apabila pembangunan tersebut mengakui dirinya sebagai proyek yang belum selesai. Artikel ini juga menganjurkan agar upaya pembangunan perdamaian lebih difokuskan pada solusi teknis daripada menekankannya sebagai sebuah gagasan ideologis. Peacebuilding liberal selayaknya ditarik dari definisi liberalisme yang lebih murni, terutama dengan memerhatikan gagasan kebebasan positif. Artikel ini dimulai dengan memecah premis dasar pembangunan perdamaian liberal serta menelisik dorongan ideologisnya, khususnya dengan merujuk pada paparan Roland Paris (2010). Lebih lanjut, artikel ini mengevaluasi berbagai kritik dan mengidentifikasi alternatif untuk agenda pembangunan perdamaian liberal. Selanjutnya, artikel ini menyampaikan argumen utama bahwa untuk menjauhkannya dari kritik terhadap pembangunan perdamaian liberal sebagai sebuah 'proyek' idelogis, pembangunan perdamaian liberal harus mengurangi ambisi liberalnya dan meninjau lagi titik pandangnya dengan kembali mengenali bahwa liberalisme dalam tubuh gagasannya sendiri memiliki nilai-nilai yang saling bertentangan. Artikel ini kemudian menawarkan untuk memprioritaskan stabilitas di negara pascakonflik dengan berkonsentrasi pada solusi teknis kasus-per-kasus, yang seringkali dikaitkan dengan membangun kapasitas kelembagaan dan memastikan adanya landasan yang dapat menjamin masyarakat lokal menyampaikan tujuan dan kepentingan kolektifnya."

"ABSTRAKTulisan ini mengulas literatur Ilmu Hubungan Internasional, terutama terkait pandangan modern terhadap Gereja Katolik Roma. Secara lebih khusus, artikel ini meninjau bagaimana 'peran' Gereja terwakili dalam literatur HI yang ditulis pada masa pasca-Perang Dingin. Kerangkawaktu tersebut dipilih karena perhatian terhadap transnasionalisme dan aktor terkait hanya muncul sejak periode tersebut, sehingga memungkinkan diskusi ilmiah mengenai aktor keagamaan. Bagian pertama artikel ini akan melacak penyebutan awal tentang Katolik danHubungan Internasional. Kemudian, artikel ini akan menjelaskan bagaimana akademisi IR saat ini menganalisis Gereja. Temuan kajian literatur menggambarkan mayoritas diskusi saat ini didasari oleh asumsi akan Negara Kota Vatikan, Takhta Suci, jaringan gereja dan LSM Katolik sebagai representasi badan yang berbeda. Selanjutnya, artikel ini akan menyoroti perkembangan terakhir yang mencoba menyarankan Gereja sebagai -mungkin- aktor tunggal, bertentangandengan apa yang saat ini dipercayai. Dengan menggunakan logika yang dipinjam dari khazanah teologis Katolik, tulisan ini menawarkan sebuah sintesis Gereja sebagai Tubuh Kristus yang terdiri atas berbagai anggota, seperti halnya dengan negara kesatuan yang dipahami oleh paradigma realisme klasik. Dengan demikian, tulisan ini juga dapat dilihat sebagai tantangan terhadap pemahaman kolektif mengenai salah satu aktor politik global tertua yang masih adahingga kini, Gereja Katolik Roma."

"ABSTRAKPemerintah Cina telah memberikan komitmen untuk menurunkan emisi karbon di mana sebelumnya Cina menolak untuk membatasi tingkat konsumsi energinya untuk kebutuhan industrialisasi dan pengembangan ekonomi. Proses industrialisasi di Cina pada akhirnya telah mengakibatkan kerusakan lingkungan yang mengancam populasi penduduk. Oleh sebab itu, Pemerintah Cina menetapkan langkah-langkah strategi untuk menjaga keamanan energinya dengan menyelaraskan pada kebijakan perubahan iklim dan ekonominya. Hal ini dilakukan untuk mencapai penurunan emisi karbon yang dilakukan melalui konservasi energi dan pengembangan ekonomi hijau yaitu dengan mengembangkan energi terbarukan seperti energi nuklir, hydropower, tenaga angin, tenaga surya dan sumber-sumber energi alternatif lain yang belum ditemukan. Tindakan yang diambil Pemerintah Cina tersebut dilakukan berdasarkan pada norma internasional yaitu rezim climate change yang kemudian membentuk identitas Cina sebagai negara yang bertanggung jawab dalam upaya menurunkan emisi karbon global. Melalui norma internasional tersebut Cina melakukan interaksi dalam struktur lingkungan global untuk mendapatkan pengetahuan-pengetahuan terkait isu perubahan iklim sehingga mendorong Cina untuk berkomitmen menurunkan emisi karbon global melalui strategic instrumental dan resources instrumental."

"Artikel ini menawarkan cara pandang baru untuk melihat ASEAN dengan memperkenalkan konsep 'compartmentalised regionalism' ('regionalisme terkomparte-mentalisasi'). Pandangan umum para praktisi diplomasi ASEAN maupun para akademisi cenderung melihat sejarah ASEAN sebagai evolusi linear sebuah proyek regional yang berfokus pada dimensi politik dan keamanan menjadi sebuah proyek regional yang bersifat multidimensional melalui 'perluasan dan pendalaman' ('widening and deepening'). Gagasan 'compartmentalised regionalism' mengenali perkembangan ASEAN sebagai perkembangan dua proyek regionalisme yang terpisah namun diletakkan dalam satu nama. Kedua proyek regionalisme ini memiliki pengaturan yang berbeda, didorong oleh aktor-aktor yang berlainan, serta bekerja berdasarkan logika yang tak sama. Dengan demikian, perkembangan ASEAN selayaknya tidak dilihat hanya sebagai 'perluasan dan pendalaman' ('widening and deepening'), namun sebagai perkembangan dua proyek regionalisme yang berbeda itu dan interaksi yang kompleks di antara keduanya."

"ABSTRAKArtikel ini membahas partisipasi Indonesia dalam UNIFIL MTF sebagai cara negara mengaktu-alisasikan diplomasi angkatan lautnya. Artikel ini berusaha menjelaskan motif Indonesia bergabung dalam UNIFIL MTF dengan menggunakan Metodologi soft-system berdasarkan teori Diplomasi Angkatan Laut. Dengan menggunakan kerangka analisis tersebut, artikel ini diharap-kan dapat mengisi kesenjangan teoretis dan metodologis yang kerap luput dalam kajian terdahulu mengenai topik ini. Salah satu motif yang berhasil diidentifikasi dalam artikel ini adalah menja-lankan amanat konstitusi untuk ikut serta dalam memelihara perdamaian dunia dan untuk meningkatkan peran Indonesia di tingkat global. Artikel menyimpulkan dan menawarkan reko-mendasi agar Indonesia dapat terus meningkatkan kapabilitas gugus tugas maritimnya guna berfungsi secara optimal dalam menepati komitmen sesuai dengan motif di atas."

"ABSTRACTThis article tries to explain how misperception can trigger conflict between countries. The article would employ spiral model of conflict proposed by Robert Jervis as a theoretical framework to scrutinize contemporary US and Chinese contemporary competition. As a result, this paper shows how threat assessment could trigger a spiral of conflict through states tendency to overestimate threat level and its failure to perceive that defensive behavior can be interpreted as offensive by the belligerent. Based on this analysis, the probability of conflicts can be reduced as each country tries to comprehend motivations that drive other behavior, perceptions and reactions that might arise as a result of the strategic empathy."

"ABSTRAKThis article would follows the history of the concept of territoriality as described by Schmitt andKant which place the appearance of territorial attachment to a context. The author wants to pointout the problems that arise when the territory is taken from that context and adopted in aglobalized world which has a different context. Taking territory as the undeniable norm of amodern state contributes to create some latent problems: ethnic or religious identity issues thatneed to subject to national identity, inability to deal with non-territorial political entities, andinability to imagine effective ways to mobilize effective authority regardless of material capacity.This article concludes with a suggestion to reopen the discussion about the importance ofterritoriality for a country and whether the concept can still serve as an assumption of statesecurity and unity"

"This article seeks to examine the shift in Japanese security policy and potential shift inantimilitaristic strategic culture. Based on the rational proposition that despite the continuouschange, Japan has never changed its strategic culture because of continuous debate in domesticpolitics arena which plays vital role in shaping Japans perceptions and security policy. Thechanging security practices are thus seen as a logical response to the current international security dynamics. Therefore, within this period of time remain, it would be unlikely that ShinzoAbes government would achieved its goal of reforming the constitution in terms of security policy."

"ABSTRACTThe global civil society is often regarded as a progressive moral force that provides advocacy andprotection of marginalized groups in the global political arena. Nevertheless, departing from the belief that civil society has great power and influence over global dynamics, it sees that the legitimacy claims they articulate and articulated by academics are essential to be evaluated, especially with regard to their representation and accountability groups and individual beneficiaries. This paper concludes that the claims of legitimacy of civil society are less justifiable, both normatively and empirically. From the normative point of view, claims for civil society representation are problematic because they are often less ethical and thus have a counterproductive effect on the benefit of beneficiaries. In addition, they are more accountable to donors and the sustainability of related institutions than the interests of beneficiaries. From the empirical point of view, the legitimacy of civil society is also questionable because it is now emerging discourses from their own beneficiaries who oppose the actions of representatives and the lack of accountability demonstrated by International Non-Governmental Organizations over Beneficiaries. This paper concludes with a recommendation to the International NGOs to put the Beneficiaries interests as top priority and stop projecting beneficiaries as passive, mute, and without political agency."