Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Berita hoaks dan ujaran kebencian bertebaran dimedia sosial akan mempengaruhi preferensi pemilih yang menggunakan hak suaranya berdasarkan informasi kualitas dan visi dari perserta Pemilu. Penyebaran hoaks dan ujaran kebencian mengancam demokrasi untuk mencapai kesejahteraan bangsa. Terintegrasi dengan lanskap digital merupakan keniscayaan dan hoaks adalah bagian tak terpisahkan dari lanskap digital. Maka dibutuhkan mentalitas kritis dan verifikasi yang memungkinkan masyarakat hidup berdampingan dengan hoaks. Hoaks tidak ada kaitannya dengan kebebasan berekspresi karena itu merupakan manipulasi. Strategi terbaik melawan hoaks, pemerintah mendorong edukasi dan literasi digital masyarakat, pemuka masyarakat, komunitas dan media massa konvensional menyajikan informasi yang proporsional dan berkualitas, masyarakat menghasilkan dan berbagi konten positif, sehingga dapat menggeser suplai hoaks di media sosial, serta menerapkan tindakan hukum yang efektif bagi penyebar hoaks.

Abstrak :
ABSTRAK
Partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan pemerintah akan menghasilkan kebijakan yang lebih matang, tepat sasaran, dan lebih diterima oleh semua pihak. Dengan perkembangan TIK dalam konsep e-Participation, partisipasi masyarakat dimungkinkan untuk diselenggarakan secara daring melalui layanan konsultasi publik elektronik (e-Consultation). Untuk mengembangkan layanan tersebut dibutuhkan perencanaan yang matang dan langkah-langkah yang tepat agar sistem yang dikembangkan dapat dipergunakan secara efektif. Sejumlah literatur telah mengupas tentang model pengembangan e-Participation, namun model-model yang ada hanya fokus pada aspek tertentu saja. Oleh sebab itu penelitian ini mencoba mengusulkan sebuah kerangka pengembangan layanan konsultasi publik elektronik melalui studi literatur terhadap sejumlah kajian-kajian pengembangan dan konsep eParticipation. Kerangka yang dibangun terdiri atas 4 (empat) tahapan: Inisiasi, Perancangan, Implementasi, dan Evaluasi, dan dalam tiap tahapan memiliki langkah-langkah spesifik yang dapat menjadi acuan dalam pengembangan layanan e-Consultation. Melalui makalah ini, peluang untuk penelitian lanjutan dapat dilaksanakan dengan menguji dan mengevaluasi kerangka yang dibangun. ABSTRACT
Citizen participation in the process of policy formulation will produce policies that are more mature, effective, and more acceptable to all parties. With the rapid developments of ICT and e-participation concept, it is possible for community participation to be held online through the electronic public consultation (e-Consultation). Developing these service required careful planning and proper measures so that the system can be used effectively. Some literature has investigated e-Participation development models. However, existing models only focus on a particular aspect. Therefore, this paper attempts to propose a framework for developing electronic public consultation through literature study on a number of papers concerning about development on the e-Participation concept. The framework is built consists of four (4) phases: Initiation, Design, Implementation, and Evaluation, and in each stage has specific steps that could be a reference in the development of e-Consultation. Through this paper, there are opportunities for further research by testing and evaluating the proposed framework.

Abstrak :
ABSTRAK
Kritik dari masyarakat yang menuntut terjadinya perubahan dalam kinerja birokrasi pemerintah. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) yang berdiri sejak tahun 2004 lalu, mulai melakukan proses RB. Secara kelembagaan, Kemkominfo melalui sejarah yang panjang. Berdasarkan sejarahnya tersebut, Kemkominfo telah melalui berbagai perubahan nama, visi dan misi, serta tugas pokok dari berbagai kelembagaan yang mengawali berdirinya Kemkominfo, yang disebabkan oleh pergantian kekuasaan mulai dari orde baru, awal reformasi, hingga kabinet pemerintahan yang berkuasa saat ini. Hal tersebut memberikan pengaruh terhadap budaya birokrasi yang dianut para pegawainya. Banyak perubahan yang harus dilakukan untuk merubah tataran sistem budaya kerja, dan pola pikir para pegawainya sehingga dapat mendukung kebijakan pemerintah dalam usaha meningkatkan kualitas pelayanan publik menjadi semakin efektif dan professional. Pelaksanaan RB yang disertai dengan pengawasan dan evaluasi, menjadi semakin penting untuk dilaksanakan di lingkungan Kemkominfo. Selain itu perekrutan pegawai baru telah dilakukan melalui sistem Computer Assisted Test (CAT) yang dilakukan secara online dan hasilnya langsung dapat dilihat setelah test selesai dilakukan. Proses lelang untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi pratama juga dilakukan sebagai bentuk transparansi jenjang promosi jabatan. Kesejahteraan untuk pegawai juga terus ditingkatkan dengan adanya peningkatan tunjangan kinerja serta wacana untuk melakukan perubahan sistem penggajian pegawai. Pemahaman mengenai komunikasi organisasi juga harus diperhatikan, sehingga peran masing-masing anggota organisasi dalam jaringan komunikasi di dalam organisasi tersebut dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Sehingga tujuan dari Reformasi Birokrasi dapat dicapai bersama-sama oleh seluruh anggota organisasi.

Abstrak :
ABSTRAK
Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang pedoman pemanfaatan media sosial Instansi Pemerintah, salah satu tugas humas pemerintah adalah menyebarluaskan infromasi kepada publik, menampung dan mengolah aspirasi masyarakat melalui media, baik media tradisional, media konvensional, ataupun media baru. Komunikasi dengan menggunakan media baru dapat menjangkau langsung dan cepat kepada masyarakat. Salah satu media baru berbasis internet yang booming beberapa tahun belakangan ini adalah media sosial. beberapa permasalahan yag dihadapi oleh Pranata Humas pemerintah adalah pemilihan media sosial, meraih follower (pengikut) sebanyak-banyaknya, serta mengelola media sosial yang telah dibuat tersebut. Diperlukan upaya-upaya kreatif fan persuasif untuk melaksanakan misi tersebut. Tulisan ini berisi pengalaman peulis dalam usaha meningkatkan jumlah follower bagia media sosial yang ada dipuslitbang Teknolologi Mineral dan Batubara (tekMIRA), yaitu melalui kegiatan kunjungan yang dilakukan oleh sekolah atau universitas. Usaha ini ternyata mampu tidak hanya menambah jumlah follower media sosial namun juga mampu menambah hits counter jurnal yang ada di tekMIRA.

Abstrak :
ABSTRAK
Artikel ini mengulas tentang bagaimana fenomena yang sama bila dibandingkan dengan perkembangan industri media di dunia? Bagaimana fenomena perkembangan dan konvergensi media dalam masyarakat dunia? Bahan artikel ini bersumber dari buku-buku dan literatur yang terkait. Diharapkan artikel ini dapat memberi pemahaman lebih jelas mengenai perkembangan media barau yang makin marak di Tanah Air.

Abstrak :
ABSTRAK
Kajian ini menyoroti pada masalah yang dikaji diambil dari konten headline yang disajikan surat kabar yang dijadikan sampel, yakni: Surat kabar Kompas, Media Indonesia, Republika, dan Rakyat Merdeka. Hasil kajian surat kabar pada bulan Oktober 2017 dapat dipaparkan sebagai berikut. 1) Dari Topik isu yang menonjol menyangkut Kendala dan Gangguan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). 2) Dari bidang masalah yang paling menonjol menyangkut isu bidang politik dalam frekuensi penyajiannya menduduki peringkat pertama. 3) Dari asal sumber informasi yang paling dominan berasal dari kalangan pemerintah. 4) Dari sisi Cover Both Side kajian mengkaji 28 edisi, 21 diantaranya menerapkan kaidah Both Side. Kajian ini merekomendasikan seyogyanya surat kabar selalu mengedepankan prinsip dan etika jurnalitik salah satunya adalah cover both sides.