Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Sebagai pengajar guru hendaknya mampu menuangkan sejumlah bahan pelajaran ke dalam otak anak didik, sedangkan sebagai pendidik guru diharapkan dapat membimbing dan membina anak didik agar menjadi manusia yang berjiwa pancasilais dan manusia sosial yang cakap, aktif, kreatif, dan inofatif.Selain itu guru yang profesional juga memiliki kemampuan, karena kemampuan merupakan perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Kemampuan guru adalah perilaku guru dalam melaksanakan berbagai tugasnya di dalam mengelola proses pembelajaran. Kemampuan merupakan salah satu hal yang harus dimiliki dalam jenjang apapun karena kemampuan memiliki kepentingan tersendiri dan sangat penting untuk dimiliki oleh guru. Berhasil tidaknya pendidikan pada sebuah sekolah salah satu komnponennya ialah guru itu sendiri.Adapun pembahasan aplikasi sikap profesional guru dalam tulisan ini mencakup; (1) kemampuan merencanakan pengorganisasian pengajaran; (2) kemampuan merencanakan pengelolaan kegiatan belajar mengajar; (3) kemampuan merencanakan pengelolaan kelas; dan (4) kemampuan merencanakan penggunaan media dan sumber belajar."

"Harta bersama merupakan salah satu bentuk sumber kekayaan yang diusahakan suami isteri dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata Barat (BW) mempunyai perbedaan dalam mengatur sumber pembiayaan bagi penyelenggaraan kehidupan keluarga. Perbedaan ini menyangkut tentang ada tidaknya harta bersama, proses pembentukan harta bersama, unsur-unsur yang membentuk harta bersama, pola pengelolaan harta bersama dan pembagian harta bersama karena perceraian. Para ahli Hukum Islam berbeda pendapat dalam memandang hukum harta bersama ini. Kelompok pertama berpendapat bahwa pada asasnya dalam Hukum Islam tidak ada harta bersama. Seluruh biaya pemenuhan penyelenggaraan kehidupan rumah tangga menjadi kewajiban dan tanggung jawab suami. Walaupun isteri memiliki harta baik berasal dari warisan, hibah maupun hasil usahanya sendiri, ia tidak mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Penggunaan harta benda isteri oleh suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga, hukumnya sebagai pinjaman/hutang yang harus dikembalikan. Kelompok kedua, yang umumnya terdiri dari ulama mazhab Hanafi menyatakan bahwa suami dan isteri dapat membentuk harta bersama guna memenuhi kebutuhan rumah tangga, apabila pasangan suami isteri tersebut sepakat untuk membentuknya. Kebolehan pembentukan harta bersama ini mereka kiaskan dengan diperkenankannya membentuk usaha dagang bersama (syarikat 'inan). Menurut pendapat kedua ini, bila suami dan isteri sepakat, mereka dapat membentuk harta bersama. Kesepakatan tersebut tidak harus berupa perjanjian. Jika dalam kehidupan keseharian menun.jukkan adanya harta bersama, secara hukum dapat ditafsirkan sebagai adanya kesepak.atan suami isteri untuk membentuk harta bersama. Secara tersurat, Pasal 85 sampai dengan 97 Bab XIII Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang merupakan produk fikih Indonesia, mengatur kemungkinan bagi para pihak suami isteri untuk membentuk harta bersama dalam keluarga. Pasal 65 Kompilasi tersebut menyatakan pula bahwa adanya harta bersama dalam keluarga itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik pribadi masing-masing suami dan isteri. Sedang menurut Hukum Adat, harta bersama dalam perkawinan adalah harta lepasan atau pecahan dari harta kerabat yang mengurung keluarga baru tersebut. Harta bersama ini berada di antara dua tarikan kutub, kutub kerabat dan kutub keluarga. Pada suatu ketika tarikan kutub keluarga lebih kuat, dan pada ketika yang lain tarikan kutub kerabat lebih kuat. Unsur-unsur harta dari harta bersama menurut Hukum Adat adalah semua harta yang dihasilkan oleh suami isteri selama perkawinan dan harta yang diberikan kepada keduanya ketika menikah. Berkenaan dengan harta bersama, Hukum Perdata Barat (BW) menetapkan bahwa apabila tiada perjanjian khusus dalam perkawinanq maka semua harta yang dibawa oleh suami dan isteri, harta yang diperoleh selama perkawinan, semuanya menjadi harta bersama. Baik Hukum Adat maupun Hukum Perdata Barat (BW) menganut asas persatuan bulat. Kompilasi Hukum Islam secara tegas menyatakan bahwa suami bertanggungjawab menjaga harta bersama, harta pribadi isteri dan harta pribadi suami sendiri. isteri ikut bertanggungiawab meniaga harta bersama maupun harta pribadi suami yang ada padanya. Tanpa persetujuan pihak, lain, suami atau isteri tidak boleh menjual atau memindahtangankan harta bersama. Bagaimana prosedur pembagian harta bersama j ika terjadi perceraian, dimana pembagian dilakukan dan berapa bagian masing-masing suami isteri. Kenyataan dalam masyarakat diperkirakan sangat bermacam ragam. Kemungkinan pembagian itu dilakukan dirumah, sebelum gugatan diajukan ke Pengadilan, kemungkinan kesepakatan pembagian tercapai di Pengadilan, kemungkinan pembagian dilakukan di bawah wibawa keputusan pengadilan, atau kemungkinan harta tersebut tidak pernah dilakukan pembagian sehingga harta bersama tetap dikuasai oleh salah satu pihak. Kemungkinan pihak laki-laki yang menguasai harta bersama itu, kemungkinan pula pihak laki-1aki memperoleh bagian terbesar dari harta bersama itu atau mungkin pula sebaliknya. Besar kecilnya bagian masing-masing ini dipengaruhi oleh hukum yang dianut, kesadaran hukum dan lingkungan masyarakatnya. Pengetahuan tentang proses pembentukan harta bersama, unsur-unsur harta, pengelolaan dan pembagian harta bersama akibat perceraian masih sangat kurang. Hal ini dapat dipenuhi melalui kegiatan penelitian yang secara makro akan memberikan gambaran tentang seberapa jauh perjuangan perbaikan nasib kaum wanita, khususnya wanita yang telah dicerai. Selain itu, informasi tersebut diharapkan juga akan bermanfaat sebagai penilaian dan evaluasi pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan."

"ABSTRAKStruktur dokumen dalam suatu basis data elektronis memegang peranan penting dalam meningkatkan kinerja sistem temu-kembali informasi (Hasibuan, 1995). Struktur tersebut dibentuk oleh berbagai ciri yang menjadi bagian dari suatu dokumen. Ciri-ciri tersebut meliputi: kata-kata indeks (index terms), kata-kata bebas (free text terms), pengarang, referensi (cited documents), sitasi (citing documents), dan afiliasi pengarang. Permasalahan dalam suatu sistem temu-kembali infornasi adalah tidak adanya mekanisme yang dapat membantu pencari informasi mendapatkan sekumpulan informasi yang relevan baginya. Sementara itu, ketersediaan informasi (ledakan informasi) secara elektronis setiap tahun semakin meningkat. Hipotesis dari penelitian ini adalah dokumen-dokumen yang mirip (similar documents) akan mempunyai pola kata-kata indeks, kata-kata bebas, referensi, dan sitasi yang mirip pula. Dengan kata lain, dokumen-dokumen yang mirip akan mempunyai subyek yang mirip pula. Di samping itu, para pengarang dan afiliasi para pengarang dokumen-dokumen yang mirip akan berkaitan satu sama lain. Metode yang digunakan adalah mencari poly kemiripan antar dokumen dengan teknik Muster. Kemunculan suatu istilah (kata) dengan istilah lain pada suatu dokumen dan antar dokumen di dekati dengan menggunakan peluang bersyarat. Hubungan antar dokumen yang mirip (similar) yang terdiri dari komponen-komponen dokumen, didekati dengan menggunakan model koneksionist. Disamping itu, dirancang pula suatu pendekatan antar muka yang bersahabat, berikut alat (tool) pendukungnya, untuk membantu para pemakai sistem tersebut. Hasil sementara (menjelang akhir tahun I) penelitian ini menunjukkan bahwa metode yang digunakan berhasil membentuk pola kemiripan antar dokumen berdasarkan komponen (kata) dokumen dan pola hubungan antar kata. Dengan mengintegrasikan beberapa modal yang sudah dan sedang dikembangkan, dan merancang antar muka yang bersahabat, diharapkan permasalahan yang timbul pada sistem temu-kembali informasi dapat diatasi."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model yang menyatakan hubungan antara tingkat kebisingan dengan volume kendaraan (kend/jam), kecepatan (km/jam), persentase kendaraan berat (% KB) dan jarak pengamatan (meter) dengan mengabaikan pengaruh kondisi geometrik jalan dan kondisi sekitarnya.Pengembangan model dilakukan dengan 2 (dua) cara. Model I dibentuk berdasarkan interval persentase kendaraan berat dengan jarak pengamatan dianggap linear. Pada model 2 jarak pengamatan dianggap kuadratis dan persentase kendaraan berat dimasukkan langsung sebagai variable bebas.Uji data terhadap paramater lalu lintas dan pengamatan kebisingan pada ruas jalan tol dan jalan alteri dilakukan dengan pendekatan Statistik Non parametrik yakni metoda Kruskal Wallis. Regresi untuk mendapatkan model terbaik (the most plousible value) dilakukan berdasarkan kriteria waktu sibuk (peak hour) dan waktu lengang (off peak). Selain dilakukan analisis variansi juga dihitung besarnya penyimpangan berdasarkan pendekatan statistik deskriptif dan hasilnya dibandingkan dengan hasil perhitungau metoda DOT HMSO Welsh Office maupun FHWA."

"Penelitian ini merupakan evaluasi terhadap Kinerja Departemen Agama Dalam Penyelenggaraan Haji Perspektif Ketahanan Nasional Permasalahan yang diangkat dalam Tesis ini adalah : (1) Kinerja Kebijakan dalam Penyelenggaraan dan Pembinaan haji (2) Susunan Organisasi Penyelenggaraan Ibadah Haji (3) Menetapkan Biaya penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) .(4) Hubungan Pembinaan calon Haji Terhadap ketahanan Nasional .Analisis Kinerja Departemen Agama Dalam Penyelenggaraan Haji Perspektif Ketahanan Nasional yang diangkat 4 (Empat) hal pokok, yakni : Penyelenggaraan dan Pembinaan Haji, Susunan organisasi, Biaya penyelenggaran Ibadah haji dan Hubungan Haji dan ketahanan nasional.Hasil Penelitian menemukan (1) Bisnis haji masih dilakukan secara terselebung berkaitan dengan latar belakang sosial budaya jemaah haji ,yakni sifatnya paternalistik berpendidikan rendah dan kencenderungan beragama secara formalistik .(2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 secara Yuridis Formal menjadi landasan hukun penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia yang ditetapkan sebagai tugas nasional berdas.arkan asas keadilan pemerintah sebagai organisasi Birokrasi.(3) Ongkos naik -haji (ONH) selalu mengalami kenaikan tetapi tidak mengurangi minat masyarakat muslim untuk melaksanakan ibadah haji.(4) Haji mempunyai aspek dimensi religius dalam pelaksanaannya bersangkut paut dengan aspek-aspek non religius yang dapat menjamin ketmanan, keselamatan ,kelancaran dan terlalcsananya ibadah haji sesuai ketentuan Agama.

---

This research is an evaluation of performance of the Department of Religious Affairs of the National Stability Perspective-based Pilgrimage Management. The Problems of this Thesis are : (1) The Performance of Policies on The Pilgrimage Management and Establishment; (2) Organizational Structure of the Pilgrimage Service Management; (3) Determinations of the Pilgrimage Service Cost; (4) Relations of the Candidate Pilgrim Establishment with the National Stability.

Analysis of Performance of the Department of Religious Affairs of the National Stability Perspective-based Pilgrimage Management arises 4 (four) key subject matters, namely: Pilgrim Management and Establishment, Organizational Structure, Pilgrimage Service Cost, and Relations of the Pilgrims with the National Stability.

Research results find that (1) Pilgrimage is still Managed in "non-Transparent" manner related to socio-cultural characteristics of the pilgrimage members, that is, paternalistic, lower educational background and formalistic religious bias, (2) the Act ("Undang-Undang") No. 17 of 1999 formally and judicially forms a legal basis of the National Pilgrimage Service Management which is determined as the national duty according to the government principles of justice as a bureaucratic organizations, (3) Pilgrimage Fase is always increasing, on the one hand, but it does not reduce the interests of Muslim community to attend the pilgrimage service, on the other hand, (4) Pilgrim has an aspect of religious dimension which is, in its Management, related to any other non-religious aspects that may ensure security, safety, smooth operations of the pilgrimage service conforming to the religious comarnmandment.

Kinerja Departemen Agama dalam Penyelenggaraan Haji Perspektif Ketahanan Nasional ( Studi Kasus Pada Direktorat Pelayanan Haji dan Umrah Departeman Agama Republik Indonesia )"

"Strategi paradigma sehat dan desentralisasi dalam pembangunan kesehatan menuju Indonesia Sehat 2010 mengandung makna begitu pentingnya 2 permasalahan pokok, yakni sumber daya manusia kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.Semenjak otonomi daerah awal tahun 2001, dan sejalan dengan visi, misi, strategi Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir, maka dipandang perlu untuk mendukung upaya tersebut dengan membuat perencanaan pengembangan kebutuhan tenaga kesehatan di era otonomi pada Dinas Kesehatan.Dalam penyusunan pengembangan kebutuhan tenaga kesehatan di era otonomi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir dilakukan penelitian operasional dengan analisis deskriptif, dibantu dengan peramalan menggunakan Time Series Forecasting Penyusunan perencanaan pengembangan SDM Kesehatan ini melalui beberapa tahapan, tahap pertama terdiri dari (Input Stage) analisis subsistem eksternal manajemen sumber daya manusia kesehatan dan analisis subsistem internal manajemen sumber daya manusia kesehatan dari Dinas Kesehatan yang dilakukan oleh Consensus Decision Making Group. Kemudian tahap kedua (Matching Stage) melakukan identifikasi alternatif strategi dengan analisis internal dan eksternal (IE) Matrix dan SWOT Matrix. Setelah itu dilanjutkan dengan tahap ketiga (Decision Stage) dengan menggunakan Quantitative Strategic Planning Matrix untuk menentukan prioritas strategi terpilih yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir.Berdasarkan hasil penelitian pada pemilihan altematif strategi dengan berdasarkan IE Matrix, diketahui bahwa posisi manajemen sumber daya manusia kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir berada pada sel V yang artinya berada pada posisi Hold and Maintain Strategic, yaitu dengan dua strategi umum Product Development dan Market Penetration.Dalam penelitian disimpulkan tujuan jangka panjang SDM kesehatan dalam menjalankan otonomi daerah, dalam kurun waktu tahun 2003 -2008 dengan visi "Mewujudkan tersedianya tenaga kesehatan yang cukup, bermutu dan merata guna mendukung Indonesia sehat 2010" dan misinya "Pemantapan perencanaan Nakes, peningkatan pendayagunaan, perbaikan mutu, pengendalian dan pengawasan Nakes".Melalui hasil rumusan rencana strategi MSDM yang telah disepakati, maka untuk mencapai kondisi yang diinginkan, Dinas Kesehatan harus memprioritaskan program MSDM dengan konsekuen, pemantapan perencanaan program MSDM, memfungsikan tim pengembangan Nakes, menyusun SIM/SOP kepegawaian dan pola strategi penambahan Nakes, kegiatan peningkatan kompetensi, produktifitas, profesional, mutu Yankes, meningkatkan Jumlah SDM kesehatan, upaya percepatan penambahan Nakes dan meningkatkan Advokasi.Sebagai saran agar perencanaan pengembangan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan yang telah dibuat ini dapat dioperasionalkan, maka perlu disusun Plan of action yang merupakan program kegiatan dari perencanaan pengembangan kebutuhan tenaga kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir dalam strategi ini.

---

Health paradigm and decentralization strategy in health development to aim the healthy Indonesia 20I0 contains that the 2 principal problems is very important, it is health human resources and public education.

Since regional autonomy in beginning of 2001, and in accordance with vision, mission, and strategy of Health Office of Indragiri Hilir District, so that can be regarded necessarily to support those efforts by making human resources development strategy plan of the health office.

In arranging of human resources development plan of health office of Indragiri Hilir Regency in autonomy era, the operational research has been conducted using descriptive analysis, which assisted using time series forecasting. The arranging of these human resources development plan through some stages, including the first stage (input stage) consist of the external subsystem analysis for health human resources management and the internal subsystem analysis for health human resources management of health office that carried out by Consensus Decision Making Group. Then On the second stage (Matching Stage), identified strategy alternative by using the Internal and External (IF) Matrix and SWOT Matrix analysis. Finally, the third stage (Decision Stage) conducted by using Quantitative Strategic Planning Matrix for determine selected strategy priority will be implemented by the health office of Indragiri Hilir District.

According to research result in strategy alternative selection with according to IE Matrix, shown that the health human resources management of health office of Indragiri Hilir district position is at cell V, which means it is positioned at Hold and Maintain Strategic, include two commonly strategy, Product Development and Market Penetration.

In the research is concluded that long term purposes health human resources in regional autonomy, range between 2003-2008 with the vision: "creating of health human resources available sufficiently, qualified and evenly distributed to support health Indonesia 2010" and the mission is " stabilization of health human resources planning, performance and quality improvement, and the controlling of health human resources and monitoring.

According to the result of agreed human resources management strategy plan, so to reach expected conditions, the health office must priority human resources management program consistently, planning stabilization, to cause function of health official development teams, making the human resources Management Information System/Standard Operational Procedure and strategy pattern for health human resources addition, activity for increasing of competency, productivity, professionally, health services quality, increasing number of health human resources, efforts acceleration of health human resources addition and advocacy improvement.

As a suggestion in order to apply the plan has been built, so that must be necessarily created Plan of Action that constitute activity program of health human resources development plan of health office of Indragiri Hilir District in these strategy."

"Sudah lama orang menyadari bahwa penyusunan buku-buku, artikel-artikel, atau dokumen lainnya, ke dalam kelas-kelas tertentu, akan sangat membantu untuk menemukan kembali (retrieval) dokumen tersebut bagi orang yang membutuhkannya. Oleh karena itu lahirlah berbagai macam petunjuk bagi pencari informasi. Petunjuk tersebut dapat berupa sistem klasifikasi penyimpanan dokumen seperti: Colon Classification, Library of Congress Classification, Dewey Decimal Classification, Universal Decimal Classification dan lain sebagainya, yang sering kita jumpai di perpustakaan-perpustakaan. Di samping berbagai macam klasifikasi tersebut, orang juga memerlukan petunjuk untuk dapat memperoleh isi atau konsep yang terkandung di dalam dokumen-dokumen tersebut. Maka lahirlah sistem pengindeksan (indexing system). Sebagai suatu contoh, pada bagi an akhir suatu buku, selalu dicantumkan kata-kata indeks (index terms). Kata-kata indeks ini selalu kita pergunakan kalau kita hendak mencari suatu topik tertentu yang terkandung dalam buku tersebut."

"Pada tulisan ini akan dijelaskan berbagai teknik sistem temu kembali informasi dan rancangan integrasi sistem ke basis hiperteks. Sistem pengindeksan yang dijelaskan adalah pengindeksan dengan pembobotan berdasarkana frekuensi dan berdasarkan rumus Savoy [1]. sedangkan teknik temu kembali informasi yang dijelaskan adalah teknik Boolean biasa, teknol Boolean berperingkat dan teknik Extnded Boolean.Kinerja berbagai pengindeksan di ukur dengan menampilkan dokumen yang terambil berikut bobot peringkatnya.Sistem ini dapat digunakan sebagai "bencmarking tool" untuk mengukur kinerja berbagai teknik yang digunakan dalam sistem temu kembali informasi"

"Klasifikasi citra penginderaan jauh (inderaja) bertujuan untuk menghasilkan peta tematik, dimana tiap warna mewakili sebuah objek, misalkan hutan laut, sungai, sawah dan lain-lain. Makalah ini mempresentasikan disain dan implementasi perangkat lunak untuk mengklasifikasi citra inderaja multispektral. Metode berbasis unsupervised yang diusulkan ini adalah integrasi dari metode feature extraction, hierarchical (hirarki) clustering dan partitional (partisi) clustering. Feature extraction dimaksudkan untuk mendapatkan komponen utama citra multispektral tersebut sekaligus mengeliminir komponen yang redundan, sehingga akan mengurangi kompleksitas komputasi. Histogram komponen utama ini dianalisa untuk lemlah terkonsentrasinya pixel dalam feature space, sehingga proses split dapat menghasilkan cluster dengan cepat.Beberapa cluster yang sangat mirip akan digabungkan oleh proses merge. Pada tahap akhir proses partisi akan mendeteksi prototype tiap cluster dengan Fuzzy C-Mean (FCM). Uji coba perangkat lunak ini dilakukan pada citra Landsat TM dan GOES-8. Hasilnya diukur berdasarkan homogenitas eksekusi dan nilai label contingency. Tabel ini akan membuktikan keberhasilan klasifikasi terhadap 800 sampel dari Jawa Timur yang sebelumnya telah dikenali. Untuk bahan perbandingan sampel diuji coba dengan algortima ISMC (Improve Split and Merge Classification), yang berdasarkan penelitian sebelumnya telah telah terbukti lebih baik dari pada ISODATA. Secara umum, uji coba menunjukkan keunggulannya dibandingkan ISMC."

"Secara umum tujuan penelitian ini adalah memberikan gambaran tentang pelaksanaan pembimbingan pemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan terhadap Klien Terpidana Bersyarat pada Balai Pemasyarakatan dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan bimbingan pemasyarakatan bagi terpidana bersyarat di Balai Pemasyarakatan.Proses pembinaan terhadap klien Terpidana Bersyarat pada Balai Pemasyarakatan adalah tidak terlepas dari program pembinaan. Pada tahap pembinaan ini petugas mengadakan penelitian secermat mungkin pada sebab timbulnya masalah, baik menjadi penyebab pokok atau sampingan yang mendukung sebab pokok tersebut. Hasil data tersebut diolah, sehingga akan terlihat faktor-faktor yang menjadi penyebabnya. Agar pembinaan yang dilakukan efektif dan mencapai hasil yang disarankan maka pembimbing kemasyarakatan mengadakan evaluasi pelaksanaan pembinaan sehingga dapat diketahui sampai sejauh mana perkembangan dan hasil yang dicapai dalam pembinaan ini.Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pembimbingan Klien Terpidana Bersyarat yang dilakukan oleh petugas pembimbing kemasyarakatan (PK) pada Balai Pemasyarakatan adalah meliputi:1. Faktor internal (keadaan petugas dan sarana prasarana);2. Faktor eksternal (ldien, masyarakat, peraturan yang mengatur pelaksanaan tugas Bapas, dan koordinasi dengan instansi/pihak luar).Pelaksanaan pembimbingan terhadap klien terpidana bersyarat belumlah sesuai antara teori yang ada dengan praktek lapangan, terutama dalam penerapan metode dan tehnik yang ada, oleh karena itu disarankan dalam pelaksanaan tugasnya, pembimbing kemasyarakatan (PK) harus mampu mengetahui tentang teori-teori yang ada kaitannya dengan pelaksanaan tugas. Kurangnya partisipasi masyarakat terhadap upaya pembinaan Ianjutan bagi terpidana bersyarat maka disarankan bagi para petugas PK agar mengadakan sosialisasi di lingkungan masyarakat tentang peranan BAPAS dalam membimbing dan membina para klien terpidana bersyarat.

---

In general the target of this research is to give a descriptions of concerning technique and method used by Counselor of Sociological in execution of Counseling for Conditional Prisoner Client at `Balai Pemasyarakatan' and factors that influence of execution sociological for conditional.

Guidance process to client of Conditional Prisoner at Balai Pemasyarakatan' is not quit of guidance program. At this guidance phase, officer perform a research as accurate as possibly in emerge of problems -neither fundamental nor peripheral problem- which supporting fundamental problem. After the data result processed, will seen factors which become the cause. To reach effective guidance and reach good result, Counselor of Sociological perform an evaluation of guidance execution, so that can know until how far reached result and growth in this guidance.

The Factors which become problems in execution of counseling of Conditional Prisoner Client which done by officer of Sociological Counselor (Pembimbing Kemasyarakatan) at `Balai Pemasyarakatan' (Bapas) are :

1. Internal factor (officer condition and accomodation);

2. External factor (client, society, regulation arranging execution of duty of `Balai Pemasyarakatan' and coordination with other institutions).

Execution of guidance to client of Conditional Prisoner not yet according between existing theory with field practice, especially in applying of method and existing techniques, therefore Counselor of Sociological (PAC) have to know about the theories which bearing of with execution of duty. In the case of lack of society participation to effort continuing guidance for Conditional Prisoner, hence suggested officers at Sociological Counselor are performing a socialization in society environment concerning `Balai Pemasyarakatan' activities in counseling and guiding the Conditional Prisoner Clients."