Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSektor pertambangan Batu Bara merupakan salah satu sektor utama penerimaan pajak negara, namun tingkat pertumbuhanya masih rendah sehingga dilakukan penegakan hukum melalui pemeriksaan. Salah satu pemeriksaan dilakukan atas SPT PPN PT X kemudian menimbulkan perbedaan interpretasi perlakuan PPN atas penyediaan bahan bakar. Sengketa ini sampai ke tahap banding di Pengadilan Pajak. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketa PT X berdasarkan konsep PPN dan ketentuan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Berdasarkan konsep PPN dan ketentuan perundang-undangan, penyerahan untuk kelebihan penggunaan bahan bakar subkontraktor termasuk pemakaian sendiri namun tidak dikenakan PPN karena bahan bakar dari Pertamina hanya dipungut PPN sekali. Pemungutan PPN pada PT X, kontraktor PKP2B Generasi I, juga sudah sesuai koridor perundang- undangan, sehingga putusan Majelis Hakim sudah sesuai. UU PPN perlu mengkaji mekanisme AFCA agar mengurangi terjadinya dispute.

---

ABSTRACTCoal Mining sector is one of state rsquo s prominent tax income, yet its growth still unpleasant so law enforcement are held throught an tax audit. As VAT Report of X Corp was audited, different interpreations in VAT treatment on fuel supply are emerged. This dispute are brought to appeal level in Tax Court. This thesis aims to analyze suitability Judges appeal decision to VAT Concept and Law. This research use qualitative approach with literature review and in depth interview as technique to collect data. Based on VAT Concept and Indonesian law, transfer fuel in consideration of subcontractors excessive usage is private use for productive aim so it is a taxable supplies. Based on prevailing law, it is not taxable supplies because VAT on fuel bought from Pertamina imposed once only. Imposing tax on PT X, as Coal Contract of Work has works according to Indonesian law concept, so Judge rsquo s appeal decision has mostly appropriate. It needs further study in AFCA mechanism to minimize disputes in field. "