Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian atas perancangan balanced scorecard pada PT. Bank Danamon Indonesia Tbk sebagai suatu sistem pengukuran kinerja perusahaan adalah untuk mengevaluasi strategi dan sistem pengukuran kinerja yang selama ini diterapkan oleh PT. Bank Danamon Indonesia Tbk dan merumuskan sistem pengukuran kinerja pada PT.Bank Danamon Indonesia Tbk dengan menggunakan konsep balanced scorecard sesuai misi, visi dan strategi perusahaan selaras dengan upaya manajemen mengadakan perbaikan berkelanjutan di berbagai bidang dalam rangka menjawab berbagai tantangan yang dihadapi perusahaan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif komparatif, yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan menggunakan sumber literatur, artikel, dan referensi yang berhubungan dengan konsep balanced scorecard. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan dengan riset di PT. Bank Danamon Indonesia Tbk untuk mendapatkan data-data tersebut kemudian dibandingkan dengan sistem pengukuran kinerja berdasarkan balanced scorecard. Berdasarkan hasil analisis secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa sistem pengukuran kinerja di PT. Bank Danamon Indonesia Tbk masih menitikberatkan pada pengukuran kinerja keuangan yang bedasarkan analisis data-data laporan keuangan sebagai sarana pengukuran kinerja perusahaan. Selain itu, perusahaan masih memandang pengukuran kinerja finansial dan non finansial sebagai dua hal penting yang tidakmempunyai keterkaitan. Hal ini memberikan ketidakseimbangan dan kesan bias terhadap nilai perusahaan sesungguhnya dan menyebabkan visi, misi dan strategi perusahaan belum berjalan secara maksimal. Dengan menggunakan konsep balanced scorecard yang mencakup perspektif finansial dan non finansial (pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan) maka pengukuran kinerja akan lebih komprehensif sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, saran yang dapat dikemukakan adalah agar PT. Bank Danamon Indonesia Tbk lebih memperhatikan kualitas dan kuantitas pelayanan sehingga dapat memberikan kepuasan kepada nasabah, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia untuk dapat memberikan pelayanan yangterbaik kepada nasabah, melakukan efisiensi atas biaya operasional dengan melakukan optimalisasi terhadap jaringan distribusi Bank yang mencakup jumlah dan penyebaran kantor cabang, ATM, serta penempatan karyawan dalam satu pusat pelayanan. Selain itu,menjaga perkembangan sistem TI yang dapat membantu mempersingkat dan mengoptimalkan waktu, tenaga, dan proses pelayanan yang diberikan kepada nasabah, meningkatkan aktivitas pemasaran dan upaya mencari pasar baru khususnya sektor UKMdalam meningkatkan jumlah nasabah, dan yang terakhir adalah untuk keberhasilan implementasi balanced scorecard harus didukung dengan komitmen yang menyeluruh dari pimpinan perusahaan sampai front officers agar memberikan hasil yang maksimal."

"Minat yang rendah untuk melakukan kegiatan usaha pada industri pemurnian dan pengilangan minyak bumi serta terus meningkatnya kebutuhan akan BBM dan non-BBM di dalam negeri, membuat pemerintah merestrukturisasi sektor migas di Indonesia. UU No.22/2001 dimaksudkan untuk meliberalisasi sektor migas nasional, terutama pada industri pemurnian dan pengilangan minyak bumi yang merupakan salah satu dari sektor hilir perminyakan di Indonesia, dengan membuka izin usaha bagi para pelaku usaha baru.Penelitian ini dimaksudkan untuk melihat tingkat keefektifan dari liberasasi migas terhadap kinerja industri pemurnian dan pengilangan minyak bumi, dimana efisiensi produksi digunakan sebagai proksi untuk mengukur kinerja industri tersebut. Untuk mencapai tujuan ini, dibangun model OLS (Ordinary Least Square) dengan memakai data ISIC 35310 tahun 1995 hingga 2005. Deregulasi yang berusaha menciptakan pasar yang lebih kompetitif ini seharusnya dapat meningkatkan kinerja industri pemurnian dan pengilangan minyak bumi di Indonesia, meskipun pada kenyataannya deregulasi tersebut belum efektif meningkatkan ketertarikan para pelaku usaha baru untuk masuk ke sektor ini yang kemudian merealisasikan proyeknya. Kompetisi yang semakin tinggi akan mengakibatkan suatu industri untuk semakin efisien dalam proses produksinya, oleh karena itu diperlukan adanya insentif untuk mengurangi barriers to entry bagi para pelaku usaha baru."

"Skripsi ini membahas faktor ibu bayi yang berhubungan dengan pemberian ASI eksklusif, terkait bahwa berdasarkan data Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2007 terjadi penurunan persentase pemberian ASI eksklusif (32%) dibandingkan dengan SDKI tahun 2002-2003 (40%). Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain cross sectional. Hasil penelitian menyarankan agar banyak pihak bekerja sama dalam upaya meningkatan pemberian ASI eksklusif, yaitu dengan cara membina dan melatih petugas kesehatan dalam memberi penyuluhan mengenai pentingnya ASI eksklusif kepada ibu, terutama yang berpendidikan rendah dan ibu berusia kurang dari 35 tahun, dimana produksi ASI lebih banyak dibandingkan ibu yang berusia lebih dari 35 tahun."

"ABSTRAKTelkom Flexi merupakan layanan jaringan tetap lokal nirkabel dengan mobilitas terbatas pertama dan terbesar di Indonesia. Dengan market share lebih dari 67% telah mengungguli kompetitornya seperti Esia dan Starone. Layanan Telkom Flexi yang berbasis CDMA 2000-1X sudah ada di seluruh kota di Indonesia. Namun untuk area Jakarta, Banten dan Jawa Barat jumlah pelanggan Esia mengungguli jumlah pelanggan Telkom Flexi. Ini merupakan tantangan bagi Telkom Flexi untuk mengevaluasi strateginya dalam memenangkan kembali kompetisi di area itu.Dengan diberlakukannya KM No. 162/KEP/M.KOMINFO/12/2007 tentang pengalokasian kanal pada pita frekuensi radio 800 MHz, Telkom Flexi untuk daerah Jakarta, Banten dan Jawa Barat harus berpindah frekuensi dari 1900 MHz ke 800 MHz. Banyak konsekuensi yang harus dihadapi Telkom Flexi pasca migrasi frekuensi ini, diantaranya dengan adanya penggantian perangkat BSS, optimalisasi network, kompensasi penggantian terminal, upgrade PRL dan hal lainnya yang akan mengganggu kenyamanan pengguna dan berpotensi meningkatkan churn. Konsekuensi yang dihadapi Telkom untuk migrasi frekuensi tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit.Roadmap Telkom menuju NGN juga mengharuskan Flexi untuk berpindah teknologi dari circuit switch menuju ke softswitch. Mempertimbangkan perkembangan teknologi dan layanan di masa yang akan datang Telkom membangun kembali jaringannya dari awal mulai dari NSS sampai BSS paralel sejalan dengan proses migrasi frekuensi yang dilakukan. Dengan menggunakan analisis Porter 5 Forces ternyata didapatkan bahwa Telkom Flexi memiliki potensi keunggulan kompetitif yang tinggi pasca migrasi frekuensi. Hasil analisis ini selanjutnya dapat digunakan oleh Telkom Flexi dalam penyusunan strategi bersaing sehingga Telkom Flexi dapat memenangkan kembali kompetisi di Jakarta, Banten dan Jawa Barat.

---

ABSTRAK

Telkom Flexi is the first and biggest CDMA service provider in Indonesia, based on CDMA2000-1X technology and leading with more than 67% market share compared to other service provider like Esia and Starone. Contrary to national penetration, in Jakarta, Banten and Jawa Barat area, Esia earns bigger subscriber number. This become a challenge for Telkom Flexi in evaluating their strategies to win back the competition at the area.

KM No 162/KEP/M.KOMINFO/12/2007 states frequency allocation for fixed wireless and mobile service in Indonesia. Telkom Flexi in Jakarta, Banten and Jawa Barat must shift the frequency from 1900 MHz to 800 MHz. Many consequences will be faced by Telkom Flexi post frequency migration process like replacement BSS equipment, network optimization, replacement customer equipment, PRL upgrade, etc, all those things will impact customer perception of services, beside possibilities to increase subscriber churn rate. All the migration frequency processes will generate enormous number of cost.

Telkom NGN Roadmap requires Telkom Flexi to change switching technology from circuit switch to softswitch. Telkom must rebuilt new network from NSS to BSS equipment sein just one year. By using Porter 5 Forces, Telkom Flexi has high competitive advantage potential post frequency migration. This result could be used by Telkom Flexi to arrange competitive strategies to win back competition in Jakarta, Banten and Jawa Barat area."

"ABSTRAK Tulisan ini membahas masalah mencari gambaran yangminimal dari hypergraph berarah. Berarti dicarihypergraph lain yang ekivalen dengan hypergraph yangdiberikan, dimana hypergraph yang ekivalen ini mempunyaiparameter yang minimal."

"Diskriminasi suku bunga kredit berdasarkan jumlah pinjamannya merupakan praktik umum yang dilakukan oleh bank untuk memaksimalkan laba. Konsenterasi pasar yang tinggi memungkinkan bank yang memiliki kekuatan monopoli untuk meningkatkan suku bunga kredit.Tes ekonometri dilakukan bertujuan untuk mengestimasi kondisi konsenterasi pasar perbankan umum konvensional di Indonesia dan hubungannya dengan praktik diskriminasi suku bunga kredit tersebut dan menganalisis hubungan karakteristik bank serta perubahan kondisi makroekonomi (BI rate, PDB, dan inflasi) terhadap diskriminasi suku bunga kredit selama periode 2013-2016.Adapun metode untuk mengukur konsenterasi pasar yaitu menggunakan metode pendekatan struktural (Herfindahl Hirschman Index) dan pendekatan non struktural (Panzar Rosse Statistik).Hasil test dengan menggunakan model random effect memberikan informasi bahwa konsenterasi pasar perbankan merupakan pasar monopolistik yang tidak seimbang sehingga berpotensi adanya kelompok bank sebagai price leader dalam menentukan harga dan non harga di pasar.

---

Lending rate discrimination based on the amount of the loan is a common practice undertaken by banks to maximize profits. High consentration market allow banks with monopoly power to increase lending rates.

An econometric test is proposed to estimate the condition of conventional banking market in Indonesia and its relationship with the discriminatory practice of the lending interest rate and to analyze the relationship of shock macroeconomic condition change (BI rate, GDP and inflation) to the lending rate discrimination during 2013-2016 period.

The method for measuring market consentation is using structural approach method (Herfindahl Hirschman Index) and non structural approach (Panzar Rosse Statistic).

The result of the test using random effect model gives information that banking market consenteration is an unbalanced monopolistic market so that potentially there is bank group as price leader in determining price and non price in marke."

"Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 Tahun 2008 memberikan batasan hak bagi Kuasa Bukan Konsultan Pajak untuk mewakili Wajib Pajak skala besar. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dasar penerbitan PMK Nomor 22 Tahun 2008 dan apakah dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk membatasi hak Kuasa Bukan Konsultan Pajak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dasar penerbitan PMK Nomor 22 Tahun 2007 dimaksudkan agar pengaturan mengenai Kuasa Wajib Pajak dilaksanakan secara tertib hukum dan PMK Nomor 22 Tahun 2007 tidak bisa dijadikan dasar hukum bagi pembatasan hak Kuasa Wajib Pajak.

---

Minister of Finance Regulation No. 22 of 2008 provides for the Authority not limit the right of Tax Consultants to represent large-scale taxpayers. The purpose of this study was to determine the basis of the issuance of PMK No. 22 of 2008 and whether it can serve as a legal basis to restrict the right of Power Not Tax Consultant. This study uses qualitative methods. The results of this study is that the basic issue of PMK No. 22 of 2007 regarding the regulation is intended to be carried out in the Taxpayer Authorization for the rule of law and PMK No 22 of 2007 can not serve as legal basis for restricting the right of the Taxpayer Authorization."

"Eksekusi jaminan adalah tindakan hukum untuk melaksanakan putusan pengadilan. Hal ini guna dilakukan guna memenuhi suatu prestasi yang merupakan hak dari penggugat yang merupakan pihak yang dimenangkan sebagaimana tercantum dalam putusan pengadilan tersebut. Eksekusi jaminan harus dinyatakan dalam sebuah putusan pengadilan karena hal tersebut merupakan syarat formilnya hukum acara perdata. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1569 K/Pdt/2011 menganalisa mengenai eksekusi benda jaminan Hak Tanggungan milik pihak ketiga yang berkedudukan sebagai penjamin yang dieksekusi Kreditur guna pelunasan hutang Debitur. Tesis ini membahas kekuatan eksekutorial sertipikat Hak Tanggungan terhadap barang jaminan Hak Tanggungan milik penjamin dan dikaitkan dengan Pasal 1831 dan 1832 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Tesis ini menggunakan penelitian hukum normative yang didasarkan pada data sekunder dan bersifat yuridis normatif. Hasil penelitian menyarankan agar pihak ketiga sebagai penjamin lebih berhati-hati dan mencari informasi mengenai benda miliknya yang dijadikan jaminan apabila Debitur melakukan cidera janji dikemudian hari, dan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) lebih aktif dalam melakukan penyuluhan hukum atas akta yang dibuatnya, serta Mahkamah Agung seharusnya memberikan pertimbangan hukum yang sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dalam memutuskan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

---

The execution guarantee is the legal action to implement the court’s decree. This is made to fulfill the prestige which has become the rights of the accused as the winning party as stated in the court decree. The guarantee execution must be stated in the court decree since this is the formal procedure of the civil law. The Appeal Decree by the High Court of Justice, Republic of Indonesia Number 1569 K/Pdt/2011 analyze the item guarantee for the Obligation Rights owned by the third party whose position as the guarantee executed by the Creditor to settle the debts by the Creditor.

This thesis explores the power of the certificate execution as the Obligation Rights of the guarantor’s eights and related to Articles 1831 and 1832 Paragraph (1) of the Civil Code of Law. This thesis uses the normative law observation based on the secondary data and acts as a normative jurist.

The observation results suggest the third party as the guarantor to be more aware and seek information on the items’ ownership which later become the guarantee if the Debtor fails the promise and the Land Act by the Notary (PPAT) mist be more active in conducting the investigation on the act made, and the High Court of Justice must provide a legal balance in accordance to the constitution valid in deciding the matter discussed in this research."

"Commitment to Change adalah faktor penting yang menentukan suksesnya perubahan dalam organisasi. Smith (1996) di dalam Kling (2004) menyatakan bahwa ketika karyawan memiliki komitmen untuk berubah, mereka akan memiliki tingkat energi yang lebih tinggi dan lebih mendedikasikan dirinya daripada mereka yang tidak memiliki komitmen. Terkait dengan itu, penelitian ini dilakukan untuk menguji dua faktor pendorong Commitment to Change, yaitu Task Environment dan Organizational Trust. Penelitian ini dilakukan pada PT Dayani Garment Indonesia, yaitu perusahaan pada bidang industri tekstil dengan aktivitas utama memproduksi pakaian jadi (garmen). Sebanyak 160 kuesioner telah dibagikan kepada karyawan PT Dayani Garment Indonesia, dan kuesioner yang kembali sebanyak 110 kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dari dimensi task environment, yaitu dimensi dynamism terhadap dimensi commitment to change, yaitu affective dan continuance, serta terdapat pengaruh positif dari variabel organizational trust terhadap dimensi commitment to change, yaitu affective dan normative.

---

Commitment to Change is an important factor that determines the success of organizational change. Smith (1996) in Kling (2004) argues that when employees have high commitment to change, they will have high energy and dedicate themseleves to the success of change. Correspondingly, this study is to examine two drivers of Commitment to Change. They are Task Environment and Organizational Trust.

This study was conducted at PT Dayani Garment Indonesia, a textile company that mainly produces clothes. One hundred and sixty questionnaires were distributed to the employees of PT Dayani Garment Indonesia, and one hundred and ten questionnaires were returned.

The study found Dynamism dimension of Task Environment may positively affect Affective and Continuance dimensions of Commitment to Change and Organizational Trust may positively affect Affective and Normative dimensions of Commitment to Change. Implications and limitations of the study are also discussed."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan kebijakan Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan di lingkungan Kantor Kementerian Kesehatan dengan menggunakan model analisis Edward III. Implementasi kebijakan berjalan baik bila pelaksanaanya telah sesuai dengan peraturannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam pada pelaksana kebijakan Jabatan Fungsional Adminkes di lingkungan Kantor Kemenkes. Informan dipilih berdasarkan purposive sampling.Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan dengan baik terkait komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Faktor-faktor yang menghambat implementasinya adalah sosialisasi; penempatan dan kewenangan Adminkes dalam Unit Kerja; dukungan pimpinan; fasilitas; beban kerja Unit Pembina; koordinasi internal di Kemenkes; dan sistem pengarsipan.

---

This research aimed to analyze the implementation of Health Administrator Functional Position policy at Ministry of Health office using analytical model from Edward III. Implementation of the policy is assumed to be going well when in accordance with the regulations. This research used qualitative method using in-depth interviews to the executive staff implementing the above decrees at the Ministry of Health office.

The results showed that the policy implementation of Health Administrator as Functional Position at the Ministry of Health needs to be improved in terms of communications, resources, disposition and bureaucratic structure. Factors that hinder the implementation is socialization; placement and Adminkes authority; leadership support; facilities; workload of Unit Supervisors; internal coordination in the Ministry of Health; and archiving systems."