Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Evaluasi terhadap pengusahaan pertambangan hatuhara arialab untuk mengetahui perkembangan penyelenggaraan usaha pertambangan uatubara di Indonesia. Hal ini dilakukan guna mendapatkan gambaran atas pasang-surutnya industri pertambangan batubara dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah.Pelaksanaan Otonomi Daerah akan memberikan kewenangan yang lebih luas kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, yang lebih terbatas kepada Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat. Disini terjadi perpindahan kewenangan yang dulunya merupakan kewenangan Pemerintah Pusat bergeser menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dengan segala konsekuensinya.Penelitian akan dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan usaha pertambangan batubara pada saat ini dibandingkan dengan pada saat sebelurn pelaksanaan otonomi. Kemudian mengkaji guna mendapatkan snafu strategi didalam pengelolaan pengusahaan pertambangan batubara yang tepat agar adanya pergeseran paradigma dari sentralistik ke desentralistik tidak sampai mengganggu kelangsungan investasi pada sub sektor pertambangan batubara.Kajian dilakukan dengan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Data-data didapat dengan cara studi literatur, dan kuesioner serta diskusi. Kemudian membangun hirarki yang tersusun dari empat level terdiri ats tujuan. faktor/kriteria, sub faktor/kriteria serta alternatif.

---

The evaluation on the coal mining business is to identify the development of the coal mining business in Indonesia. The evaluation is carried out to get u description on the up-down of the coal mining industries with connection with the Local Autonomy.The enactment of local autonomy will give more authorities to the regency and municipality government, and less authorities to the provincial and central government. There is a shift of the authorities from the central government to local governments with all its consequences.The objective of this research is to identify the development of coal mining business at present compared to that of before the enactment of the local autonomy.A study is carried to formulate a proper strategy in coal mining b'.lsiness management so as to achieve a new paradigm from centralistic to decentralistic in order not to hinder the sustainability of the investment in coal mining sub-sector.The study is carried out under the Analytical Hierarchy Process (Al-IP). The data is collected by the literature study, questionnaires and discussion. A structured hierarchy of four levels consisting of objectives, factors/criteria, subfactor/criteria and alternatives is formulated."

"Sejak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara menetapkan Surat Keputusan No. 94/MENPAN/1986 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Fungsional Tenaga Perawatan dan Surat Edaran Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala BAKN No. 6I5/MENKES/LIIII/1987 dan No. 1715E11987 tentang Angka Kredit bagi Jabatan Tenaga Keperawatan, maka kenaikan pangkat tenaga perawat yang menduduki Jabatan Tenaga Perawatan harus menggunakan penilaian Angka Kredit untuk menentukan kenaikan pangkatnya.RSUD Pasar Rebo sudah melaksanakan penilaian Angka kredit bagi Tenaga Perawatan. Namun dari laporan Residensi Budi Utomo di RSUD Pasar Rebo tahun 1993, didapat kendala- kendala mulai dari kesulitan pencatatan kegiatan, kurangnya bimbingan dari Tim Penilai Angka Kredit kepada karyawan, hingga kendala pengusulan penetapan angka kredit, serta kenyataan belum seorang pun dari Tenaga Paramedis Keperawatan yang diusulkan dapat berhasil naik pangkat dengan Angka Kredit.Penelitian ini merupakan studi kualitatif diskriptif. Data yang dikumpulkan mulai bulan November 1992 s/d Oktober 1993. Pengumpulan data diambil dengan cara pengambilan Kuesioner, Observasi, Wawancara Mendalam, Pengamatan Dokumentasi.Dari penelitian terbukti RSUD Pasar Rebo menjalankan akhir tahap Conditioning dari 4 (empat) tahap adaptasi pelaksanaan penilaian Angka Kredit Tenaga Perawatan serta belum mulai membuat petunjuk teknis pencatatan kegiatan.Atas dasar temuan diatas, disarankan RSUD Pasar Rebo mulai melaksanakan tahap membuat standart kerja melalui perawat unit pelayanan masing-masing dan membuat usulan tata cara penulisan rencana perawatan (form BP-1)."

"Nanofluida adalah jenis fluida baru, yaitu pencampuran partikel nano dalam fluida dasar (air), dimana partikel nano ini tetap tersuspensi secara permanen dalam fluida dasarnya, akibat adanya gerakan Brownian dari partikel nano tersebut. Dalam menentukan karakteristik operasi dari alat penukar kalor dengan metoda grafik, penelitian dilakukan pada air-air dan menjelaskan hubungan kalor antara yang hilang dengan parameter - parameter lainnya, seperti aliran fluida dan sifat-sifat termal pada alat double pipe heat exchanger. Penelitian dilakukan pada nanofluida A1203, hasilnya menunjukkan peningkatan dalam koefisien perpindahan kalor konveksi dibandingkan dengan fluida dasarnya 2.1%-11.86% untuk konsentrasi partikel nano 1% dan 4.2% 17.38% untuk konsentrasi partikel nano 4%. Rasio peningkatan koefisien perpindahan kalor konveksi dari nanofluida juga meningkat, seiring dengan peningkatan temperatur (40°C - 60°C).

---

Nano fluids are a new kind of fluids; they are dispersion if nano particles in liquids that are permanently suspended by Brownian motion. To assign operation characteristic from heat exchanger with graphic method, Research shown at water to water assignment shows correlation between heat loss and other parameters, such as: fluids flow and thermal characteristic in double pipe heat exchanger. Research shown at nano fluid A1203 water 1% and 4%, the result shown the enhancement of heat transfer convective coefficient compared to the base fluids 2.1%- 11.86% for 1% particles concentration and 4.2% -17.38% for 4% particles concentration. The rate of increase of enhancement shows adrainatic increase with elevated temperature (40°C-60°C)."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang ketentuan-ketentuan didalam peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah perlindungan konsumen dalam hal ini penumpang pesawat dan tanggung jawab pelaku usaha yaitu perusahaan penerbangan terhadap kasus kehilangan barang bagasi tercatat yang menjadi tanggung jawab perusahaan penerbangan. Dasar hukum Undang - undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen , Undang - undang No. 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan dan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara. Hubungan hukum antara pelaku usaha atau perusahaan jasa penerbangan dan konsumen atau penumpang dituangkan ke dalam bentuk tiket yang klausuinya sudah ditentukan oleh pelaku usaha dan pihak penumpang harus menyetujui terhadap isi perjanjian tersebut. Didalam tiket juga tercantum bahwa penumpang dianggap telah mengerti, membaca dan menyetujui perjanjian yang tercantum dalam tiket. Klausul eksoneris ini sangat membatasi tanggung jawab pelaku usaha jasa penerbangan dan dapat merugikan konsumen atau penumpang. Walaupun secara normatif telah terlindungi, tetapi pada kenyataannya masih banyak dijumpai keluhan dari penumpang. Permasalahan yang muncul adalah bahwa klausul yang tercantum di dalam tiket ini sangat merugikan penumpang apabila terjadi bentuk kasus yang menyangkut kerugian penumpang. Salah satunya adalah terjadinya bagasi penumpang tercatat yang terlambat yaitu tidak datang bersamaan dengan penumpang, barang yang hilang atau barang yang rusak. Penumpang tidak pernah terpuaskan hak-haknya apabila terjadi kasus seperti au. Hal - hal yang menjadi ketidakpuasan penumpang adalah penumpang diminta menunggu oleh perusahaan jasa penerbangan untuk mencari barang sampai Batas waktu yang tidak ditentukan, nilai barang yang menjadi ganti rugi atau kompensasi pelaku usaha tidak sesuai dengan nilai ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku. Kehilangan dan keterlambatan barang sudah diatur pertanggungjawabannya sesuai dengan Undang - undang No. 15 Tahun 1992 tentang penerbangan dan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1995 tentang angkutan udara serta Undang - undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Penumpang dalam posisi yang lemah karena terikat perjanjian baku seperti tersebut dalam tiket dan terdapat klausul eksoneris yang membatasi tanggung jawab pelaku usaha serta adanya beberapa pasal Undang - undang No. 15 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1995 yang tidak tercantum dalam tiket yang merugikan maka dalam penelitian ini akan dilakukan kajian hubungan pasal - pasal yang termaktub dalam ketentuan tersebut dengan perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha penerbangan."