Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini bertujuan memahami relasi kuasa di balik kontestasi wacana di harian Kompas dalam memberitakan sengketa pembangunan pabrik semen di Kendeng Utara, Jawa Tengah. Untuk menggali permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Pertama-tama dilakukan analisis pembingkaian terhadap berita yang pro dan kontra pembangunan pabrik semen untuk mengetahui pola kontestasi wacana dan aktor-aktornya. Berikutnya, dilakukan kajian etnografi ruang redaksi guna mengetahui relasi kuasanya. Hasil penelitian menunjukkan Kompas menjadikan kontestasi wacana sebagai mekanisme kontrol atau swasensor atas pemberitaan mereka. Temuan ini melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya, bahwa kepemilikan modal di tangan segelintir orang telah berdampak buruk bagi independensi media terkait perannya dalam proses demokratisasi (Nugroho, 2012; Lim, 2011; Tapsell, 2012; dan Haryanto, 2011; Steele, 2011). Dalam penelitian ini, kuasa ekonomi politik di balik praktik swasensor ini diperkaya dengan dimensi permainan kuasa di antara individu wartawan dan praktik swasensor yang telah menjadi habitus Kompas sejak Orde Baru. Jika dulu swasensor dilakukan dalam rangka menyiasati represi politik penguasa, saat ini hal itu dilakukan demi melayani kepentingan kapital dan kepentingan "raja-raja kecil" yang berkuasa di jajaran redaksi. Tesis ini juga menyertakan diskusi teoritik tentang integrasi pendekatan ekonomi politik kritis dengan kajian budaya media. ......This thesis aims to investigate power relations behind the discourse contestation of pro-contra towards cement plant in North Kendeng, Central Java, in Kompas daily. To explore these issues, authors used qualitative research methods. First performed analysis of the framing of the news pros and cons of the cement plant to determine the pattern of contestation discourse and the actors. Next, conducted ethnographic studies to determine power relation in the newsroom. The results showed Kompas makes contestation discourse as a control mechanism or self-censorship on their journalistic practice. These findings complements previous studies, that the ownership of capital in a few hands have negative impact for the independence of the media related to its role in the democratization process (Nugroho, 2012; Lim, 2011; Tapsell, 2012; and Haryanto, 2011; Steele, 2011). In this study, the power of political economy behind the practice of self-censorship is enriched with the dimension of the game of power between the journalists as individual and practice of self-censorship that has become habitus Kompas since the New Order. Previously, self-censorship is done in order to survive againts the ruling political repression, now it is done for the sake of serving the interests of capital and interest ?little kings? who ruling the newsroom. This thesis also includes a theoretical discussion about the integration of a political economy approach with the media culture studies.

Abstrak :
Pemanfaatan fotovoltaik dalam bidang kesehatan masih jarang ditemui, apalagi dalam pendistribusian vaksin ke daerah-daerah terpencil yang jarang ada pasokan listrik. Untuk membawa vaksin ke daerah-daerah yang sulit dijangkau, dibutuhkan sebuah alat pembawa vaksin yang portabel dan memakai sumberdaya yang bisa didapat di mana saja tanpa tergantung pada jaringan listrik. Untuk memecahkan masalah tersebut, energi matahari merupakan sumber listrik yang mudah didapat dimana saja, tidak terbatas dan hanya membutuhkan fotovoltaik sebagai media yang mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Laboratorium perpindahan kalor telah mengembangkan protipe kotak vaksin yang dimensinya ringkas dan portabel, namun perhitungan daya listriknya masih memakai daya listrik 24, 28, dan 32 Watt yang pada pemakaian aktualnya nilai daya yang dipakai oleh elemen peltier sebagai pendingin termoelektrik tidak sebesar itu. Tujuan penelitian yang dilakukan adalah ingin mengetahui karakteristik vaccine carrier berpendingin udara dengan memakai sistem PLTS yang mengandalkan batere sebagai penyimpan listrik dan modul surya sebagai charger batere ditambah dengan adanya kontrol temperatur. Pertimbangan utamanya adalah berapa daya yang dipakai oleh vaccine carrier lalu dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Dari pengujian yang telah dilakukan, didapat hasil penting bahwa vaccine carrier berpendingin udara yang memakai daya listrik peltier sebesar 16,5 Watt dapat dipakai pada sistem PLTS dan mampu menjaga ruang vaksin berada pada temperatur 2-8 °C. ......The distribution of vaccine to remote areas without electricity require a portable device that doesn?t need power from power station. To solve this problem, solar energy is one of options. Easy to collect, found everywhere and just need solar irradiance. Heat transfer laboratory has developed a vaccine carrier with air conditioner that use Peltier element supplied by 24, 28 and 32 watt power, but the actual power needed still unknown. This research?s objective is to find out how much power exactly must supplied to vaccine carrier and design a vaccine carrier powered by solar energy. The vaccine carrier uses battery as power saver and the solar panel to charge the battery and own a temperature control. From experimental, vaccine carrier uses power source 16,5 Watt and can applied in solar system thus it can take temperature in vaccine carrier from 2°C to 8°C.

Abstrak :
Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan. Maladministrasi dapat terjadi dalam bentuk Penundaan Berlarut, tidak memberikan pelayanan, tidak kompeten, Penyalahgunaan wewenang, permintaan imbalan, penyimpangan prosedur, tidak layat atau tidak patut, berpihak, konflik kepentingan, dan diskriminasi. Dalam skripsi ini akan dibahas permasalahan mengenai Jenis Maladministrasi Dalam Penerimaan CPNS. Kemudian tindakan korektif dari Ombudsman RI Terhadap Dugaan Maladministrasi dalam proses tes CPNS. Dan yang terakhir adalah Implementasi saran perbaikan yang telah diberikan Ombudsman RI. Jenis penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang menarik asas-asas hukum penting untuk melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan dan penelitian yang menganalisa peristiwa hukum secara kronologis dan melihat hubungannya dengan gejala sosial yang ada. Atas permasalahan tersebut, skripsi ini memiliki kesimpulan bahwa Jenis Maladministrasi dalam Penerimaan CPNS yang dilanggar ialah Prosedur dan Sarana/Prasarana. Tindakan korektif dari Ombudsman RI terhadap Dugaan Maladministrasi dalam proses tes CPNS ialah Respon cepat ombudsman, koordinasi dengan pihak terkait dan pemberian saran perbaikan. Dan terakhir implementasi saran perbaikan yang telah diberikan Ombudsman RI secara umum telah dilaksanakan dengan baik oleh instansi penyelenggaraan penerimaan CPNS  
Maladministration is a behavior or act that is against the law, exceeds authority, uses authority for other purposes than the purpose of the authority, including negligence or neglect of legal obligations in the administration of public services did by the public servant and government which results in material and/or immaterial losses to the community and individuals. Administration can occur in the form of Delayed the services, not providing services, incompetent, abuse of power, requests for compensation, deviations from procedures, improper, partiality, conflict of interest, and discrimination. This thesis will be discuss the problems regarding the Types of Maladministration on selection CPNS process. Then the action of the Indonesian Ombudsman Against Alleged Maladministration on the CPNS selection process. And the last is selective correction implementation given by the Indonesian Ombudsman. Research method that will be used by writer is Normative research, a research method that gathering important law principles for interpretating regulation of constitution, a research that analyze the legal events in chronological way and observing the relationship with existing social events. For this problem, this thesis has a conclusion that the type of maladministration in the CPNS selection process is Procedure and Facilities / Infrastructure. The corrective solution of the Ombudsman against the Alleged maladministration in the CPNS selection process was the rapid response of the ombudsman, coordination with relevant parties and giving corrective solution for improvement. And finally the implementation of the corrective solution that have been given by the Indonesian Ombudsman in general have been carried out well by the implementing agency for the recruitment of CPNS