Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penguasaan tanah untuk kepentingan pembangunan dalam rangka membangun sarana kepentingan umum maupun untuk kepentingan perusahaaan harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan. Perlindungan hukum terhadap pemilik tanah adalah hal yang mutlak untuk di lakukan, jika dalam proses penguasaan tanah dapat dilakukan dengan hal biasa (jual beli, pelepasan hak dan sebagainya), maka hal itulah yang harus dilakukan, sedangkan pencabutan hak adalah jalan terakhir jika penguasaan seperti biasa tidak bisa dilakukan dan penggunaannya mutlak untuk kepentingan umum. Kepentingan umum dapat dijadikan pedoman jika penggunaan pembangunan di atas tanah tersebut tidak mencari keuntungan melainkan adalah untuk sarana pemenuhan kepentingan umum, jika pembangunannya mencari keuntungan kepentingan umum tidak dapat dijadikan dasar untuk menguasai tanah. Keputusan Presiden No 55 tahun 1993 Tentang Penguasaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, memberikan perlindungan kepada pemilik tanah, masyarakat yang berhak atas tanah dapat melakukan banding ke Pengadilan Tinggi jika tidak puas atas pemberian ganti rugi. Pengusaan tanah oleh pengembang bertujuan untuk mencari keuntungan, dalam melakukan penguasaan tanah dengan Pelepasan Hak dari pemilik tanah kepada pengembang, lalu hak tersebut dimohonkan lagi kepada instansi yang berwenang. Tidak diperkenankannya pengembang menggunakan perantara dalam melakukan pembebasan tanah, adalah suatu upaya untuk melindungi pemilik tanah dan pengembang. Dalam pelaksanaan pembebasan tanah baik untuk kepentingan umum maupun untuk kepentingan swasta masih terdapat adanya sengketa, pada umunya sengketa itu karena nilai ganti rugi yang diberikan belum layak, kemudian adanya camper tangan dari aparat yang tidak menempatkan diri secara proporsional. Dalam peraturan perundang-undangan, nilai ganti rugi harus bedasarkan nilai pasar dan Nilai Jual Objek Pajak (NJDP) terakhir. Di lapangan nilai ganti rugi diberikan pada umumnya adalah sedikit diatas nilai NJOP, sedangkan nilai pasar telah menunjukkan nilai yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan NJOP. Akibat tidak adanya ketetapan yang tegas dari penentuan nilai ganti rugi ini dapat memberikan peluang kepada pemilik tanah dan pihak yang akan melakukan pembebasan untuk menafsirkan sendiri-sendiri. Akibatnya bukan tidak mungkin akan memakan waktu yang panjang kalau dipaksakan dapat menimbulkan sengketa. Alangkah baiknya jika ada lembaga yang sifatnya independen untuk memberikan penilaian atas nilai tanah yang sesungguhnya, hasil dari penilaian lembaga ini dapat dijadikan acuan bagi para pihak. Disamping itu aparat yang ikut campur dalam membebaskan tanah sebaiknya menempatkan diri secara proporsional. Nilai ganti rugi yang diberikan kepada pemilik tanah dalam pembebasan untuk kepentingan swasta sebaiknya dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada pemilik tanah untuk menanamkan sahamnya di perusahaan swasta tersebut sebesar nilai tanah yang dibebaskan, dengan cara seperti ini akan lebih menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Abstrak :
Berdasarkan undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Lembaga pemasyarakatan adalah suatu institusi yang bertugas untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana, yaitu pembinaan kepribadian data kemandirian, dimana jenis pembinaan ini bertujuan agar narapidana menyesali kesalahannya, berjanji tidak lagi melakukan perbuatan melanggar hukum, bertaqwa pada tuhan yang maha esa dan aktif dan produktif dalam pembangunan. Namun dalam kenyataannya di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Cipinang, pembinaan yang dimaksud tidak dapat diberikan kepada narapidana kasus korupsi, hal ini disebabkan karena narapidana korupsi adalah narapidana yang sangat berbeda, baik dari latar belakang kehidupan, tingkat intelektual, dan kehidupan ekonomi, sehingga hal ini menimbulkan kendala bagi petugas pemasyarakatan dalam membina narapidana kasus korupsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan belum memiliki program pembinaan khusus bagi narapidana kasus korupsi, pembinaan dilaksanakan secara umum bagi seluruh narapidana tanpa adanya pengklasifikasian.. Dalam mengadakan analisis penulis juga menggunakan teori yang dikemukakan oleh Uber Silalahi mengenai pemanfaatan sumber-sumber dalam mencapai tujuan suatu organisasi, dari penelitian ini diperoleh bahwa tidak berhasilnya organisasi Lembaga Pemasyarakatan dalam memberikan pembinaan khusus bagi narapidana kasus korupsi disebabkan oleh beberapa faktor antara lain adalah, faktor program pembinaan, falctor sumberdaya manusia, faktor motivasi, faktor, finansial, faktor informasi dan proses. Untuk mengatasi kendala dalam pembinaan narapidana kasus korupsi diperlukan perhatian dan solusi agar pembinaan dapat segera direalisasikan dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Perhatian dan solusi tersebut dilakukan dengan caa menyiapkan suatu program yang baik dalam pembinaan narapidana kasus korupsi, Meningkatkan sumberdaya manusia petugas Lapas, memenuhi sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pembinaan serta memberi motivasi kepada petugas agar dapat melaksanakan pembinaan dengan penuh tanggungjawab. Sedangkan fungsi manajemen dalam pembinaan merupakan usaha untuk melakukan pengelolaan sistem pembinaan yang terdiri dari tahap-tahap yang hams dipenuhi, yaitu diawali dengan perencanaan, diikuti pengorganisasian, pengarahan, pelaksanaan, pemantauan dan penilaian tentang usaha pembinaan yang dilaksanakan dalam mencapai mencapai tujuan.

---

Change of paradigm from being a prison to community correction is a major step in Indonesian punishment system; it means change from punitive treatment to correction treatment in accordance with human right. Based on Community Correction Law no.1211995, in conducting prison punishment, Community Correction Institution is given authority by the government to guide prisoners to improve their personalities and be independent. The purpose of this kind of treatment is to make prisoners regret their wrong doing, and not make the same mistake in the future, fear of god, active and productive in building our nation. However, in Community Correction Institute Klas I Cipinang, this treatment can not be applied to all prisoners and especially to Corruption prisoner. The reason being Corruption Prisoner is distinct almost in all aspect, namely background, intellectual capacity, and financial ability. As a government is intensifying war against corrupter, we can expect more and more corruption prisoners, which inturn creating constrains for correction officers in guiding this special breed of prisoners. Study has shown that guiding corruption prisoner in community correction institute Klas I Cipinang doesn?t deliver satisfactory result, in doing the research; this writer is using theory from Ubersilalahi on the benefits of using various resources in achieving organization?s goal. Based on this research failure in guiding Corruption prisoner is doe to several factors- guidance program, human resources, motivation, financial and process. To overcome this constraint in guiding Corruption Prisoner, attention and solution are badly needed so that guidance can be realized and delivered successfully in achieving it purpose. Attention and solution involve preparing a good program in guiding these special prisoners. Improving human resources of this institute, supplying the infrastructure and tools which are needed in the program, and motivate the correction officer so the will do the jobs responsibly.

Abstrak :
Cyclodekstrin glucanotranferase (CGTase) merupakan enzim yang mengkatalis produksi cyclodekstrin (CD). Penelitian ini menggunakan satu enzim CGTase komersial (Toruzyme M) yang dihasilkan secara rekayasa genetika menggunakan bakteri Bacillus yang telah disisipkan gen GTase dari bakteri termofilik Thermoanaerobbacter. Walaupun enzim in dapat menghasilkan alpa, beta, dan gamma siklodekstrin (a-CD, 0-CD, ^-CD), namun beta siklodekstrin merupakan produk terbesar. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa reaksin enzim CGTase ini dengan pati sagu mentah sangat berbeda jika menggunakan pati sagu tergelatinkan. Temperatur anneling dan temperatur reaksi enzimatik dhetepkan pada 65°C. Kondisi optimum diperoleh pada pH 9 (bufer glisin-NaOH 0.05M), 15% (b/v) pati sagu dan 0.5% konsentrasi enzim. Total siklodekstrin maksimum (13.17 g/L) diperoleh selama 4 jam pada kelajuan agitasi 200 rpm.dengan perbandingan produk adalah 28%: 64%: 8% masing-masing untuk or-CD: /?-CD: y-CD. Adanya CuSO4, FeSO4 and Co(N03)2 didalam substrat mampu menghambat aktivitas enzim secara keseluruhan sedangan pemberian n-pentene dan etanol akan menghasilkan a-CD sebagai produk utama. Nilai Kmax dan Km CGTase Toruzyme?adalah 0.09 s /?-CD/min and 16.695 %(w/v), secara berurutan.

---

Cyclodextrin glucanotransferase (CGTase) is (he enzyme catalyzing the production of cyclodextrin (CD). This study was conducted using a commercial CGTase enzyme (ToruzymeT ) produced from genetically modified strain of Bacillus carrying the CGTase gene of Thermoanaerobbacter. Although this enzyme catalyses the formation of alpha, beta and gamma cyclodextrin from starch but beta-cyclodextrin is the major product. The result showed that the reaction behavior of the enzyme on ungelatinized sago starch was markedly different when compared with its reaction to gelatinized starch. Ungelatinised sago starch was annealed and reacted at 6S°C. The optimum condition for the reaction occurred at pH 9 (0.05M Glycine-NaOH buffer) with concentration enzyme and sago starch was 0.5%(v/v)and 15 %(w/v), respectively. The highest amount of total cyclodextrin (13.17 g/L) was produced when the reaction mixture was agitated at 200 rpm for 4 hours consisting of a-CD: /J-CD: y-CD at ratios of 28: 64: 8. The CGTase lost almost all its dextrinizing activity in the presence CuSO4, FeSO4 and Co(NO3)2 in substrate. Addition of n-pentane and ethanol to the reaction mixture, shifted the reaction toward an increased of yield of a-cyclodextrin and eventually becoming the main product of the reaction. The Kmax and Km value of CGTase Toruzyme? were 0.09 g /?-CD/min and 16.695 %(w/v), respectively.

Abstrak :
Pandemi COVID-19 yang terjadi secara global pada awal tahun 2020 telah menyebabkan perubahan pada berbagai aspek termasuk pola kerja. Selama periode pandemi 2020-2022, hampir semua aktivitas operasional bisnis dilakukan secara daring dan dari rumah (work from home). Situasi tersebut juga terjadi pada pekerjaan penugasan audit internal, dimana auditor tidak bisa melaksanakan audit di lokasi auditee. Atas situasi dan kondisi tersebut, maka Internal Audit (IA) menerapkan pelaksanaan audit menggunakan metode remote audit dengan mengacu pada International Professional Practices Framework (IPPF). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi implementasi remote audityang dilaksanakan oleh IA dengan menggunakan pendekatan remote audit yang disusun oleh Institute of Internal Audit (2020) selama masa pandemi berlangsung. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan mengambil unit analisis di sebuah bank swasta di Indonesia, khususnya di Departemen Network & Operation Audit pada divisi IA. Hasil penelitian menunjukan perlu adanya penyesuaian cara kerja agar kualitas remote audit tidak menurun dibandingkan ketika full onsite audit antara lain komunikasi awal pada saat kick-off meeting perlu menjelaskan tata cara pelaksanaan remote audit, analisis yang lebih mendalam pada saat review dokumen, penyesuaian audit plan, prosedur audit, dan audit test. Untuk ke depannya pelaksanaan audit dapat dilakukan secara hybrid namun dengan beberapa penyesuaian pada prosedur audit. ......The COVID-19 pandemic that occurred globally in early 2020 has caused changes in various aspects including working style. During the 2020-2022 pandemic period, almost all business operational activities were carried out online and working from home. This condition also occurs in internal audit assignment work, where the auditor cannot carry out an audit at the auditee's location. Based on these situations and conditions, the Internal Audit (IA) implemented an audit using the remote audit method with reference to the International Professional Practices Framework (IPPF). The purpose of this study is to evaluate the implementation of remote audits carried out by IA using the remote audit approach prepared by the Institute of Internal Audit (2020). The study used a qualitative method by taking a unit of analysis at a private bank in Indonesia, particularly in the Network & Operations Audit Department in the IA division. The results of the study show that the auditor needs to make adjustments to the way of working so audit quality does not decrease during a remote audit compared to a full onsite audit, including initial communication at the kick-off meeting, more in-depth analysis of document reviews, adjustments to audit plans, procedures audits, and test audits. In the future, the audit can be carried out in a hybrid manner but with some adjustments to audit procedures.