Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Telah dirancang sebuah Sistem untuk mengukur debit minyak yang mengalir di dalam sebuah pipa dengan menggunakan Sistem Electrical Capacitance Tomography (ECT) yang menggunakan teknik rekonstruksi gambar Iterative Linear Back Projection (ILBP). Teknik rekonstruksi gambar Iterative Linear Back Projection dilakukan dengan menggunakan bahasa pemograman MATLAB 7.1. Sistem yang terdiri dari sensor kapasitif dengan 12 elektrode, pengkondisi sinyal analog dan digital, serta komputer dapat menghasilkan data yang sesuai dengan waktu yang sebenarnya. Rekonstruksi gambar yang dihasilkan merupakan bentuk gambar 2 dimensi. Data juga disajikan dalam bentuk film dan gambar per satuan waktu. Teknik ini telah diverifikasi dengan objek sebenarnya dalam percobaan yang lain. ......Has been developed a system to measure oil volume flow rate which flow in a pipe by electrical capacitance tomography (ECT) system with Iterative Linear Back Projection (ILBP) as the image reconstruction techique. Iterative Linear Back Projection (ILBP) image reconstruction technique programmed by MATLAB 7.1 programming language. The system is consist of a capacitive sensor with 12 electrode, analog and digital signal conditioning, and computer which can obtain the data by real time. Image reconstruction obtained in 2D. The data is also showed in a film and image per second. This technique has been verified with the truly object in another experiment.

Abstrak :
ABSTRAK
Jumlah kebutuhan pegawai harus didasarkan kepada beban kerja pegawai administrasi UPBJJ-UT Ternate. Untuk menghitung waktu aktifitas pegawai yang digunakan untuk bekerja dan waktu yang tidak, peneliti menggunakan tabel work sampling. Metode perhitungan kebutuhan tenaga kerja didasarkan pada perhitungan beban kerja dengan pendekatan per tugas jabatan sesuai Keputusan MenPAN Nomor: KEP/75/M.PAN/7/2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai berdasarkan Beban Kerja dalam rangka Penyusunan Formasi PNS. Sampel penelitian adalah pegawai UPBJJ-UT Ternate berstatus pegawai administrasi dengan pokok pekerjaan didasarkan Capaian Sasaran Kualitas Pegawai (CSKP). Perhitungan dan pengolahan data menggunakan Microsoft Excel. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat hasil yang signifikan pada penggunaan waktu kerja dan memiliki hasil jumlah karyawan yang dibutuhkan terhadap jumlah aktual karyawan, dapat diketahui bahwa terdapat 7 fungsi karyawan, unit tata usaha KTU memiliki kelebihan jumlah karyawan sebanyak 1 orang karyawan dan BPP memiliki kekurangan jumlah karyawan sebanyak 1 orang karyawan. Untuk unit registrasi dan pengujian PDA memiliki kekurangan jumlah karyawan sebanyak 1 orang karyawan.

Abstrak :
For the Indonesian people who are socio-historically well known as the religious society-, religion usually plays an important and central part of social life. In fact, even for decades, Islam as one of the living religions and the largest one in Indonesia was culturally perceived as the belief and normative system giving certain divine regulations for regulating various daily life activities of the followers. Consequently, the existence and function had structurally been placed on the pivotal and determinative position. Religion (in the case, Islam), then, was seen systemically not only as any certain social institution that functions to manage or organize the ritual activities concerning with reverence and devotion to the God in the narrow sense, but it also gave life-orientation, "frame of reference?, motivation and life-ethos, "mode of conduct?, etc. in the broad dimension of daily life activities of the followers. The presence and dynamic growth of modern humanistic thoughts and also the rapid development of science & technology as well as the waves of modernization and the globalization process that have powerfully been taking place in our country, in fact they bring about some through-going changes of the role of Islam as a revealed religion. Islam seems to be declined in its fundamental roles and social significance. Islam, then, is only to be operated as any system which is functionally not so determinative and decisive one in the social life process. With respect to those phenomena, this thesis investigates how far the middle-class Moslem community of Bekasi Selatan plays the role of Islam as their religion in their real life. It strictly focuses on some basic issues or variables relating to the roles of (Islamic) religious institutions, implementation of religious norms, and the quality of religious experience or cognitive system amongst the middle class of the Moslems in the research-location. Using the qualitative methodological approach or paradigm, it is founded out some important and basic findings. First, there is a discernable change of the role or function of the (Islamic) religious institution in the society. This process of changes is typically indicated by some soda-religious phenomena occurred in the sphere of every day?s activities of those middle-class Moslems, viz, decline of the power, authorities, credibility?s, and social significance of the religious leaders, decline of religious organizational authority, popularity, and influences, and also any phenomena relating to the decrease of social participation of the followers in religious activities. Second, the religious (Islamic) norms and values which are substantively rooted in the AL-Qur'an, As-Sunnah and the ljtihad--have not already been implemented proportionally in every aspect of life whether in the aspect of politic, economic, educational, social-relation, and the life style. Third, there is process of trivialization (pendangkaIan) of the religious values and knowledge. Those values and knowledge as basic elements are not coherently internalized with their real life performances. Based on the above findings, some inductive conclusions--by using the theoretical paradigm of secularization explicated previously -can be drawn as follow: First, the process of secularization has been taking place in the midst of life of middle-class Moslem in Bekasi Selatan until now. In the institutional dimension, processes of secularization are manifested in the form of decline of religion, routinization process, differentiation, and disengagement of religion. In the normative dimension, such process of secularization appears in the form of process of religious transformation and desacralization of religious norms and values. While, in the cognitive or experiential level, secularization is concretized in the shape of process of segmentation and trivialization of religious values or religious system in such community. Second, the trend of the secularization process happened in the community tended to the process of rationalization toward Islam as a religion. Third, some dominant factors causing secularization in the middle class of Moslem in Bekasi Selatan are the lack of knowledge and understanding towards Islam as their religion besides factors of modern culture resulted in the process of modernization and development of modern philosophical thoughts.

Abstrak :
Salah satu tujuan pembangunan dibidang Keluarga Berencana (KB) Nasional adalah mewujudkan NKKBS yang disertai dengan penurunan tingkat kelahiran secara bermakna. Secara Nasional Jumlah peserta KB telah mencapai 26.729.030 peserta (BKKBN,1999). Metode kontrasepsi yang diminati akseptor antara lain, pil sebagai pilihan pertama, suntik pilihan kedua dan AKDR pilihan ketiga. Hasil SDKI (1977), menemukan sekitar 12% peserta AKDR berhenti menggunakan AKDR dengan alasan karena efek samping. Hasil penelitian BKKBN (2000) di Propinsi Jawa Timur, Bali, Sumatera Barat dan Bengkulu menemukan bahwa pemeriksaan (kontrol) setelah pemasangan IUD, dilakukan oleh akseptor pada waktu 1-7 hari setelah pemasangan dan ada sebagian yang tidak melakukan kontrol dengan alasan tidak tahu, tidak ada anjuran petugas dan tidak ada keluhan. Untuk Daerah Istimewa Aceh, jumlah peserta aktif mencapai 334.434 peserta, sedangkan untuk Kota Banda Aceh akseptor yang menggunakan AKDR sebanyak 3.509 peserta. Akseptor yang mengalami komplikasi AKDR baik ringan maupun berat sebanyak 74 peserta, kegagalan; 2 peserta (BKKBN D.I Aceh,2000). Sementara Informasi dari petugas tentang perilaku akseptor melakukan kontrol ulang pasca pemasangan AKDR sangat bervariasi. Jika banyak keluhan kontrolnya >5 kali dan ada juga yang tidak pernah kontrol karena tidak ada keluhan. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang perilaku akseptor KB dalam melakukan kontrol ulang pasca pemasangan AKDR yang dilihat dari variabel internal (pengetahuan, sikap, motivasi) dan variabel eksternal (dukungan petugas, dorongan suami). Hal ini didasarkan pada dugaaan adanya kaitan antara kedua faktor tersebut dengan perilaku kontrol ulang pasca pemasangan AKDR. Lokasi penelitian di Kota Banda Aceh karena wilayah ini mempunyai peserta AKDR mencapai 28%. Pelaksanaan pengumpulan data pada bulan Februari s/d maret 2001. Desain penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik DKT dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun akseptor memiliki pengetahuan yang cukup tentang AKDR, namun tidak semua akseptor bersedia melakukan kontrol ulang, disebabkan karena adanya perasaan malu dan stres bila mengingat diperiksa pada alat genital. Sebagian besar akseptor mempunyai sikap positif terhadap perlunya kontrol ulang pasca pemasangan AKDR, tetapi kenyataannya tidak semua akseptor melakukannya. Motivasi akseptor melakukan kontrol ulang terutama karena ada keluhan, ada juga karena anjuran petugas, keinginan sendiri. Mereka menyadari bahwa kontrol perlu dilakukan, namun karena ada perasan malu dan stres yang menyebabkan akseptor enggan melakukan kontrol. Dukungan petugas untuk kontrol ulang terutama bila ada keluhan, hal ini menyebabkan akseptor cenderung melakukan kontrol ulang bila ada keluhan yang dianggap berat. Dorongan para suami untuk melakukan kontrol ulang cukup baik, namun kesediaan untuk kontrol ulang sangat tergantung dari minat dan motivasi akseptor sendiri. Perilaku kontrol dari akseptor sangat bervariasi. Jika banyak keluhan frekuensi lebih dari 4 kali tetapi bila tidak keluhan mereka tidak kontrol sama sekali. Tidak ada perbedaan pengetahuan tentang AKDR antara akseptor yang melakukan kontrol ulang dengan yang tidak melakukan kontrol ulang. Sikap yang ditunjukkan terhadap kontrol ulang cukup positif, namun ada yang mempunyai sikap negatif karena alasan merepotkan dan malu untuk diperiksa. Umumnya motivasi akseptor melakukan kontrol ulang karena ada keluhan. Dukungan petugas untuk kontrol ulang terutama bila ada keluhan. Umumnya dorongan dari para suami untuk kontrol ulang cukup baik. Untuk itu disarankan kepada BKKBN perlu adanya pelatihan petugas dan buku panduan untuk meningkatkan kualitas konseling. Perlu adanya pengawasan dan bimbingan dari Kepala Puskesmas kepada petugas dalam memotivasi akseptor melakukan kontrol ulang. Perlu adanya pendekatan spiritual dan kebudayaan serta pengawasan dari petugas kepada akseptor untuk melakukan kontrol ulang.

---

Analysis of Family Planning Acceptors' Behaviors in Conducting Re-Control After Applying AKDR in Banda Aceh, Special Region of Aceh, of The Year 2001One of the objectives of national development in Family Planning is to realize NKKBS accompanied by significant decrease in birth rate. Nationally, the number of FP participants has reached 26,729,030 (BKKBN, 1999). Most accepters prefer applying pills (as first choice), injection (second choice), and IUD (third choice). The outcome of SDKI (1977) indicates that 12 % IUD participants quit applying IUD due to its side effects. The outcomes of BKKBN research show that some participants go for re-control 1-7 days after the applying date, whereas some do not go for re-control due to their lack of knowledge, no advice from officials, and no complaints. In Special Region Aceh the number of active participants reaches 334,434 persons. In Banda Aceh the number of acceptors who apply IUD reaches 3,509 persons. The number of acceptors who experience IUD complication, unserious or serious, is 74 persons; the number of those who experience failure is 2 persons (BKKBN, Aceh, 2000). The information from officials regarding acceptors' attitudes to re-control after applying IUD is various. In case they have complaints they go for control more than 5 times; in case there are no complaints they do not go for control. This research has the objective to get information regarding Family Planning acceptors' behaviors in doing re-control after applying IUD seen from internal variables (knowledge, attitudes, motivation) and external variables (officials' supports, husband' support). This is based on the assumption that there is relationship between the two factors with behavior of doing re-control after applying IUD. The location of research is Banda Aceh because the number of IUD participants in this area reaches 28 %. The data collection was carried out from February to March 2001. The research design applies qualitative approach, by methods of FGD technique and intense interview. The outcomes of the research show that despite the fact that acceptors posses enough knowledge about IUD, not all of them are willing or ready to do re-control. This is because they feel ashamed and depressed of the fact that they are examined at genitals. Most acceptors have positive attitudes to the need of re-control after applying, but the fact is that not all of them do it. Their motivation to do re-control is because they have their health complaints or because some advice from health officials, or because their own need to do so. They realize that they need to go for a control; but because they feel ashamed and depressed they become reluctant to do it. Official support for doing re-control is required especially when acceptors have complaints, especially hard complaints. Spouses' support (husbands' support) for acceptors is good, but the willingness to do re-control is dependent on acceptors themselves. Acceptors' behavior on doing re-control is various. When they have complaints, frequency of doing re-control is more than 4 times; but they do not go for doing re-control when they have no complaints at all. There is no difference of knowledge about IUD between acceptors who do re-control and those who do not. The attitude towards doing re-control is positive; negative attitudes appear because doing re-control is considered burdensome and embarrassing. Generally, acceptors' motivation to do re-control is due to the existence of complaints. Generally support from husbands is good. Therefore it is recommended for BKKBN to provide officials trainings and manuals to enhance the quality of counseling. Supervision and guidance from heads of Public Health Center to their subordinates (officials) are required in increasing acceptors' motivation in doing re-control. Spiritual and cultural approaches as well as monitoring are required from officials to motivate acceptors in doing re-control.

Abstrak :
Akibat adanya peningkatan pendidikan serta pengaruh globalisasi maka tuntutan masyarakat akan berubah, apalagi dalam suasana otonomi daerah akan berdampak pada Puskesmas Rawat Inap Pagar Alam. Oleh karena itu diperlukan perencanaan strategi. Untuk dapat menyusun perencanaan strategic dan Puskesmas Rawat Inap Pagar Alam, dilakukan penelitian analisa kualitatif dan kuantitatif, Penyusunan strategis ini melalui tahap I (input stage) terdiri dari analisa tingkungan eksternal dan internal dari Puskesmas Rawat Inap Pagar Alarn, yang dilakukan oleh Consensus Decision Making (CDM), kemudian tahap I1 (matching stage), CDM melakukan analisis dengan matriks internal-eksternal (IE) dan SWOT, selanjutnya tahap III (decision stage) menggunakan matriks QSPM untuk menentukan strategik terbaik. Dari hasil penelitian, pemilihan alternatif berdasarkan IE matriks, memperlaihatkan posisi Puskesmas Rawat Inap Pagar Alam pada kuadran H yang berarti grow and build dengan strategi yang dianjurkan adalah strategi intensif (market penetration, market development, product development) dan strategi integratif (forward integration, backward integration, horizontal integration). Penelitian ini menyimpulkan bahw Puskesmas Rawat Inap Pagar Alam memiliki potensi pasar yang besar dengan dukungan internal yang kuat dan juga akan adanya perubahan status menjadi puskesmas swadana maka harus meningkatkan mutunya. Sedangkan saran yang dianjurkan dapat merealisasikan perencanaan strategik ini, maka diperlukan pemantauan agar pelaksanaannya tercapai.

---

The Strategic Planing Inpatient Health Center of Pagar Alam, Distric of Lahat, 2000-2005 The aim of the society will be changed because of the increase/growth of education and the effect of globalization., besides in the district autonomy condition will make effect of Inpatient Health Center of Pagar Alam, that is way is need the Strategic Planning. To arrange Strategic Planning of Inpatient Health Center of Pagar Alam, they make quality and quantity analysis research. The arrangement the strategic through bellow phase I (Input stage) included in external and internal environment analysis from Consensus Decision Making (CDM) and the phase II (Matching stage) did analysis with internal and external Matrix (IE) and SWOT. After that, phase III (decision stage) used the QSPM matrix to make the best strategic. The result of research to choice alternative based on IE matrix, shows the position of Inpatient Health Center of Pagar Alam with mean growth and build with the allow strategic is intensive (strategy Market penetration, Market development, product development) and integrative strategy (forward integration, backward integration, horizontal integration). The conclusion of this result is Inpatient Health Center Of Pagar Alam, has big potential market with the strong internal support and also will be change of the status to be "Puskesmas Swadana" (The source of found is it self) so they have to increase their quality. Where as suggestion, which is suggested, to realize this strategic planning, so it needs control in order the implementation will is reached. References: 22 (1980-2000)

Abstrak :
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam bentuk keputusan Pimpinan Fraksi-fraksi dan keputusan Pimpinan DPR yang meminta Presiden Soeharto mundur dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia periode 1998-2003 merupakan fenomena politik yang menarik dikaji. Betapa tidak, Presiden Soeharto sebagai Ketua Dewan Pembina Golkar dan Panglima Tertinggi ABRI memiliki kekuasaan yang sangat besar terhadap Fraksi Golkar dan Fraksi ABRI yang jumlahnya di parlemen mencapai 400 kursi atau 80 persen dari jumlah keseluruhan anggota DPR. Ketika Presiden Soeharto didesak mundur oleh mahasiswa dan masyarakat, ia dengan keyakinan yang sangat besar menyerahkan sepenuhnya persoalan itu kepada DPR. Pimpinan dan anggota DPR menganggap pernyataan Presiden Soeharto merupakan "bola panas" yang dilempar ke DPR, karena itu bola panas tersebut dikembalikan ke Cendana dalam bentuk surat resmi pimpinan DPR meminta Presiden Soeharto mundur dari jabatannya. Berangkat dari fenomena tersebut, masalah pokok yang diangkat dalam peneiitian ini adalah sejauh mana pengaruh desakan kelompok penekan terhadap keputusan DPR meminta Presiden Soeharto mundur dari jabatannya. Secara terinci, penelitian ini menggambarkan : 1) Kelompok penekan mana yang mempengaruhi lahirnya keputusan DPR. 2) Bagaimana bentuk desakan yang dilakukan kelompok penekan kepada DPR, serta 3) Bagaimana tanggapan DPR terhadap tuntutan kelompok penekan yang menghendaki Presiden Soeharto mundur dari jabatannya. Penelitian deskriptif yang menggunakan pendekatan kualitatif ini, secara metodologis mempergunakan teknik observasi partisipasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi untuk menjaring datanya. Di antara sejumlah kesimpulan temuan penelitian yang perlu digaris bawahi adalah bahwa kelompok penekan dengan berbagai ragam motif atau kepentingan, basis sosial, saluran akses, dan intensitas desakannya, dalam realitasnya memiliki kontribusi besar dan determinatif dalam proses pengambilan keputusan DPR yang meminta pengunduran diri Presiden Soeharto dari jabatannya. Presiden Soeharto menanggapi keputusan DPR dengan cara mundur dari jabatannya dan mengalihkan kepada B.J Habibie. Secara prosedural, peralihan kekuasaan tersebut merupakan efek konkret dari desakan yang diperankan kelompok penekan kepada DPR. Pendek kata, peranan kelompok penekan kepada DPR mempengaruhi proses pengambilan keputusan DPR untuk meminta Presiden Soeharto mundur dari jabatannya.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan kerincian informasi akuntansi, prosedur pemeriksaan, dan efisiensi pemeriksaan atas SPT wajib pajak yang melampirkan laporan keuangan yang diaudit dengan SPT wajib pajak yang tidak melampirkan laporan keuangan yang diaudit pada Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Karawang. Populasi penelitian meliputi seluruh staf pemeriksa pajak Karikpa Karawang. Pada saat ini jumlah staf pemeriksa pajak pada Karikpa Karawang berjumlah 41 orang. Kepada mereka diharapkan dapat menjawab atau mengisi Daftar Pertanyaan yang diberikan. Daftar pertanyaan dirancang sedemikian rupa, meliputi 3 variabel utama, yaitu kerincian informasi akuntansi, prosedur pemeriksaan, dan efisiensi pemeriksaan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui seluruh informasi akuntansi yang digunakan untuk mengambarkan variabel kerincian informasi akuntansi antara SPT wajib pajak yang melampirkan dan yang tidak melampirkan laporan keuangan yang diaudit membuktikan hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian yang menyatakan "terdapat perbedaan antara SPT wajib pajak yang melampirkan laporan keuangan yang diaudit dengan wajib pajak yang -tidak melampirkan laporan keuangan yang diaudit" dapat diterima pada tingkat signifikansi 95 persen. Analisis prosedur pemeriksaan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan hasil pengujian; 3 dari indikator prosedur pemeriksaan menunjukan adanya perbedaan yang signifikan antara SPT wajib pajak yang melampirkan laporan keuangan yang diaudit dengan SPT wajib pajak yang tidak melampirkan laporan keuangan yang diaudit, yaitu prosedur trasir, pemeriksaan fisik, dan inspeksi. Sedangkan 5 indikator prosedur pemeriksaan lainnya yaitu evaluasi, analisis, keterkaitan, konfirmasi, dan rekonsiliasi & equalisasi, menunjukkan tidak adanya perbedaan yang signifikan antara SPT wajib pajak yang melampirkan laporan keuangan yang diaudit dengan SPT wajib pajak yang tidak melampirkan laporan keuangan yang diaudit. Perbedaan pengaruh SPT wajib pajak yang melampirkan laporan keuangan yang diaudit dengan SPT wajib pajak yang tidak melampirkan laporan keuangan yang diaudit terhadap prosedur pemeriksaan adalah bervariasi. Antara SPT wajib pajak yang melampirkan dengan yang tidak melampirkan laporan keuangan yang diaudit berpengaruh terhadap prosedur pemeriksaan trasir, pemeriksaan fisik, dan inspeksi. Tetapi tidak berpengaruh terhadap prosedur pemeriksaan analisis, evaluasi, keterkaitan, konfirmasi, dan rekonsiliasi & equalisasi. Seluruh indikator efisiensi yang digunakan untuk menilai tingkat efisiensi pemeriksaan atas SPT wajib pajak yang melampirkan dan yang tidak melampirkan laporan keuangan yang diaudit membuktikan hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian yang menyatakan "terdapat perbedaan antara SPT wajib pajak yang melampirkan laporan keuangan yang diaudit dengan wajib pajak yang tidak melampirkan laporan keuangan yang diaudit dapat diterima pada tingkat signifikansi 95 persen. Penelitian ini dilakukan pada Karikpa Karawang dengan jumlah sampel yang sangat kecil yaitu 30 orang responder. Oleh sebab itu, dibutuhkan penelitian ulang dengan sampel yang lebih besar untuk menguji konsistensi hasil penelitian ini untuk mengungkapkan kebutuhan laporan keuangan yang diaudit dalam membantu tugas staf pemeriksa atau fiskus secara keseluruhan menentapkan besarnya pajak terutang.

Abstrak :
Dalam rangka menilai kinerja BUMD yang dimiliki oleh Pemda DKI Jakarta cukup banyak, maka dipilih salah satu, yaitu PD Wisata Niaga Jaya yang berusaha dalam kelompok usaha industri pariwisata, dimana "Core Business" utamanya adalah penyediaan dan pengelolaan sarana perhotelan. Salah satu hotel yang mempunyai potensi besar untuk meningkatkan pendapatan PD Wisata Niaga Jaya adalah Hotel Bintang 4 Cempaka Jakarta. Penilaian kinerja Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Khusus lbukota Jakarta hanya berdasarkan SK Gubernur KDKI Jakarta No. 849 Tahun 1994 tanggal 23 Juni 1994 yang hanya memperhatikan indikator-indikator rentabilitas, likuiditas dan solvabilitas yang berarti hanya memperhatikan aspek keuangan saja. Penilaian kinerja yang sejalan dengan manajemen strategik yang baru yaitu: BALANCE SCORECARD (Kaplan dan Norton, 1996) akan diterapkan, dimana konsep Balance scorecard adalah alat untuk menilai kemampuan perusahaan dengan mem-balance 4 (empat) aspek sekaligus yaitu: aspek keuangan, pelanggan, bisnis internal dan aspek pembelajaran dan pertumbuhan organisasi. Balance scorecard adalah media terjemahan visi dan strategi menjadi sasaran dan ukuran mulai dari rencana, implementasi sampai dengan hasil. Penelitian terhadap kinerja Hotel Cempaka Jakarta bersifat deskriptif analitis dengan memandang kondisi keuangan perusahaan merupakan resultan dari organisasi belajar, proses bisnis internal dan tingkat kepuasan pelanggan yang terjadi dalam perusahaan. Sedangkan metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif untuk mengetahui gambaran setiap variabel yang ditanyakan dalam kuesioner terhadap pelayanan pelanggan, bisnis internal perusahaan dan pembelajaran organisasi Hotel Cempaka Jakarta. Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat diperoleh penilaian kinerja perusahaan dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam peningkatan daya saing perusahaan daerah Pemerintah Daerah DKI Jakarta adalah sebagai berikut : 1. bahwa penerapan pembelajaran yang dilakukan pada aspek dinamika belajar, pembaharuan organisasi dan pemberdayaan individu sudah diterapkan pada sebagian besar organisasi, sedangkan aspek pengelolaan pengetahuan dan penerapan teknologi baru diterapkan pada sebagian kecil organisasi 2. Pada proses bisnis internal, pemahaman atas tugas pelayanan jasa hotel sudah cukup baik dan alat-alat penunjang sudah sesuai dengan standar hotel. Kedua hal tersebut diatas menyebabkan tingkat loyalitas pelanggan Hotel Cempaka masuk dalam kategori 4 yaitu "puas". Mengingat bahwa Hotel Cempaka baru beroperasi pada bulan September 1996, kondisi keuangan hotel masih dalam tahap berkembang (growth) dengan cash flow negatif. Memperhatikan 3 hal tersebut diatas Hotel Cempaka masih memiliki potensi untuk dapat berkembang.