Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query
cover
cover
Yusna Melianti
Abstrak :
ABSTRAK
Penetapan UU No. 22 tahun 1999 pada tanggal 4 Mei 1999 dan resminya baru diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2001, yang memberi kewenangan amat besar kepada daerah. Undang-Undang ini juga memberikan perubahan mendasar mengenai prinsip-prinsip otonomi daerah, sebab UU No. 22 tahun 1999 adalah merupakan, otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab dengan menekankan pada prinsip pnnsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragamanan daerah, dengan tujuan untuk pemberdayaan dan partisipasi rakyat. Pemberian kewenangan otonomi seluas mungkin kepada daerah kabupaten/kota karena pelaksanaannya lebih dekat dengan rakyat, sedangkan kedudukan Kepala Daerah semata-mata hanya sebagai alat daerah dan bertanggung jawab kepada DPRD, demikian juga dalam UU No. 22 tahun 1999 adanya pemisahan yang tegas antara DPR dan eksekutif, agar fungsi kontrol DPR dapat berjalan dengan baik. TAPINo.TVIMPRI2000 tentang Rekomendasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah, selain itu Sidang Tahunan MPR tahun 2000 path tanggal 18 Agustus 2000 telah menetapkan perubahanlmenambah Pasal 18 TJIJD 1945, sehingga menjadi Pasal 18 baru, Pasal 1 8A clan Pasal I 8B. Selain itu U1.J No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah juga bersamaan diberlakukan dengan UU No. 22 tahun 1999. Kesiapan untuk meimplementasikan kedua Undang-Undang ini harus mampu memperhatikan hak-hak masyarakat di daerah, agar dapat mencapai hasil yang maksimal. Khusus bagi Pemerintahan Propinsi DKI Jakarta yang menjadi fokus dalam penelitian penulisan tesis ini, kesiapan upaya yang dilakukan adalah; Melakukan penelitian dan pengkaijian terhadap beberpa kemungkinan penggalian sumber pendapatan daerah yang baru, karena propinsi DKI Jakarta hanya mengandalkan potensi jasa dan perdagangan, juga adanya penataan kelembagaan antara lain jumlah Biro, Dinas, Lembaga Teknis yang selama ini ditangani oleh instansi vertikal. Penataan atau pengalihan personil sampai Desember 2000 telah berhasil diproses 2.301 pegawai dan eks 6 kanwil, path tahun 2001, 47.285 pegawai dan 9 kanwil hal ini merupakan suatu kendala/hambatan karena merupakan beban yang cukup berat bagi APBI) propinsi DKI Jakarta. Sedangkan faktor-faktor pendukung kesiapan implementasi dan Undang Undang ini adalah tidak terlepas dan menusia yang harus baik, keuangan yang cukup, peratatan, organisasi dan manajemen yang balk serta peningkatan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat.
2001
T4380
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library