Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Ditengah maraknya aset digital sebagai sosial media dan alat komoditi seperti cryptocurrency, bitcoin dan NFT (Non-Fungible Token) terdapat potensi aset digital sebagai objek jaminan utang. Kebendaan digital dapat berupa kebendaan atau kekayaan dalam media sosial, akun-akun terkait keuangan yang dilakukan secara daring, akun-akun terkait bisnis, alamat internet atau situs web, dan kebendaan virtual. Jenis penelitian yang dilakukan adalah yuridis normatif. Penelitian ini menganalisa permasalahan terkait keabsahan aset digital sebagai objek jaminan utang di Indonesia dengan mengetahui bagaimana sifat hukum aset digital dalam hukum kebendaan di Indonesia dan bagaimana penerapan aset digital dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2022 serta keabsahan aset digital secara keseluruhan sebagai objek jaminan utang di Indonesia. Teknik analisis menggunakan metode kualitatif. Wawancara kepada perbankan juga dilakukan dalam penelitian ini. Tidak semua aset digital dikategorikan aset HKI dan dapat dilakukan skema pendanaan berdasarkan PP Nomor 24 tahun 2022, hanya aset digital yang memiliki perlindungan hak cipta yang dapat menerimanya. Penerapan peraturan tersebut dalam perbankan memiliki kendala pada valuasi, nilai tambah, secondary market, dan appraisal aset digital dalam market. KUHPerdata memuat aturan yang mengatur tentang jaminan secara umum yaitu Pasal 1131 dan 1132 yang juga berlaku untuk aset digital secara keseluruhan. Jaminan khusus keabsahannya bergantung pada bentuk jaminan. Di indonesia yang paling tepat untuk jaminan aset digital adalah fidusia karena karekteristiknya dan waktu lahirnya perikatan sudah bisa dipastikan. Sejumlah perbandingan aset digital sebagai jaminan di negara lain juga dijadikan referensi, seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Jepang. ......In the midst of digital assets rising as social media and commodity tools such as cryptocurrencies, bitcoin and NFT (Non-Fungible Tokens), there is some potential for digital assets to be used as collateral for debt. Digital assets can be goods or assets on social media, financial-related accounts conducted online, business-related accounts, internet addresses or websites, and virtual assets. This type of research is normative juridical. This study analyzes issues related to the legality of digital assets as objects of debt guarantees in Indonesia by knowing the legal nature of digital assets in material law in Indonesia and how digital assets are implemented in Government Regulation Number 24 of 2022 and the validity of digital assets as a whole as objects of debt guarantees in Indonesia. The analysis technique uses a qualitative method. Interviews to several banks were also conducted in this study. Not all of digital assets are categorized as Intellectual Property Right (IPR) assets can be carried out the funding scheme based on PP Number 24 of 2022, only digital assets that have copyright protection can receive them. The application of these regulations in banking has problems with valuation, added value, secondary market, and digital asset appraisal in the market. The Civil Code contains rules governing guarantees in general, namely Articles 1131 and 1132 which also apply to digital assets as a whole. The specific guarantee of validity depends on the form of the guarantee. In Indonesia, the most appropriate for digital asset collateral is a fiduciary because its characteristics and the time when the engagement was born can be ascertained. A number of comparisons of digital assets as collateral in other countries are also used as references, such as the United States, United Kingdom and Japan.

Abstrak :
Iklan sebagai bagian dari bauran promosi yang juga merupakan bagian dari strategi integrated marketing commnunication (IMC), sehingga perusahaan harus mendesain iklannya agar tujuan komunikasi dan promosi yang diinginkan bisa tercapai. Seorang endorser atau juru bicara digunakan oleh marketer pada iklan produk mereka sebagai sumber yang kredibel dan memiliki daya tarik yang diharapkan dapat mempengaruhi sikap konsumen terhadap iklan yang ditunjukkan, terhadap merek, dan terutama terhadap niat pembelian konsumen. Kredibilitas perusahaan atau reputasi si perusahaan untuk keahlian dan kejujurannya juga termasuk jenis kredibilitas sumber yang dapat mempengaruhi reaksi konsumen terhadap iklan yang dipaparkan dan membentuk sikap mereka terhadap merek. Penelitian yang dilakukan mengalisa kredibilitas endorser maupun perusahaan serta daya tarik endorser pada sikap konsumen terhadap iklan, merek, dan intensi pembelian ketika sikap sebelumnya pada merek dilibatkan. Penelitian dilakukan terhadap iklan make up Maybelline dengan menggunakan 150 responden. Dari analisis penelitian didapat bahwa kredibilitas dan daya tarik endorser, serta kredibilitas perusahaan memiliki pengaruh yang kuat terhadap iklan. Kemudian sikap terhadap iklan dan sikap terhadap merek berpengaruh terhadap minat pembelian. Namun didapat bahwa kredibilitas perusahaan tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap intensi pembelian. Tidak terdapat juga efek moderasi dari sikap sebelumnya terhadap merek pada hubungan sikap terhadap iklan dan sikap terhadap merek. ......Advertising as the part of promotional mix and integrated marketing communication strategics (IMC), makes the companies should design their ads thus their communication and promotion objectives could be achieved. An endorser or a spokesperson is frequently used by marketers in their product advertisements as a credible source that is hoped to influence the attitude of consumers in the marketplace toward the shown advertisement, the brand and most importantly their purchase intentions.Corporate credibility, the reputation of a company for honesty and expertise is another type of source credibility that is said to influence consumers’ reaction to the shown product advertisements and shape their attitudes to brands. The present study assessed the impact of both source credibility, corporate and endorser credibility as well endorser attractiveness on consumers’ attitude toward advertising, attitude toward brand, and purchase intention (PI) when brand familiarity is tested. A study carried out to Maybelline make up ads using 150 respondents. Path analysis confirmed that credibility and attractiveness of endorser as well corporate credibility had strengthened impact on attitude towards ads, then attitude toward ads and attitude toward brand had impact on purchase intention. While corporate credibility has no impact on purchase intention and there is no effect for prior attitude toward brand on relationship between attitude toward ads and attitude toward brand.