Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini membahas tentang penerapan sistem manajemen K3 di Rumah Sakit RST Dompet Dhuafa berdasarkan kriteria penerapan SMK3 dalam PP No. 50 Tahun 2012. Rumah Sakit sebagai salah satu sarana pelayanan kesehatan yang memiliki potensi kecelakaan dan penyakit kerja wajib melalukan penilaian penerapan SMK3 sebagai salah satu upaya dalam meminimalisir risiko bahaya kesehatan dan penilaian terhadap capaian penerapan SMK3 di rumah sakit itu sendiri. Oleh karena itu analisis penerapan SMK3 dipandang perlu dilakukan untuk mengetahui penerapan sistem kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kinerja, sampai dengan peninjauan dan peningkatan kinerja K3 di Rumah Sakit RST Dompet Dhuafa. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti bersifat deskriptif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan observasi, telaah dokumen, dan wawancara mendalam. Analisis data yang digunakan adalah 12 elemen dengan 166 kriteria yang ada di lampiran II PP 50 Tahun 2012. Hasil akhir dari penelitian ini, menunjunkan bahwa penerapan sistem manajemen K3 di Rumah Sakit RST Dompet Dhuafa adalah baik dengan persentase 77,6%, dimana terdapat 125 kriteria yang sudah dilaksanakan, 36 kriteria masih dalam proses atau belum dilaksanakan, dan 5 kriteria lainnya dianggap tidak relevan dengan Rumah Sakit RST Dompet Dhuafa.

---

ABSTRACTThis research discussed about the application of Management System Occupational Health and Safety in RST Dompet Dhuafa Hospital with assessment criteria from Indonesian Government Regulation No. 50 of 2012. Hospital as one of the health care facilities that have the highest potential for accidents and occupational diseases are required to do the assessment of implementation Management System of Occupational Health and Safety to minimize the risk of health hazards and the assessment of the achievements for management system of occupational health and safety in that hospital itself . Therefore, these analysis deemed necessary to determine the application of the system from policy, planning, implementation, monitoring and evaluation, to review and improvement of Occupational Health and Safety at Rumah Sehat Terpadu Dompet Dhuafa Hospital. The research method that used by the authors of this research is qualitative descriptive with Cross-sectional design study. Collecting data in this study conducted with a observation, document review, and in-depth interviews. And for the analysis data, the authors using 12 elements with 166 criteria in Appendix II of Indonesian Govermant Regulation No. 50 of 2012. The final results of this research, that the implementation of the management system occupational health and safety in RST Dompet Dhuafa Hospital is good with a percentage of 77.6 %. 125 criteria have been implemented, 36 criteria are still in the process or have not been implemented, and the other criteria (5 criteria) are considered irrelevant to the RST Dompet Dhuafa Hospital."

"Instruksi Mendagri Nomor. 14 Tahun 1982 Tentang Larangan Penggunaan Akta Kuasa Mutlak Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah telah dicabut, namun hakim dalam memutus perkara masih menggunakan peraturan tersebut. Hal tersebut dapat dicermati dalam Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo No.28/Pdt.G/2020/PN Lbj. Selain itu masih terdapat perbedaan hakim dalam memutus keabsahan mengenai akta kuasa menjual yang dapat dilihat pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.273/Pdt.G/2022/PN. Jkt.Utr dan Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 38/Pdt/2021/PT Smr. Tesis ini menganalisis implikasi hukum yang terjadi sejak dicabutnya Instruksi Mendagri Nomor. 14 Tahun 1982 dan kedudukan Pasal 1797 KUH Perdata dalam melindungi cacat kehendak. Metode penelitian tesis ini adalah yuridis normatif dengan tipologi penelitian eksplanatoris. Simpulan penelitian dalam tesis ini adalah 1. lebih memperjelas Pasal 39 ayat (1) huruf d PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dimana perlu ditambahkan pengertian kuasa mutlak yang diperbolehkan adalah kuasa yang diberikan kepada pembeli dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) untuk menandatangani Akta Jual Beli dihadapan PPAT namun tidak menciderai ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata. 2. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 273/Pdt.G/2022/PN. Jkt.Utr, si penerima kuasa melakukan suatu perbuatan hukum yang menurut hukum itu menciderai Pasal 1320 dan 1321 KUH Perdata. Akibat dari ketentuan ini ialah bahwa apa yang dilakukan oleh seorang penerima kuasa dengan melampaui batas wewenangnya, adalah atas tanggungannya sendiri, sehingga menyebabkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Akta Kuasa Menjual, beserta Akta Jual Beli yang dibuat menjadi dapat dibatalkan. Sehingga dengan adanya Pasal 1797 KUH Perdata, si Pemberi Kuasa menjadi terlindungi dari cacat kehendak. Adapun saran dalam tesis ini Perlu adanya pengaturan secara eksplisit baik itu merevisi Pasal 39 ayat (1) huruf d PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah atau membuat Peraturan Badan Kepala Badan Pertanahan terbaru terkait Kuasa Mutlak.

---

Minister of Home Affairs Instruction Number. 14 of 1982 concerning the Prohibition of the Use of Absolute Power of Attorney Deeds for the Transfer of Land Rights has been revoked, but judges in deciding cases still use this regulation. This can be observed in the Labuan Bajo District Court Decision No.28/Pdt.G/2020/PN Lbj. Apart from that, there are still differences between judges in deciding the validity of the power of attorney deed to sell which can be seen in the North Jakarta District Court Decision No.273/Pdt.G/2022/PN. Jkt.Utr and Samarinda High Court Decision Number 38/Pdt/2021/PT Smr. This thesis analyzes the legal implications that have occurred since the revocation of Minister of Home Affairs Instruction Number. 14 of 1982 and the position of Article 1797 of the Civil Code in protecting defects of will. The research method for this thesis is normative juridical with an explanatory research typology. The research conclusions in this thesis are 1. to further clarify Article 39 paragraph (1) letter d PP No. 24 of 1997 concerning Land Registration where it is necessary to add the definition of absolute power that is permitted, namely the power given to the buyer in the Sale and Purchase Agreement (PPJB) to sign the Sale and Purchase Deed before the PPAT but without violating the provisions of Article 1320 of the Civil Code. 2. North Jakarta District Court Decision Number 273/Pdt.G/2022/PN. Jkt.Utr, the recipient of the power of attorney committed a legal act which according to the law violated Articles 1320 and 1321 of the Civil Code. The effect of this provision is that what a power of attorney does by exceeding the limits of his or her authority is at his or her own risk, thereby causing the Sale and Purchase Agreement, the Power of Attorney Deed, along with the Sale and Purchase Deed made to be cancelled. So with the existence of Article 1797 of the Civil Code, the Principal is protected from defects in the will. The suggestions in this thesis require explicit regulation, whether revising Article 39 paragraph (1) letter d PP No. 24 of 1997 concerning Land Registration or making the latest Land Agency Head Regulation regarding Absolute Power."