Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemerintah sudah merencanakan untuk menerapkan kebijakan cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) untuk mengurangi konsumsi minuman berpemanis sejak tahun 2022, namun hingga saat ini belum juga dilaksanakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis skema kebijakan, faktor pendukung, serta tantangan yang dihadapi dalam kebijakan cukai minuman berpemanis yang telah terlebih dahulu diterapkan di Thailand dan Filipina, untuk kemudian dijadikan pembelajaran bagi Indonesia dalam menyempurnakan kebijakan cukai MBDK di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam dengan perwakilan BKF, DJBC, Kemenkes RI, CISDI, Industri Minuman Berpemanis, dan Akademisi Perpajakan. Hasil penelitian ini adalah skema pemungutan cukai di Thailand yang menerapkan tarif spesifik progresif berdasarkan tingkat kandungan gula dengan threshold >6gram/100ml atau tarif campuran berupa ad valorem dan spesifik progresif berdasarkan besaran kandungan gula dapat dijadikan referensi pembelajaran bagi Indonesia yang memiliki fokus utama pemungutan cukai yang serupa dengan Thailand. Untuk penerimaan cukai dapat menjadikan Filipina sebagai referensi pembelajaran bagi Indonesia yang mengalokasikan penerimaan cukai untuk program kesehatan dan memaksimalkan sisi kesehatan. Dalam proses perumusan hingga penerapan kebijakan cukai MBDK di Indonesia, dibutuhkan dukungan yang kuat, komitmen tinggi, dan kerja sama dari berbagai pihak agar kebijakan ini dapat mencapai suatu tujuan objektif yang ingin dicapai. Penggunaan media untuk edukasi terkait dampak konsumsi minuman berpemanis berlebihan seperti di Thailand juga dapat dicontoh oleh Indonesia sebagai kebijakan pendukung untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Penerapan tarif bertahap yang disesuaikan secara berkala di negara Thailand juga dapat dijadikan contoh bagi Indonesia agar indusri minuman berpemanis dapat menyesuaikan kondisi dengan kebijakan baru sekaligus melakukan persiapan untuk mereformulasi minuman yang lebih sehat. Penelitian ini menyarankan Indonesia untuk menerapkan cukai MBDK kepada seluruh jenis MBDK dan bentuk minuman, serta pada seluruh jenis gula dan pemanis untuk mencegah adanya substitusi produk minuman berpemanis. Pemerintah juga dapat merencanakan kebijakan penyesuaian tarif secara berkala agar industri minuman berpemanis dapat melakukan adaptasi dengan kebijakan baru ini dan melakukan persiapan untuk reformulasi produk minuman rendah gula.

---

The government has planned to implement a tax policy on packaged sweetened beverages (MBDK) to reduce consumption of sweetened beverages since 2022, but to date it has not been implemented. This study aims to analyze the policy framework, supporting factors, and challenges faced in the sugar-sweetened beverage tax policies that have already been implemented in Thailand and the Philippines, with the goal of using these findings as a learning tool for Indonesia to refine its PSB tax policy. This study uses a qualitative method with data collection through literature review and in-depth interviews with representatives from the BKF, DJBC, Ministry of Health, CISDI, the Sugary Beverage Industry, and Taxation Academics. The results of this study indicate that Thailand's tax collection scheme, which applies a progressive specific tariff based on sugar content with a threshold of >6 grams/100 ml or a mixed tariff consisting of ad valorem and progressive specific tariffs based on sugar content, can serve as a reference for Indonesia, which has a similar focus on tax collection as Thailand. For tax revenue, the Philippines can serve as a reference for Indonesia, which allocates tax revenue for health programs and maximizes the health aspect. In the process of formulating and implementing the MBDK tax policy in Indonesia, strong support, high commitment, and cooperation from various parties are needed to ensure the policy achieves its objective goals. The use of media for education on the impacts of excessive consumption of sweetened beverages, as in Thailand, can also be emulated by Indonesia as a supporting policy to raise public awareness. The implementation of gradual tariffs adjusted periodically in Thailand can also serve as an example for Indonesia, enabling the sweetened beverage industry to adapt to the new policy while preparing to reformulate healthier beverages. This study recommends that Indonesia apply MBDK taxes to all types of MBDK and beverage forms, as well as to all types of sugar and sweeteners, to prevent product substitution in sweetened beverages. The government can also plan for periodic tariff adjustments to allow the sweetened beverage industry to adapt to the new policy and prepare for the reformulation of low-sugar beverages."