Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh variabel ekonomi makro,return pasar dan Export Import terhadap kinerja return saham farmasi,kosmetik dan peralatan rumah tangga di bursa efek Jakarta.Variabel ekonomi makro yang digunakan meliputi perubahan nilai tukar dolar AS terhadap rupiah ,tingkat suku bunga sertifikat bank Indonesia (SBI) untuk satu bulan jumlah uang beredar (M2) dan perubahan tingkat inflasi. Sedangkan variabel pasar diwakili oleh IHSG BEJ. Sementara Export dan Import sebagai variabel yang mewakili industry.Analisa mengggunakan model regresi berganda yang dilakukan melalui empat tahapan,yaitu pertama regresi untuk melihat pengaruh pasar ,kedua regresi untuk melihat pengaruh pasar dengan variabel ekonomi makro. Ketiga regresi untuk melihat pengaruh pasar, dan Export Import saham farmasi, peralatan rumah tangga, dan kosmetik,dan keempat regresi untuk melihat pengaruh bersama-sama variabel ekonomi makro,pasar dan Export Import.Tehnik pengambilan sample ini dilakukan dengan menggunakan 15 saham Farmasi, Kosmetik, dan Peralatan Rumah Tangga. Kelima belas saham itu adalah Dankos Laboratiries (DNKS), Bristolmyers Squibb Indonesia (SQBI), Bayer Indonesia (BYSP), Darya Laboratoria (DVLA), Bayer Indonesia (BYSB), Scering Plough Indonesia (SCPI), Tempo Scan Pasific (TSPC), Merck (MERK), Kalbe Farma (KLBF), Kedawung Setia Industrial (KOSI), Kedaung Indah Can (KICI), Langgeng Makmur Plasic 1 (LMPI), Mandom Indonesia (TCID), Unilever Indonesia (UNVR), Mustika Ratu (MRA T). Berdasarkan basil pengolahan data yang dilakukan menunjukkan bahwa variabel-variabel independen tersebut memiliki pengaruh yang beragam terhadap kinerja saham Farmasi,Kosmetik, dan Peralatan Rumah Tangga. Dimana sebagian ada yang membawa pengaruh positif, ada pula yang negatif."

"Penerapan skema Public-Private Partnership PPP , atau yang dikenal juga dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha KPBU di Indonesia, dinilai dapat menjadi alternatif sumber pendanaan dalam penyediaan infrastruktur. Namun, dalam pelaksanaannya, kinerja skema KPBU dan ketertarikan badan usaha/swasta untuk berpartisipasi dalam penyediaan infrastruktur di Indonesia masih rendah. Sehingga dalam penelitian ini dilakukan rekonstruksi bentuk tata kelola pada tiga level kebijakan yakni level kebijakan, organisasional, dan operasional dari perspektif biaya transaksi, serta memperkaya enrichment teori tata kelola kolaboratif dengan perspektif analisis biaya transaksi pada skema KPBU infrastruktur bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR . Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah soft system methodology-based action research untuk mejawab empat pertanyaan penelitian. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tiga sumber biaya transaksi dari proyek KPBU yakni principal-principal problem, renegotiation and hold-up problem, dan soft budget contraints dapat diatasi dengan membangun tata kelola kolaboratif pada tiga level kebijakan. Pengayaan praktik tata kelola kolaboratif perlu dikembangkan dengan menganalisis sumber-sumber biaya transaksi pada setiap level kebijakan. Kata kunci: Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha, soft system methodology, analisis biaya transaksi, tata kelola kolaboratif

---

Implementation of Public-Private Partnership PPP scheme, also known as Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha KPBU scheme in Indonesia, is considered to be an alternative source of funding in infrastructure provision. However, in the reality, the performance of the KPBU scheme and private sector interest to participate in the provision of infrastructure in Indonesia is still low. Thus, this research aim to reconstruct the forms of governance at three levels of policy such as policy level, organizational level, and operational level from the perspective of transactions costs, and enrich collaborative governance theory from transaction cost analysis in KPBU scheme for Public Works and Housing sector. The method used in this research is soft system methodology-based action research, to answer four research questions. The results conclude that the three sources of transaction costs of KPBU scheme projects are principal-principal problem, renegotiation hold-up problem, and soft budget constraint can be overcome by building collaborative governance on three policy level. Collaborative governance enrichment practice needs to be develop by analyzing source of transaction cost in every policy level. Keywords: Public-Private Partnership, Soft System Methodology, Transaction Cost Analysis, Collaborative Governance."