Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Dalam tesis ini diintegrasikan dua disiplin ilmu, yaitu filologi dan ilmu hukum. Filologi menyajikan teks dengan segala tahapan yang ditempuh, mulai dari inventarisasi, deskripsi (baik fisik maupun isi), penentuan edisi teks, sampai dengan suntingan teks. Konteksnya dielaborasi dengan penelitian hukum normatif, mulai dari penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertical dan horizontal, sejarah hukum, sampai dengan perbandingan hukum. Korpus data yang didedah dalam tesis ini adalah naskah Undang-Undang Palembang. Teks Undang-Undang Palembang merupakan salah satu khazanah yang merekam normanorma hukum di masa lampau.

---

Abstract
In this thesis is integrated between two disciplines, i.e. philology and jurisprudence. Philology provides text with all procedure that must be followed, such as inventarization, description (physically and content), critical edition will be decided, and text edition. Its context will be elaborated with normative legal research, i.e. research on legal principles, systematic of law, vertical and horizontal synchronization, history of law, and comparative of law. Corpus data will be discussed in this thesis are manuscripts of Undang-Undang Palembang. Undang- Undang Palembang Text is one of heritage which recorded legal norm in the past.

Abstrak :
ABSTRAK
Dalam penelitian ini dikemukakan masalah kategorisasi obyek penelitian filologi Melayu. Menurut peneliti, usaha kategorisasi obyek penelitian filologi Melayu sudah dilakukan dalam bentuk katalogus dari literatur lain yang juga membicarakan kedudukan dari suatu teks atau naskah. Kategorisasi obyek penelitian filologi Melayu dalam bentuk katalogus (yang dibicarakan dalam penelitian ini) adalah katalogus Ph. S. van Ronkel (1909; 1921), H.H. Juyboll (1899), Amir Sutaarga dkk. (1972) dan Jazamuddin Baharudin (1959). Perlu ditambahkan bahwa kategorisasi obyek penelitian filologi Melayu dalam bentuk literatur lain dibicarakan dalam dua bagian, yaitu pedagogik dan nonpedagogik. Karya-karya pedagogik yang dibicarakan dalam penelitian ini adalah buku-buku yang ditulis C. Hooykaas, H. Samad Ahmad, Zuber Usrnan, dan Soetarno, sedangkan karya-karya nonpedagogik yang dibicarakan dalam penelitian ini ...

---

Abstrak :
Pemanfaatan posyandu di kota Sukabumi tahun 2002 rata-rata mencapai 62,86 %. Angka tersebut masih di bawah target yang diharapkan oleh pemerintah kota Sukabumi yaitu minimal 80 %. Wilayah yang memiliki cakupan pemanfaatan posyandu paling rendah di kota Sukabumi dengan cakupan D/S paling rendah (<50 %) yaitu wilayah Puskesmas Limus Nunggal, Baros dan Cikundul, sehingga wilayah tersebut dipakai sebagai lokasi penelitian . Tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi perbedaan faktor yang berkontribusi terhadap pemanfaatan posyandu oleh pengunjung rutin dan tidak rutin. Desain penelitian ini adalah Kasus Kontrol, teknik pengambilan sampel dengan proporsi random sampling. Jumlah sampel sebanyak 192 responden yang terdiri dari 96 kasus (rutin) dan 96 kontrol (tidak rutin) di tiga wilayah kecamatan (Limus Nunggal, Baros dan Cikundul). Metoda pengumpulan data dengan angket dan observasi. Pengembangan kuesioner didasarkan pada faktor-faktor yang berkontribusi terhadap pemanfaatan posyandu. Dari hasil penelitian menunjukan faktor ibu yang berbeda secara signifikan berkontribusi terhadap pemanfaatan posyandu adalah umur ibu > 30 tahun (OR=2,23, nilai p=0,009). Faktor posyandu yang berbeda secara signifikan terhadap pemanfaatan posyandu adalah fasilitas posyandu (OR=2,65, nilai p=0,02) dan pelayanan yang diberikan petugas kesehatan (OR=2,05, nilai p=0,014), sedangkan faktor masyarakat yang memiliki perbedaan yang signifikan berkontribusi terhadap pemanfaatan posyandu adalah pembinaan oleh kader di luar hari posyandu (OR==2,08, nilai p=0,014). Kontribusi terbesar dalam kesinambungan pemanfaatan posyandu adalah fasilitas, diikuti usia ibu dan pembinaan oleh kader. Dari hasil tersebut disarankan untuk meningkatkan pembinaan melalui supervisi kepada petugas Puskesmas (perawat kesehatan komunitas), peningkatan upaya-upaya promosi kesehatan, perencanaan alokasi anggaran untuk program posyandu terutama penambahan fasilitas media dan model penyuluhan (promosi kesehatan) dan pembinaan kader, meningkatkan pembinaan dan motivasi kepada kader. ......The average percentage of community compliance for visiting integrated health services (posyandu) in Sukabumi in 2002 was 62,86 %. This figure below the expected percentage of the municipal government of Sukabumi which is stated as 80 %. The districts which have lowest achievement of visiting posyandu includes Limus Nunggal, Baros and Cikundul (average < 50 %), Those districts were used as the area of research to identify the factors which were contribute in community compliance for visiting integrated health services include internal factors, facility factors, satisfaction to serve and participation of key persons. Research design is Case Control Techniques to take sample by proportional random sampling, The number of total sample is 192 respondents consists of 96 cases (routine) and 96 control (non routine) at Limus Nunggal, Baros and Cikundul. This research using questioner and observation to collect data than analyzed by computer's software. The result of bivariate showed that the significant factor that contribute to promote activity posyandu were the age of mothers above 30 years old (OR=2,05, p value = 0,009), facilities (OR=2,65, p value=0,02), service by health personnel (OR=2,05, p value =0,014), and services by cadre excluding posyandu day activities (OR=2,08, p value =0,014). The most significant factor that contributes into the visiting posyandu was facility. The implication at the research result is a recommendation to improve supervision for health personnel?s performance related to health promotion, budget allocation to provide adequate facilities and conducting training program to empower cadre in implementing their functions.

Abstrak :
A study on habitat and food preference of Philemon buceroides in Moyo island, West Nusa Tenggara was conducted in April 1999 until July 1999. The aim of study is to explore the diversity and composition of plants and foods prefered by P. buceroides in its nature habitat. The results from this study will be very valuable in providing information and managing its conservation in both nature and or in man made habitat (in-situ and ex-situ).

Abstrak :
ABSTRAK Dari total penerimaan negara dari sektor pajak, yang memberikan kontribusi terbesar setelah pajak penghasilan, adalah pajak pertambahan nilai (PPN). Kontribusi penerimaan PPN adalah sebesar 30% dari total penerimaan pajak non-migas. Dalam Undang-Undang PPN 1983 yang berlaku pada 1 Januari 1985 sampai sekarang yaitu dengan pemberlakuan Undang-Undang nomor 18 Tahun 2000, pemungutan PPN dan pajak penjualan atas barang mewah (PPn BM) di Indonesia menggunakan sistem faktur. Dengan sistem ini, maka pada setiap transaksi yang menjadi objek PPN dan PPn BM, keabsahan pemungutan PPN dan PPn BM-nya ditandai dengan penerbitan faktur pajak. Tanpa adanya faktur pajak, maka penjual dapat dianggap belum melaksanakan tugasnya untuk memungut PPN dan di sisi lain pembeli dapat dianggap belum membayar PPN. Jadi sangat jelas betapa pentingnya arti selembar faktur pajak baik bagi penjual maupun pembeli. Untuk mendorong ekspor yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak, pemerintah memberikan banyak insentif, diantaranya kebijakan restitusi pajak yaitu bahwa atas ekspor barang tersebut dikenakan PPN (pajak keluaran) dengan tarif pajak sebesar 0% (nol persen). Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) mengatur jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi) paling lambat 12 bulan. Namun dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor dan memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak, maka terhadap wajib pajak yang melakukan ekspor diberikan insentif berupa kemudahan dan percepatan penyelesaian restitusi PPN menjadi paling lambat 2 bulan sejak saat diterimanya permohonan. Namun kemudahan dan percepatan penyelesaian restitusi PPN disalah gunakan oleh beberapa pengusaha dan fiskus. Bertitik tolak dari masalah ini, dilakukan penelitian untuk mengetahui penyebab terjadinya faktur bermasalah. Penelitian berdasarkan analisis hasil wawancara dengan informan kunci dan beberapa informan lainnya yang terdiri dari pakar perpajakan dan pejabat dan mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak, terungkap 22 model modus operandi faktur pajak bermasalah. Dari model-model ini dapat diperlihatkan bahwa faktur pajak bermasalah bukan saja terjadi pada transaksi ekspor, namun juga terjadi pada penyerahan BKP dalam negeri, terutama pada transaksi-transaksi yang melibatkan pengusaha-pengusaha bukan pengusaha kena pajak. Ada 4 penyebab utama terjadinya faktur pajak bermasalah. Pertama, sistem PPN dimana dengan mekanisme pengkreditan pajak masukan dengan pajak keluaran yang kompleks dan kemudahan untuk melakukan restitusi PPN terutama bagi pengusaha eksportir. Ke dua, administrasi pajak yang lemah sehingga pengukuhan sebagai pengusaha kena pajak dilakukan tanpa seleksi yang memadai. Ke tiga, pemeriksaan adalah untuk meyakinkan bahwa wajib pajak patuh terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan dalam suatu sistem self-assessment, namun pemeriksaan ini tidak diawasi dengan ketat oleh atasan, karena Direktorat Jenderal pajak hanya menekankan pada target penerimaan. Terakhir, budaya masyarakat mendorong untuk melakukan penyimpangan. Bila seseorang tidak dapat melakukan kebohongan terhadap orang lain, orang tersebut merasa tidak puas. Ini yang merupakan penyebab terjadinya kolusi antara wajib pajak dengan fiskus yang digambarkan dengan peta corruption. Untuk mengantisipasi kasus-kasus faktur pajak bermasalah, Pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan dan surat edaran. Salah satunya adalah Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-124/PJ/2006 tanggal 22 Agustus 2006 yang berisi tentang pelaksanaan analisis risiko dalam rangka pemeriksaan atas pengajuan restitusi PPN. Dengan analisis risiko, wajib pajak yang mengajukan restitusi PPN akan memperoleh kepastian hukum dan pengembalian restitusinya menjadi lebih cepat, yang berarti membantu cashflow wajib pajak. Sebagai perbandingan, di negara People?s Republic of China (PRC) sudah diterapkan PPN sejak awal tahun 1994. Dalam menghadapi faktur pajak bermasalah, pemerintah PRC telah menjalankan beberapa cara, antara lain dengan memperbaiki perangkat administrasi perpajakannya dalam bentuk pembangunan sistem monitoring perpajakan yang terkomputerisasi dan pengenaan hukuman yang lebih berat berupa hukuman mati.

---

ABSTRACT VAT is the second major source of fiscal revenue for the government, after revenue from income tax. The VAT revenue contribution accounts for 30% from the total non-oil and gas fiscal revenue. In 1983 VAT Law that put into effect on 1st January, 1985 which has been changed with VAT Law number 18 2000, VAT collection and sales tax on luxury goods in Indonesia use invoice tax system. By using the system, on every transaction which is object of VAT and sales tax on luxury goods, the collection validity is indicated by the issue of tax invoice. Without tax invoice, the seller can be assumed not doing his job to collect VAT and on the other side the buyer can be assumed not paying VAT. Then it is very clear how important the meaning of a piece of tax invoice for a seller and a buyer. To drive export which is carried out by taxable person, the government gives a lot of insentives, among others, tax refund policy i.e. on export of the goods is imposed output VAT with tax rate of 0%. The Law of General Stipulations and Administration of Taxation regulate the period of time for VAT refund application settlement at the latest of 12 months. However in related with the government policy to drive export and to give excellent services to the tax payers, then for the tax payers who carry out export will receive insentives in the forms of ease and simple and speeding up for VAT refund settlement at the latest of 2 months after receiving the VAT refund application. The ease and simple and speeding up of VAT refund has been abused by some business men and tax officers. From the above starting point, carried out the research to understand the causal factor of the case of tax invoices fraud.The research which is based on the analysis of interview results with the key informants and the other informants who are consisted of tax experts and tax officers and former tax officers of Directorate General of Tax, is uncovered of 22 models of modus of operation of tax invoice fraud. From the models, are shown that the fake tax invoices are not only happened in export transactions, but also in the transfer of the domestic taxable goods, especially in the transactions which involve non taxable persons. There are 4 main causes for the tax invoice fraud case. First, VAT system with complexity in credit mechanism between input tax and output tax and ease and simple to conduct VAT refund, especially for exportir business men. Second, tax administration is relatively poor, so that affirmation as a taxable person is conducted without proper procedural selection.. Third, auditing is a type of control to ascertain that the tax payer obeys to the tax law and regulations in a self-assessment system. However the auditing is not controlled tightly by the supervisor in tax office, because Directorate General of Tax emphasizes only on the revenue target. Fourth, the culture of society stimulates to do deviation from normal things. If a person can not do a falsehood to other persons, the person feels unsatisfied. It causes the collusion between tax payer and tax officer that is described in corruption map. To anticipate the cases of tax invoice fraud, the government has issued several regulations and circulation letters. Among others is Regulation of Director General of Tax number PER-124/PJ/2006 dated 22nd August 2006 which contains about carrying out risk analysis in related with auditing on VAT refund application. Using the risk analysis, tax payer who apply for the VAT refund will get a legal certainty and faster tax refund settlement. It means that it will help the cash flow of tax payer. As a comparative study, in People?s Republic of China (PRC) has been implemented VAT since the beginning of 1994. To enhance control against the tax invoice fraud, the Government of PRC has made concrete efforts to upgrade the tools of tax administration. Along with increasing tax audits and expanding penalty on tax frauds and evasion, great resources have been spent to build up a computerized taxation monitoring system. As a result, the calculation, deduction and refunds for VAT will be conducted on a more accurate and timely basis, while VAT frauds and tax evasions can be detected and penalized in a more effective manner.

Abstrak :
ASI atau air susu ibu secara alamiah merupakan makanan terbaik bagi bayi oleh karena kandungan dalam ASI banyak mengandung gizi yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan bayi. Perilaku untuk memberikan ASI secara eksklusif masih sangat rendah di Indonesia. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Departemen Kesehatan tahun 2005, sebanyak 39,5% ibu memberikan ASI sccara eksklusifi Khususnya untuk propinsi Lampung scbanyak 34,5% ibu membcrikan ASI secara eksklusif terhadap bayinya (Dinas Kesehatan propinsi Lampung, 2006). Sementara itu berdasarkan data yang dipublikasikan oleh laporan bulanan ke-3 Dinas Kesehatan Kota Metro pada tahun 2006 unluk Kota Metro sebanyak 58,8% ibu memberikan ASI secara eksklusif dan untuk Kecamatan Metro Timur sebunyak 47,3%. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang bcrhubungan dengan pemberian ASI eksklusif oleh ibu-ibu bayi yang berumur 6-12 bulan di Kecarnatan Metro Timur. Pcnelitian ini dilakukan selama dua minggu pada bulan Mei 2007. Jumlah sampel sebanyak 127 ibu yang menyusui bayi yang berumur 6-12 bulan. Penelitian im menggunakan metode "Cross sectional", data terbagi menjadi dua jenis yaitu data primer berasal dari hasil wawancara, sementara data sekunder berasal dari laporan yang dipublikasikan oleh Dinas Kesehatan Kota Metro. Sampel diambil dengan menggunakan teknik random sampling. Wawancara dilakukan oleh mahasiswa Kebidanan, dan selanjutnya data dianalisis secara univariat, bivariat (chi square) dan multivariat (regresi logislik) dengan sepenuhnya menggunakan program SPSS. Langkah-langkah penelitian, pertama dilakukan studi pendahuluan dengan pengamatan dan dialog pada lima orang ibu yang menyusui bayi yang berumur 6- I2 bulan untuk mengetahui pemahaman tentang ASI cksklusif dan untuk mcmperbaiki kucsioner yang tidak valid dan tidak realiabel dcngan cara mengajukan pertanyaan pada 30 orang ibu-ibu yang menyusui. Dari 39 pcrtanyaan diperoleh satu pertanyaan pada variabel pengetahuan tidak valid dan tidak reliabel kemudian penanyaan tersebut didrop, lalu dilakukan penambahan satu pcrtanyaan pada variabel sikap, dari hasil uji yang kcdua temyata seluruh variabcl yang diuji coba scmua adalah valif’ dan reliabel sehingga dijadikan alat kuesioner untuk penelitian. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa ibu yang memiliki bayi 6-12 bulan hanya 25,2% yang memberikan ASI secara eksklusif. Dan dari hasil analisis bivarial menunjukkan bahwa umur, pcndidikan, pekerjaan, sikap, kepcrcayaan, pcrsepsi, budaya, tempat persalinanf penolong persalinan tidak mempunyai hubungan yang bermakna terhadap perilaku pemberian ASI secara eksklusifi Selanjutnya dengan menggnmakan regresi logistik menunjukkan bahwa faktor dominan yang berhubungan dengan pemberian ASI cksklusif adalah penyuluhan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan, analisis menunjukkan bahwa OR 5,664 (Cl 95% = 1,586-20,23l) dan dukungan dari maeyarakat OR 1,119(CI 95% = 1,121-8,360). Saran, pertama bahwa tenaga kesehatan agar dapat meningkatkan kuantitas pcnyuluhan clan dapat meningkatkan kerjasama dengan tokoh masyarakal yang ada di wilayah kecamatan Metro dalam menggalakan program ASI eksklusif. Kedua agar Dinas Kesehatan meningkatkan pelatihan tenaga keschatan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program ASI eksklusif di masyarakat. Ketiga perlu penelitian lebih lanjut dengau desain kohort dan pengamatan untuk mempelajari perilaku pcmbcrian ASI eksklusif dengan tingkal vulidilas yang tinggi. ......Breast milk is nature’s best food or drink for the baby because of its highly nutrient and is very beneficial for growth and development of the infant. In Indonesia prevalence of exclusive breastfeeding is still very low. Based on data of the Minister of Health (2005), only 39.5% of the mothers practicing exclusive breastfeeding, for Lampung Province this figure was 34.5% (Provincial l-lealth Office of Lantpung, 2006). Based onthe existing data which was published in the third monthly report of the Metro City Health Office (2006), there was 58.8% of the mothers who practiced exclusive breastfeeding in .he City of Metro and 47.3% in sub~district Metro Timur. The objective of this study was to identity factors related to exclusive breastfeeding among mothers with 6-12 months old infants in sub-district Metro Timur. Data collection was conducted for 2 weeks during May, 2007. The design of this study was cross-sectional survey. The sample was withdrawn using simple random sampling technique so there were 107 mothers whose babies were 6-12 months old. Primary data was collected using interview with standardized questionnaire. As preparation for the study, observation and interview were made of the five mothers whose breastfed their 6-12 months old newboms. The purpose was to identify the knowledge of exclusive breastfeeding and assessment was made to identity both valid and invalid items of questionnaire among 30 mothers who were breastfeeding. Revision was made on the questionnaire. In addition, for secondary data the report fiom the Dinas Kcscltatun was used to compliment thc data collection. Interviews were performed by students of midwifery school who were provided special training prior to data collection. In addition, the data was analyzed using univariate, bivariate (chi-square test) and logistic regression using SPSS program. The results showed that the prevalence of practice of exclusive breastfeeding among mothers with 6-12 months old babies was 25.2%. From the bivariate analysis it was indicated that age, education, occupation, attitude, beliefs, perception, and socio-culture relevant to exclusive breastfeeding did not have signiiicant relationship with the practice of exclusive breastfeeding. In addition, both place and attendance of delivery also did not have a significant relationship with the respondents’ practice ol` exclusive breastfeeding. Furthermore, results of logistic regression analysis showed that dominant factors related to practice of exclusive l:reastfeedir.g very much depended on health education by the health personnel (OR=5,664, Cl or confidence interval 95%=l,586-20,23l) and support provided by the community was also significant (OR=I .l 19, Cl 95% = 1,121 up to 8,350). Based on the results ofthe study, it was strongly recommended to the Chief Sub- district City of Metro to increase the quantity and quality of health education to the community in sub-district Metro in relation to promotion of exclusive breastfeeding. Furthermore, Dinas Kesehatan was also encouragcc’ to promote the training for health personnel and supervision and monitoring to the exclusive lmrcastfccding program in the community. Recommendation is also made for further research in relation to exclusive breastfeeding using the cohort design and with observation tbr studying the practice exclusive breastfeeding for securing high validity of data on the practice of the subject of the study.

Abstrak :
Tesis mendeskripsikan secara kualitatif intensitas supervisi oleh Pengawas SMK terkait dengan adanya kecenderungan menurunnya mutu pendidikan menengah kejuruan di Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, dan dirumuskan kedalam 2 (dua) pertanyaan pokok permasalahan penelitian yaitu: 1) Bagaimana kekuatan (secara kualitatif) intensitas supervisi (intensitas skedul kunjungan, intensitas frekuensi kunjungan, intensitas durasi kunjungan, intensitas aktivitas kunjungan dan kendala yang dihadapi) telah dilakukan untuk menggerakkan komponen-komponen yang ada di SMK? dan 2) Apa saran-saran yang dapat dire-komendasikan untuk mengatasi kendala-kendalanya. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara mendalam terhadap 18 orang informan yang terdiri dari kelompok Pengawas SMK, Kepala SMK dan Guru SMK yang berasal dari 4 dari 8 SMK. Data sekunder diperoleh dari pihak Disdikpora Kabupaten Pontianak dan pihak lainnya. Kesimpulan yang diperoleh 1) bahwa Intensitas supervisi yang dilakukan oleh Pengawas SMK di Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat adalah rendah. Rendahnya intensitas supervisi ini terkait dengan rendahnya intensitas dari keempat faktor kunci yang diteliti. 2) Saran yang dapat direko-mendasikan adalah sebagai berikut: a) Dipandang perlu untuk menata ulang kebijakan Pengawasan PMK Kabupaten Pontianak, b) Mendesak untuk dilakukan pengangkatan sejumlah Pengawas SMK dengan regulasi yang jelas, dan c) Sangat diperlukan dukungan penuh dari semua pihak pemegang otoritas pendidikan di lingkup Pemerintah Kabupaten Pontianak terhadap intensitas supervisi. ......Thesis describes qualitatively the intensity of supervision by the SMK Supervisory associated with the trend of declining quality of secondary vocational education in the district of Pontianak, West Borneo, and formulated into 2 (two) research question at issue is: 1) How does the power (qualitatively) the intensity of supervision (schedule visits intensity, the intensity of the frequency of visits, duration of visits intensity, intensity of activity and the obstacles encountered visits) have been made to move the components that exist in the SMK? and 2) What suggestions can be recommended to overcome the constraints. Primary data were collected by in-depth interviews of 18 people consisting of groups of informants SMK Trustees, Principal of SMK and SMK teachers from 4 of 8 SMK. Secondary data obtained from the Education Office of Pontianak District and other parties. Conclusions: 1) that the intensity of supervision is carried out by the SMK Supervisor in Pontianak District, West Borneo is low. The low intensity of supervision is associated with a lower intensity of the four key factors studied. 2) the suggestion that may be recommended are as follows: a) the need to rearrange seen PMK policy surveillance Pontianak District, b) Urge to do with the appointment of a SMK Supervisory clear regulation, and c) It required the full support of all the education authorities government of Pontianak District in the scope of the intensity of supervision.

Abstrak :
Nuansa kebijakan pengentasan orang miskin selama ini terkesan menitikberatkan pada pendekatan ekonomi dengan peran Negara yang sangat dominan. Meskipun tingkat kemiskinan menurun tapi tidak terlalu signifikan. Revitalisasi pengentasan orang miskin dengan mendorong faktor non ekonomi dan partisipasi masyarakat menjadi sangat penting. Penelitian sebelumnya seperti Narayan dan Pritchett (1997), Grootaert (1998), Krishna dan Uphoff (1999) mengkonfirmasi bahwa modal sosial dinilai sebagai jembatan yang memfasilitasi kerjasama lebih baik dalam penyediaan pelayanan serta memberikan keuntungan kepada semua anggota masyarakat dan komunitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa peran modal sosial terkait dengan bonding dan bridging dalam mendorong pengentasan orang miskin dan melindungi kerentanan kelompok miskin. Dengan menggunakan data BPS Susenas 2012 Modul Sosial Budaya dan Pendidikan dan dengan mengaplikasikan model ekonometrik persamaan simultan (untuk menghilangkan permasalahan endogeinity problem antar variable antara modal sosial dan kondisi kemiskinan) menunjukan bahwa modal sosial melalui dimensi bonding (jaringan pertemanan, saudara dan bertetangga) dan dimensi bridging (jaringan perkumpulan) terbukti secara empiris mempunyai peran penting dalam mengurangi kedalaman kemiskinan dan juga mampu mendorong orang miskin keluar dari kemiskinan. Hasil ini sejalan dengan penelitian Woolcock dan Narayan (2000) bahwa rumah tangga miskin akan keluar dari garis kemiskinan bila memiliki peran sinergi yang tidak terpisahkan antara modal sosial bonding dan bridging yang tinggi. Mengingat masyarakat Indonesia mempunyai minat tinggi (82.3%) untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan (BPS, 2013). Maka pendekatan pengentasan orang miskin berbasis modal sosial sudah sepantasnya perlu diperhatikan oleh pembuat kebijakan.

---

The poverty alleviation program that formulated by government had focussed on economical approach, in which government took a dominant role. Poverty rate has been reduced, but not in significant way. Revitalization of poverty alleviation programs by promoting non-economic factors and participation of community becomes important. Previous studies, such as Narayan dan Pritchett (1997), Grootaert (1998), Krishna and Uphoff (1999) confirmed that social capital has taken role as a bridge which facilitate a better cooperation in providing service and give benefits for the community. This study aims to analyze the role of social capital related to the bonding and bridging dimension in promoting poverty alleviation and protecting the poor from vulnerability. This study uses BPS Susenas 2012 data, Social Culture and Education Modul. Using the simultaneous equation model to facilitate the endogeneity problem between social capital and poverty variable, the bonding and bridging dimension has showed the significant effect to decrease the vulnerability and pulled out the poor from the poverty line. This result is in line with Woolcock and Narayan (2000) that the poor would be able to leave the poverty line if they maintain high bonding and bridging level. The Indonesians showed high willingness (82.3%) to participate in social activity (BPS, 2013), therefore social capital approach should be considered by policy maker to formulate poverty alleviation program.

Abstrak :

Pertumbuhan kendaraan bermotor selama lima tahun terakhir mencapai 8.63% per tahun. Peningkatan jumlah kendaraan berdampak pada meningkatnya konsumsi bahan bakar. Kondisi ini menunjukkan bahwa Indonesia masih tergantung pada sumber energi tak terbarukan. Energi biomassa seperti bioetanol merupakan salah satu energi alternatif yang sedang dikembangkan. Penambahan bioetanol dan bensin tentunya akan mengubah properties bahan bakar, bahan bakar akan lebih sulit terbakar dengan sendirinya sehingga tekanan yang dihasilkan dalam ruang bakar akan lebih konsisten. Studi ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh sebaran data tekanan terhadap rata – rata nya (COV) pada penambahan 5% (E5), 10% (E10) dan 15% (E15) bioetanol terhadap kinerja mesin seperti BHP, Torsi, SFC dan IMEP dan heat release. Hasil studi menunjukkan bahwa nilai COV terkecil diperoleh sebesar 1.49% yang dihasilkan pada campuran E15 pada putaran 8500 rpm. Penurunan COV memberikan dampak pada proses pembakaran yang lebih konsisten sehingga proses pembakaran lebih baik, hal ini ditunjukkan dengan turunnya nilai SFC, meningkatnya heat release, penurunan emisi gas CO dan HC serta peningkatan emisi gas CO2 dan O2.

---

The growth of motor vehicles over the past five years has reached 8.63% per year. Increasing number of vehicles has an impact on increasing fuel consumption. This condition shows that Indonesia is still dependent on non-renewable energy sources. Biomass energy such as bioethanol is one of the alternative energies being developed. The addition of bioethanol and gasoline will certainly change the fuel properties, the fuel will be more difficult to self-ignite so the pressure generated in the combustion chamber will be more consistent. This study was conducted to analyze the effect of the distribution of pressure data on its average (COV) at the addition of 5% (E5), 10% (E10) and 15% (E15) bioethanol to engine performance such as BHP, Torque, SFC and IMEP and heat release. The results of the study show that the smallest COV value is obtained at 1.49% which is produced in the E15 mixture at 8500 rpm. Decreasing COV has a more consistent impact on the combustion process so that the combustion process is better, this is indicated by a decrease in SFC values, increased heat releases, reduced CO and HC gas emissions and increased CO2 and O2 gas emissions.

Abstrak :
Tesis ini mengkaji alasan dan mekanisme realisasi kebijakan lingkungan hidup UE oleh Denmark, Finlandia dan Swedia dalam menghadapi ancaman keamanan lingkungan dari pencemaran dan pemanasan global melalui upaya pemanfaatan sumber daya energi terbarukan. Tiga negara ini menerbitkan kebijakan lanjutan yang spesifik dan menunjukkan progresivitas dalam implementasi pemanfaatan sumber daya energi terbarukan. Tesis ini menganalisis implementasi kebijakan lingkungan Denmark, Finlandia dan Swedia dari sudut pandang hubungan internasional dan kaitannya dengan isu lingkungan. Teori dan konsep yang digunakan untuk menganalisis isu ini adalah teori keamanan lingkungan dan konsep keberlanjutan energi terbarukan. Teori keamanan lingkungan digunakan untuk menemukan alasan mengapa dibentuknya kebijakan lanjutan UE dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pembentukan kebijakan untuk menghadapi ancaman keamanan lingkungan di tiga negara tersebut. Teori keberlanjutan energi terbarukan digunakan untuk menemukan efektivitas pemanfaatan energi terbarukan dalam mereduksi kadar emisi karbon dioksida dalam upayanya mengurangi pencemaran dan dampak pemanasan global. Penelitian ini menggunakan metode penelitian mix-method yang menggabungkan analisis kualitatif dan kuantitatif dengan mencantumkan data statistik. Temuan dalam tesis ini menyatakan bahwa alasan dibentuknya kebijakan lanjutan karena tiga negara ini merasakan tiga faktor ancaman keamanan lingkungan, yaitu adanya ancaman keamanan dari peristiwa pencemaran lingkungan dan pemanasan global, fenomena-fenomena alam akibat pencemaran dan pemanasan global yang secara langsung dirasakan oleh tiga negara dan adanya tindakan luar biasa yang dilakukan oleh tiga negara tersebut. Penelitian ini membuktikan bahwa terdapat perbedaan histori di masing-masing negara mengenai permasalahan lingkungan dan kebijakan lanjutan dibuat untuk mempertahankan keamanan lingkungan dan juga menjaga stabilitas pasokan energinya. Penelitian ini juga membuktikan bahwa kadar emisi karbon dioksida yang merupakan emisi utama sebagai penyebab pencemaran lingkungan dan pemanasan global dapat direduksi sejalan dengan efektifitas pemanfaatan energi terbarukan yang dilakukan oleh tiga negara tersebut. ......This thesis examines the reasons and mechanisms for the realization of EU environmental policies by Denmark, Finland and Sweden in dealing with environmental security threats from pollution and global warming through the use of renewable energy resources. These three countries issue specific follow-up policies and show progress in implementing the use of renewable energy resources. This thesis analyzes the implementation of environmental policies in Denmark, Finland and Sweden from the point of view of international relations and their relation to environmental issues. The theory used to analyze this issue is the theory of environmental safety and the concept of renewable energy sustainability. The theory of environmental security is used to find out the reasons for the formation of the EU's follow-up policy and what factors influence the formation of policies to deal with environmental security threats in the three countries. The theory of renewable energy sustainability is used to find the effectiveness of using renewable energy in reducing carbon dioxide emission levels in an effort to reduce pollution and the impact of global warming. This study uses a mix-method research method that combines qualitative and quantitative analysis by including statistical data. The findings in this thesis state that the reason for the establishment of a follow-up policy is because these three countries perceive three environmental security threat factors, namely the existence of security threats from environmental pollution and global warming events, natural phenomena due to pollution and global warming in the three countries and the extraordinary actions that they taken. This research proves that there are historical differences in each country regarding environmental issues and further policies are made to maintain environmental security and also maintain the stability of its energy supply. This study also proves that the level of carbon dioxide emissions which is the main emission as a cause of environmental pollution and global warming can be reduced in line with the effective use of renewable energy carried out by the three countries.