Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Seringkali notaris dihadapkan pada keinginan klien untuk membuat perjanjian kawin yang dikehendaki oleh masing-masing calon suami isteri. Adanya legalitas perkawinan dari segi agama dan hukum administrasi harus dibaca dalam "satu tarikan nafas", artinya sah menurut hukum agama dan sah menurut hukum negara pada saat yang bersamaan. Tetapi dalam praktek, hal tersebut dapat terjadi tidak pada saat bersamaan, artinya ada tenggang waktu yang lama antara perkawinan yang telah dilangsungkan menurut hukum agama dan kepercayaannya dengan pencatatan atau dicatat pada instansi yang berwenang. Hal tersebut akan menjadi masalah dari segi hukum, jika setelah mereka kawin (dan sesuai pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 tahun 1974) ternyata mereka berkeinginan untuk membuat perjanjian kawin. Menurut pasal 147 KUHPerdata jo pasal 29 UU No. 1 Thn. 1974 bahwa perjanjian kawin harus dibuat "pada waktu" atau "sebelum perkawinan dilangsungkan" dengan lain kata perjanjian kawin tidak dapat dibuat setelah perkawinan berlangsung. Dari kalimat tersebut timbul permasalahan: Dapatkah suami-isteri yang telah lama kawin berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Thn. 1974 membuat perjanjian kawin dengan alasan perkawinan belum ditindak lanjuti berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Thn. 1974? Dapatkah perjanjian kawin tersebut dibuat dengan alasan perkawinan belum dicatatkan berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Thn. 1974? Untuk menjawab permasalahan ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Sehingga dari metode yang digunakan tersebut dapat menjawab pokok permasalahan dari tesis ini, yang antara lain dapat ditarik kesimpulan, yaitu notaris diharapkan dapat melakukan `penemuan hukum', maksudnya notaris dapat membuat perjanjian kawin asalkan suami isteri tersebut mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri setempat agar diizinkan untuk membuat perjanjian kawin. Perjanjian kawin yang dibuat oleh notaris tersebut harus dicatatkan dan/atau disahkan bersamaan dengan pencatatan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil setempat.

Abstrak :
Pada tahun 1997 terjadilah krisis moneter di Indonesia. Krisis moneter tersebut kemudian menjadi makin parah karena terjadi juga krisis politik yang mengakibatkan lengsernya Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998. Perbankan Indonesia telah mengalami masalah yang sangat kronis didalam kredit bermasalah atau Non Performing Loans (NPL) yang sangat memprihatinkan, yaitu sebagai akibat terpuruknya sektor riil. Badan Penyehatan Perbankan Nasional (disingkat: BPPN) adalah sebuah lembaga yang dibentuk pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1998 tentang Pembentukan BPPN. Lembaga ini dibentuk dengan tugas pokok untuk penyehatan perbankan, penyelesaian aset bermasalah dan mengupayakan pengembalian uang negara yang tersalur pada sektor perbankan. Tidak terkecuali PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia yang punya kewajiban dengan bank Yakin Makmur (YAMA) dalam bentuk pinjaman sindikasi (syndicated loan) dan modal kerja (working capital), dimana bank YAMA telah masuk dalam program penyelamatan perbankan nasional yang dilakukan oleh BPPN. Banyak tagihan para debitor yang dialihkan kepada investor dari tangan BPPN. Disinilah awal mula kronologis perkara antara PT. Berkah Karya Bersama sebagai investor dan Siti Hardiyanti Rukmana sebagai debitor PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia dan Citra Grup.

Abstrak :
Misalkan T adalah gelanggang matriks segitiga formal dan T[z; θ, d] adalah gelanggang polinomial miring atas T. Dengan mempelajari homomorfisma khusus dan derivasi miring pada gelanggang matriks segitiga formal, dapat dibuktikan bahwa gelanggang polinomial miring T[z; θ, d] memiliki representasi matriks segitiga formal. ......Let T be a formal triangular matrix ring and T[z; θ, d] be a skew polynomial ring over T. By studying a particular ring homomorphism and skew derivation on formal triangular matrix ring, one can show that the skew polynomial ring T[z; θ, d] has formal triangular matrix representation.

Abstrak :
Mengenai persaingan usaha di Indonsia pengaturannya terdapat pada Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang mana dalam Undang-Undang tersebut mengatur hukum persaingan usaha di Indonesia secara materiil. Mengenai penegakan hukum materiil persaingan usaha di Indonesia diberikan kewenangannya kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Dalam Putusan Kppu No. 21/Kppu-L/2015 salah satu hal yang menjadi alat bukti adalah Surat Rekomendasi Teknis Kepala Dinas untuk membuktikan adanya persekongkolan yang mendukung monopsoni. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui beberapa hal yaitu yang pertama adalah berusaha untuk memahami mengenai hukum acara persaingan usaha di Indonesia, kemudian penelitian ini juga berusaha untuk memahami bagaimana pembuktian mengenai persekongkolan monopsoni melalui suatu surat rekomendasi teknis kepala dinas, yang mana dari pada judul dari surat tersebut adalah “rekomendasi”. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis normatif, yang mana akan diuraikan terlebih dahulu menurut peraturan perundang-undangan mengenai hukum acara pesaignan usaha di Indonesia dan kemudian dijabarkan perihal putusan KPPU terkait dengan surat rekomendasi teknis kepala dinas, kemudian dilakukan analisis putusan tersebut berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penulis menyimpulkan bahwa Hukum acara persaingan usaha di Indonesia pada saat ini diatur dalam Peraturan Komisis Pengawas Persaingan Usaha No. 2 Tahun 2023, dimana peraturan mengenai hukum acara persaingan usaha ini telah mengalami beberapa perubahan termasuk yang berlaku saat putusan KPPU No. 21/Kppu-L/2015 dikeluarkan yaitu Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2010. Perihal surat rekomendasi teknis kepala dinas sebagai pembuktian persekongkolan monopsoni, dapat disimpulkan bahwa keberadaan surat rekomendasi teknis ini tidak secara langsung mengakibatkan persekongkolan monopsoni, melainkan keberadaanya merupakan prasyarat untuk penerbitan Surat Ijin Pembelian/Pengumpulan Ikan dan adanya catatan dalam surat rekomendasi tersebut yang menjadi bukti persekongkolan monopsoni. ......Regarding business competition in Indonesia, the regulations are contained in Law Number 5 of 1999, which in this Law materially regulates business competition law in Indonesia. Regarding the enforcement of material law on business competition in Indonesia, authority is given to the Business Competition Supervisory Commission (KPPU). In Kppu Decision No. 21/Kppu- L/2015, one of the things that is used as evidence is the Technical Recommendation Letter from the Head of Service to prove the existence of a conspiracy to support monopsony. Therefore, this research aims to find out several things, namely the first is trying to understand the procedural law of business competition in Indonesia, then this research also tries to understand how to prove monopsony conspiracy through a technical recommendation letter from the head of the service, which is from the title of the letter is a "recommendation". This research was conducted using a normative analysis method, which will be explained first according to statutory regulations regarding business competition procedural law in Indonesia and then explained regarding the KPPU's decision regarding the technical recommendation letter of the head of service, then an analysis of the decision is carried out based on statutory regulations. The author concludes that business competition procedural law in Indonesia is currently regulated in Business Competition Supervisory Commission Regulation No. 2 of 2023, where the regulations regarding business competition procedural law have undergone several changes, including those that came into effect at the time of KPPU decision No. 21/Kppu-L/2015 was issued, namely KPPU Regulation no. 1 of 2010. Regarding the technical recommendation letter from the head of the department as proof of a monopsony conspiracy, it can be concluded that the existence of this technical recommendation letter does not directly result in a monopsony conspiracy, but rather its existence is a prerequisite for the issuance of a Fish Purchase/Collection Permit and there is a note in the recommendation letter that is evidence of a monopsony conspiracy.

Abstrak :
Dunia medis saat ini membutuhkan kualitas pencitraan dari tubuh pasien yang semakin baik, karena image hasil pencitraan yang baik akan memudahkan para dokter untuk mengamati kondisi bagian dalam tubuh. MRI menawarkan konsep pencitraan noninvasive yang berarti tidak sedikitpun merusak jaringan tubuh. Konsep seperti ini akan menimbulkan rasa nyaman bagi pasien. Hal ini menjadi nilai plus bagi MRI namun, hal ini juga yang menjadi pertimbangan bagi para disainer alatnya karena terjadi fenomena tarik-menarik antara keamanan pasien dengan kemampuan alat. Ada batas tertentu pada alat agar dapat tetap menghasilkan kualitas image yang bagus namun tetap aman bagi pasien. Banyak faktor yang mempengaruhi kualitas image MRI, salah satunya yaitu fenomena spin pada proton. Spin pada proton merupakan bagian dari Nuclear Magnetic Resonance (NMR) yang merupakan prinsip dasar dari MRI. Ada tiga fenomena spin yang dibahas pada skripsi ini yaitu waktu relaksasi (T1,T2,T2*), kepadatan proton dan flip angle. Masing - masing fenomena tersebut mempunyai efeknya tersendiri bagi hasil image pada MRI. Pada skripsi ini dilakukan visualisasi dan analisa ketiga fenomena tersebut. Banyak metode untuk memvisualisasikannya, namun pada skripsi ini dibuat dengan menggunakan software JEMRIS dan MATLAB. Hasil riset menunjukkan, pada analisa simulasi percobaan waktu relaksasi, didapatkan nilai Signal to Noise Ratio (SNR) sebesar 25,1888 dB ketika nilai relaksasi longitudinal (T1) = 700 ms, relaksasi transversal (T2) = 70 ms dan relaksasi transversal efektif (T2*) = 70 ms, sedangkan ketika nilai T1 = 30 ms, T2 = 3 ms dan T2* = 3 ms, nilai SNR yang didapatkan sebesar 12,4804 dB. Ini membuktikan bahwa semakin besar perbedaan nilai dari waktu relaksasi jaringan dengan default hardware-nya (T1 = 1000 ms, T2 = 1000 ms dan T2* = 100 ms) maka kualitas dari sinyal dan image akan menjadi semakin buruk.

---

Nowadays the medical world requires better imaging quality of patient's body, because the image resulted from a good imaging will allow doctors to observe the inner condition of the body. MRI offers a non-invasive imaging concept which cause no damage at all to the body tissues. Concepts such as this will cause a sense of comfort for the patients. This becomes a plus for MRI but it has always been a consideration for the designer(s) of MRI equipments due to the problem between patient safety and the ability of the equipments itself. There are certain limits on the equipments so it can produce good image quality while it still safe for the patient.There are many factors affect the image quality of MRI, one of which is the spin phenomenon of the proton. Spin of the proton is part of Nuclear Magnetic Resonance (NMR), which is the basic principle of MRI. Three spin phenomena are discussed in this undergraduate thesis, the relaxation time (T1, T2, T2*), proton density, and flip angle. Each phenomenon has its own effect to the resulting image of MRI. This paper aims to visualize analyze all three phenomena. There are many methods to do it, but in this paper they are visualized using JEMRIS and MATLAB softwares. In relaxation time simulation, the results showed the value of Signal to Noise Ratio (SNR) is equal to 25.1888 dB when the longitudinal relaxation (T1) = 700 ms, transverse relaxation (T2) = 70 ms, and the effective transverse relaxation (T2*) = 70 ms. But when the value of T1 = 30 ms, T2 = 3 ms, and T2* = 3 ms, the SNR value drop to 12.4804 dB. These prove that the greater the difference between the value of relaxation time and the default hardware value (T1 = 1000 ms, T2 = 1000 ms, and T2* = 100 ms) then the quality of the image and the signal will become worse.

Abstrak :
Krisis ekonomi telah terjadi pada saat sekarang. Kebanyakan negara-negara di dunia terkena krisis ini. Tidak terkecuali dari setiap perusahaan. Setiap negara atau perusahaan akan berusaha mencari solusi untuk keluar dari krisis. PT. Bumi Resources Tbk melakukan aksi korporasi untuk mendapatkan solusi. Akuisisi yang dilakukan BUMI terhadap PT. Darma Henwa., Tbk, PT. Fajar Bumi Sakti dan PT. Pendopo Energi Batubara telah menjadi berita yang kontroversial saat ini. Timbul pertanyaan dari akuisisi yang terjadi terhadap ketiga perusahaan ini. Apakah akuisisi ini merupakan material, benturan kepentingan dan telah terjadi pada harga yang wajar?. ......The economy crisis has come in this time. Most of countries are suffering the crisis. The same situation happens in every single company. They are trying to find a solution to survive. The acquisitions of PT. Darma Henwa., Tbk, PT. Fajar Bumi Sakti and PT. Pendopo Energi Batubara by PT. Bumi Resources., Tbk has become controversial issue. There are some questions of this acquisition, is the acquisition material or immaterial and/or is the acquisition has a conflict of interest and/or is the acquisition price has done by fair value?.

Abstrak :
Pendahuluan. Malaria adalah salah satu penyakit infeksi parasit yang masih menjadi permasalahan di Indonesia. Meskipun sebagian besar daerah di Indonesia sudah bebas malaria, namun masih cukup banyak daerah yang masih endemis dengan prevalensi malaria yang tinggi. Tujuan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pengetahuan, perilaku pencegahan terhadap malaria pada karyawan, adanya perbedaan tingkat pengetahuan  antara karyawan yang pernah dan belum pernah ke daerah endemis malaria dan bagaimana peran perusahaan terhadap pencegahan malaria. Metode. Penelitian ini menggunakan Mix Method (deskriptif kualitatif dan kuantitatif). Penelitian kualitatif dilakukan dengan pendekatan melalui wawancara secara mendalam menggunakan adaptasi kuesioner untuk mengetahui pencegahan malaria dan penerapan di perusahaan yang meliputi manajer, supervisor dan dokter klinik perusahaan. Penelitian kuantitatif untuk mengukur tingkat pengetahuan serta perilaku karyawan terhadap malaria. Analisis data dilakukan dengan program statistic menggunakan uji Man-Whitney. Hasil. Seluruh responden masuk ke dalam kategori tingkat  pengetahuan dan pencegahan malaria yang masih buruk. Tidak ada perbedaan pengetahuan yang bermakna antara karyawan yang sudah ataupun belum pernah ke daerah endemis malaria (menggunakan uji Man-Whitney, p: 0,371). Peran perusahaan dinilai masih kurang dalam melakukan pencegahan malaria. Kesimpulan. Masih kurangnya nilai pengetahuan karyawan secara keseluruhan terkait malaria dan pencegahan penularannya. Dan tidak ada perbedaan bermakna antara pengetahuan karyawan yang belum dan sudah pernah bertugas ke daerah endemis malaria. Masih kurangnya peran perusahaan terhadap pencegahan malaria ......Introduction. Malaria is one of the parasitic infectious diseases that remains as a main problem in Indonesia. Even though most regions in Indonesia are malaria free, there are still many areas that are endemic with high prevalence. Objective. The purpose of this study were among others to identify the level of knowledge of malaria among employess, to determine whether there was a difference between thelevel of knowledge among those who had and never had been to Papua or other malaria endemic area and to find out company’s role towards prevention of malaria. Method. This study was using a descriptive study with a Mix Method (qualitative and quantitative method). Qualitative research was carried out by a system approach through in-depth interviews using adaptated questionnaires as guidance to learn about malaria prevention and control practices of the company involving manager, supervisor and clinical physician. Quantitative research measures the level of knowledge and behavior of employees towards malaria. Data analysis was performed with statistical program using Man-Whitney test. Results. All respondents had  poor  knowledge and prevention practices towards malaria There was no significant difference in knowledge between employees who had or had not been to malaria endemic areas (p: 0.371). The role of company towards malaria prevention is still not optimal. Conclusion. Overall knowledge related to malaria and it’s prevention was poor. And there was no significant difference between the knowledge of employees who have not and have been assigned to malaria-endemic areas. The role of company towards malaria prevention is still lacking.