Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai skema aggressive tax planning dalam melakukan penghindaran pajak yang dilakukan oleh salah satu perusahaan multinasional terkenal, yaitu kasus sengketa pajak Google yang saat ini sedang ramai diperbincangkan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Melihat fenomena tersebut, tesis ini mencoba untuk menganalisis langkah yang apa yang tepat dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk memajaki Google guna mendapatkan penerimaan negara secara optimal. Analisis dilakukan melalui pendekatan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B), BEPS Action Plan 1 sebagai langkah selanjutnya dalam menangani tantangan pajak ekonomi digital yang disajikan berdasarkan perkembangannya, dan perbandingan negara lain yang terlebih dulu mengeluarkan kebijakan untuk memajaki Google. Metode penelitian adalah kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa studi literatur dan studi lapangan dengan melakukan wawancara mendalam dengan key informant yang memiliki pemahaman mengenai pokok permasalahan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperlukan kebijakan pengenaan pajak baru untuk mengatasi penghindaran pajak yang dilakukan oleh Google yang berada di luar lingkup pajak penghasilan, seperti Diverted Profits Tax di Inggris dan Australia dan Equalization Levy.

---

This thesis discusses the aggressive tax planning scheme in tax avoidance by a renowned multinational company, Google tax dispute case which is currently a discussion subject in various countries including Indonesia. In view of such phenomenon, this thesis attempts to analyze the appropriate steps to be undertaken by the Indonesian government to tax Google to obtain optimal state revenue. The analysis is conducted through the approach of Tax Treaty, BEPS Action Plan 1 is the next step in handling the digital economic tax challenges presented based on its development, and the comparison of other countries that have established policies to tax Google. The research method is qualitative with data collection method in the form of literature study and field study by conducting in-depth interviews with a key informant with understanding on the subject matter of this research. Research results indicate that new tax policies are required to overcome tax avoidance conducted by Google that is outside the scope of income tax, such as Diverted Profits Tax (DPT) in the UK and Australia and Equalization Levy in India."

"Skripsi ini membahas mengenai implementasi pendaerahan BPHTB (Studi Komparasi Pada Kota Depok dan Kota Bekasi). Dengan disahkannya UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang PDRD lnaka BPHTB menjadi Pajak Daerah Kabupaten/ Kota. Pajak tersebut sebelumnya merupakan pajak pusat dengan sistem bagi hasil. Pokok permasalahan penelitian ini adalah implementasi pendaerahan BPHTB pada Kota Depok dan Kota Bekasi. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif.Hasil penelitiannya adalah pelaksanaan pemungutan BPHTB di Kota Depok dimulai pada Januari 2011, sedangkan untuk Kota Bekasi dilaksanakan pada Februari 2011. Tugas, wewenang, dan tata cara pemungutan BPHTB dilaksanakan berdasarkan Peraturan Walikota masing-masing daerah. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pernungutan BPHTB pada kedua kota, yakni Depok dan Bekasi, pada umumnya memilki kesamaan baik dari segi minimnya SDM, harga NJOP yang rendah dan jarang diperbaharui,serta proses pemungutan yang kurang efektif dan efisien.

---

This thesis discusses the implementation for localizing BPHTB (Comparative Study in Depok and Bekasi). With the enactment of legislation number 28 Year 2009 about regional tax and retribution, then BPHTB is included in the local tax of district/city. Previously the tax was administrated by the government with the revenue sharing system. The subject of this research is the implementation for localizing BPHTB in Depok and Bekasi. Researchers used a qualitative descriptive approach.

The results are implementation for collection of BPHTB in Depok began in January 2011, While in Bekasi began in February 2011. Duties, authority, and procedures of collecting BPHTB implemented by Mayor regulation of each region. Constraints encountered in implementation for collection of BPHTB between Depok and Bekasi, generally have many similarities, such as of lack of human resources, NJOP values are low and rarely updated, and procedures of collect BPHTB less efective and efficient."