Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai Valuasi dan Eksekusi terhadap Hak Paten sebagai Objek Jaminan Utang yang telah menjadi topik perbincangan untuk diterima di Indonesia. Mengenai Hak Paten sebagai Jaminan telah diatur dalam Undang-Undang Paten Nomor 13 Tahun 2016 bahwa Hak Paten dapat dijadikan objek jaminan fidusia. Melakukan Valuasi terhadap Hak Paten menjadi hal yang penting, mengingat bahwa dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 terdapat ketentuan bahwa nilai benda sebagai objek jaminan Fidusia harus dicantumkan dalam Akta Fidusia. Dari segi Perbankan, Nilai Hak Paten sebagai agunan juga akan menjadi pertimbangan dalam pemberian kredit perbankan berdasarkan prinsip 5C rsquo;s. Hak Paten merupakan benda tidak berwujud yang unik pada dirinya sendiri, sehingga menelaah mengenai Eksekusi Hak Paten juga merupakan hal yang penting, karena memiliki konsep yang berbeda dengan kebendaan lainnya. Dengan digunakannya metode penelitian yuridis empiris, Penulis berusaha menemukan bagaimana melakukan Valuasi dan Eksekusi terhadap Hak Paten apabila dijadikan Jaminan Utang.

---

This research is concerning about Patent Valuation and Execution as a Debt Collateral. Patent as a Collateral regulate in Patent Law 13 2016 that Patent can be a Fiduciary object. Valuation of Patent is important, considering that in the Fiduciary Law 42 1999 there is a provision about a value of the object as the object of the Fiduciary must be written in the Fiduciary Deed. In terms of Banking, the Value of Patent as collateral will also be a consideration in banking credit based on 5C 39 s principles. Patent is an unique intangible object itself, so it is important to analyze the Execution of the Patent as it has a different concept than the others. With the use of empirical juridical research methods, the author tries to find how to Valuate and Execute Patent as a Debt Collateral."

"Penelitian ini membahas mengenai perbandingan perlindungan pemodal dalam Securities Crowdfunding terhadap Liquidity Risk dan Fraud Risk di Indonesia dan di Amerika Serikat. Hasil perbandingan yakni dalam pengaturan perlindungan pemodal dalam Securities Crowdfunding di Amerika Serikat telah memiliki ketentuan untuk meminimalisir Fraud Risk. Di Amerika Serikat, terdapat ketentuan pembatasan penjualan kembali, namun tidak bersifat mutlak karena memiliki pengecualian. Di Indonesia belum terdapat ketentuan untuk meminimalisir Fraud Risk dan pembatasan penjualan kembali Efek bersifat mutlak. POJK 57/2020 sebagai payung hukum Securities Crowdfunding masih memiliki beberapa kekurangan pengaturan terkait kewajiban pemberian informasi dan Pendidikan kepada Pengguna terkait dengan hak dan kewajiban Pengguna, mekanisme Securities Crowdfunding, setiap jenis Efek dan risiko pembelian dari setiap Efek dan terkait dengan pembatalan penawaran, serta cara meminimalisir Fraud Risk, pengecualian dari penjualan kembali Efek dan terkait dengan pengawasan penyelenggaraan Securities Crowdfunding. Adapun penelitian hukum menggunakan metode yuridis normatif dan merupakan penelitian deskriptif analitis. Penelitian dilakukan dengan studi kepustakaan.

---

This research discuss the comparison of investor protection in Securities Crowdfuding regarding Liquidity Risk and Fraud Risk in Indonesia and the United States. The result of the comparison is that the investor protection arrangements in Securities Crowdfunding in the United States already have provisions to minimize Fraud Risk. In the United States, there are provisions regarding restrictions on resales, but the restrictions are not absolute and have some exceptions. In Indonesia, there are no provisions to minimize Fraud Risk and restrictions on resales are absolute as there are no exceptions mentioned. POJK 57/2020 as the legal bassist for Securities Crowdfunding in Indonesia still has several regulatory deficiencies related to the obligation of intermediaries for providing information and education to the Users related to the rights and obligations of the users, the mechanism of Securities Crowdfunding, each type of Securities and the risk of purchasing from each Securities and related to the cancellation of the offers, as well as ways to minimize Fraud Risk, exceptions from the restrictions on resales rules and related to the supervision of the Securities Crowdfunding. The legal research uses normative juridical methods and is a descriptive analytical research. The research was conducted by literature study."