Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Jaminan Perorangan yang diberikan oleh pihak ketiga yang bertindak sebagai penanggung/penjamin debitur dalam pelunasan utang debitur merupakan salah satu alternatif penyelesaian kredit macet pada Bank Badan Usaha Milik Negara, manakala debitur ingkar janji (wanprestasi). Perjanjian perorangan/penanggungan tersebut bersifat asesor, dalam arti senantiasa dikaitkan dengan perjanjian pokok, sehingga dapat diartikan bahwa tak akan ada penanggungan tanpa adanya perutangan pokok yang sah. Pada Bank Badan Usaha Milik Negara sebelum dikeluarkannya PP Nomor 14 tahun 2005 tentang Cara Pengapusan Piutang Negara / Daerah, yang kemudian diubah dengan PP Nomor 33 tahun 2006 tentang Perubahan atas PP Nomor 14 tahun 2005, yang berwenang untuk menyelesaikan kredit macet adalah Panitia Urusan Piutang Negara berdasarkan Undang-undang Nomor 49 Prp tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Undang-undang PUPN). Tindakan eksekusi terhadap jaminan perorangan oleh PUPN merupakan upaya terakhir untuk dilakukan, setelah dilakukan terlebih dahulu upaya penyitaan terhadap barang jaminan dan harta kekayaan debitur yang kemudian dilanjutkan dengan tindakan pelelangan. Apabila dalam pelaksanaan eksekusi jaminan perorangan, ternyata penanggung utang tidak beritikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya secara sukarela atau menyerahkan harta kekayaannya, maka PUPN akan melakukan hal-hal sebagai berikut : a. Pencarian dan pemeriksaan (investigasi) terhadap kekayaan penanggung utang yang dapat digunakan untuk membayar utang, baik berupa barang tetap seperti tanah dan bangunan dan atau barang bergerak seperti kendaraan bermotor, tagihan/tabungan dan lain-lai; b. Pencarian data/dokumen (bukti kepemilikan) atas harta kekayaan penanggung utang melalui instansi/lembaga yang terkait, untuk digunakan sebagai pendukung dalam pelaksanaan eksekusi.

---

An individual guarantee provided by a third party acting as a debt guarantor/avalist in settling debtor?s debt constitute an alternative settlement for bad debts with State Owned Corporations, in case of defalt by debtor. Said individual guarantee is of the assessor type, meaning it is continually linked to a principal agreement, with the consequence that it can be defined as having no guarantee without an existing legal principal debt. The previously issued Government Regulation Number 14 years 2005 at the State Owned Corporation regarding the Writing Off Process of State/Regional Claims, which was further amended by Government Regulation Number 33 year 2006 regarding the Amendment of Government Regulation Number 14 year 2005, appointing the State Claims Affairs Committee (PUPN) as the authorized party to settle bad credits based on Law Number 49 Prp year 1960 regarding State Claims Affairs Committee (PUPN Law). Execution measure against individual guarantee by the PUPN will be effected as the last resort by the PUPN, after prior confiscation of the debtor?s collateral and assets which is further followed by its auctioning off. If during the execution of the individual guarantee, there is an indication that guarantor has no intention of a voluntary settlement of the liability or to surrender his/her assets, the PUPN shall resort to the following actions : a. investigation and examination of the guarantor?s assets that can be employed as debt payment, either consisting of fixed goods such as land and buildings or movable goods such as motorized vehicles, collections/savings and others; b. Finding data/documents (proof of ownership of guarantor/s assets through related instances/institutions to support the execution."

"Penelitian ini membahas tingkat keberdayaan petani belimbing di Kecamatan Pancoran Mas, Depok. Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan tingkat keberdayaan petani belimbing di Kecamatan Pancoran Mas, Depok. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, karena memakai asumsi teori dari Suharto mengenai indikator keberdayaan. Berdasarkan teknik pengumpulan data, penelitian ini termasuk penelitian mixed methods (kuantitatif dan kualitatif). Kuantitatif karena melakukan survey melalui kuesioner, kualitatif karena didukung wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan tingkat keberdayaan petani belimbing di Kecamatan Pancoran Mas, Depok rendah. Rekomendasi yang diberikan adalah petani harus meningkatkan kemauan dan kemampuan diri. Kelompok tani harus diaktifkan. Pemerintah harus memonitoring dan mengevaluasi program pemberdayaan dengan melakukan survey dan kajian lanjutan sehingga diperoleh data statistik yang lengkap mengenai tingkat keberdayaan petani belimbing di Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok.

---

This research discuss about the level of starfruit farmers empowerment in Pancoran Mas Sub District Municipality of Depok. The purpose of this research is to describe of starfruit farmers empowerment level in Pancoran Mas Sub District, Depok. The research is categorized as quantitative research which based on theory from Suharto about indicators of empowerment. Based on the technique of data collection it is categorized as mixed methods (quantitative and qualitative). It is called quantitative because using survey by questionnaire and called qualitative because supported by in depth interviews.

The result of this research showed that the level of starfruit farmers empowerment in Pancoran Mas Sub District was low. The advices are farmers should increase their self-awareness and self-ability. The farmer's organized should be more active. The last advice addressed to the government that they have to do monitoring and evaluation by using survey and continuous study so the statistical data of starfruit farmers empowerment level can be completed."

"Salah satu titik berat pembangunan jangka panjang adalah pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM). Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas SDM adalah tingkat kesehatan yang dipengaruhi oleh status gizi khususnya usia balita (0 - 5 tahun). Kekurangan gizi merupakan salah satu manifestasi dari kemiskinan. Hal ini karena keluarga miskin (gakin) tidak memiliki cukup uang untuk membeli kebutuhannya yang merupakan penyebab rendahnya tingkat konsumsi pangan.Untuk mengatasi masalah gizi khususnya pada balita yang muncul sebagai dampak krisis ekonomi telah dilakukan intervensi perbaikan gizi balita diantaranya melalui pemberian makanan tambahan (PMT). karena dana yang ada dirasakan kurang, sehingga PMT yang diberikan belum mampu menjangkau semua balita gakin dengan gizi buruk.Penelitian ini dilakukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang dengan fokus pada pembiayaan PMT balita gakin gizi buruk. Desain penielitian adalah operasional riset dengan mengumpulkan data alokasi anggaran untuk PMT balita gakin gizi buruk, perhitungan biaya PMT balita gakin gizi buruk, meghitung kesenjangan dan kerugian ekonomi akibat balita gakin gizi buruk dirawat di rumah sakit. Penelitian hanya menghitung biaya yang sifatnya langsung, sedangkan biaya investasi yang besar (seperti gaji, pembangunan gedung) serta biaya pemeliharaan (pemeliharaan gedung) tidak dihitung, karena biaya tersebut sudah selayaknya menjadi beban pemerintah.Dari hasil analisis didapatkan bahwa dana yang tersedia untuk PMT balita gakin gizi buruk yang dikelola oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang tahun 2004 dari berbagai sumber sebesar Rp. 365.908.148,-. Sebagian besar (95%) dari APED Kabupaten Tangerang. Perkiraan biaya yang dibutuhkan sebesar Rp.960.841.337,-, jadi ada kesenjangan pembiayaan sebesar Rp.594.933.189,-. Ditemukan Pula kesenjangan kegiatan sebagai akibat dari kesenjangan pembiayaan. Kesenjangan yang besar adalah pada perencanaan yaitu tidak ada orientasi petugas dan kader serta pemenuhan sarana posyandu berupa timbangan gakin. Kesenjangan pelaksanaan adalah tidak semua gakin gizi buruk mendapatkan PMT, PMT yang diberikan komposisinya masih di bawah kecukupan gizi yang dianjurkan Depkes, tidak ada tranport distribusi dan transport/ insentif kunjungan rumah oleh kader yang diperlukan untuk memastikan bahwa PMT dikonsumsi oleh sasaran serta memberikan konseling kepada keluarga balita. Selain itu monitoring tidak dilaksanakan di semua desa yang ditemukan kasus gizi buruk.Kerugian ekonomi akibat balita gakin gizi buruk dirawat di RS sebesar Rp. 3.954.900,- terdiri dari biaya langsung 77,77%, biaya tidak langsung untuk makan dan transport penunggu balita serta biaya kesempatan 22,23%. Biaya tidak langsung menghabiskan semua penghasilan gakin yang relatif kecil. Selain kerugian terhitung juga ada kerugian yang tidak bisa dihitung dalam nilai uang yaitu rasa sakit, penderitaan dan berkurangnya kemampuan serta kecerdasan balita di masa depan.Melihat besarnya proporsi APBD dalam pembiayaan PMT balita gakin gizi buruk, maka perlu mobilisasi dana dari sumber lain. Memperhatikan kerugian akibat balita gakin gizi buruk dirawat di RS perlu dilakukan berbagai upaya pencegahan munculnya gizi buruk dan perlu ada dana tambahan lain untuk mensubsidi biaya tidak langsung rumah sakit agar gakin tidak menjadi semakin miskin.Daftar Bacaan : 43 (1985 - 2004)

---

Cost Need Analysis of Food Supplementation Program for Underfive Children of Poor Families in Tangerang District Year 2004One emphasis of long run development is the development of human resource quality. Important factor that influence the human resource quality is health status which in turn is influenced by nutritional status, especially during the first five years of life. Under nutrition is a manifestation of poverty. This is mainly caused by insufficient amount of money owned by poor families to afford their needs and thus causing low food consumption level.

To overcome under nutrition problem among underfives that was caused by economic crises, several nutrition interventions have been implemented including food supplementation. Due to lack of funding, this program could not reach all severely malnourished underfives from poor families .

This study was conducted in Tangerang District Health Office focused on costing of Food Supplementation Program. Design of this study was operational research by collecting data on budget allocation for food supplementation program, calculating the cost of food supplementation program, calculating the gap between cost need and real allocation as well as the economic loss as implication of hospital care of severely malnourished children. This study only calculated direct cost, and did not calculate large investment such as salaries, building, and maintenance costs considering those as to be fully funded by government.

The analysis showed that available fund for food supplementation program in the year 2004 from various sources was Rp. 365.908.148,-. Most of the funding (95%) came from Local Development Budget (APED) Tangerang District. Predicted cost need was Rp.960.841.337,-, therefore there was Rp.594.933.189,- gap. Gap in activity due to this funding gap was also found. One particular large gap was found in planning where no clear orientation among health workers and cadres and insufficient amount of necessary equipment such as weighing scales to be located in integrated health post (posyandu). Gap in program implementation was reflected by the facts that not all target children received food supplement, insufficient nutrients contained in food supplement, no money for transport, distribution, and home visits by cadres. Monitoring was not conducted in all villages.

The economic loss due to hospital care of severely malnourished children was Rp. 3.954.900,- consisted of 77,77% direct cost, 22,23% indirect costs for food and transport of person who accompanied the child in hospital, and opportunity cost. This indirect costs absorbed the whole income of poor families. There were also losses which could not be valued by money including pain, suffers, and decreasing ability and intelligence of the children.

Considering the large proportion of APBD in the costing of food supplementation program, there was a need to mobilize other sources of funding. To prevent unnecessary cost to be spent by poor families of hospitalized child, there wish an urgent need to prevent severely malnourished cases by various means and interventions, as well as extra fund to subsidize indirect cost to prevent further impoverishment of the poor.

References: 43 (1985-2004)"

"Dalam penulisan tesis ini, penulis mencoba untuk mengupas dan membahas permasalahan mengenai Surat perjanjian yang dibuat di bawah tangan yang kaitannya dengan pemakaian materai. Dalam penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif yaitu mencari data dan pasal-pasal yang berkaitan dengan topik yang dibahas, juga metode kepustakaan. Latar belakang mengapa topik ini diambil karena dalam kehidupan bermasyarakat Indonesia, masih banyak yang kurang mengerti apa kegunaan materai dalam pembuatan surat perjanjian yang dibuat di bawah tangan.Dari hasil penelitian mengenai surat-surat perjanjian yang. khusus dibuat di bawah tangan, ditemukan banyak dari klien yang masih menganggap bahwa, penggunaan materai adalah merupakan syarat utama dari sahnya suatu perjanjian. Padahal tidaklah demikian. Kesimpulan utama hasil penelitian bahwa penggunaan materai bukanlah syarat dari sahnya suatu perjanjian."

"Pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam UU No. 22 tahun 1999 belum sepenuhnya memberi penguatan terhadap demokrasi di tingkat lokal. Hal ini disebabkan oleh kewenangan DPRD di dalam menentukan kepala daerah pada akhirnya justru melahirkan praktek money politics dan konflik internal di dalam partai politik. Selain itu, DPRD sebagai lembaga yang mewakili saluran politik justru kurang responsif terhadap aspirasi rakyat dan cenderung memperhatikan kepentingan sendiri dan kelompoknya. Perubahan pemilihan kepala daerah dari tidak langsung (yakni dipilih oleh DPRD) menjadi langsung dipilih oleh rakyat merupakan kemajuan yang luar biasa bagi bangsa Indonesia terutama dalam memperkuat demokrasi lokal. Dengan perubahan ini diharapkan mampu mengurangi arogansi legislatif yang selama ini terjadi di berbagai daerah-daerah serta memperkuat institusi lokal di dalam mengelola kedaulatan rakyat khususnya di dalam menentukan masa depan daerahnya. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pengalaman Kota Depok dalam menyelenggarakan pemilihan kepala daerah pasca reformasi, baik yang diselenggarakan melalui perwakilan maupun secara langsung. Dari kedua pengalaman tersebut terlihat bahwa proses penguatan demokrasi belum memberi kekuasaan kepada rakyat dan cenderung banyak mengalami hambatan terutama oleh prilaku elit politik yang belum memperlihatkan perubahan secara signifikan, dimana rakyat belum dilibatkan secara penuh di dalam proses sirkulasi kekuasaan. Dari latar belakang tersebut di atas, akan dijawab beberapa pertanyaan penelitian seputar, pertama, bagaimana proses penguatan demokrasi berlangsung di Kota Depok di dalam menyelenggarakan pemilihan kepala daerah pasca reformasi, kedua, bagaimana peran DPRD, KPUD dan partai-partai politik maupun aktivis LSM dalam proses pemilihan kepala daerah baik melalui perwakilan maupun secara langsung dan ketiga, bagaimana strategi dan konsolidasi partai-partai dalam pemilihan kepala daerah baik melalui perwakilan maupun secara langsung. Dengan menggunakan konsep demokrasi, teori elit, partsipasi politik, teori konflik,dan konsep civil society diharapkan penulis mampu melihat implikasi teori tersebut. Proses penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan metode pengumpulan data primer dengan melakukan wawancara secara mendalam terhadap 13 responden dan mengumpulkan serta menganalisa dokumen-dokumen yang bersumber dan berbagai buku, jurnal ilmiah, koran maupun dokumen-dokumen penting lainnya. Hal ini dilakukan sebagai strategi untuk memperoleh gambaran secara utuh dan menyeluruh mengenai proses penguatan demokrasi di Kota Depok. Hasil penelitian dari tesis ini memperlihatkan implikasi teori yang menunjukkan bahwa teori J.Schumpeter mengenai proses demokrasi terbukti dapat memberi sumbangan pada kasus pemilihan kepala daerah Kota Depok dimana proses penguatan demokrasi muncul oleh hadirnya tatanan kelembagaan/ institusi demokrasi yang merupakan alat perjuangan kompetitif bagi setiap individu untuk sampai pada keputusan politik. Hasil penelitian juga membuktikan teori Samuel Huntington bahwa partipasi politik yang ditunjukkan oleh setiap warga, kelompok, maupun institusi, dapat mempengaruhi seleksi pemilihan. Hal ini dapat terlihat melalui peran DPRD, KPUD, Pemda maupun LSM di dalam proses pemilihan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, tidak semua implikasi teori ini bisa dibuktikan. Dalam beberapa kasus menjawab pertanyaaan penelitian terbukti peran DPRD, partai-partai politik, pemerintah daerah maupun warga memperlihatkan bahwa kegiatan-kegiatan untuk mempengaruhi seleksi pemilihan pejabat walikota masih diwarnai oleh aksi-aksi money politics. Hal ini semakin membuktikan bahwa di dalam demokrasi lokal uang masih sangat berperan. Tindakan aktor maupun prilaku elit masih didominasi oleh konflik kepentingan sehingga membuat konstituen merasa kurang percaya diri terhadap partai, lembaga yang seharusnya bisa menjadi saluran politik warga. Dengan demikian asumsi Huntington mengenai konsep partisipasi belum bisa menjelaskan kegiatan money politics ini Sedangkan untuk menjawab pertanyaan strategi dan konsolidasi partai-partai politik di dalam menjaring calon kepala daerah, nampaknya teori tersebut tidak memadai untuk menjelaskan model koalisi yang dibangun oleh partai-partai dalam menjaring calon kepala daerah. Di dalam temuan ini kekuatan figur masih menjadi model yang dominan. Rekomendasi dan hasil penelitian adalah adanya penelitian sejenis yang memfokuskan tema pada strategi dan konsolidasi partai-partai di dalam pemilihan kepala daerah yang dapat menjelaskan model koalisi partai-partai di Kota Depok. Selain itu hendaknya setiap lembaga maupun institusi berupaya untuk lebih meningkatkan pemberdayaan politik masyarakat guna melancarkan proses demokrasi di tingkat lokal.

---

The implementation of local election as governed by the Law No. 22 Year 1999 has not completely conveyed strengthening toward democratic at local level. This is due to the fact that DPRD?s authority to elect Head of Local Goverment has created money politics practices and internal political party conflics. In addition to that, DPRD as a political representatives is not properly responsive to public aspiration and tend to give more attention to its own interest. The alteration in local election system, from indirect election (election by DPRD) to direct election (by the people) become incredibly enhancement for Indonesian people, particularly in strengthening local democracy. This sort of refom is expected to enable decrease DPRD?s arogancy which for quite long time occured in many areas. This also meant to strengthening local institutions in managing people souvereignty , particularly to determine its future. This research is based on Depok local election experience after reformation, either election which undertaken by DPRD or direct election by the people. Those two different local elections have demostrated that strengthening of democratic process has not given power to the people and tend to confront with many obstacles, mainly by elite of politics. From the abovementioned background, arising several questions. Firstly, how strengthening of democracy in the form of local election is undertaken in Depok? Secondly, what is the role of DPRD, KPUD and political parties as well as non goverment organizations during the process of local election ? Thirdly, what is the strategy and consolidation of political parties in local election, either indirect or direct. By exercising concept of democracy, elite theory, political participation, conflict theory, and concept of civil society, the writer could reach understanding of implication of those theories. The research process conducted by qualitative method through primary data finding method. This appplied by means of indept interview toward 13 respondents and by compiling as well as analysing documents from various books, scientific journal, newspapers, and other important documents. This method is carried out as a strategy to attain complete and full description on stregthening local democratic in Depok. The research findings shows implication of Schumpeter?s Theory that democratic process is obviously could convey contribution in Depok election case where democratic institutional exist as strugle mean of individual to gain political decision. Additionally, the research findings has also prove Samual Huntington?s theory that political participation of people, group, or institution influence elections. This could be observed from the role of DPRD, KPUD, local goverment, as well as non goverment organization in the process of election. The research has also demonstred that for some cases, not all theory implications are proven. The elections process was, in fact, affected by money politics. The conduct of political actor and elite is dominated by interest conflict. This in turn will affect people trust toward political parties, an institution that should be treated as political cannel of the people. Hence, Huntington?s theory on participation concept cannot describe money politics practices in local elections. With regard to the question on strategy and consolidation of political parties in attaining head of local goverment candidates, those particular theories are not properly describe coalition model which developed by political parties. The figure strengt is still the main factor. In the recomendation, this research would propossed another similar research which more focus on strategy and consolidation of political parties in the local election which can explain coalition model of political parties in Depok. Apart from that, it is recommended that every institution should try hard to improve public political empowerment to strengthening local democratic process."

"Metode kanguru merupakan teknologi tepat guna untuk perawatan bayi berat lahir rendah. Penelitian ini bertujuan untuk melihat gambaran serta hubungan karakteristik ibu dengan motivasi melakukan perawatan kanguru. Penelitan ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif korelasi melalui pendekatan cross sectional dengan teknik consecutive sampling. Responden berjumlah 106 orang. Penelitian dilakukan di RS Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta. Dari hasil uji chi square didapatkan hubungan yang bermakna antara usia, pekerjaan dan sumber informasi yang didapat ibu dengan motivasi tentang perawatan metode kanguru (p value < 0,05). Peneliti merekomendasikan penelitian lanjutan mengenai peran petugas kesehatan untuk meningkatkan motivasi pada pelaksanaan perawatan kanguru.

---

Kangaroo method is one of the appropriate technology for the care of low birth weight babies. This study aimed to describe mother’s motivation of kangaroo care. This a quantitative research used a correlational-descriptive design with cross sectional approach. The technique of sampling used consecutive sampling with 106 subjects at Cipto Mangunkusumo General Hospital Jakarta.

The result found that there are significantly relationship between materanal age, occupation and information sources to the mother’s motivation of kangaroo care (p value > 0.05). Researcher recommend for the further research to analyze the role of care giver to improve the motivation for the kangaroo methods."

"ABSTRAKTujuan penulisan ini adalah untuk mengkaji penetapan harga pasar dari rumahsejahtera tapak dibawah plafon ceiling price yang telah ditetapkan olehpemerintah.Dengan menggunakanpendekatankuantitatifdanmetoderegresi linearbergandadari data panel, hasil dalam penelitian ini bahwa Faktor – factordeterminan yang berpengaruh dalam perhitungan harga rumah sejahtera tapakdibawah plafon ceiling price pemerintah adalah harga tanah, indek kemahalankonstruksi, serta biaya penyediaan fasilitas umum. Pengaruh yang diberikan olehmasing masing factor determinan tersebut cukup relevan secara individu yangdiartikan padasetiap kenaikan harga rumah sejahtera tapak, ketiganya memberkontribusi nilai yang berbeda setiap tahunnya. Sementara untuk factor determinanlainnya yakni biaya penyediaan PSU dari hasil penelitian ini menunjukanperubahan searah namun tidak signifikan, sehingga kenaikan harga rumah tapaksejahtera tidak terpengaruhi oleh keberadaan pembiayaan penyediaan PSU. Halini diasumsikan bahwa pembiayaan penyediaan PSU tidak seluruhnya dibebankan kepada penyedia jasa bidang perumahan namun dibiayai oleh bantuanstimulan PSU yang telah diberikan pemerintah sebagai bentuk subsidi bagipenyedia jasa bidang perumahan.

---

ABSTRACTThe purpose of this paper is to examine the market pricing of the prosperous treadbelow the ceiling price by the government. By using a quantitative approach andthe method of multiple linear regression of panel data, the results in this study thatthe factors - factors that influence the calculation of the determinant of houseprices prosperous tread below the ceiling price ceiling is a government land price,construction cost index, as well as the cost of providing public facilities. Influenceexerted by each factor is quite relevant determinants are defined individually oneach rising landed house price prosperous, contributing three different values eachyear . As for the other determinant factors namely cost of providing the PSU fromthe results of this study showed changes in the same direction but not significant,so the rise of landedhouse price prosperous unaffected by the presence offinancing the provision of PSU . It is assumed that the financing of the provisionof the PSU is not entirely in charge to providers of housing financed by astimulant but a PSU that has been given by the government as a form of subsidyfor the housing sector service providers ."

"Open Reduction and Internal Fixation (ORIF) adalah prosedur yang sering dilakukan untuk mengatasi fraktur. Masalah yang sering timbul pada post ORIF adalah nyeri akut. Apabila tidak dikontrol dengan baik bisa menyebabkan lamanya waktu rawat dan menambah biaya perawatan sehingga diperlukan manajemen nyeri yang tepat. Karya ilmiah akhir ini bertujuan untuk menguraikan analisis mengenai manfaat terapi musik untuk mengurangi nyeri post operatif. Berdasarkan hasil pengkajian diagnosa keperawatan utama yang ditemukan adalah nyeri, hambatan mobilitas fisik, kerusakan integritas kulit dan risiko infeksi. Intervensi untuk meredakan nyeri secara non farmakologi dilakukan dengan teknik distraksi menggunakan musik, evaluasi yang didapatkan masalah nyeri dapat teratasi. Terapi musik dan distraksi perlu diterapkan pada anak post operatif dalam penanganan nyeri kombinasi dengan terapi farmakologis untuk manajemen nyeri yang lebih efektif.

---

Open Reduction and Internal Fixation (ORIF) is a common procedure to treat fracture. The prominent problem of a post ORIF patient is acute pain. Untreated pain leads to prolonged hospital stay and increase the cost of healthcare. This appropriate treatment is urgently needed. This study aims to analyze the impact of music therapy to reduce post operative pain. According to the nursing assessment, the main nursing diagnoses found are impaired physical mobility, impaired skin integrity and risk for infection. For the study purpose, the writer implemented non pharmachological approach such as music therapy and find out it was effective to reduce the pain in the patient. Music therapy and other distraction methods needs to be implemented in pain management on children suffering from post operative pain."

"Kata dan gambar memiliki peran penting bagi suatu iklan. Beberapa komponen iklan, seperti tajuk iklan dan elemen gambar, menjadi alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan dan dapat memunculkan citra terhadap merek. Dalam skripsi ini, penulis meneliti lima iklan mobil Ford yang menjadi bagian umbrella branding merek Ford bertajuk 'Typisch Deutschland. Typisch Ford.' dengan memfokuskan penelitian pada penggunaan makna referensial, asosiatif, afektif, dan stilistis pada tajuk iklan dan hubungan tajuk iklan dan elemen gambar pada iklan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa makna tajuk iklan berelasi dengan elemen gambar memunculkan citra terhadap merek Ford.

---

Words and pictures have an important role for advertisements. Some of advertisement's component, such as headline and picture elements, are used for delivering messages and can emerge images of a brand. This undergraduate thesis focuses on semantic analysis, which is the use of referential, associative, affective, aesthetic meaning and relations between headline and picture elements on five car advertisements of Ford that are part of Ford umbrella branding 'Typisch Deutschland. Typisch Ford.'. The result of this research shows that meanings as depicted on headline relate with element of picture to bring images of Ford brand. "