Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas masalah bagaimana tanggungjawab dan sanksi hukum terhadap Notaris pada pembuatan akta perjanjian kredit perbankan. Masalah kedua adalah apakah dengan tidak dicantumkannya secara eksplisit Notaris sebagai Pihak Terafiliasi dalam Undang-Undang Perbankan 1998, dapat meniadakan pengenaan tanggungjawab dan sanksi hukum tehadap Notaris pada pembuatan akta perjanjian kredit perbankan. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dan diperkuat dengan wawancara dengan sejumlah nara sumber. Penelitian kepustakaan menemukan tidak satupun dokumen yang menyatakan Notaris dapat dimasukkan ke dalam Pihak Terafiliasi. Nara sumber juga tidak ada yang menjatakan secara tegas menyetujui atau menolak Notaris dimasukkan sebagai Pihak Terafiliasi. Hasil penelitian menyarankan agar terpenuhinya asas legalitas, asas kejelasan rumusan, dan asas proporsionalitas dalam pemidanaan, serta terciptanya tujuan hukum yaitu kepastian hukum (certainty), keadilan {equality), dan keseimbangan {equity), perlu melakukan perubahan pasal-pasal tertertu di dalam Undang-Undang Perbankan 1998 khususnya yang berkenaan dengan pelaksanaan asas transparansi dan akuntabilitas dalam perbankan.

---

ABSTRACT
This thesis is dealing with the responsibilities and sanctions of the Notary on Banking Loan Agreement.The other topic is, since Notary was not mentioned explicitly as afilliation group on Banking Law 1998, is Notary free from its responsibilities and sanctions on banking loan agreement.This research is normative research and enhanced by intensive discussion with resource eminent scholar person. Based on normative research, there is no evidence that Notary become a part of afilliation groups, besides merely based on law perception.There is also no decisive answer consceming with the Notary above mentioned position from the resource eminent scholar. As a result, the author suggest due to achieve legality, clear formulation and proportionally on punishment principles as well as legal certainty, equality and equity principles, it is necessary to amend the certain articles of Banking Law 1998 particularly for transparency and accountability on banking practices.