Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Zeolit adalah sejenis bahan mineral yang banyak digunakan diberbagai industri karena kemampuannya dapat melakukan pertukaran ion, daya scrap, daya saring molekular dan al-rtiiitas katalisnya. Indonesia memiliki potensi zeolit alam yang cukup besar, namun belum dimanfaatkan secara optimal. Potensi zeolit alam Indonesia yang telah diketahui tersebar di 46 loksi di seluruh Indonesia. Zeolit alam tersebut, belum bisa dimanfaatkan secara baik, karena masih terdapat senyawa-senyawa organik atau mineral lain yang bersifat sebagai pengotor Untuk itu perlu dilakukan beberapa tahap aktifasi guna menghilangkan bahan pengotor tadi. Pada penelitian ini zeolit alam Lampung diidentifikasi jenis dan kemumiannya dengan XRD yang menunjukkan bahwa zeolit Lampung terdiri dari jenis Klinoptilolit 73%, Mordenit 8% dan Analsim 14%. Aktifasi zeolit dengan menggunakan beberapa tahapan yaitu: pertukaran ion dengan arnonium nitrat, dehidrasi, kalsinasi, dealuminasi hidrotermal dan untuk menghilangkan Al non rangka dilakukan pencucian dengan lamtan asam Fluorida 0,5%. Pengadukan selama 5 jam di dalam larutan Amonium Nitrat_ rnenghasilkan kapasitas pertukaran kation dengan kation-kation zeolit alam (Na', K°, Can, dan Mg'2) sampai dengan 42%, dilanjutkan dengan kalsinasi pada suhu 420°C, 520°C, 620°C dan 820°C, diperoleh H-zeolit. Setelah dealuminasi hidrotemial, rasio Si/A1 naik dan 3,56 menjadi 4,l7. Dari hasil analisa FTIR dapat ditentukan adanya ikatan antara molekul seperti ikatan NI-I4*-zeolit, ikatan struktur utama, ring ganda dan ikatan kelompok hidrosil pada serapan panjang gelombang yang tertentu. Dari analisa BET diperoleh luas permukaan zeolit alam sebesar 63 m2/gr_ Kalsinasi 420°C 5 jam menaikkan luas permukaan menjadi 90 m2/gr sedangkan pada kalsinasi 620°C menurunkan sarnpai 62 m2/gr. Setelah dealuminasi hidrotermal luas permukaannya menjadi 64 m2/gr. Analisa AAS menunjukkan kadar Cu sebesar 0,72% wt pada zeolit yang dlkalsinasi 420°C dan sebesar 0,26% wt pada zeolit yang didealuminasi hidrotemal. Selanjutnya uji aktifitas zeolit yang telah dipreparasi untuk reaksi oksidasi parsial metana pada suhu 400°C-700°C tekanan 1 atm menghasilkan produk CO yang cendemng meningkat dengan meningkatnya suhu reaksi dan H20 sebagai produk samping yang cenderung menurun. Produk metanol sebesar 2,l% rnol procjuk dihasilkan pada suhu reaksi 500°C dari Cu/zeolit kalsinasi 420°C yang dilanjutkan dealuminasi hidrotermal 650°C 1 jam (konversi CH4 7%). Dari uji reaksi selama 12 jam, Cu/zeolit dengan rasio Si/A1 lebih besar, mempunyai stabilitas termal yang lebih tinggi.

Abstrak :
Sejarah kemerdekaan pers di Indonesia dalam perkembangannya telah mengalami pasang surut yang tidak terlepas dari dinamika kehidupan politik di Indonesia. Dan hal ini pada gilirannya mempengaruhi hakekat pers bebas dan bertanggung jawab itu sendiri. Bahkan dengan digantikannya UU No. 21 tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers dengan UU No. 40 Tahun 1999 Tenting Pers telah terjadi perubahan sistem pertanggungjawaban pers. Mengingat hal ini penulis berkeinginan menuangkan fenomena tersebut ke dalam suatu tulisan yang berjudul "Analisis Kritis Terhadap Perkembangan Pers bebas Dan Bertanggung Jawab Di Indonesia Pada Era Refarmasi". Penulisan ini bersifat deskritif dengan menggunakan teknik pengumpulan data studi dokumen, serta menggunakan metode analisis kualitatif Berdasarkan hasil analisis dapat dikemukakan di era reformasi pengawasan terhadap pers oleh pemerintah melemah dengan ditiadakannya penyensoran, pembredelan, dan SIUPP yang barhubungan langsung dengan kebebasan pers. Dan di sisi lain kode etik sebagai pencerminan pers yang bertanggung jawab yang dimiliki oleh insan pers belumlah m.erupakan bagian yang terintegral pada setiap diri insan pers. Kondisi ini diperparah dengan ketidakpahaman pemerintah dan masyarakat untuk menyelesaikan sengketanya dengan pers sebagai akibat pemberitaannya yang dirasakan merugakan, baik melalui lembaga hak jawab, melalui jalur hokum, maupun menggunakan Dewan Pets sebagai mediator. Hal inilah yang menyebabkan kemerdekaan pers di era reformasi cenderung menjadi "kebebasan pers". Sehingga, dapat dikatakan fungsi kebebasan pers di era reformasi mendahului fungsi pers yang bertanggung jawab. Perihal limitasi kebebasan nears dalam wujui.i peraturan pidana yang diatur baik di dalam KUHP dan UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers merupakan penceminan bahwa kebebasan pers tidaklah bersifat absolut, namun dibatasi peraturan-peraturan pidana yang harus memenuhi syarat limitatif dan syarat demokratis. Adapun, peraturan-peraturan pidana tersebut dapat digolongkan ke dalam 6 (lima) bagian. Dan keenam peraturan pidana tersebut dapat diategorikan sebagai suatu pembatasan yang bersifat universal, karena telah sesuai dengan pembatasan-pembatasan yang diatur dalam Konvensi Internasional Tentang Kebebasan Alas Informasi. Sedangkan perihal sistem pertanggunjawaban pidana pers, telah terjadi tiga kali perubahan dengan dua sistem pertanggungjawaban pidana pers selaina ini, Diawali dengan sistem pertanggungjawaban pidana pers berdasar KUHP yang menitikberatkan pada ajaran penyertaan dan kesalahan. Dengan berlakunya UU No. 11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers, maka sistem pertanggungjawaban pidana pers bersifat "air terjun/waterfalls system" yang bersifat fiktif dan suksesif. Dan akhirnya berdasarkan UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers sistem pertanggungjawaban pers kembali didasarkan pada KUHP yang menitikberatkan pada unsur kesalahan dan penyertaan.

Abstrak :
Keselamatan penerbangan merupakan suatu masalah yang saat ini memerlukan perhatian dan telah menjadi issue nasional ataupun internasional. Karena moda transportasi yang memiliki karakteristik cepat tersebut makin lama makin padat dan dengan demikian kerawanan terhadap kecelakaan makin banyak. Pada akhir-akhir ini Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang masalah keselamatan penerbangannya sangat memprihatinkan. Berbeda dengan kecelakaan mode transportasi di darat dan laut yang sering diselesaikan melalui sistem peradilan pidana, dalam kecelakaan moda transportasi penerbangan ini sejak Indonesia merdeka sampai dengan saat ini yang sudah lima puluh tiga tahun tidak ada satupun kecelakaan pesawat udara yang diselesaikan melalui sistem peradilan pidana. Padahal, KUHP telah mengatur tindak pidana yang berkaitan dengan kecelakaan pesawat udara (murni) secara lengkap dalam Pasal 359, 360 dan Pasal 479 g KUHP. Di lain pihak kecelakaan pesawat udara yang terjadi telah berpuluh bahkan beratus kali, pada tahun 1997-1998 saja tercatat 57 kali angka insiden dan kecelakaan. Adapun untuk kecelakaan pesawat udara yang fatal pada tahun 1997-1998 tercatat 12 kali. Hasil penelitian dari AAIC Indonesia pun menunjukkan faktor penyebab terbesar adalah faktor manusia (pada saat operasional pesawat udara). Hal demikian inilah yang menjadi latar belakang penulisan tesis ini. Dengan kesadaran hukum masyarakat yang makin tinggi, pelayanan dan penegakan hukum dalam kaitan keselamatan penerbangan ini sudah barang tentu harus mendapatkan perhatian. Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian gabungan, baik penelitian normatif maupun empiris. Dalam kesimpulan dikemukakan bahwa tidak semua kasus kecelakaan pesawat udara murni harus diselesaikan melalui jalur sistem peradilan pidana, namun hanya kecelakaan yang mengandung unsur dolus dan culpa, dalam hal ini culpa lata (kesembronoan). Disimpulkan pula bahwa pada prinsipnya KUHP telah mengatur secara lengkap tindak pidana yang berkaitan dengan kecelakaan pesawat udara, baik kecelakaan pesawat udara murni dan tidak murni. Namun, masih perlu ada penyempurnaan di beberapa pasal. Kemudian, ditemui adanya suatu kendala fungsionalisasi hukum pidana dalam kecelakaan pesawat udara, antara lain sulitnya mengumpulkan barang bukti sebagaimana dimaksud Pasal 184 KUHAP, kurangnya atau bahkan tidak adanya tenaga ahli pada Polri selaku penyidik yang membidangi masalah ini, tidak adanya akses antara Polri selaku penyidik dengan Aircraft Accident investigation Comission (Panitia Penelitian Penyebab Kecelakaan Pesawat Udara) , seringkali seluruh awak pesawat dan penumpang yang ada dalam pesawat udara meninggal dunia serta sangat rumitnya teknologi penerbangan. Sulitnya mengumpulkan informasi kecelakaan dan barang bukti kecelakaan pesawat udara ini antara lain juga disebabkan tidak adanya sifat keterbukaan Panitia Peneliti Kecelakaan Pesawat Udara, baik keterbukaan memberikan resume kecelakaan yang terjadi maupun keterbukaan dalam penyampaian barang bukti. Padahal kecenderungan internasional pada akhir-akhir ini menunjukkan hampir tidak ada satu informasipun yang disembunyikan kepada masyarakat, contoh misalnya dalam kecelakaan pesawat udara Swissair 111 tujuan Genewa tanggal 2 September 1998 yang jatuh delapan kilometer dari Peggy's Cove, Nova Scotia yang menewaskan 229 orang, Bahkan, transkrip percakapan antar awak pesawat atu antara awak pesawat dengan petugas ATC pun bisa diakses melalui internet. Dengan demikian, korban dan atau keluarga korban sebagai konsumen dapat memperoleh hak untuk mengetahui segala perkembangan terbaru yang dapat diperolehnya dengan sangat cepat. Selanjutnya, disarankan perlunya penyempurnaan beberapa pasal dalam KUHP yang berkaitan dengan kecelakaan pesawat udara dalam arti luas. Upaya fungsionalisasi hukum pidana dapat ditempuh dengan dua alternatif. Alternatif pertama dalam Rancangan Peraturan Pernerintah yang mengatur tentang Penelitian Kecelakaan Pesawat Udara perlu diatur kewenangan Ketua Komisi untuk dapat memberikan data penerbangan kepada Polri selaku penyidik (kecuali laporan hasil penelitiannya), selanjutnya Polri dapat memanfaatkan tenaga PPKPT dari Tim PPKPT TNI AU dan tenaga ahli Ditjen Hubud sebagai saksi ahli. Alternatif kedua dengan menyempurnakan UU Nomor 15 tahun 1992 tentang Penerbangan, yaitu dengan membentuk adanya lembaga kolateral (collateral) yang berfungsi sebagai penyidik dalam tindak pidana penerbangan. Penyelidik kolateral ini terdiri dari unsur Polri, tenaga ahli dari Ditjen Hubud dan tenaga ahli dari TNI AU, yang mana sebagai koordinator adalah Poiri. Selanjutnya Aircraft Accident Investigation Comission yang ada perlu dirombak struktur, peran dan tugas serta kewajibannya Dalam hal ini perlu difikirkan adanya Komisi atau Badan keselamatan Transportasi Nasional yang diangkat oleh Presiden dan bertanggungjawab kepada DPR atau setidak-tidaknya kepada Presiden melalui Mensekneg. Badan ini diharapkan akan membawahi Komisi Penyelidikan Kecelakaan Angkutan Darat, Komisi Penyelidikan Angkutan Laut (Mahkamah Pelayaran), dan Komisi Penelitian Kecelakaan Pesawat Udara (Aircraft Accident Investigation Comission). Hal ini sangat diperlukan dalam upaya melindungi keselamatan seluruh mode transportasi dan independensi dari Penyelidik.

Abstrak :
Compared to the domestic shipping companies, the role of foreign shipping companies in Indonesia's economy is Very dominant. The large demand of export and import transportation could not be handled by domestic shipping companies due to many weakness, such as the inadequate of high-quality ships, lack of financial institution Support, and management skill in international competition. Until this day the potency of natlonal?s cargo for domstic or international still dominated by foreign shipping companies. According to the Indonesian National Shipowners Association (INSA), the effect of that unequal at least US$ 12 billion of yearly potential income goes to foreign shipping companies. Those amounts are the total of international shipping expenses shipping companies. Those amounts are the total of internalional shipping expenses (US$ 10.5 billions) and domestic shipping expenses (3 trillions Rupiah). The 95% from average 450 millions ton/year of total export cargo from Indonesia are carried by foreign ships, as for domestic ship is 5%. For domestic cargo, the national shipping companies only obtained 89.9 millions ton or 59.99% as for foreign shipping companies they obtained 59 millions ton or 40.01%. Related to that, the author is interested to analyzing the taxation upon foreign shipping companies income. The subjects in this research is the implemetation operation of the tax levied of income tax based on the taxation policy subject to Indonesian taxation related to the foreign shipping companies income. As for the subject of this thesis is how to create assurance regarding the implementation of the tax levied of income tax from the foreign shipping companies income in Indonesia, in order to prevent tax avoidance or if taxpayer perform a tax evasion, it could be known as violation to the act of Income tax. The data compilation used qualitative method with descriptive analysis approach, which is describbing and analyzing the completed data. The data that used in this research were obtained by library research and field research techniques.

All addition to economic capability shall taxable, including the addition to economic capability, which received or obtained by the operations of foreign ships in Indonesia. In this sector of business, the income could be in the form of freight, terminal handling charge, document fee, fuel adjusment factor, income from charter transaction by means of fully manned basis or bareboat basis, income from transactions of bareboat hire purchase, income from ship leasing, income from used ship overtaking, prolit from exchange rate, and income from fish shipping operation. Need synergy from income tax elements, that is tax policy, tax law and tax administration in order to taxed the income from foreign ships operation. Those elements shall be based on good taxation goal and principle, which contain principle of equity and certainty. Certainties are very important to create justice for taxpayers and tax personnel, whether the certainties in Tax Subject, Tax Object, tax tariff or tax procedure.

Indonesia has own domestic rules regarding the foreign ship operating, but the origin country of that foreign ship also had their own domestic rules, so the coflict of taxation jurisdiction could be occur. Therefore, double tax prevention agreement is needed between the two countries in order to prevent the occurrence of tax evasion. The prevention of that double tax is obtained by agreement regarding with: a) elimination of dual residence, b) jurisdiction of each countries as domicile country and as source country, c) the prevention method for double tax must be applied by domicile country and d) establish the Mutual Agreement Procedure (MAP).

From the results of field study shows that are several kinds of income from foreign shipping Companies which has not been clearly arranged, so there is no law certainty which are terminal handling charge, document fee, fuel adjustment factor, bareboat basis charter fee, income from bareboat hire purchase, income from used boat overtaking, profit/loss from rate exchange, and income from operation of foreign fish ship.There are several operation modus of tax evasion which done by taxpayer caused by more than one agent authorization which is spreading in several city port in Indonesia, the situation when agent is been replaced and the previous agent felt no more responsibility, even in the tax levied by other party and taxpayer it self did not pay the withholding income tax.

The ongoing analysis regarding the tradition of international taxation is the tradition of international taxation is the tradition is not placing the permanent establisment as tax requirement for the source country and Indonesia did not implemented those tradition. Analysis were also performed regarding the existence unclearly tax regulation for several kinds above mentioned income, the inappropriate name of article 15 Income tax, the income scope which has to be arranged in Indonesia's domestic regulation, the tax procedure and operation modus of tax evasion.

The conclusion based on the analysis is the lax rights of source country upon the profit of ships operation on international traffic not based on the concept of permanent establishment, the name of article 15 income tax is inappropriate since it is not include in tax procedure criteria, the particular calculation norm for net income shall be clearly stating the income variables which is included in norm calculation and which is exclude in the tax treatment. Indonesia's domestic regulation have got to be changed to not placing the requirements of permanent establisment and in case of effective management existence in Indonesia, then the tax treatment is equal with domestic shipping companies taxpayer, the name article 15 Income Tax is changed to appropriate type of tax, regulation of income variable subjected to Income Tax which is final and not, single NPWP for one taxpayer, the use of term "tax levied" for fully manned basis charter and eliminated the uncertainty of regulation to create law certanty.

Abstrak :
Sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk mengatasi ketersediaan energi bagi program pembangunan diperluakan suatu pengembangan lapangan gas. Pengembangan lapangan gas dilakukan oleh Kangean Energy Indonesia Ltd. yang berada di dalam di blok Kangean, berlokasi di 120 Km sebelah Utara Pulau Bali. Pengembangan ini dilakukan dengan cara pengembangan fasilitas bawah laut dan dihubungkan dengan Unit Produksi Terapung (Floating Production Unit - FPU), dan gas hasil produksi dialirkan ke Jawa Timur melalui jalur pipa gas bawah laut Pertamina Gas, East Java Gas Pipeline (EJGP). Penyambungan terhadap jalur pipa gas bawah laut EJGP dilakukan dengan teknik "Hot Tapping" yaitu suatu teknik penyambungan yang dilakukan dengan tanpa menghentikan aliran gas, sehingga tidak menggangu pasokan energi di Jawa Timur. Teknik ini biasa digunakan dalam membuat suatu percabangan pada sebuah pipa yang telah ada (existing) dengan tanpa menganggu jalannya proses operasi. Studi ini dilakukan untuk mengetahui dan mengantisipasi resiko-resiko yang akan timbul saat pekerjaan tersebut berlangsung, dan hasilnya diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak terkait selama proses pekerjaan dan pengoperasian. Analisa resiko semi kuantitatif dengan menggunakan sistem index scoring dan disimulasikan menggunakan software Crystall Ball, dan Shell FRED untuk resiko jika terjadi kebocoran.

---

In accordance with the government policy to address the availability energy for the development program required gas field development. Gas field development by Kangean Energy Indonesia Ltd. located within Kangean block 120 Km North of Bali island. The development was conducted by "Sub Sea Facilities Development" and connected to Floating Production Unit (FPU), and gas production flowed to East Java through East Java Gas Pipeline (EJGP) subsea gas pipeline Pertamina Gas. The connection to subsea gas pipeline EJGP by using "Hot Tapping" is a technique of connecting performed without stopping the flow of gas, so it does not interfere with energy supply in East Java. These technique is commonly used in the making of a branching on an existing pipeline without disturbing of operation. The study was conducted to identify and anticipate risks that would arise when the work progresses, and the results are expected to provide input to related parties during the occupation and operation. Semi-quantitative risk analysis by using a scoring index system and simulated using software Crystall Ball, and Shell FRED to risk in case of a leak.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan mempelajari pengaruh variasi konsentrasi zinc acetate terhadap pelapisan implan magnesium murni menggunakan serat electrospinning poly(vinyl) alcohol. Pengujian meliputi FTIR, diameter serat, porositas, ketebalan, sudut kontak, weight loss, dan laju korosi selama 28 hari. Hasil menunjukkan peningkatan diameter serat, porositas, ketebalan, dan sudut kontak seiring konsentrasi zinc acetate yang meningkat. Diameter serat yang lebih besar menyebabkan weight loss dan laju korosi meningkat pada minggu pertama dan kedua karena interaksi yang lebih mudah dengan magnesium.Kerusakan terparah terlihat pada minggu ketiga dan keempat pada sampel dengan 25% zinc acetate, hal ini dapat disebabkan oleh pelapisan yang kurang sempurna. Penelitian ini memberikan pemahaman tentang pengaruh konsentrasi zinc acetate pada pelapisan implan magnesium. Hasilnya dapat digunakan untuk pengembangan pelapisan tahan korosi pada aplikasi biomedis. ......This study aims to investigate the impact of varying concentrations of zinc acetate on the coating of pure magnesium implants using electrospun poly(vinyl) alcohol fibers. The conducted tests encompass Fourier-transform infrared spectroscopy (FTIR), fiber diameter analysis, porosity assessment, thickness measurement, contact angle determination, weight loss analysis, and corrosion rate evaluation over a span of 28 days. The findings revealed a correlation between the increase in fiber diameter, porosity, thickness, and contact angle with the concentration of zinc acetate. The augmented fiber diameter contributed to weight loss and an elevated corrosion rate during the initial and second weeks, attributed to enhanced interaction with magnesium. The most severe damage was observed in the third and fourth weeks in samples containing 25% zinc acetate, which may be ascribed to suboptimal coating. This investigation offers insights into the influence of zinc acetate concentration on the magnesium implant coating, thereby facilitating the advancement of corrosion-resistant coatings for biomedical applications.