Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Wardian
Abstrak :
Pasar modal adalah wahana yang mempertemukan pihak yang memerlukan dana dan pihak yang ingin menempatkan dana. Pihak yang memerlukan dana adalah Perusahaan atau Dunia Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan ekspansi, sedang pihak yang ingin menempatkan dana adalah investor dengan tujuan agar dana yang dimilikinya menjadi lebih produktif. Dalam perkembangan selanjutnya, Pasar Modal mempunyai peran yang sangat strategis sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana investasi yang menarik bagi masyarakat pemodal Didalam kegiatannya, ada beberapa tindakan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran atau tindak pidana pasar modal. Kejahatan yang diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang berkaitan dengan transaksi efek dan dilarang oleh Undang-undang pada intinya terdapat 3 (tiga) kelompok yaitu; Penipuan, Manipulasi Pasar, dan Perdagangan Orang Dalam. Manipulasi pasar tidak lain menciptakan gambaran semu atau menyesatkan terhadap harga dan aktivitas perdagangan-yang dapat mengakibatkan kegoncangan di pasar modal. Salah satu sasaran yang dirumuskan dalam Master Plan Pasar Modal Indonesia 2005-2009 adalah meningkatkan kepastian hukum di bidang pasar modal. Untuk meningkatkan kepastian hukum di pasar modal, salah satu strategi yang dapat dijalankan adalah peningkatan penegakan hukum terutama penegakan hukum terhadap tindak pidana pasar modal untuk meningkatkan kepercayaan pemodal yang mana merupakan aspek yang sangat panting bagi pengembangan industri efek nasional. Bapepam merupakan lembaga dengan otoritas tertinggi di pasar modal yang melakukan pengawasan dan pembinaan atas pasar modal. Salah satunya yang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal diberikanlah wewenang khusus sebagai penyidik bagi pejabat pegawai negeri tertentu di lingkungan Bapepam. Mereka inilah yang dalam praktek sering disebut Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atau Polisi dengan keahlian Khusus (Polsus), yang memang dimungkinkan oleh Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP); Pasal 6 ayat (1) huruf b dari KUHAP menentukan bahwa pejabat pegawai negeri sipil tertentu dapat diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk menjadi penyidik. Dalam melakukan pemeriksaan, terdapat norma-norma yang disebut dengan norma pemeriksaan, yang diatur dalam Bab III PP No.46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal, yang terdiri dani_ (1) norma pemeriksaan yang menyangkut dengan pemeriksa, (2) norma pemeriksaan yang menyangkut dengan pelaksanaan pemeriksaan, dan (3) norma pemeriksaan yang menyangkut dengan para pihak yang diperiksa. Dalam praktek, penanganan kasus-kasus pasar modal, jarang sekali pihak kepolisian selaku koordinator, memberikan bantuan penyidikan kepada penyidik bapepam, biasanya mereka hanya memberikan bantuan dalam tingkatpenyidikan ini hanya sepanjang menyangkut tindakan polisionil, seperti, penangkapan, penggeledahan. Begitu juga halnya didalam subsistem penuntutan yang dilakukan oleh kejaksaan didalam penanganan tindak pidana pasar modal mengalami kesulitan. Hal ini disebabkan adanya kecenderungan pihak Bapepam sebagai self regulator pasar modal dan aparat penyidik tindak pidana pasar modal untuk menggunakan sanksi administratif kepada para pihak yang melakukan tindak pidana pasar modal, dengan alasan efisiensi dan edukatif, meskipun sebenarnya pihak Bapepam dapat meneruskan perkara yang ditanganinya melalui sarana penal.
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T16445
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Wendia Kusuma Wardian
Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa strategi komunikasi yang digunakan oleh lembaga pemerintah dalam meningkatkan citra lembaganya Dilatarbelakangi oleh pentingnya citra bagi lembaga dan adanya tuntutan yang semakin besar terhadap peran humas dalam membangun citra lembaga Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara observasi studi kepustakaan dan dokumentasi serta teknik keabsahan data yang menggunakan triangulasi data dan triangulasi metodologis Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang dijalankan Lapan bertipologi proaktif yang terdiri dari strategi aksi yang difokuskan kepada kegiatan yang menekankan pada penyampaian mengenai performansi organisasi keterlibatan personal dan kerjasama Sedangkan strategi komunikasi ditekankan pada komunikasi interpersonal pertukaran informasi dan penggunaan media komunikasi internal Strategi tersebut cukup efektif dalam membentuk citra pada publik yang sudah secara aktif terlibat dan berhubungan dengan Lapan aware dan active public ditunjukkan dengan adanya efek awareness acceptance dan action yang kemudian akan mempengaruhi terhadap pembentukan citra Lapan Namun pada non public latent public dan apathetic public citra Lapan belum terbangun dengan baik ditunjukkan dengan belum adanya awareness terhadap keberadaan Lapan Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa strategi komunikasi yang digunakan oleh lembaga pemerintah dalam meningkatkan citra lembaganya Dilatarbelakangi oleh pentingnya citra bagi lembaga dan adanya tuntutan yang semakin besar terhadap peran humas dalam membangun citra lembaga Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara observasi studi kepustakaan dan dokumentasi serta teknik keabsahan data yang menggunakan triangulasi data dan triangulasi metodologis Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang dijalankan Lapan bertipologi proaktif yang terdiri dari strategi aksi yang difokuskan kepada kegiatan yang menekankan pada penyampaian mengenai performansi organisasi keterlibatan personal dan kerjasama Sedangkan strategi komunikasi ditekankan pada komunikasi interpersonal pertukaran informasi dan penggunaan media komunikasi internal Strategi tersebut cukup efektif dalam membentuk citra pada publik yang sudah secara aktif terlibat dan berhubungan dengan Lapan aware dan active public ditunjukkan dengan adanya efek awareness acceptance dan action yang kemudian akan mempengaruhi terhadap pembentukan citra Lapan Namun pada non public latent public dan apathetic public citra Lapan belum terbangun dengan baik ditunjukkan dengan belum adanya awareness terhadap keberadaan Lapan Kata Kunci strategi komunikasi hubungan masyarakat citra
ABSTRACT
This research aims to analyze strategy communication that is used by a government agency in developing corporate image Based on by the importance of image for institutions and the demands that the bigger for its role of public relations in building corporate Method research use qualitative approach with technical data of interview observation literature study and documentation and technique the validity of data that uses triangulation data and triangulation methodologically The result showed that strategy communication has proactive tipylogycal consisting of strategy action which focused on activities who insists on delivery of about organization performance personal involvement and cooperation While strategy of communication emphasized on a communication interpersonal information exchange and use of communication media internal The strategy is quite effective in building the image of the public who have been actively involved and in touch with Lapan aware and active public indicated by the effects of awareness acceptance and action which will then affect the building of Lapan image However to non public latent public and apathetic public the image have not woken up properly indicated by the lack of awareness of Lapan
Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2014
T42044
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library