Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tujuan pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia yang salah satu tujuannya adalah pemerataan pembangunan antar wilayah. Analisis dampak desentralisasi fiskal terhadap kesenjangan antar wilayah dibuat dalam empat model yang masing-masing menggunakan indikator yang berbeda dalam desentralisasi fiskal. Model 1, penulis menggunakan Indikator Al (Autonomy indicator), yakni mengukur desentralisasi fiskal sebagai rasio total PAD provinsi (termasuk PAD kab/kota) terhadap seluruh total penerimaan pemerintah pusat, provinsi, dan kab/kota model 2, penulis menggunakan Production Indicator (PI), yaitu mengukur desentralisasi fiskal sebagai rasio total pengeluaran setiap provinsi (termasuk pengeluaran kab/kota) terhadap seluruh total pengeluaran pemerintah pusat, provinsi, dan kab/kota. Model 3, penulis menggunakan Total Revenue Indicator (RI), yakni desentralisasi fiskal diukur dari rasio total pendapatan setiap provinsi (termasuk pendapatan kab/kota) terhadap seluruh total pendapa tan pemerintah pusat, provinsi, dan kab/kota Model 4, dalam model ini penulis menggunakan Total Expenditrure dan Revenue (ERI) Indicator, yaitu mengukur desentralisasi fiskal dari rasio total pengeluaran dan total penerimaan setiap provinsi (termasuk pengeluaran kab/kota) terhadap seluruh total pengeluaran pemerintah pusat, provinsi, dan kab/ko ta. Setiap model dilengkapi dengan variabel kontrol yang dapat menjelaskan faktor-faktor yang dapat diduga meinpengaruhi tingkat kesenjangan regional di setiap provinsi, Ada lima variabel kontrol yang digunakan dalam studi, yaitu PDRB propinsi perkapita (PDRBC), Derajat Keterbukaan (OPENNES), Tingkat pendidikan (EDUC), ketersediaan jalan (JLN), dan jumlah penduduk (POP). Dalam studi ini dampak desentralisasi fiskal terhadap kesenjangan regional dianalisis dengan menggunakan data panel tingkat provinsi selama periode empat tahun (2001 -2004). Hasil estimasi dengan teknik regresi panel fixed effect menunjukkan bahwa baik dengan raenggunakan pendekatan pendapatan maup un pengeluaran, desentralisasi fiskal memiliki hubungan yang signifikan dengan kesenjangan regional. Dengan menggunakan pendekatan pendapatan balk itu Pendapatan Asti Daerah (PAD) maupun total pendapatan desentralisasi memiliki hubungan yang positif, artinya desentralisasi makin melebarkan kesenjangan antar wilayah atau dengan kata lain pada empat tahun pertama pelaksanaan desentralisasi fiskai, hasilnya belum memberikan pengaruh yang positif .terhadap peningkatan pemerataan ekonomi daerah. Desentralisasi fiskal dengan menggunakan pendeka tan pengeluaran (expenditure assignment) yang diindikasikan oleh variabeI total expenditure (PI) dan total expenditure dan revenue (PRI) memberikan arah hubungan yang negatif, dan berpengaruh signifikan. Dengan demikian upaya pemerintah untuk membantu daerahdaerah melalui dana perimbangan cukup berhasil secara signifikan dalam mengurangi kesenjangan an tar wilayah. Dalam kaitannya dengan kesenjangan regional, hasil estimasi menunjukan bahwa ada tiga variabel yang memiliki hubungan positif terhadap kesenjangan regional yaitu, yakni: PDBRC, populasi dan rasio panjang jalan, sedangkan dua variabel lainnya yaitu tingkat pendidikan dan derajat keterbukaan memiliki hubungan negatif. Dengan demikian untuk mengurangi kesenjangan dalam era desentralisasi fiskal ini kebijakan pemerintah seharusnya lebih ditekankan pada meningkatkan investasi dalam sumber daya manusia dalam bentuk pendidikan dan meningkatkan perdagangan luar negeri.

Abstrak :
Merujuk hasil Convention on the Right of Person with Disability, Pemerintah Indonesia kemudian menerapkan kebijakan afirmatif bagi penyandang disabilitas dalam bidang ketenagakerjaan, melalui pemberlakuan sistem kuota. Namun demikian kinerja kebijakaan afirmatif ini belum menunjukan hasil yang menggembirakan. Hal tersebut mengindikasikan adanya masalah dalam implementasinya. Penelitian ini ditujukan untuk mengenali variable-variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan afirmatif tersebut. Adapun lokus penelitian ini adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta). Data penelitian dikumpulkan melalui telaah dokumen dan wawancara mendalam terhadap 13 orang narasumber kunci yang berasal dari penyandang disabiliitas, apparat pemerintah, dan stakeholder lainnya. Data penelitian kemudian diolah berdasarkan prosedur analisis kualitatif. Adapun temuan dari penelitian ini adalah bahwa implementasi kebijakan afirmatif bagi penyandang disabilitas dalam bidang ketenagakerjaan di Provinsi DKI Jakarta, Indonesia belum efektif. Tingkat implementability kebijakan afirmatif tersebut dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang sebagian dapat dijelaskan berdasarkan konsep grindle. Di luar konsep grindle, ditemukan bahwa faktor budaya, basis data, penegakan hukum dan kepatuhan terhadap hukum adalah faktor-faktor penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan afirmatif tersebut. ...... Referring to the results of the Convention on the Right of Persons with Disability, the Government of Indonesia then implemented an affirmative policy for persons with disabilities in the field of employment, through the implementation of a quota system. However, the performance of this affirmative policy has not shown encouraging results. This indicates a problem in its implementation. This study aims to recognize the variables that influence the implementation of the affirmative policy. The locus of this research is the Special Capital Province of Jakarta (DKI Jakarta). Research data were collected through document review and in-depth interviews with 13 key informants from persons with disabilities, government officials, and other stakeholders. The research data is then processed based on a qualitative analysis procedure. The findings of this study are that the implementation of affirmative policies for persons with disabilities in the field of employment in DKI Jakarta Province, Indonesia has not been effective. The level of implementation of affirmative policies is influenced by a number of factors which can be partly explained based on the grindle concept. Beyond the grindle concept, it was found that cultural factors, databases, law enforcement and compliance with the law are important factors that influence the implementation of the affirmative policies.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini menjelaskan bagaimana pejuang kanker berhadapan dengan penyakit kanker yang merupakan fenomena asing. Kanker sebagai sebuah fenomena asing seringkali dianggap sebagai gangguan dalam kehidupan seseorang. Gangguan yang diakibatkan oleh penyakit kanker tersebut kemudian menyebabkan terjadinya perubahan dalam tatanan kehidupan para pejuang kanker. Para pejuang kanker senantiasa berusaha untuk memilih cara penanganan yang dianggap paling tepat. Upaya-upaya yang dipertimbangkan tidak hanya terkait aspek pengobatan, tetapi juga usaha yang diambil dalam membangun kembali hidup mereka. Proses pengumpulan data dalam skripsi ini dilakukan dengan teknik wawancara mendalam terhadap tiga orang informan untuk mendapatkan hasil yang deskriptif mengenai upaya yang dilakukan dalam menghadapi fenomena kanker. Data yang diperoleh kemudian dianalisis melalui teori-teori dan konsep yang relevan untuk mendapatkan pemahaman tentang perubahan cara pandang informan dalam melihat masa depan terkait kanker. Berhadapan dengan penyakit kanker, terutama saat kehilangan anggota keluarga, mengubah cara pandang hidup dan menjadi titik balik awal dari kehidupan baru dengan rujukan dari makna dan simbol yang berasal dari pengalaman berhadapan dengan kanker.

---

ABSTRACT
This undergraduate thesis discusses the ways of how cancer survivors dealt with the life challenges that came with the cancer as a foreign medical phenomenon. It is often considered a disturbance in a person?s life. Cancer leads to changes in perspectives in the lives of cancer survivors. Cancer survivors are consistent in taking the necessary efforts that are deemed to be most effective to overcome the disease based on the knowledge they possess. These efforts do not only regard the aspects of medication, but also the struggles they had to go through in rebuilding their post-cancer lives. The data in this thesis is gathered through in-depth interview with three informants in order to obtain a descriptive result about the efforts in facing the cancer phenomenon in their lives. Later, the data is analyzed based on relevant theories and concepts to get a holistic understanding about the changes in the informants? lives, especially concerning their expectations for the future. Dealt with cancer, primarily deprived of family member, became a turning point in perspective in the lives with referral of the meanings and symbols derived from experience dealt with cancer

Abstrak :
Masalah kesehatan akibat kerja yang paling tinggi prevalensinya yaitu musculoskeletal disorders (MSDs) (41%) yang salah satu faktor resikonya yaitu Indeks Masa Tubuh (IMT). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran IMT dan keluhan musculoskeletal disorders pada pekerja di kota Depok. Penelitian ini berupa survei cross-sectional dengan sampel 100 pekerja menggunakan kuesioner Nordic Body Map. Hasil penelitian ini mengidentifikasi hubungan yang signifikan antara IMT dengan keluhan MSDs (r = 0.547, p < 0.05; n= 100). Perawat harus memperhatikan status kesehatan pekerja dengan memberikan berbagai intervensi keperawatan sehingga masalah MSDs dapat dicegah, ditangani, atau dikurangi. ...... Musculoskeletal disorders had the highest prevalence among work related illness (41%), which was body mass index become one of the risk factors. This research goal was to describe body mass index and musculoskeletal disorders complaint in Depok. This research used cross sectional method, 100 respondent, and use Nordic Body Map questionnaire. The result identified correlation between body mass index and musculoskeletal disorders (r = 0.547, p < 0.05; n= 100). Nursing intervention must concerning to the labors health status by giving many nursing intervention so MSDs can be prevented, be healed, or be diminished.

Abstrak :
Pembangunan megastruktur jalan tol di seluruh wilayah Indonesia membutuhkan pembiayaan yang sangat besar sehingga Pemerintah membutuhkan sumber dana lain untuk mendapat dana segar. Salah satu alternative pembiayaan adalah melalui Pasar Modal. PT Jasa Marga Persero Tbk sebagai BUMN yang bergerak dibidang Jalan Tol merilis instrument baru yang ditawarkan kepada masyarakat dan swasta yaitu berupa Efek Beragun Aset EBA yang diberi nama ldquo;JSMR01 rdquo;. KIK-EBA Mandiri JSMR01 merupakan produk investasi surat berharga sekuritisasi pendapatan Tol Jagorawi Jasa Marga yang berbasis pada Future Revenue Based Securities FRBS berupa surat berharga berbasis potensi pendapatan di masa yang akan datang, yang pertama kali diterbitkan dalam sejarah pasar modal di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah bersifat yuridis normatif dengan pendekatan mikro-komparatif yang bersifat kepustakaan serta jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Alat pengumpulan data yang digunakan berupa studi dokumen dan metode analisis data digunakan secara kualitatif. Sebagai instrument baru, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala, salah satunya adalah kurangnya pengaturan mengenai KIK-EBA dalam sistem hukum Indonesia. Perlindungan hukum bagi Pemegang KIK-EBA akan dibahas dalam tesis ini. Dalam pelaksanaan penawaran umum KIK-EBA JSMR01 tersebut dibutuhkan peran notaris sebagai profesi penunjang pasar modal yang berperan dalam pembuatan akta-akta KIK-EBA yang merupakan SPV, akta-akta kontrak investasi kolektif dan akta-akta likuidasi atau pembubarannya. ......Tbk The construction of highway megastructures all across Indonesia rsquo s territory requires a large amount of funding and therefore urges the Government to look for alternatives source of funds. One of the funding alternatives is through capital market. PT Jasa Marga Persero Tbk, as one of the state owned Enterprise who conducts its business activities in Highway Sector issued a new instrumet that is offered to public and private entities. The new instrument is made in a form of Asset Backed Securities Efek Beragun Aset or EBA , and named as JSMR01. KIK EBA Mandiri JSMR01 is an investment product of revenue based securities that is based on Future Revenue Based Securities FRBS of Jagorawi Toll Gate. The instrument will be issued as potential revenue based commercial paper, the first one to be issued in the history of Indonesia Capital market. The research method that was adapted for this thesis is a juridical normative with micro comparative approach with literature study characteristics and the data variety used was secondary data. The data appliance applied was literature study, and the analyzing method applied was performed qualitatively. As a new instrument, in its implementation there are several obstacles, one of them is the lack of regulations regarding KIK EBA in the Indonesian legal system. This thesis focuses on the legal protection of the rights of holders of asset backed securities. In the execution of KIK EBA JSMR01 rsquo s public offering, the role of notary as the supportive professional in capital market is needed. It is needed to produce deeds of establishment of a Special Purpose Vehicle, deeds of collective investment scheme and deeds of liquidation or dismissal.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai Fiksasi yang merupakan salah satu persyaratan mutlak dalam perlindungan Hak Cipta. Doktrin Fiksasi mensyaratkan sebuah ciptaan harus berwujud nyata (tangible) dalam arti dapat dilihat, didengar, dan direproduksi kembali. Sebuah Ide tidak akan mendapatkan perlindungan Hak Cipta sehingga ide tersebut harus disalurkan kedalam suatu media. Namun ada sebuah ciptaan yang dapat didengar namun tidak dapat direproduksi kembali, yaitu ceramah atau pidato spontan. Skripsi ini membahas mengenai kesesuaian pengaturan doktrin Fiksasi yang ada dalam Undang-Undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014 dengan Perjanjian Internasional Hak Kekayaan Intelektual dalam hal perlindungan terhadap karya cipta ceramah. Setelah melakukan analisis, pengaturan doktrin Fiksasi dalam UUHC tidak melindungi suatu Ceramah yang bersifat spontan dan belum di Fiksasi. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode kepustakaan. ......This paper discusses Fixation is one of the absolute requirement for Copyright Protection. To be qualified as fixation Under Law no. 28 Year 2014 concerning Copyright Law, a work must be fixed in tangible medium of expression that can be seen, heard or reproduced. A mere idea, on the other side, needs to be fixed in a form of media to obtain copyright protection. However, there is a work that can be heard but can not be reproduced, namely spontaneous speech or lecture. This study discusses the compability of fixation doctrine under Copyright Law to International Agreement of Intellectual Property Rights regarding protection of speech. The author concludes that the fixation doctrine under Copyright Law does not protect spontaneous and unfixed speeches. The method used in this thesis is the method of literature.