Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pada hakikatnya manusia itu merupakan makhluk pribadi sekaligus makhluk sosial. Ada kecenderungan setiap manusia itu selalu hidup dengan manusia lain, karena di dalam diri manusia ada naluri-naluri untuk selalu mengadakan interaksi dan hubungan sosial. Bahkan timbul keinginan atau hasrat untuk selalu hidup bersama-sama dengan manusia lain dalam suatu kelompok. Adanya hasrat untuk selalu hidup dengan orang lain itu semakin dirasakan penting dan mendesak karena hal itu akan memudahkan dalam mengatasi kesulitan-kesulitan hidup, khususnya dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar (basic needs) secara bersama-sama. Misalnya: pengadaan pangan, sandang, papan, keselamatan terhadap diri pribadi, dan harta benda. Interaksi sosial yang terjadi antar individu tersebut condong akan membentuk kelompok-kelompok sosial tertentu. Sebagai makhluk pribadi, manusia cenderung untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya yang bersifat mendasar. Sebagai makhluk sosial, setiap orang menyadari bahwasanya mereka adalah bagian dari kelompoknya. Maka timbul hubungan-hubungan yang bersifat sosial dan tolong menolong. Bentuk-bentuk dari kumpulan-kumpulan manusia itu ada yang berupa perkumpulan ekonomi atau asosiasi modal misalnya perseroan terbatas, namun ada pula yang bertujuan untuk mencapai kepentingan-kepentingan yang bersifat sosial, misalnya yayasan. Secara, konseptual antara perseroan terbatas dengan yayasan dapat dibedakan dari aspek tujuannya, yaitu bahwa perseroan terbatas didirikan untuk mencapai keuntungan yang sebanyak-banyaknya sedangkan yayasan didirikan untuk mencapai tujuan sosial dan kemanusiaan. Dengan demikian dapat saja terjadi, apabila seseorang menganggap dirinya telah berhasil mencapai taraf kemakmuran tertentu melalui kegiatan komersial, kemudian ingin menolong sesama manusia melalui kegiatan sosial dan kemanusiaan, yaitu dengan Cara memisahkan sejumlah kekayaan tertentu untuk kepentingan sosial yang dikelola oleh yayasan. Dalam hubungan ini F. Emerson Andrews mengatakan bahwa: "A foundation is an instrument for the contribution of private wealth to public purposes". Dasar-dasar pemikiran seperti itu mempengaruhi pertumbuhan yayasan, sehingga tidaklah heran jika kemudian bermunculan yayasan-yayasan yang bercirikan sosial dan kemanusiaan seperti yayasan yatim piatu, yayasan pendidikan, yayasan rumah sakit, dan lain sebagainya. Begitu pula dengan pertumbuhan yayasan di Indonesia, yang pada awalnya banyak diwarnai oleh gagasan-gagasan sosial dan kemanusiaan. Namun ternyata, sekarang ini banyak dijumpai di dalam masyarakat munculnya yayasan yang tidak hanya bergerak di bidang sosial atau kemasyarakatan dan kemanusiaan tetapi juga melakukan kegiatan-kegiatan yang komersial. Kendati pun secara formal, dalam status pendiriannya mencantumkan bertujuan sosial. Ada kecenderungan populasi yayasan semakin meningkat dan beragam, bukan saja dalam arti kuantitas populasinya tetapi juga besaran dalam arti aset yayasan juga meningkat. Maka tidak heran apabila ada yayasan yang sedemikian besar organisasinya sehingga mampu mendirikan bentuk-bentuk usaha yang lain. Keadaan ini sudah berkembang sedemikian rupa dan secara empiris tumbuh-kembang yayasan sudah meliputi jaringan yang luas dan kompleks. Karena tidak hanya di bidang sosial tetapi juga bidang dan sektor lain, misalnya bidang ekonomi yaitu dengan membeli saham atau mendirikan perseroan terbatas.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis im membahas mengenai implementasi kebijakan pengawasan pada Inspektorat Jenderal Kementenan Hukum dan. Flak Asasi Manusia yaitu dengan menganalisis implementasi kebijakar pengawasan pada Inspektorat Jenderal Kementenan Hukum dan Hak Asasi Manusia ditinjau dan faktor komunikasi sumberdaya disposisi struk ir birokrasi serta komitmen dan kualitas kepemimpinan dan pejabat pelaksana dalam pelaksanaan tugas dan fungsi internal audit.

Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan gabungan pendekatan penelitian kuantitatif dan kualitatif (Mix Method) terkait 5 faktor yang terdm dan 4 faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan menurut George C Edwards III yaitu komunikasi sumberdaya disposisi dan struktur birokrasi ditambah dengan faktor komitmen dan kualitas kepemimpinan dan pejabat pelaksana sebagaimana dikemukakan oleh Damel Mazmaman dan Paul k Sabatier.

Hasil penelitian menujukkan implementasi kebijak_an pengawasan Inspektorat Jenderal Kementenan Hukum dan HAM RI di tinjau dan faktor komunikasi faktor sumberdaya faktor disposisi/kecenderungan pelaksana faktor struktur birokrasi serta faktor komitmen dan kualitas kepemimpinan pejabat pelaksana masih belum mencapai kondisi yang ideal khususnya faktor sumberdaya ketersediaan sumber daya manusia yang memadai baik dalam segi jumlah keahlian pengetahuan dan persyaratan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pengawasan serta sarana dan prasarana yang memadai dalam mendukung implementasi kebijakan pengawasan dan konsistensi perintah perintah untuk mengimplementasikan kebijakan pengawasan sehingga perlu diperbaiki dan dievaluasi.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the implementation of control policies on the Inspectorate General of the Mimstry of Law and Human Rights is to analyze the implementation of control policies on the Inspectorate General of the Mimstry of Law and Human Rights m tenns of factors of commumcation resources disposition the bureaucratic structure and the leadership quality and commitment of implementmg officials m the perlormance ot duties and mtemal audit runctions.

This study uses a combination of quantitative and qualitative research approach (Mix Method) 5 related factor consistmg of four factors that mfluence the implementation of policies by George C Edwards III namely commumcation resources disposition and bureaucratic structure ccupled with the commitment and the quahty factor of the leadership of executive officers as argued by Damel Mazmaman and Paul A Sabatier.

The results showed that the implementation of control policies of the Inspectorate General of the Mimstry of Law and Human Rights m terms of commumcation factors resource factors factors disposition / mchnation executi /e bureaucratic structure factors and factors of commitment and leadership qualities executive officer has yet to reach the ideal condihons particularly resource factors , availabihty of adequate human resoui ces both m terms of the number expertise knowledge and requirements to support the implementation of control policies anu facilities that are adequate to support the implementation of control policies and consistency of commands to implement conUol policies so lt needs to be improved and evaluated.