Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Analisis dan Optimasi Kinerja Bank Sampah dan Unit Pengolahan Sampah UPS Dalam Pengelolaan Sampah di Kelurahan Beji Depok. Timbulan sampah Kota Depok terus meningkat akibat pertumbuhan penduduk yang meningkat setiap tahunnya. Peningkatan timbulan sampah membuat kondisi TPA Cipayung tidak mampu lagi menampung sampah yang dihasilkan oleh penduduk Kota Depok. Upaya yang dilakukan pemerintah Kota Depok dalam menangani hal tersebut adalah dengan membangun UPS Unit Pengolahan Sampah. Kondisi tersebut juga menggerakkan masyarakat untuk membangun bank sampah sebagai solusi dari permasalahan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai recycling rate dan recovery rate dari bank sampah dan UPS serta timbulan dan karakteristik sampah di Kelurahan Beji. Selain itu dilakukan pula peninjauan manfaat ekonomi langsung dari dua model pengelolaan sampah yaitu bank sampah dan UPS serta optimasi kedua model pengelolaan tersebut dengan menggunakan analisis SWOT. Pengambilan data pada penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengukuran timbulan dan komposisi sampah yang sesuai dengan SNI 19 3964 1994 serta menggunakan data sekunder yang diperoleh dari penelitian sebelumnya ataupun yang berasal dari para stakeholder yang bersangkutan.Penelitian ini memberikan hasil berupa nilai recycling rate dan recovery rate dari bank sampah yang nilainya sama yaitu 0 17 Nilai recycling rate dan recovery rate dari UPS adalah sebesar 7 7 dan 53. Keuntungan dari penjualan material daur ulang oleh bank sampah adalah sebesar Rp 4 055 560 00 tahun sedangkan perhitungan keuntungan penjualan material daur ulang di UPS tidak dilakukan. Melalui optimasi secara analisis SWOT diperoleh strategi S O yang disarankan untuk mengoptimasikan kedua jenis pengolahan sampah tersebut. Pengurangan sampah yang masuk ke TPA dapat dilakukan dengan meningkatkan participation rate dari bank sampah dengan melakukan sosialisasi ke masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengolahan sampah di UPS dengan batas maksimal 30m3 hari juga dapat membantu mengurangi sampah yang masuk ke TPA.

---

Analysis and Optimization of Waste Bank and Material Recovery Facility Performance In Solid Waste Management at Beji Sub district City of Depok. The amount of waste in Depok is undoubtedly increasing each passing year in line with the growing number of its population. This leads to the insufficiency of space in Cipayung landfill site In order to solve the problem of insufficient space the local government has developed a unit named MRF. Meanwhile the community is attempting to build a waste bank on their own to reduce their own waste.

The objectives of this research are to determine the value of recycling rate and recovery rate of waste banks and MRF as well as waste characteristics in Beji sub district. Moreover this research also attempts to observe direct economic benefits along with the optimalization of the two models through SWOT analysis. The data of this research were collected through the measurement of waste generation and composition in accordance with SNI 19 3964 1994.

This research revealed that the value of recycling rate and recovery rate is 0 17 for waste bank while the value for MRF is 7 7 and 53. The profit gained through the sale of recycled materials from waste bank is approximately Rp4 055 560 00 year However the sale for MRF is not calculated. The S O strategy gained through SWOT analysis could be used to optimalize both models. Furthermore the reduction of waste in landfill site could be achieved by increasing the participation rate of waste bank supported by the socialization to the community. The research showed that the waste processing in MRF with the maximum value of 30m3 day was able to reduce the amount of waste in the landfill site."

"Skripsi ini membahas mengenai hukum perkawinan adat masyarakat etnis Tionghoa di Indonesia khususnya pada masyarakat etnis Tionghoa di Kota Medan. Hukum perkawinan adat masyarakat etnis Tionghoa di Kota Medan kemudian dianalisis keberlakuannya menurut undang-undang perkawinan nasional. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang dilakukan dengan studi kepustakaan data sekunder lalu diikuti dengan penyajian dengan data lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan hukum perkawinan adat masih dijalankan oleh masyarakat etnis Tionghoa di Kota Medan. Selain itu, hukum perkawinan adat masih memiliki beberapa peranan dalam undang-undang perkawinan nasional.

---

This thesis describes adat marriage law practiced by Chinese people in Indonesia, particulary Chinese people living in Medan. The enforcability of the aforementioned Chinese adat marriage law is then being analyzed using the national marriage law. This research uses empirical-juridical apporach, which is done through studying secondary data, then presenting and analyzing the field data. The results of the research shows that adat marriage law are still practiced by Chinese people living in Medan. However, the adat marriage law practiced by the Chinese people living in Medan isn?t legally recognized by national marriage law, although the national marriage law only acknowledge several parts of adat marriage law."

"ABSTRAKDalam suatu pekerjaan preservasi jembatan di lingkungan Direktorat Jembatan, melibatkan banyak aktivitas serta pihak stakeholder yang terlibat di dalamnya sehingga dibutuhkan suatu pengembangan alur komunikasi. Pengembangan alur komunikasi yang dilakukan dengan mengidentifikasi faktor risiko yang mempengaruhi efektivitas komunikasi. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui survey serta kuesioner dan data sekunder, dengan menggunakan analisis deskriptif dan uji korelasi untuk mengidentifikasi faktor-faktor risiko dalam alur komunikasi yang mempengaruhi efektivitas komunikasi. Berdasarkan hasil penelitian ini, teridentifikasi 20 faktor risiko tinggi yang akan digunakan sebagai dasar pengembangan alur komunikasi.

---

ABSTRACTThere are many activity and stakeholder involved in bridge preservation project in Direktorat Jembatan, so developing a communication flow would be needed. Communication flow development would be done by identifying risk factors that affect the communication effectivity. This study using primary data collected from survey and questionnaire also secondary data, using descriptive analysis and correlation study to identify risk factors of communication flow that affect the communication?s effectiveness. The results was 20 high risk factors that has been identified and will be use to developing the communication flow.;"

"Tulisan ini membahas mengenai cara untuk menentukan sistem hukum waris bagi Warga Negara Indonesia yang dicatatkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan akibatnya terhadap pembuatan Surat Keterangan Hak Mewaris. Hingga saat ini Indonesia mengenal tiga sistem hukum waris yang berlaku secara bersamaan bagi Warga Negara Indonesia dan oleh karenanya perlu tata cara untuk menentukan hukum waris mana yang berlaku pada peristiwa kematian seseorang. Kewenangan pembuatan Surat Keterangan Hak Mewaris dibagi berdassarkan golongan hukum penduduk. Penelitian ini menjelaskan tata cara menentukan stelsel hukum waris bagi Warga Negara Indonesia yang dicatatkan berdasarkan UU Administrasi Kependudukan serta menjelaskan mengenai kewenangan instansi dalam pembuatan Surat Keterangan Hak Mewaris yang beragam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif analitis. Tipologi penelitian dalam tulisan ini adalah bersifat deskriptif dan bertujuan untuk memberikan jalan keluar atau pemecahan masalah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam menentukan stelsel hukum waris yang berlaku dalam suatu peristiwa tetap berpegang pada kaidah hukum waris yaitu mengikuti status personal dari pewaris, dengan memperhatikan ada atau tidaknya kaidah perubah status. Selain itu diketahui pula pencabutan pencatatan sipil berdasarkan golongan melalui UU Administrasi Kependudukan tidak mempengaruhi kewenangan pembuatan Surat Keterangan Hak Mewaris yang beragam, namum memiliki pengaruh terhadap penelitian dokumen dikarenakan adanya akta pencatatan sipil yang baru diatur dengan UU Administrasi Kependudukan.

---

The research discusses about the model to determine inheritance law system for Indonesian Citizen whom registered under Law of Demographic Administration Law No. 23 Year 2006 and Law No. 24 Year 2013 and the impact of Law of Demographic Administration towards the authority of making of Inheritance Affidavit. Indonesia has three inheritance legal systems, which are remained in force and implemented to date for Indonesian Citizens, thus one shall know which system must be used in inheritance cases. The authority of making of Inheritance Affidavit is divided by Citizen Clasification. The research explained about the model to determine inheritance and the impact of Law of Demograhic Administration towards authority of making Inheritance Affidavit. The method that is used in this research is normative juridical apporach method, through studying secondary data. The research type is descriptive analytic and focused on problem solving. The research data is based on secondary data and interview data. The research concluded that the inheritance system that must be used, is the inheritance law of the deceases, with regard to the change of law rules. The Law of Demographic Administration does not affect the authority to make Inheritance Affidavit, but affect the process of document research in the making of Inheritance Addifavit."